Search

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan Pembinaan Kehidupan adat dan adat istiadat menyebutkan bahwa sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat”. Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan sarak opat menyelesaikan perceraian secara mediasi di Kampung Wakil Jalil Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode penelitian yang menjelaskan hasil sesuai dengan apa yang terjadi yakni mengambarkan tentang suatu keadaan atau peristiwa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh yakni Peran Sarak Opat sebagai pengambil keputusan yang berada di Kampung Wakil Jalil mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian secara optimal, perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai yang sangat tinggi, dengan dicapainya perdamaian antara suami dan isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan Pembinaan Kehidupan adat dan adat istiadat menyebutkan bahwa sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat”. Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan sarak opat menyelesaikan perceraian secara mediasi di Kampung Wakil Jalil Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode penelitian yang menjelaskan hasil sesuai dengan apa yang terjadi yakni mengambarkan tentang suatu keadaan atau peristiwa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh yakni Peran Sarak Opat sebagai pengambil keputusan yang berada di Kampung Wakil Jalil mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian secara optimal, perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai yang sangat tinggi, dengan dicapainya perdamaian antara suami dan isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan.

The existence of fishing gear type padang hoe began to spread in the area of Lake Lut Tawar, Central Aceh. As a result of massive and uncontrolled fishing practices and disregard for local culture, this is very dangerous for the preservation of Lake Lut Tawar. So if it continues to be left unchecked, fish endemic to Lake Lut Tawar, such as the depik fish, are threatened with extinction. In the Gayo community in Central Aceh District, cases/disputes that occur within the community are resolved by a customary institution called sarak opat. The purpose of this study is to find out the authority of sarak opat in solving environmental pollution and to find out the obstacles of sarak opat in solving environmental pollution. This type of research is empirical normative research. The data sources used are primary data and secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method of collecting data is through interviews and document studies. The way of analyzing the data that has been collected from both primary and secondary data will be analyzed qualitatively, so that it is found that facts as symptoms of primary data are associated with theories from secondary data presented descriptively. The results of the study explained that sarak opat's authority has a legal basis for resolving environmental pollution cases, as mandated in the Aceh Qanun and the Aceh Governor's Regulations concerning Implementation. Customary and Indigenous Dispute/Dispute Resolution. custom. Obstacles to the sarak opat customary institution in resolving environmental pollution cases, namely: First, the loss of the function of the Pawang Lut in Gayo society. Second, there is a lack of understanding of the apparatus of the Sarak Opat customary institution regarding the authority to settle cases of minor environmental pollution.

The existence of fishing gear type padang hoe began to spread in the area of Lake Lut Tawar, Central Aceh. As a result of massive and uncontrolled fishing practices and disregard for local culture, this is very dangerous for the preservation of Lake Lut Tawar. So if it continues to be left unchecked, fish endemic to Lake Lut Tawar, such as the depik fish, are threatened with extinction. In the Gayo community in Central Aceh District, cases/disputes that occur within the community are resolved by a customary institution called sarak opat. The purpose of this study is to find out the authority of sarak opat in solving environmental pollution and to find out the obstacles of sarak opat in solving environmental pollution. This type of research is empirical normative research. The data sources used are primary data and secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method of collecting data is through interviews and document studies. The way of analyzing the data that has been collected from both primary and secondary data will be analyzed qualitatively, so that it is found that facts as symptoms of primary data are associated with theories from secondary data presented descriptively. The results of the study explained that sarak opat's authority has a legal basis for resolving environmental pollution cases, as mandated in the Aceh Qanun and the Aceh Governor's Regulations concerning Implementation. Customary and Indigenous Dispute/Dispute Resolution. custom. Obstacles to the sarak opat customary institution in resolving environmental pollution cases, namely: First, the loss of the function of the Pawang Lut in Gayo society. Second, there is a lack of understanding of the apparatus of the Sarak Opat customary institution regarding the authority to settle cases of minor environmental pollution.

The existence of fishing gear type padang hoe began to spread in the area of Lake Lut Tawar, Central Aceh. As a result of massive and uncontrolled fishing practices and disregard for local culture, this is very dangerous for the preservation of Lake Lut Tawar. So if it continues to be left unchecked, fish endemic to Lake Lut Tawar, such as the depik fish, are threatened with extinction. In the Gayo community in Central Aceh District, cases/disputes that occur within the community are resolved by a customary institution called sarak opat. The purpose of this study is to find out the authority of sarak opat in solving environmental pollution and to find out the obstacles of sarak opat in solving environmental pollution. This type of research is empirical normative research. The data sources used are primary data and secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method of collecting data is through interviews and document studies. The way of analyzing the data that has been collected from both primary and secondary data will be analyzed qualitatively, so that it is found that facts as symptoms of primary data are associated with theories from secondary data presented descriptively. The results of the study explained that sarak opat's authority has a legal basis for resolving environmental pollution cases, as mandated in the Aceh Qanun and the Aceh Governor's Regulations concerning Implementation. Customary and Indigenous Dispute/Dispute Resolution. custom. Obstacles to the sarak opat customary institution in resolving environmental pollution cases, namely: First, the loss of the function of the Pawang Lut in Gayo society. Second, there is a lack of understanding of the apparatus of the Sarak Opat customary institution regarding the authority to settle cases of minor environmental pollution.

Seiring dengan perkembangan zaman terutama di bidang teknologi informasi yang semakin maju membuat banyak kalangan ingin memanfaatkan teknologi yang dapat memberikan manfaat lebih terhadap suatu bidang. Contohnya seperti jasa pelayanan dalam bidang kesehatan TPMB Lilik Faiqoh. metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer yaitu peneliti melakukan sesi wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Selain itu, Peneliti melakukan observasi langsung untuk melakukan pengamatan dan data sekunder yaitu metode pengumpulan data sekunder yaitu peneliti mempelajari sumber data dari TPMB Lilik Faiqoh Analisis ini merupakan tahapan hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat dimana informasi yang dibutuhkan sudah di dapatkan. Seperti melakukan proses wawancara dan melakukan observasi langsung ke lapangan sehingga mendapatkan informasi apa saja yang diperluakan. Dengan dibuatnya aplikasi ini, dapat mempermudah bidan atau admin dalam mencari informasi mengenai data pasien serta data dapat terkelola dengan baik, aplikasi ini dapat memudahakan bidan maupun admin dalam membuat laporan pada bentuk excel,pdf atau dalam bentuk cetak.

