The Authority of PPAT in Making AJB Related to Heritage Land Owned by a Minor

This research aims to examine and analyze the authority of PPAT in making AJB related to heritage land owned by a minor and identify the factors that hinder the sale and purchase of heritage land rights. The study used normative and empirical research methods, including direct interviews and a literature review of legal materials. Results showed that the PPAT will conduct a preliminary examination of the documents of the sale and purchase of land rights to avoid problems arising due to failure to meet material and formal requirements. Specifically, the seller must attach the Court Decision on the legal guardian, the testator’s death certificate, and the inheritor’s certificate to fulfill the formal requirement of the legal acts. Furthermore, the factors that hinder the sale and purchase of heritage land rights: are document availability, coordination among related parties, legal and bureaucratic procedures, and personal or psychological factors. Therefore, it is recommended that PPAT, Courts, and other parties involved in the sale and purchase of heritage land rights actively improve communication and coordination. Additionally, it is essential to simplify legal procedures and bureaucracy associated with making AJB, including managing required documents such as the Court Decision on the legal guardian, the testator’s death certificate, and the inheritor’s certificate. Furthermore, legal training and education for PPAT and related parties are needed to increase understanding of the material and formal requirements that must be met in the legal act of the sale and purchase of heritage land rights.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan PPAT dalam pembuatan AJB terkait tanah warisan milik anak di bawah umur dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat jual beli hak atas tanah warisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, meliputi wawancara langsung dan studi literatur bahan hukum. Hasil menunjukkan bahwa PPAT akan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dokumen jual beli hak atas tanah untuk menghindari permasalahan yang timbul karena tidak terpenuhinya syarat materiil dan formil. Terkhusus, penjual harus melampirkan Putusan Pengadilan tentang wali yang sah, akta kematian pewaris, dan surat keterangan ahli waris untuk memenuhi syarat formil perbuatan hukum. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat jual beli hak atas tanah warisan: ketersediaan dokumen, koordinasi antar pihak terkait, prosedur hukum dan birokrasi, serta faktor personal atau psikologis. Oleh karena itu, direkomendasikan agar PPAT, Pengadilan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses jual beli hak atas tanah warisan secara aktif meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur hukum dan birokrasi yang terkait dengan pembuatan AJB, termasuk pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti Putusan Pengadilan tentang wali yang sah, akta kematian pewaris, dan surat keterangan ahli waris. Selanjutnya, diperlukan pelatihan dan penyuluhan hukum bagi PPAT dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang syarat-syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum jual beli hak atas tanah warisan.