Search

This study explores the empowerments’ effect on organizational commitment mediating by self-efficacy and responsibility. A questionnaire collected research data. The research participants include 375 teachers in Indonesia selected by accidental sampling. Data analysis uses path analysis supported by descriptive statistics and correlational. The results prove that empowerment positively and significantly affects organizational commitment, directly and indirectly, mediating by self-efficacy and responsibility. A fit research model regarding the empowerments’ effect on organizational commitment mediating by self-efficacy and responsibility was found as a novelty. This model can be discussed among researchers and practitioners in developing organizational commitment models in the future and various organizations’ context.

This study explored the effect of compensation on teachers' turnover intention mediated by organizational commitment. The research data was collected by a questionnaire through the survey methods toward 207 honorary teachers of a private school in Indonesia. Data analysis employed path analysis, supported by descriptive statistics and a correlational matrix. The result indicated that compensation significantly affects teachers' turnover intention meditating by organizational commitment. This study also found a fit research model that can discuss among researchers and practitioners as references/discourse or a strategy for mitigating turnover intention in various contexts and research fields.

This study explores the effect of grit on the teaching creativity of Indonesian teachers, mediated by organizational commitment and knowledge management. A questionnaire collected research data from 496 teachers, research participants were selected by accidental sampling. Path analysis, supported by descriptive statistics and correlation matrices, used data analysis. The results revealed that grit affects teaching creativity positively and significantly, both directly and indirectly, mediated by organizational commitment and knowledge management, thus indicating ways of improving teaching creativity. Additionally, a new model portraying the effect of grit on teaching creativity, mediated by organizational commitment and knowledge management, was confirmed. Therefore, researchers and practitioners can adapt this model to develop teaching creativity through grit, organizational commitment, and knowledge management in various contexts in the future.

Dibandingkan sampai 3 dekade, Jakarta lebih berubah secara signifikan. Disamping perubahan positif, harus diakui bahwa saat ini muncul banyak sekali kompleksitas permasalahan yang tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya. Diantara berbagai persoalan tadi, kondisi lalu lintas yang makin smerawut dan arus urbanisasi yang tidak terkendali, bisa ditunjuk sebagai masalah kronis yang dihadapi Jakarta. Itulah sebabnya tulisan iini memfokuskan pada kedua permasalahan tadi, kemudian mengajukan satu solusi dengan cara memindahkan ibukota ke wilayah lain. Perpindahan ibukota ini secara teoritis akan memnguragi beban Jakarta sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan fisik ibukota yang baru, asal dilakukan dengan cermat dan bertahap.

Masalah kemiskinan di Negara Berkembang agaknya akan menjadi masalah yang abadi. Meskipun bank dunia telah mencangkan program pengurangan separo jumlah penduduk miskin di dunia hingga 2015. Namun berbagai kesulitan di lapangan membuat pesimis akan keberhasilan program tersebut. Salah asatu masalah utama yang dibahs dalam tulisan ini adalah fakta terjadinya kesenjangan atau ketidakmerataan, terutama antar negara dan antar daerah. Untuk itu disarnkan agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih difokuskan ke desa dengan membangun pertanian yang lebih maju. Di samping itu, program pengembangan SDM dan atau pemberdayaan masyarakat hendaknya juga mendapat prioritas.

Makalah ini memaparkan perkembangan otonomi daerah dari perspektif kesejarahan, sejak jaman penjajahan Belanda hingga masa reformasi yang ditandai laihirnya paket UU Otonomi Daerah tahun 1999. Meskipun demikian, sedikit nalisis difokuskan pada masa peralihan dari UU No. 5/1974 UU No.22/1999 yang diharapakan dapat menumbuhkan iklim demokrasi di daerah di samping mengacu pembangunan sosial ekonomi.

