Search

praktik ijon politik dalam perhelatan politik elektoral menjadi ancaman demokrasi yang sampai hari ini masih sangat relatif terbatas dikaji. Hal ini menjadikan minimnya celah bagaimana melihat fenomena pembiayaan politik elektoral yang tinggi dari sudut pandang politik SDA. Selama ini SDA selalu dipandang sebagai objek mati. Namun dalam studi politik SDA, objek tersebut merupakan objek yang tidak netral. Hadirnya sistem ijon politik yang menjadi bagian kecil dari bentuk politik transaksional di dalam ruang demokrasi informal sesungguhnya telah menjadi identitas dan ciri khas politik elektoral di Indonesia. Pada konteks ijon politik inilah kemudian pertukaran peran antara patron menjadi klien dan sebaliknya klien menjadi patron akan terus berulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi library research. Peneliti mengumpulkan data melalui data sekunder yakni berbagai literatur relevan, mulai dari media, buku, jurnal, pemberitaan, data lembaga formal, dan data-data lainnya yang dipilah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hasil menunjukkan bahwa praktik ijon politik masih sarat dan selalu di mewarnai politik elektoral di Indonesia. Praktik demokrasi informal ini berujung pada tingginya pembiayaan politik elektoral. Menariknya keterlibatan korporasi dalam pendanaan pemilihan umum di luar dana partai politik turut berimbas pada balas budi atas pengelolaan SDA. Terbangunnya praktik politik transaksional dalam ruang informal akan menciptakan tantangan bagi kualitas demokrasi. Lahirnya perilaku koruptif, lemeanya tatanan pemerintahan, politik dinasti-oligarkis, sampai pada melonjaknya pembiayaan politik elektoral. Kesimpulannya ialah praktik ijon politik akan selalu tumbuh dalam ruang demokrasi informal. Perkelindanan sektor publik, elit, dengan swasta akan selalu bertukar peran sebagai patron dan klien sesuai dengan kondisi dan peta politik elektoral di lapangan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami relasi kuasa yang terjadi antara etnis Melayu dan Tionghoa dalam kontestasi politik elektoral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lokasi penelitian di Kabupaten Bangka Barat. Fenomena keterpilihan pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari etnis Melayu dan Tionghoa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Bangka Barat menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Objek penelitian adalah elite Melayu dan Tionghoa yang terpilih, pengurus partai politik, dan tim pemenangan. Dengan menggunakan teori identitas politik dan modalitas dalam politik, metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengambilan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sementara itu, untuk pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Tulisan ini menyimpulkan bahwa relasi kuasa Melayu - Tionghoa sebagaimana yang terdapat pada Sukirman dan Bong Ming-Ming) terjadi secara alamiah. Jejak historikal kedua etnis ini telah ada sejak awal daerah ini dibuka hingga berkembang seperti sekarang. Kedua etnis saling menguatkan di berbagai aspek, baik aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Setiap kelompok etnis berupaya mengerahkan kekuatan dengan mengakumulasi dan mengerahkan berbagai bentuk modal yang dimilikinya untuk meraih dan mempertahankan posisi sosial. Dalam pertarungan Pilkada, para aktor (kelompok etnis) mengerahkan segala kekuatan modalnya untuk mempengaruhi, mendapatkan dukungan hingga memperoleh kemenangan.

The development of technology, information, and communication has entered all aspects of life, including politics, through big data technology. In electoral politics, the quick count method is considered superior to the manual process. However, the level of accuracy depends on industry 4.0. This study analyzed the potential for using big data in electoral politics. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data obtained through literature study. Data analysis is done by collecting data, making an analysis, and concluding. This study found that big data is the right technology to facilitate electoral politics in Indonesia. The results of the significant data method have complemented and validated the old way. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Tulisan ini mendeskripsi tentang perilaku politik yang berwujud sikap politik masyarakat pedesaan di pedalaman Kalimantan Tengah. Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian saat Pemilu legislatif 2019 dan Pilkada Kalteng 2020. Penelitian menggunakan metode kualitatif interpretatif, dengan pengumpulan data lapangan melalui pengamatan langsung di mana penulis berada di lapangan saat pelaksanaan Pemilu 2019 dan PILKADA Gubernur Kalteng 2020, wawancara dengan Mantir Adat (tokoh adat), dan analisis data pustaka berupa buku, jurnal dan data KPU Barito Selatan. Penelitian ini mendeskripsi dua hal, Pertama, fenomena afiliasi politik masyarakat pedesaan di Kabupaten Barito Selatan sebagai pengaruh budaya politik masyarakat suku Dayak yang hidup dan berkembang dalam suasana masyarakat pedesaan-pedalaman; Kedua, fakta perilaku politik masyarakat pedesaan di Kabupaten Barito Selatan dalam politik elektoral Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Temuan penelitian ialah Pertama, tidak terjadi pergeseran afiliasi politik sejak tahun 1950an sampai saat ini, di mana afiliasi politik masyarakat pedesaan tidak beranjak dari afiliasi etnis; Kedua, afiliasi etnis diperankan sebagai penyeimbang kekuatan politik lain dari luar seperti dominasi etnis lain dan sebagai upaya perlindungan sosial mereka kepada kekayaan sumber daya alam di desa; dan Ketiga, sikap politik dipraktikkan dengan cara mereka sendiri yang khas, yakni personal approach (pengenalan personal),ethnicity (etnisitas dan kekeluargaan), dan opennes and honesty (keterbukaan dan kejujuran).

Copyright of Jurnal Kawistara is the property of Graduate School of Universitas Gadjah Mada and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Tulisan ini membahas polarisasi dalam politik elektoral di Indonesia, yang dalam banyak aspek sangat ditentukan oleh framing media dan interaksi para aktor dalam media sosial. Sejak tahun 2014, Indonesia mengalami polarisasi politik dalam derajat yang cukup mengkhawatirkan setiap kali berlangsung pemilihan pimpinan eksekutif ditingkat nasional maupun di ibukota Jakarta. Polarisasi ini cenderung belum memperoleh perhatian yang memadai dalam kajian politik Indonesia. Tulisan ini menyajikan pengamatan awal tentang polarisasi politik itu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang pendalaman riset. Mengingat polarisasi politik itu kemungkinan besar akan tetap hadir dalam sejumlah peristiwa elektoral utama di Indonesia (khususnya pemilihan presiden tahun 2019), penelitian-penelitian yang cukup intensif tentang fenomena ini masih sangat ditunggu dalam studi politik.