Seiring dengan perkembangan zaman terutama di bidang teknologi informasi yang semakin maju membuat banyak kalangan ingin memanfaatkan teknologi yang dapat memberikan manfaat lebih terhadap suatu bidang. Contohnya seperti jasa pelayanan dalam bidang kesehatan TPMB Lilik Faiqoh. metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer yaitu peneliti melakukan sesi wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Selain itu, Peneliti melakukan observasi langsung untuk melakukan pengamatan dan data sekunder yaitu metode pengumpulan data sekunder yaitu peneliti mempelajari sumber data dari TPMB Lilik Faiqoh Analisis ini merupakan tahapan hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat dimana informasi yang dibutuhkan sudah di dapatkan. Seperti melakukan proses wawancara dan melakukan observasi langsung ke lapangan sehingga mendapatkan informasi apa saja yang diperluakan. Dengan dibuatnya aplikasi ini, dapat mempermudah bidan atau admin dalam mencari informasi mengenai data pasien serta data dapat terkelola dengan baik, aplikasi ini dapat memudahakan bidan maupun admin dalam membuat laporan pada bentuk excel,pdf atau dalam bentuk cetak.

Misuse of distribution of fuel oil (BBM) often occurs illegally, to gain individual or business entity benefits by harming the interests of the general public and the state. This act is against the law and can be subject to criminal penalties as regulated in Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. This type of research is empirical law using primary data obtained directly from the field through interviews with related parties, while secondary data obtained through library data in the form of primary legal materials, namely binding regulations, secondary and tertiary materials. Research results show, law enforcement against the illegal distribution of subsidized fuel oil (BBM) has never been carried out by the Central Aceh Resort Police, due to the absence of reports from the public. The efforts of police investigators in overcoming the crime of distributing subsidized fuel oil (BBM) in Central Aceh Regency, First. Supervise the distribution of subsidized fuel in cooperation with local governments, as well as coordinate with owners of Public Fuel Filling Stations (SPBU). Second, urge the public to report to the police if it is found that the distribution of subsidized fuel is illegal.

Misuse of distribution of fuel oil (BBM) often occurs illegally, to gain individual or business entity benefits by harming the interests of the general public and the state. This act is against the law and can be subject to criminal penalties as regulated in Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. This type of research is empirical law using primary data obtained directly from the field through interviews with related parties, while secondary data obtained through library data in the form of primary legal materials, namely binding regulations, secondary and tertiary materials. Research results show, law enforcement against the illegal distribution of subsidized fuel oil (BBM) has never been carried out by the Central Aceh Resort Police, due to the absence of reports from the public. The efforts of police investigators in overcoming the crime of distributing subsidized fuel oil (BBM) in Central Aceh Regency, First. Supervise the distribution of subsidized fuel in cooperation with local governments, as well as coordinate with owners of Public Fuel Filling Stations (SPBU). Second, urge the public to report to the police if it is found that the distribution of subsidized fuel is illegal.

This study aims to determine the effect of the Trichoderma spp bioactivator dose and NPK Phonska fertilizer on the growth and yield of shallots (Allium ascalonicum L) in dry land. This research used an experimental method with pot trials at the Screen House. The experiment will be designed using a Completely Randomized Design with two factors: bioactivator and NPK fertilizer. The activator dosage factor (B) consists of 3 levels, namely: b1 (1.25 t/ha equivalent to 5 g/plant); b2 (2.50 t/ha - 10 g/plant); b3 (3.75 t/ha - 15 g/plant). The NPK (P) fertilizer factor consists of 4 levels, namely P1 (25% recommended dose), P2 (50% recommended dose), P3 (75% recommended dose), P4 (100% recommended dose). The results showed that administration of Trichoderma spp. bioactivator significantly affects shallots' growth and production parameters with the best 15 gr/plant dose. Likewise, the application of NPK fertilizer has a real influence on the growth parameters and production of shallots with the best dose of 1.6 g/plant. Statistically, there was no interaction between the administration of Trichoderma spp bioactivators and the giving NPK fertilizer to various observation variables: plant height, number of leaves, number of tillers (tubers), wet tuber weight, dry tuber weight, and number of Trichoderma spp bioactivator populations.

Misuse of distribution of fuel oil (BBM) often occurs illegally, to gain individual or business entity benefits by harming the interests of the general public and the state. This act is against the law and can be subject to criminal penalties as regulated in Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. This type of research is empirical law using primary data obtained directly from the field through interviews with related parties, while secondary data obtained through library data in the form of primary legal materials, namely binding regulations, secondary and tertiary materials. Research results show, law enforcement against the illegal distribution of subsidized fuel oil (BBM) has never been carried out by the Central Aceh Resort Police, due to the absence of reports from the public. The efforts of police investigators in overcoming the crime of distributing subsidized fuel oil (BBM) in Central Aceh Regency, First. Supervise the distribution of subsidized fuel in cooperation with local governments, as well as coordinate with owners of Public Fuel Filling Stations (SPBU). Second, urge the public to report to the police if it is found that the distribution of subsidized fuel is illegal.

Purpose: This study aims to answer the level of participation of batik SMEs toward business independence and sustainable collaborative advantage. Theoretical framework: Participation theory in the context of SMEs is needed so that MSMEs can take advantage of company-specific assets so that they can increase competitiveness and independence and (Nazaruddin & Anwarudin (2019; Chesoli, 2013) and collaborative advantage (Holmes et al., 2019; Stevens, 2013; Huxham & Vangen, 2005). Design/methodology/approach: This is descriptive qualitative research with participants of natural color batik SMEs in Klaten, Central Java. This is because Klaten is one of the areas that have a very strong craft and batik industry ecosystem. The researcher conducted unstructured direct interviews with participants and directly visited business locations. Researchers used triangulation techniques to obtain the validity of the data obtained Findings: The results prove that active participation from SMEs can improve business independence and collaborative advantage. Research, Practical & Social implications: This research has implications that when participation programs are implemented by creative SMEs, SMEs can increase business independence and collaborative excellence Originality/value: Participatory research in the context of SMEs related to SME independence and collaborative advantage is still very limited, especially when using a qualitative approach.