Banyak pihak berharap secara berlebihan terhadap kemampuan UU Nomor 22 Tahun 1999 dalam membentuk figur pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi, efektif, dan efesien, bersih, sekaligus demokratis. Kenyataannya, hingga memasuki tahun ke 4 implementasinya secara penuh, banyak permasalahan ditemukan ditingkat lokal. Hal ini mengantarkan pada pemikiran perlunya revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 secara total. Namun perlu disadari bahwa sebagai produk hukum di era reformasi, UU pengganti UU Nomor 5 Tahun 1974 ini cukup radikal dan berani untuk mengganti tatanan pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Dengan kata lain, munculnya banyak persoalan pada tataran empiris bukan semata-mata disebabkan oleh buruknya pengaturan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999.

Indonesia bisa disebut sebagai negara yang unik dalam konteks hubungan Pusat-Daerah. Tradisi sentralisasi sangat kuat dalam sejarah Indonesia, namun paket desentralisasi 1999 sering dikatakan sebagai kebijakan desentralisasi yang paling berani diantara negara-negara berkembang lainnya. Dengan kata lain, pendulu kebijakan sering bergerak sangat ekstrem kearah sentralisasi pada suatu saat, dan kearah sentralisasi pada saat yang lain. Makalah ini mencoba melihat dinamika pergerakan pendulum tadi, dan memetakan peran UU Nomor 22 tahun 1999 dalam mendorong tumbuhnya kehidupan demokratis di tingkat akar rumput.

Isu hak asasi manusia bagi para pekerja TKI dewasa ini sangat mengemuka. Berbagai kasus nunukan penganiyaan dan pemerkosan serta pemulangan TKI menunjukan bahwa perlindungan terhadap nasib dan hak-hak dasar mereka kurang mendapay perhatian secara instrumen hukum perlindungan pekerja asing dan berbagai kesulitan dalam tataran implementasiny. Kegagalan kebijakan perlindungan HAM bagi pekerja ini bersumber dari aspek institusional, sosial serta dimensi ekonomi. Atas dasar berbagai kegagalan tadi. Tulisan ini menawarkan beberapa langkah konkrit yang diharapkan dapat memperbaiki nasib dan kondisi para pekerja (TKI).

Semenjak bergulirnya kebijakan desentralisasi yang baru, sosok birokrasi menunjukan dinamika yang cukup kontras. Di satu sisi terdapat kemajuan yang signifikan, namun di sisi lain masih menyisakan persoalan yang dapat menghambat pencapaian kinerja secara optimal. Tulisan ini memfokuskan kepada dua danjalan pokok yang menyangkut kebiasaan birokrasi untuk meniru segala sesuatu (budaya imitasi) dan kepribadian birokrat yang cenderung bingung dan frustasi. Kedua hak ini memiliki kemiripan, dimana maslah pertama akan berdampak pada kegagalan implementasi otonomi, sedangkan masalah kedua mencerminkan kegagalan kebijakan yang lampau dan ketidakyakinan efektivitas kebijakan baru dirumuskan.

Sebagai sebuah negara berkembang, Thailand memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia. Namun dalam aspek kebijakan, ada beberapa hal yang bebeda, sehingga pelajaran dalam menata kelembagaan dan kebijakan sector publik di Indonesia. Tulisan ini mengkaji beberapa aspek kepemerintahan dan pembangunan kapasitas pada level sub district di propinsi khon kaen, Thailand, seperti program pelatihan pagi pegawai, isu seputar amalgamasidan reorganisasi, pendidikan kemasyarakatan, perencanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat serta aspek keuangan financial.

Walaupun pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999 telah berjalan efektif lebih dari satu tahun, namun tujuan fundamental yang diinginkan yakni kemandirian daerah dan penigkatan pelayanan masyarakat belum terlihat jelas. Justru pemerintah daerah leboh disibukkan oleh urusan-urusan kedalam (internal affairs), misalnya pembentukan SOTK yang baru. Meskipun strategi ini diyakini selaras dengan semangat desentralisasi, namun masih sangat diragukan efetivitasnya untuk membangun kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsi atau kewenangan otonom yang sangat besar. Oleh karena ketidakmampuan Pemda merupakan kegagalan kebijakan desentralisasi, maka program capacity building merupakan strategi yang tidak dapat ditunda lagi oleh seluruh pemerintah di Indonesia.

