EXAMINING THE PRESUMPTION OF INNOCENCE PRINCIPLE AGAINST SUSPECTED/ALLEGED PERPETRATORS OF TERRORISM CRIMES

This study aims to determine the validity of the presumption of innocence principle against perpetrators or suspected perpetrators of criminal acts of terrorism committed by law enforcement officials, especially Densus 88. This paper uses a statute approach and a conceptual approach. The results showed that the principle of presumption of innocence in handling criminal acts of terrorism is, in fact, still often ignored by law enforcement officials. Even the data obtained shows that several suspects/perpetrators have died during the legal process they underwent, as well as the actions of law enforcement officials who often commit acts that exceed limits and violate human rights. This principle needs to be implemented and strictly regulated in the Criminal Procedure Code as the master procedural law as well as in the law on the eradication of criminal acts of terrorism so that the strength and application of this principle increasingly get a place and position that can protect perpetrators/suspected perpetrators of criminal acts of terrorism.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Densus 88. Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah dalam penanganan tindak pidana terorisme nyatanya masih sering diabaikan dan dilanggar oleh aparat penegak hukum. Bahkan dari data yang diperoleh, menunjukkan bahwa beberapa tersangka/pelaku telah meninggal dunia selama proses hukum yang mereka jalani serta tindakan aparat penegak hukum yang kerap melakukan perbuatan yang melampaui batas dan melanggar HAM. Diharapkan prinsip ini perlu diperkuat ke depan dan diatur secara ketat dalam KUHAP sebagai hukum acara induk maupun dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme sehingga kekuatan dan penerapan asas ini semakin mendapatkan tempat dan kedudukan yang dapat melindungi pelaku/tersangka tindak pidana terorisme.