Mahkamah Syariah diberi kewenangan dalam penerbitan Akta Perceraian melalui panitera setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya Akta Cerai itu disampaikan kepada para pihak (suami-isteri). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui kewenangan Panitera Mahkamah Syariah Takengon dalam penerbitan Akta Perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Cara pemngumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dalam penlitian ini. Hasil penelitian menjelaskan, kewenangan Panitera Mahkamah Syariah Takengon dalam penerbitan Akta Perceraian bahwa selain mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, Mahkamah Syariah berwenang pula menerbitkan Akta Perceraian.

Mahkamah Syariah diberi kewenangan dalam penerbitan Akta Perceraian melalui panitera setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya Akta Cerai itu disampaikan kepada para pihak (suami-isteri). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui kewenangan Panitera Mahkamah Syariah Takengon dalam penerbitan Akta Perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Cara pemngumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dalam penlitian ini. Hasil penelitian menjelaskan, kewenangan Panitera Mahkamah Syariah Takengon dalam penerbitan Akta Perceraian bahwa selain mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, Mahkamah Syariah berwenang pula menerbitkan Akta Perceraian.

The Narcotics Unit of the Central Aceh Resort Police revealed 9 (nine) drug cases handled by his party, of which 3 (three) of the 9 (nine) suspects were known to be underage. The law on the criminal justice system for children requires every law enforcement officer to carry out diversification of cases of criminal acts committed by children. The purpose of this research is to find out the process of investigating children as perpetrators of narcotics crimes and to find out the problems of investigators in applying diversion to children as perpetrators of narcotics crimes. This research is a normative juridical research using a case approach and laws and regulations. The results of this study explain that the process of investigating children as perpetrators of narcotics crimes uses methods that have been regulated in the regulations of the juvenile justice system. Problems with investigators in the application of diversion, investigators consider that narcotics crimes carry a penalty of more than 7 years, so that the application of diversion against children who commit narcotics crimes cannot be carried out, and there are no guidelines (SOP) from the National Police leadership in terms of diversion so that investigators only rely on juvenile justice system law.

The Narcotics Unit of the Central Aceh Resort Police revealed 9 (nine) drug cases handled by his party, of which 3 (three) of the 9 (nine) suspects were known to be underage. The law on the criminal justice system for children requires every law enforcement officer to carry out diversification of cases of criminal acts committed by children. The purpose of this research is to find out the process of investigating children as perpetrators of narcotics crimes and to find out the problems of investigators in applying diversion to children as perpetrators of narcotics crimes. This research is a normative juridical research using a case approach and laws and regulations. The results of this study explain that the process of investigating children as perpetrators of narcotics crimes uses methods that have been regulated in the regulations of the juvenile justice system. Problems with investigators in the application of diversion, investigators consider that narcotics crimes carry a penalty of more than 7 years, so that the application of diversion against children who commit narcotics crimes cannot be carried out, and there are no guidelines (SOP) from the National Police leadership in terms of diversion so that investigators only rely on juvenile justice system law.

In criminal law, owners who allow their livestock to damage other people's land or gardens can be held legally responsible, as regulated in Article 549, paragraph 1 of the Criminal Code. However, in practice in the field, there are still people who keep their livestock in other people's gardens. This study aims to examine criminal sanctions against livestock owners who damage other people's gardens and criminal liability for those who damage other people's gardens. This type of research is juridical empirical by using primary data and secondary data. The results show that Criminal sanctions against livestock owners who enter other people's gardens may be subject to fines or compensation for parks damaged by livestock. If the penalties are not implemented, they can be replaced with imprisonment for 14 (fourteen) days. At the same time, criminal liability to livestock owners who enter other people's gardens can only be resolved amicably or peacefully at the village level through the traditional sarak opat institution.

In criminal law, owners who allow their livestock to damage other people's land or gardens can be held legally responsible, as regulated in Article 549, paragraph 1 of the Criminal Code. However, in practice in the field, there are still people who keep their livestock in other people's gardens. This study aims to examine criminal sanctions against livestock owners who damage other people's gardens and criminal liability for those who damage other people's gardens. This type of research is juridical empirical by using primary data and secondary data. The results show that Criminal sanctions against livestock owners who enter other people's gardens may be subject to fines or compensation for parks damaged by livestock. If the penalties are not implemented, they can be replaced with imprisonment for 14 (fourteen) days. At the same time, criminal liability to livestock owners who enter other people's gardens can only be resolved amicably or peacefully at the village level through the traditional sarak opat institution.

Nowadays, there are many criminal acts of counterfeiting in various forms which point to the growing modus operandi of the perpetrators of crime. One of them is the act of falsifying the Marriage Book. The purpose of this study is to determine the application of criminal sanctions against perpetrators of identity falsification in the manufacture of marriage books and to determine the efforts of the Kebayakan Religious Affairs Office in overcoming falsification of marital identity in the manufacture of marriage books. This type of research is an empirical juridical research. The data sources used are primary data and secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method of collecting data is through interviews and document studies. Data analysis techniques will be analyzed qualitatively. The results of the study explain that the application of criminal sanctions against perpetrators of falsification of marriage identities on marriage books is not resolved through criminal law, only resolved through the Sharia Court by requesting the cancellation of marriages by the Office of Religious Affairs (KUA). The efforts of the religious affairs office are mostly against the crime of falsifying marital identity, namely: First, socialization efforts and second, repressive efforts (actions) against perpetrators of the crime of falsifying marital identity.

Nowadays, there are many criminal acts of counterfeiting in various forms which point to the growing modus operandi of the perpetrators of crime. One of them is the act of falsifying the Marriage Book. The purpose of this study is to determine the application of criminal sanctions against perpetrators of identity falsification in the manufacture of marriage books and to determine the efforts of the Kebayakan Religious Affairs Office in overcoming falsification of marital identity in the manufacture of marriage books. This type of research is an empirical juridical research. The data sources used are primary data and secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method of collecting data is through interviews and document studies. Data analysis techniques will be analyzed qualitatively. The results of the study explain that the application of criminal sanctions against perpetrators of falsification of marriage identities on marriage books is not resolved through criminal law, only resolved through the Sharia Court by requesting the cancellation of marriages by the Office of Religious Affairs (KUA). The efforts of the religious affairs office are mostly against the crime of falsifying marital identity, namely: First, socialization efforts and second, repressive efforts (actions) against perpetrators of the crime of falsifying marital identity.