Hanya dalam satu tahun semenjak berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 secara efektif dan sejak ditetapkannya Perda SOTK di berbagai daerah, telah muncul ide yang bermuara pada peninjauan ulang program restrukturisasi kelembagaan. Disatu sisi, upaya ini positif sebagai satu bentuk treatment dan penyerangan organisasi. Namun disisi lain, frekuensi yang terlalu sering dalam penataan organisasi juga mengindikasikan adanya ketidakmatangan dalam formulasi kebijakan publik. Untuk itu, terhadap kasus Dinas Pasar-BP Kota Bandung dan Dinas Olahraga Jawa Barat, lebih baik dipikirkan alternatif kebijaka yang lebih moderat, dalam arti tidak perlu merubah format kelembagaan yang sudah eksis namun dapat mendorong kinerja yang lebih tinggi.

Selama 32 tahun terakhir ini, tidak bisa dibantah bahwa KORPRI yang nota bene adalah juga GOLKAR menjadi mesin politik pemerintahan yang paling efektif. Dilihat dari sejarahnya, serta dengan alasan stabilitas, fenomena yang berlangsung mulus tersebut ternyata menyimpan bibit-bibit disintegrasi yang puncaknya terjadi pada tanggal 20 mei 1998. Inilah momentum kelahiran “Orde Reformasi” yang berjanji lebih demokratis dan transparan dalam mengelola pemerintahan. Namun perlu diingat bahwa tanpa adanya dukungan politis yang kuat dari suatu kelompok tertentu, maka pemerintahan kita kedepan terancam kurang kuat pula. Inilah tantangan birokrasi Indonesia dimasa-masa yang akan datang.

Secara normatif, pemberlakuan UU No 20 tahun 1999 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun dalam prakteknya, asumsi tadi diragukan dapat berjlan sesuai harapan. Keraguan ini terutama disebabkan oleh disoreintasi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran. Desentarlisasi fiskal yang tercermin pada UU Nomor 34 tahun 2000, serta PP Nomor 16, 104, 105, dan 107 tahun 2000, ternyata lebih diarahkan untuk membiayai kebutuhan rutin daripada pembanguan. Implikasinya, kepentingan masyarakat menjadi terabaikan , dan ini berarti menyimpang dari filosofi dasarnya. Tulisan ini memberi gambaran tentang cita-cita yang ingin dicapai, instrumen yang disediakan untuk mencapai cita-cita (yaitu melaui desentarlisai fiskal), serta fakta empirik yang menghambat pencapaian cita-cita).

Secara substansioanal UU Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah memilki semangat baru yang berorientasi kepada pemberdayaan daerah dalam rangak peningkatan mutu pelayanan umum di daerah yang bersangkutan. Dengan berlakunya UU yang baru tersebut, harus dipahami akan menimbulkan impliksi-implikasi tertentu, baik secara politis, administratif, maupun yuridis. Dari ketiga implikasi dari berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 tersebut, terhadap aspek politis maupun administratif telah dilakukan banyak pengkajian maupun pembahasan, sedang aspek hukumnya relatif belum dikaji secara lengkap. Oleh karena itu, aspek hukum inilah yang akan diuraikan dalam kajian ini, dalm kaitannnya dengan upaya menciptakan tertib administrasi pemerintahan di daerah dan efisiensi penyelenggaraan otonomi.

