KEBERATAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN DI NAGARI TANJUNG ALAM

Pembangunan untuk kepentingan umum pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas agar tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut berada pada pihak pemerintah. Adapun rumusan permasalahan yaitu: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan di Nagari Tanjung Alam?, (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan?, dan (3) Apakah upaya pemerintah untuk ganti kerugian atas pengadaan tanah? Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban tentang Penyelesaian Pemegang Hak atas Tanah terhadap Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan di Nagari Tanjung Alam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah telah terlaksana (2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum terbagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. (3) Upaya pemerintah dalam mengganti kerugian atas pengadaan tanah sesuai pelaksanaannya dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.