This study aims to determine employee job satisfaction at the company PT. Colegon Fabricator (Engineering Division) is located in Bojonagara, Cilegon, Banten. A company engaged in steel starting from steel structures, boilers, pressure parts, container cranes, vessels and developing its business in power plan maintenance throughout Indonesia. The main highlight in this study lies in employee job satisfaction which is influenced byvariables emotional exhaustion and work motivation. The method used in this study is a quantitative descriptive method with the number of samples used as many as 60 people are saturated samples. The types of data are primary and secondary with the collection techniques carried out through observation, questionnaires and literature studies, while for data analysis using IBM SPSS Statistics V.25 windows which includes instrument testing, classical assumption test, multiple linear regression analysis, t test and also test F. The results obtained from this study are From df1 = 2 and df2 = 58 then Ftable is 3.16. Obtained Fcount > Ftable (62,947 > 3,16) and sig F < (0.000 < 0.05). From these results, it can be concluded that Emotional Exhaustion (X1) and Work Motivation (X2) have a significant effect on Employee Job Satisfaction (Y) at PT Cilegon Fabricators

Keseimbangan hidup dalam pelaksanaan pekerjaan merupakan bagian yang yang tidak boleh dipisahkan dalam mencapai kepuasan  kerja karyawan, sedangkan  kepuasan kerja salah satu bagian terpenting dalam kinerja karyawan agar tujuan perusahaan secara efektif dan efisien tercapai. Beberapa indikator  yang menjadi perhatian  pada penelitian ini yaitu keseimbangan waktu kerja,  indikator waktu yang cukup, indikator jam kerja yang cukup dan indikator kepuasan kerja, Demikian halnya indikator membentuk psikologis, indikator dapat menyeimbangkan dan indikator memiliki keseimbangan diri sendiri, terindikasi masih relatif rendah dari harapan. Pada sisi lain yangbtidak kalah penting falam penca[aian kinerja karyawan sangat dipengaruhi oleh lingkungan non fisik yakni sejauh mana para karyawan berkomunikasi, bergaul, bekerjasama, dalam lingkungan organisasi secara harmonis, apabila hal ini tidak masih belum terlaksana dengan baik maka kinerja tinggi masih jauh panggang dari api, sangat sulit dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Work life balance dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Kinerja Karyawan PT Polychem Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.  Sampel yang digunakan adalah 40 karyawan di PT Polychem Indonesia Tbk Bojonegara Kab. Serang Banten (Divisi Mesin), merupakan sampel jenuh.Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Work life balance dan Lingkungan Kerja Non Fisik dan variable terikatnya yaitu kinerja karyawan.   Metode analisis data yang digunakan adalah uji analisis data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, uji T dan uji F.  Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Work life balance dan Lingkungan Kerja Non Fisik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Hasil uji F menunjukkan bahwa Work life balance dan Lingkungan Kerja Non Fisik secara bersama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan.

The Aceh Qanun Number 9 of 2008 in Article 13 paragraph (1) states that the fostering of traditional life and customs states that customary disputes / disputes can be resolved through adat courts. The purpose of this research is to find out the role of opat mediation in completing divorce in mediation in Kampung Deputy Jalil, Bintang District, Central Aceh Regency. This type of research used in this study is field research with a descriptive approach, which is a research method that explains the results in accordance with what is happening that is describing a situation or event that actually happened in the field. The results obtained are the role of Sarak Opat as a decision maker in Kampung Deputy Jalil to seek peace in divorce cases optimally, peace in divorce disputes has a very high value, with the achievement of peace between husband and wife in divorce disputes, the integrity of marriage ties can be saved.

The Aceh Qanun Number 9 of 2008 in Article 13 paragraph (1) states that the fostering of traditional life and customs states that customary disputes / disputes can be resolved through adat courts. The purpose of this research is to find out the role of opat mediation in completing divorce in mediation in Kampung Deputy Jalil, Bintang District, Central Aceh Regency. This type of research used in this study is field research with a descriptive approach, which is a research method that explains the results in accordance with what is happening that is describing a situation or event that actually happened in the field. The results obtained are the role of Sarak Opat as a decision maker in Kampung Deputy Jalil to seek peace in divorce cases optimally, peace in divorce disputes has a very high value, with the achievement of peace between husband and wife in divorce disputes, the integrity of marriage ties can be saved.

Keseimbangan hidup dalam pelaksanaan pekerjaan merupakan bagian yang yang tidak boleh dipisahkan dalam mencapai kepuasan  kerja karyawan, sedangkan  kepuasan kerja salah satu bagian terpenting dalam kinerja karyawan agar tujuan perusahaan secara efektif dan efisien tercapai. Beberapa indikator  yang menjadi perhatian  pada penelitian ini yaitu keseimbangan waktu kerja,  indikator waktu yang cukup, indikator jam kerja yang cukup dan indikator kepuasan kerja, Demikian halnya indikator membentuk psikologis, indikator dapat menyeimbangkan dan indikator memiliki keseimbangan diri sendiri, terindikasi masih relatif rendah dari harapan. Pada sisi lain yangbtidak kalah penting falam penca[aian kinerja karyawan sangat dipengaruhi oleh lingkungan non fisik yakni sejauh mana para karyawan berkomunikasi, bergaul, bekerjasama, dalam lingkungan organisasi secara harmonis, apabila hal ini tidak masih belum terlaksana dengan baik maka kinerja tinggi masih jauh panggang dari api, sangat sulit dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Work life balance dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Kinerja Karyawan PT Polychem Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.  Sampel yang digunakan adalah 40 karyawan di PT Polychem Indonesia Tbk Bojonegara Kab. Serang Banten (Divisi Mesin), merupakan sampel jenuh.Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Work life balance dan Lingkungan Kerja Non Fisik dan variable terikatnya yaitu kinerja karyawan.   Metode analisis data yang digunakan adalah uji analisis data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, uji T dan uji F.  Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Work life balance dan Lingkungan Kerja Non Fisik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Hasil uji F menunjukkan bahwa Work life balance dan Lingkungan Kerja Non Fisik secara bersama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan.