Dalam iklim persaingan dunia yang semakin ketat, keunggulan kompetitif perlu dibina. Dalam hal ini, terdapat 3 faktor SDM, faktor ketatalaksanaan dalam arti pengaturan (regulation) atau pemberlakuan kebijakan publik (public policy), serta faktor kelembagaan. Ketiganya perlu diberdayakan. Pembinaan/ pemberdayaan SDM, perlu diarahkan kepada terwujudnya sosok aparatur yang terampil, menguasai bidang tugasnya, berwawasan luas, profesional, serta menerapkan nilai-nilai imtak dan iptek dalam mendukung kelancaran tugsnya. Pemberdayaan ketatalaksanaan diarahkan pada tersedianya perangkat aturan/ hukum yang menciptakan iklim kondusif bagi tumbuhnya kreativitas dan daya cipta (inovasi), penyederhanaan prosedur perijinan dan pelayanan umum, serta konsistensi kebijakan yanng menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan kelembagaan diarahkan kepada terbentuknya struktur dan kewenangan organisasi yang bersifat luwes dan fleksibel, akordion, kejelasan dalam pembagunan dan pembagian tugas, ramping, serta memperbanyak tenaga-tenaga ahli fungsional.

Salah satu bentuk kewenangan pemerintahan menurut UU No.22 1999 adalah kewenangan lintas daerah seperti sungai, perikanan, jalan, tambang, hutan, dsb. Kewenangan jenis ini sangat potensial memunculkan konflik antar daerah. Pada masa ordr baru, konflik antar daerah ini tidak menonjol karena peran pemerintah pusat yang sangat dominan sebagai penentu kebijakan dan sekaligus sebagai mediator konflik. Namun dengan berlakunya UU Pemda yang baru, maka Pusat tidak dapat lagi memainkan peran lamanya, sehingga daerah dituntut untuk membangun konsensus dengan daerah lain dalam penyelenggaraan kewenagan lintas daerah. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada aturan tentang lembaga dan mekanisme penyelesaian konflik. Tulisan ini mencoba mengkaji kemungkinan penerapan lembaga arbitrasi untuk penyelesaian konflik yang terjadi di sektor publik.

Lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya telah memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara otonom. Bahkan, desa yang menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 lebih merupakan wilayah administrasi akan dikembalikan kepada otonom aslinya. Demikian pula dengan keberadaan suatu daerah istimewa (cq. Yogyakarta). Dengan adanya perubahan kebijakan ini, tentu akan membawa implikasi-implikasi tertentu baik pada desa maupun pada daerah istimewa. Secara prediktif dapat disimpulkan bahwa prosfek pengembangan daerah istimewa dan desa menurut UU Nomor 22 tahun 1999 sangat baik, karena secara historis memiliki hak asal-usul yang melekat padanya sejak sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Dan kenyataan inilah yang sedang berkembang dalam wacana publik saat ini.

Pengalihan sumber daya kepada daerah yang secara normatif merupakan faktorkunci keberhasilan otonomi daerah, ternayata menyimpan sisi-sisi tersenbunyi yang justru dapat menghambat proses pemandirian dan demokratisasi di daerah. Itulah sebabnya, agar kebijakan pengalihan sumber daya dapat mencapai hasil sesuai yang diinginkan, daerah propinsi maupun kabupateb.kota perlu melakukan upaya-upaya persiapan secara matang. Adapun persiapn yang selayaknya ditempuh adalah melakukan evaluasi terhadap potensi keuangan dan aset daerah, yang meliputi sumber-sumber dan besarnya pendapatan daerah saat padaini maupun aset Pusat serta sumber-sumber dan besarnya pendapatan daerah yang akan diserahkan kepada daerah.

Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan selama ini cenderung lebih didominasi oleh sektor publik. Hasilnya, untuk kinerja yang ditunjukan masih relatif rendah sebagai akibat besarnya kesenjangan antara kemampuan dan ketersediaan sumber daya aparatur dengan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya pemenuhan kebutuhan terhadap pelayanan umum, diperlukan langkah-langkah restrukturisasi dengan memberdayakan potensi sektor privat/ swasta. Prinsipnya, praktek berpemerintahan harus diarahkan kepada terwujudnya konspesi self-reliance dan self-helf bagi masyarakat sendiri.

