MENAKAR TATA KELOLA EKONOMI DESA: OTOKRITIK TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PERDESAAN

Desa dan kemiskinan merupakan dua kata yang hampir tidak terpisahkan. Hal ini karena desa dan masyarakat desa relatif jauh dari sumber-sumber ekonomi dan faktor-faktor produksi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, warga masyarakat berusaha mengatasi kemiskinan mereka dengan berbagai upaya, di antaranya melalui urbanisasi dan migrasi ke tempat lain. Dengan maksud yang sama, Pemerintah telah menginisiasi program-program pemberdayaan ekonomi desa seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), dan seterusnya. Terakhir, melalui UU Desa, Pemerintah menginisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Tulisan ini bertujuan memberikan masukan tentang pengelolaan tata kelola ekonomi desa, dengan memberikan kritik terhadap kebijakan BUM Desa. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, dengan melakukan analisis kritis permasalahan dengan memanfaatkan data dan informasi baik yang berasal dari berbagai referensi maupun hasil kajian sebelumnya. Disain tata kelola ekonomi desa dan perdesaan yang ditawarkan adalah mereplikasi program pemberdayaan ekonomi yang dianggap sudah berhasil atau memberdayakan lembaga BUM Desa dengan cara membentuk BUM Desa sesuai kebutuhan, membentuk BUM Desa Bersama untuk membangkitkan ekonomi perdesaan, dan menghindari BUM Desa sebagai predator bagi usaha rakyat yang sudah berkembang.