This study aims to determine employee job satisfaction at the company PT. Colegon Fabricator (Engineering Division) is located in Bojonagara, Cilegon, Banten. A company engaged in steel starting from steel structures, boilers, pressure parts, container cranes, vessels and developing its business in power plan maintenance throughout Indonesia. The main highlight in this study lies in employee job satisfaction which is influenced byvariables emotional exhaustion and work motivation. The method used in this study is a quantitative descriptive method with the number of samples used as many as 60 people are saturated samples. The types of data are primary and secondary with the collection techniques carried out through observation, questionnaires and literature studies, while for data analysis using IBM SPSS Statistics V.25 windows which includes instrument testing, classical assumption test, multiple linear regression analysis, t test and also test F. The results obtained from this study are From df1 = 2 and df2 = 58 then Ftable is 3.16. Obtained Fcount > Ftable (62,947 > 3,16) and sig F < (0.000 < 0.05). From these results, it can be concluded that Emotional Exhaustion (X1) and Work Motivation (X2) have a significant effect on Employee Job Satisfaction (Y) at PT Cilegon Fabricators

AbstrakDi Indonesia sendiri perkembangan ekonomi Islam ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat pada tahun 1992, dan mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonsia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan akad pembiayaan murabahah di bank syariah mandiri serta kesesuaiannya dengan prinsip fiqih Islam. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan Murabahah telah mengalami perkembangan sampai pada tingkat yang cukup kompleks. Pembiayaan Murabahah masa ini telah melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu pembeli (nasabah), penjual (bank) dan supplier. Untuk implementasi pembiayaan Murabahah di Bank Mandiri Syariah Takengon, setidaknya ada 3 pola pengembangan yang diterapkan. Akad pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Takengon masih terdapat beberapa aspek yang kurang relevan dengan prinsip-prinsip dasar murabahah dalam fikih Islam.AbstracIn Indonesia itself, the development of the Islamic economy was marked by the operation of Bank Muamalat in 1992, and experienced a fairly rapid development since the amendment of Law Number 7 of 1992 to Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Initiated by the Indonesian Ulema Council (MUI), the Government of Indonesia, and received real support from exponents of the Indonesian Muslim Intellectuals Association (ICMI) and several Muslim entrepreneurs. The purpose of this research is to determine how the development of the murabahah financing contract in an independent Islamic bank and its compliance with the principles of Islamic fiqh. The results showed that Murabahah financing has developed to a quite complex level. Murabahah financing at this time has involved 3 (three) parties, namely the buyer (cus

AbstrakDi Indonesia sendiri perkembangan ekonomi Islam ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat pada tahun 1992, dan mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonsia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan akad pembiayaan murabahah di bank syariah mandiri serta kesesuaiannya dengan prinsip fiqih Islam. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan Murabahah telah mengalami perkembangan sampai pada tingkat yang cukup kompleks. Pembiayaan Murabahah masa ini telah melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu pembeli (nasabah), penjual (bank) dan supplier. Untuk implementasi pembiayaan Murabahah di Bank Mandiri Syariah Takengon, setidaknya ada 3 pola pengembangan yang diterapkan. Akad pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Takengon masih terdapat beberapa aspek yang kurang relevan dengan prinsip-prinsip dasar murabahah dalam fikih Islam.AbstracIn Indonesia itself, the development of the Islamic economy was marked by the operation of Bank Muamalat in 1992, and experienced a fairly rapid development since the amendment of Law Number 7 of 1992 to Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Initiated by the Indonesian Ulema Council (MUI), the Government of Indonesia, and received real support from exponents of the Indonesian Muslim Intellectuals Association (ICMI) and several Muslim entrepreneurs. The purpose of this research is to determine how the development of the murabahah financing contract in an independent Islamic bank and its compliance with the principles of Islamic fiqh. The results showed that Murabahah financing has developed to a quite complex level. Murabahah financing at this time has involved 3 (three) parties, namely the buyer (cus

Aceh adalah salah satu daerah yang memiliki hak otonomi khusus, sehingga keberadaan hukum adatnya diakui. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Dalam Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian, Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/667/20011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang penyelenggaraan peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh menyatakan ada beberapa perselisihan atau beberapa tindak pidana yang sebelumnya sudah diatur di dalam KUHP dan Undang-undang khusus diselesaikan melalui lembaga adat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung guna mendapatkan data primer. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Aceh adalah salah satu daerah yang memiliki hak otonomi khusus, sehingga keberadaan hukum adatnya diakui. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Dalam Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian, Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/667/20011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang penyelenggaraan peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh menyatakan ada beberapa perselisihan atau beberapa tindak pidana yang sebelumnya sudah diatur di dalam KUHP dan Undang-undang khusus diselesaikan melalui lembaga adat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung guna mendapatkan data primer. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

In the past decade, companies are required to take part in environmental pro- tection and be responsible for the social conditions of the communities around the company. The impact of production activities or services of a company can cause various environmental problems that harm various parties. So the purpose of this study is to determine the extent to which PT. Union Foods has carried out social and environmental responsibilities, to find out the form of application of environmental costs used by PT. Union Foods, and to find out the achievement of management performance in implementing environmental cost budgets. The type of research used in this study is descriptive research with a qualitative approach. The results of this study are: (a) PT. Union Foods has carried out social and environmental responsibilities in accordance with government regulations by implementing a waste management system in ac- cordance with its type and ensuring that the waste released into the environ- ment is not polluted, (b) Application of environmental cost budgets carried out by PT. Union Foods is compiling an environmental cost budget by classi- fying environmental costs into 4 categories: environmental prevention costs, environmental detection costs, internal environmental failure costs and exter- nal environmental failure costs and budgeting environmental costs of 18% of operational costs, (c) the management performance of PT. Union Foods is not good enough in implementing the budget and realization of environmental costs because in 3 years in a row it is not profitable for the company

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Reward, Punishment dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada CV Derowak Jaya di Kabupaten Serang-Banten.   Populasi juga sebagai Responden sebanyak 40 orang merupakan karyawan yang bekerja di CV Derowak Jaya di Kabupaten Serang-Banten, adalah sampel jenuh.  Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner ditambah sumber data lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian yakni data primer dan data skunder dan sumber lainnya. Uji yang digunakan uji validitas, reliabilitas asumsi klasik serta analisis yang digunakan adalah regresi ganda. Hasil analisis  secara parsial melalui uji t mendapatkan Reward (X1)  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Produktifitas (Y), dan Punishmen (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Produktivitas (Y), sedangkan variabel Motivasi (X3) tidak berpengruh secara signifikan terhadap Produktivitas.  Secara simultan melalui uji F variabel Reward, Punihsmen dan Motivasi  Uji f  diadapatkan mempunyai pengruh yang positif dan signifikan, diketahui nilai f hitung adalah 42,709 hal ini menunjukan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, analisis koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 78,1 % yang artinya bahwa besarnya hubungan variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 78,1 % sisanya sebesar 21,9% diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh penulisan