Secara umum dapat diamati bahwa kinerj aempirik BP perparkiran dikota-kota besar umumnya dan di Kota Bandung khususnya kurang memuaskan, bahkan ada kecendrungan semakin menurun. Padahal dalam era otonomi luas dewasa ini, tuntutan kualitas terhadap pelayanan publik semakin besar. Di sisi lain, beban masyarakat akan makin berat jika Pajak Parkir jadi diterapkan kesenjangan antara tuntutan publik dengan kinerja perparkiran, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mereformulasi kebijakan perparkiran di daerah. Reformulasi kebijakan tersebut meliputi penyesuaian pernagkat pertauran perundangan, kelembagaan maupun ketatalaksanaannya.

Keberadaan PNS sangat dibutuhakan dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Untuk itu, terhadap PNS perlu dilakukan pembinaan yang sistematis melalui berbagai kebijaksanaan dan instrumen pembinaannya. Salah satu instrumen untuk dapat mengarahkan PNS pada tingkat kompetensi yang diinginkan adalah penerapan sistem penilaian kinerja (prestasi kerja), yang secara formal tertuang pada PP No. 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan Pekerjaan PNS , atau lebih dikenal dengan DP3. Dalam prakteknya, implementasi kebijakan tersebut mengandung banyak bias dalam berbagai variasi, anatara lain: hallo effect; liniency and severity effect;central tendency;assimilation and differential effect;first impression error; serta recency effect. Mengingat hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan penyempuranaan atas sistem penilaian tersebut, sehingga kompetensi PNS diharapkan dapat lebih meningkat lagi.

Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pada hakekatnya adalah sarana untuk menjalankan fungsi pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun kekuasaan yang tidak terkontrol, justru akan mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat tersebut. Oleh karena itulah dperlukan upaya pemberdayaan demos( masyarakat), karena sesungguhnya masyarakatlah yang berdaulat, sednag pemerintah hanya sekedar menjalankan amanat rakyat. Demos yang berdaya pada suatu negara, sekaligus akan mencermikan bahwa negara tersebut menganut prinsip supermasi hukum dan menjungjung tinggi cita-cita demokrasi.

Silicon rubber gaskets are commonly used in many industries for low pressure sealing conditions only. The research studies about the sealing performance improvement of a novel composite gasket made of the silicone rubber filled with ramie natural fibers in a bolted joint connection. In this research the sample of gasket consists of 4 different types of gasket i.e. a pure silicone rubber gasket and the silicone rubber composite gasket with 1, 2 and 3 layers of ramie fiber woven. The gaskets are tested using a water pressure testing equipment with a variation of internal fluid pressure and difference torques at 8 N.m, 12 N.m, 16 N.m and 20 N.m. The sealing performance is measured based on the maximum fluid pressure that can be hold by the gaskets before the fluid leaking occurred. The results show that the silicone rubber composite gaskets have better sealing performance comparing with the pure silicone rubber gaskets where the silicon rubber gaskets capable to hold the internal fluid pressure until around 5 times rather than pure silicon rubber gaskets (0.17 MPa comparing with 0.90 MPa). On the other hand the sealing performance of the composite gasket with 3 layers is almost 2 times better than the composite gasket with 1 layer and around 1.5 times better than the composite gasket with 2 layer of fiber woven.

Posisi pengusaha kecil menengah dan koperasi dalam kehidupan ekonomi nasional menempati peran yang sangat strategis, sehingga perlu dibina secara baik dan berkesinambungan. Pembinaan harus dilakukan pada setiap tingkatan, baik pada tingkat kebijakan (policy level), tingkat organisasi (organizational level) maupun tingkat operasional (operational level), dengan sasaran pembinaan meliputi aspek produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Dalam kenyataannya, meskipun upaya pembinaan masih menghadapi banyak kendala, namun hal ini dapat diantisipasi dengan membentuk pola interaksi pembinaan yang harmonis untuk menciptakan sinergi. Pola interaksi pembinaan disini melibatkan pemerintah, kalangan perbankan, usaha menengah dan kuat, serta masyarakat luas.