&nbsp, Kepemimpinan dan komunikasi merupakan faktor yang dapat menentukan tingkat kinerja pegawai suatu instansi. Semakin tinggi tingkat kepemimpinan dan komunikasi di Kecamatan Jombang maka semakin bagus kinerja pegawai di suatu instansi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Jombang. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kecamatan Jombang. Jumlah sampel sebanyak 45 pegawai dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data kepegawaian Kecamatan Jombang Kota Cilegon dan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 16. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja, 2) terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi terhadap kinerja, dan 3) terdapat pengaruh secara simultan antara kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja.

This research is aimed at figuring out the extent to which job characteristics, perceived organizational support and self-efficacy affect job satisfaction with work engagement serving as an intervening variable. The respondents of this research were 101 employees of the Centre for the Development and Empowerment of Educators and Educational Personnel (P4TK) of Art and Culture of Yogyakarta. The data were collected using questionnaires. The data were analyzed quantitatively and qualitatively. The quantitative analysis techniques used in this research were t-test, F-test, multiple regression analysis and path analysis. The research yielded some results. Firstly, job characteristics and self-efficacy had a significant effect on work engagement and perceived organizational support did not have any significant effect on work engagement, but together it had a significant effect on work engagement. Secondly, job characteristics and perceived organizational support had a significant effect on job satisfaction, and self-efficacy did not have any significant effect on job satisfaction, but together it had a significant effect on job satisfaction. Thirdly, work engagement had a significant effect on job satisfaction. Fourthly, job characteristics and perceived organizational support had a greater effect on job satisfaction directly, and self-efficacy had a greater effect on job satisfaction indirectly through work engagement. The results of this research can be used as a reference for P4TK to improve employees' job satisfaction, and ultimately, support the achievement of organizational goals.

This research is aimed at figuring out the extent to which job characteristics, perceived organizational support and self-efficacy affect job satisfaction with work engagement serving as an intervening variable. The respondents of this research were 101 employees of the Centre for the Development and Empowerment of Educators and Educational Personnel (P4TK) of Art and Culture of Yogyakarta. The data were collected using questionnaires. The data were analyzed quantitatively and qualitatively. The quantitative analysis techniques used in this research were t-test, F-test, multiple regression analysis and path analysis. The research yielded some results. Firstly, job characteristics and self-efficacy had a significant effect on work engagement and perceived organizational support did not have any significant effect on work engagement, but together it had a significant effect on work engagement. Secondly, job characteristics and perceived organizational support had a significant effect on job satisfaction, and self-efficacy did not have any significant effect on job satisfaction, but together it had a significant effect on job satisfaction. Thirdly, work engagement had a significant effect on job satisfaction. Fourthly, job characteristics and perceived organizational support had a greater effect on job satisfaction directly, and self-efficacy had a greater effect on job satisfaction indirectly through work engagement. The results of this research can be used as a reference for P4TK to improve employees' job satisfaction, and ultimately, support the achievement of organizational goals.

&nbsp, Kepemimpinan dan komunikasi merupakan faktor yang dapat menentukan tingkat kinerja pegawai suatu instansi. Semakin tinggi tingkat kepemimpinan dan komunikasi di Kecamatan Jombang maka semakin bagus kinerja pegawai di suatu instansi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Jombang. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kecamatan Jombang. Jumlah sampel sebanyak 45 pegawai dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data kepegawaian Kecamatan Jombang Kota Cilegon dan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 16. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja, 2) terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi terhadap kinerja, dan 3) terdapat pengaruh secara simultan antara kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Reward, Punishment dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada CV Derowak Jaya di Kabupaten Serang-Banten.   Populasi juga sebagai Responden sebanyak 40 orang merupakan karyawan yang bekerja di CV Derowak Jaya di Kabupaten Serang-Banten, adalah sampel jenuh.  Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner ditambah sumber data lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian yakni data primer dan data skunder dan sumber lainnya. Uji yang digunakan uji validitas, reliabilitas asumsi klasik serta analisis yang digunakan adalah regresi ganda. Hasil analisis  secara parsial melalui uji t mendapatkan Reward (X1)  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Produktifitas (Y), dan Punishmen (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Produktivitas (Y), sedangkan variabel Motivasi (X3) tidak berpengruh secara signifikan terhadap Produktivitas.  Secara simultan melalui uji F variabel Reward, Punihsmen dan Motivasi  Uji f  diadapatkan mempunyai pengruh yang positif dan signifikan, diketahui nilai f hitung adalah 42,709 hal ini menunjukan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, analisis koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 78,1 % yang artinya bahwa besarnya hubungan variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 78,1 % sisanya sebesar 21,9% diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh penulisan

Desa Banjar Kemuning, sebagai desa nelayan yang sangat berpotensi akan hasil laut dan juga tambak sebetulnya memiliki peluang besar untuk dapat mensejahterakan warganya. Desa yang terletak di kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur ini memiliki kondisi geografis yang cukup dekat dengan laut Dengan jumlah penduduk didesa Banjar Kemuning adalah 1.749 orang, memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan pengelola tambak yang ada disekitar desa. Dari data lapangan diperoleh jumlah penduduk miskin yang terdata adalah sebanyak 420 jiwa. Dengan latar belakang permasalahan dan geografis inilah, lokasi desa Banjar Kemuning menjadi lokasi yang tepat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan oleh Jurusan Teknik industri ITATS.Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Banjar Kemuning Sedati Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah pendampingan dan pelatihan. Dalam pelaksanaannya kegiatan pendampingan pengabdian dibagi dalam empat kegiatan utama, yaitu kerja bakti, perbaikan sarana informasi, pelatihan komputer, serta perbaikan fasilitas sekolah. Kerja bakti dilakukan dengan melibatkan warga sekitar untuk membersihkan masjid yang merupakan tempat ibadah warga Ds. Banjar Kemuning, Sedati Sidoarjo. Perbaikan sarana informasi dilakukan dengan membuat mading sebagai salah satu sarana penyampaian informasi kepada warga serta pembuatan dan pemasangan plakat nama jalan untuk mempermudah pengguna jalan dalam menemukan lokasi yang diinginkan. Sedangkan pada lingkungan sekolah sendiri dilakukan beberapa perbaikan yaitu pada area perpustakaan dengan menambah jumlah rak buku serta pada lab komputer yaitu dengan memperbaiki komputer sebagai sarana belajar siswa. Selain itu, siswa juga dibekali dengan pelatihan komputer yang cukup sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.

ABSTRAKDalam hukum Islam wakaf dikategorikan sebagai ibadah kemasyarakatan berbentuk shodaqoh yaitu penyerahan suatu benda untuk kepentingan masyarakat yang pahalanya akan tetap mengalir terus menerus kepada yang bersedekah. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tanah wakaf, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian peralihan tanah wakaf Dalam Hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, terhadap perbuatan peralihan benda wakaf dapat diberikan sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).Kata Kunci : Tanah Wakaf, Hukum Islam, Hukum PositifABSTRACTIn Islamic law wakaf is categorized as community shodaqoh form of worship is penyarapanikasi objects for the benefit of society that will continue for the sadaqah. This type of research is a juridical-empirical approach. The juridical approach to analyzing the various rules relating to wakaf land, while the approach to analyze the so-called patterned in the life of a society that always uses and speaks in the social aspect. The result of the research of the transition of wakaf land In Islamic Law on the status of waqf can not be used, unless the wakaf can not be reused with the purpose of wakaf, in the context of wakaf in Indonesia to the object that has been represented can not be made transition, to the act of transition of waqf goods can be given sanction imprisonment for a maximum of 3 (three) months and a fine

ABSTRAKDalam hukum Islam wakaf dikategorikan sebagai ibadah kemasyarakatan berbentuk shodaqoh yaitu penyerahan suatu benda untuk kepentingan masyarakat yang pahalanya akan tetap mengalir terus menerus kepada yang bersedekah. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tanah wakaf, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian peralihan tanah wakaf Dalam Hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, terhadap perbuatan peralihan benda wakaf dapat diberikan sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).Kata Kunci : Tanah Wakaf, Hukum Islam, Hukum PositifABSTRACTIn Islamic law wakaf is categorized as community shodaqoh form of worship is penyarapanikasi objects for the benefit of society that will continue for the sadaqah. This type of research is a juridical-empirical approach. The juridical approach to analyzing the various rules relating to wakaf land, while the approach to analyze the so-called patterned in the life of a society that always uses and speaks in the social aspect. The result of the research of the transition of wakaf land In Islamic Law on the status of waqf can not be used, unless the wakaf can not be reused with the purpose of wakaf, in the context of wakaf in Indonesia to the object that has been represented can not be made transition, to the act of transition of waqf goods can be given sanction imprisonment for a maximum of 3 (three) months and a fine

Desa Banjar Kemuning, sebagai desa nelayan yang sangat berpotensi akan hasil laut dan juga tambak sebetulnya memiliki peluang besar untuk dapat mensejahterakan warganya. Desa yang terletak di kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur ini memiliki kondisi geografis yang cukup dekat dengan laut Dengan jumlah penduduk didesa Banjar Kemuning adalah 1.749 orang, memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan pengelola tambak yang ada disekitar desa. Dari data lapangan diperoleh jumlah penduduk miskin yang terdata adalah sebanyak 420 jiwa. Dengan latar belakang permasalahan dan geografis inilah, lokasi desa Banjar Kemuning menjadi lokasi yang tepat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan oleh Jurusan Teknik industri ITATS.Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Banjar Kemuning Sedati Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah pendampingan dan pelatihan. Dalam pelaksanaannya kegiatan pendampingan pengabdian dibagi dalam empat kegiatan utama, yaitu kerja bakti, perbaikan sarana informasi, pelatihan komputer, serta perbaikan fasilitas sekolah. Kerja bakti dilakukan dengan melibatkan warga sekitar untuk membersihkan masjid yang merupakan tempat ibadah warga Ds. Banjar Kemuning, Sedati Sidoarjo. Perbaikan sarana informasi dilakukan dengan membuat mading sebagai salah satu sarana penyampaian informasi kepada warga serta pembuatan dan pemasangan plakat nama jalan untuk mempermudah pengguna jalan dalam menemukan lokasi yang diinginkan. Sedangkan pada lingkungan sekolah sendiri dilakukan beberapa perbaikan yaitu pada area perpustakaan dengan menambah jumlah rak buku serta pada lab komputer yaitu dengan memperbaiki komputer sebagai sarana belajar siswa. Selain itu, siswa juga dibekali dengan pelatihan komputer yang cukup sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Suatu perusahaan dalam mengantisipasi permintaan (demand) dari konsumen yang sangat besar, sering kali perusahaan mengalami overstock bahan baku dan sering juga mengalami kehabisan bahan baku berakibat terhambatnya proses produksi yang berimbas kerugian pada perusahaan. Kondisi actual persediaan bahan baku di gudang. Sehingga sering terjadi permintaan produksi yang tidak terjadwal dan jumlah pemesanannya tidak sebanding dengan rata-rata kebutuhan bahan baku. PT. XYZ. Perusahaan membutuhkan suatu perencanaan bahan baku supaya produksi dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Perencanaan bahan baku sangat berpengaruh terhadap jalannya produksi. Dalam penelitian ini yang pertama adalah melakukan peramalan dengan menggunakan moving averages, exponential smoothing dan regresi linear kemudian dipilih nilai error terkecil. Kedua hasil peramalan akan dijadikan dasar jadwal induk produksi yang kemudian akan dilakukan perhitungan dengan metode MRP teknik lot sizing. Maka akan memperoleh suatu hasil yang sesuai permasalahan yang ada dengan hasil perencanaan material yang tepat bagi perusahaan. Hasil dari analisa yang dilakukan dengan menggunakan metode MRP teknik Economic Order Quantiy total biaya Rp 40.208.303.051. Period Order Quantity total biaya Rp 27.490.541.299 dan Lot For Lot total biaya 25.727.255.780. Maka dari hasil penelitian bahan baku di PT. XYZ dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan teknik lotsizing yang lebih ekonomis yaitu Lot For Lot. Sehingga dari ketiga metode tersebut dipilih metode Lot For Lot yang bisa diterapkan di perusahaan.

Suatu perusahaan dalam mengantisipasi permintaan (demand) dari konsumen yang sangat besar, sering kali perusahaan mengalami overstock bahan baku dan sering juga mengalami kehabisan bahan baku berakibat terhambatnya proses produksi yang berimbas kerugian pada perusahaan. Kondisi actual persediaan bahan baku di gudang. Sehingga sering terjadi permintaan produksi yang tidak terjadwal dan jumlah pemesanannya tidak sebanding dengan rata-rata kebutuhan bahan baku. PT. XYZ. Perusahaan membutuhkan suatu perencanaan bahan baku supaya produksi dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Perencanaan bahan baku sangat berpengaruh terhadap jalannya produksi. Dalam penelitian ini yang pertama adalah melakukan peramalan dengan menggunakan moving averages, exponential smoothing dan regresi linear kemudian dipilih nilai error terkecil. Kedua hasil peramalan akan dijadikan dasar jadwal induk produksi yang kemudian akan dilakukan perhitungan dengan metode MRP teknik lot sizing. Maka akan memperoleh suatu hasil yang sesuai permasalahan yang ada dengan hasil perencanaan material yang tepat bagi perusahaan. Hasil dari analisa yang dilakukan dengan menggunakan metode MRP teknik Economic Order Quantiy total biaya Rp 40.208.303.051. Period Order Quantity total biaya Rp 27.490.541.299 dan Lot For Lot total biaya 25.727.255.780. Maka dari hasil penelitian bahan baku di PT. XYZ dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan teknik lotsizing yang lebih ekonomis yaitu Lot For Lot. Sehingga dari ketiga metode tersebut dipilih metode Lot For Lot yang bisa diterapkan di perusahaan.

Penentuan kandungan unsure hara besi dalam campuran tanah dan kompos dengan metode spektrofotometri telah dilakukan. Ion logam Fe(II) dikomplekskan dengan orto-fenantrolin 0,1% sebanyak 2 mL, dengan pereduksi asam sitrat 0,01 M. Diukur menggunakan spektrofotometer UV/Vis pada panjang gelombang 515 nm, waktu kestabilan kompleks 60 menit menggunakan buffer asetat dengan pH 4,5. Kadar unsure hara besi tertinggi didapatkan pada campuran tanah:kompos dengan perbandingan 0,8:0,2 sebesar 0,92% dengan waktuin kubasi 30 hari. Kandungan unsure hara besi terendah pada perbandingan campuran 1:0 dengan waktu inkubasi 15 hari yaitu sebesar 0,58% yang didapat berdasarkan persamaan regresi y = 95,85x + 0,025 dengan R2=0,992. Kadar unsure hara besi yang didapatkan memenuhi SNI kompos yakni maksimal 2,00%. Kata kunci : kompos, tanah, unsur hara besi, spektrofotometer UV/Vis

Penentuan kandungan unsure hara besi dalam campuran tanah dan kompos dengan metode spektrofotometri telah dilakukan. Ion logam Fe(II) dikomplekskan dengan orto-fenantrolin 0,1% sebanyak 2 mL, dengan pereduksi asam sitrat 0,01 M. Diukur menggunakan spektrofotometer UV/Vis pada panjang gelombang 515 nm, waktu kestabilan kompleks 60 menit menggunakan buffer asetat dengan pH 4,5. Kadar unsure hara besi tertinggi didapatkan pada campuran tanah:kompos dengan perbandingan 0,8:0,2 sebesar 0,92% dengan waktuin kubasi 30 hari. Kandungan unsure hara besi terendah pada perbandingan campuran 1:0 dengan waktu inkubasi 15 hari yaitu sebesar 0,58% yang didapat berdasarkan persamaan regresi y = 95,85x + 0,025 dengan R2=0,992. Kadar unsure hara besi yang didapatkan memenuhi SNI kompos yakni maksimal 2,00%. Kata kunci : kompos, tanah, unsur hara besi, spektrofotometer UV/Vis

Penentuan kandungan unsure hara besi dalam campuran tanah dan kompos dengan metode spektrofotometri telah dilakukan. Ion logam Fe(II) dikomplekskan dengan orto-fenantrolin 0,1% sebanyak 2 mL, dengan pereduksi asam sitrat 0,01 M. Diukur menggunakan spektrofotometer UV/Vis pada panjang gelombang 515 nm, waktu kestabilan kompleks 60 menit menggunakan buffer asetat dengan pH 4,5. Kadar unsure hara besi tertinggi didapatkan pada campuran tanah:kompos dengan perbandingan 0,8:0,2 sebesar 0,92% dengan waktuin kubasi 30 hari. Kandungan unsure hara besi terendah pada perbandingan campuran 1:0 dengan waktu inkubasi 15 hari yaitu sebesar 0,58% yang didapat berdasarkan persamaan regresi y = 95,85x + 0,025 dengan R2=0,992. Kadar unsure hara besi yang didapatkan memenuhi SNI kompos yakni maksimal 2,00%. Kata kunci : kompos, tanah, unsur hara besi, spektrofotometer UV/Vis

Penentuan kandungan unsure hara besi dalam campuran tanah dan kompos dengan metode spektrofotometri telah dilakukan. Ion logam Fe(II) dikomplekskan dengan orto-fenantrolin 0,1% sebanyak 2 mL, dengan pereduksi asam sitrat 0,01 M. Diukur menggunakan spektrofotometer UV/Vis pada panjang gelombang 515 nm, waktu kestabilan kompleks 60 menit menggunakan buffer asetat dengan pH 4,5. Kadar unsure hara besi tertinggi didapatkan pada campuran tanah:kompos dengan perbandingan 0,8:0,2 sebesar 0,92% dengan waktuin kubasi 30 hari. Kandungan unsure hara besi terendah pada perbandingan campuran 1:0 dengan waktu inkubasi 15 hari yaitu sebesar 0,58% yang didapat berdasarkan persamaan regresi y = 95,85x + 0,025 dengan R2=0,992. Kadar unsure hara besi yang didapatkan memenuhi SNI kompos yakni maksimal 2,00%. Kata kunci : kompos, tanah, unsur hara besi, spektrofotometer UV/Vis