Search

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap output untuk mengurangi disparitas daerah terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi DIY. Analisis dalam makalah ini menggunakan model ekonometrik data panel yang menggambarkan pengaruh sumber pendapatan daerah terhadap output untuk mengurangi ketimpangan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemui bahwa Dana Keistimewaan Yogyakarta belum memiliki pengaruh yang besar dalam mengatasi masalah ketimpangan pembangunan yang terjadi. Dana Keistimewaan Yogyakarta hanya berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dimana belanja modal sendiri memiliki pengaruh yang berbeda antara model kota dengan model kabupaten terhadap kinerja pembangunan.

Poverty is a complex and multidimensional social problem faced by almost all countries including Indonesia. Poverty alleviation efforts require accurate and up-to-date data to ensure that social welfare programs can effectively run and target appropriate beneficiaries. Bekasi Regency, as one of the regions that faces significant challenges in managing poverty, needs the right strategy in updating and utilizing poverty data to support social welfare programs. This study analyzes a policy framework for updating and utilizing the poverty data. The data were collected from focus group discussions with experts and stakeholders who were competent in updating and utilizing the poverty data. MULTIPOL method was used to analyze the data. The results of the study show that the best strategy for updating and utilizing poverty data in the scenario is to integrate scenarios with priority policy with digital budgeting policy, as well as priority actions providing incentives. This study makes an important contribution to regional development planning, especially poverty alleviation strategies based on accurate and integrative data.

Future global economic stability is under significant threat from environmental risks. Rural peat areas are particularly susceptible due to their elevated levels of hazard, vulnerability, and limited capacity. Acknowledging these risks is pivotal for fostering a low-carbon development trajectory. This study analyzes the environmental risk in rural peat areas within Riau Province. The PROMETHEE method, incorporating Shannon Entropy weighting for data analysis, was employed. The findings reveal that four regencies are exhibiting favorable environmental risk conditions and five regencies facing adverse conditions. The criteria influencing the environmental risk of rural peat in Riau Province showcase various positive and negative contributions across each regency. The sensitivity analysis underscores the resilience of forest fires and the social forest program in three regencies. Recognizing environmental risk can serve as a foundation for decision-makers to formulate sustainable development policies.

This study aims to predict the progress status of tourism villages in the Kedung Ombo area, Java, Indonesia, and find the antecedent factors of the progress of tourism villages in Indonesia. This study uses a modern approach, namely data mining. Data sources for tourist villages use the data available on the Google link and the observation method. The prediction technique uses the Naïve Bayes machine learning algorithm and Tree Decision on Orange 3.3.0 software. The number of tourist villages analyzed was 126. The results showed that all tourist villages in the Kedung Ombo area were at the development level of the four tourist village classifications of the Ministry of Tourism and Creative Economy. The antecedent factors for the progress of tourism villages are the completeness of ICT facilities, multi-stakeholder partnerships, strong government support, community involvement, and various attractions. Another finding is that the Tree Decision algorithm provides better predictions than the Naïve Bayes method. The results of this study can be used to design policies for developing tourist villages throughout Indonesia.

Dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis bukti, perlu didukung oleh data kemiskinan yang tepat, akurat, dan konsisten. Tujuannya agar berbagai bantuan seperti bansos, PKH, sembako, prakerja, dan subsidi lainnya dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan. Keragaman sumber data kemiskinan akan berimplikasi pada ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial. Hingga saat ini, masih terdapat tiga sumber data kemiskinan, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan TNP2K yang kini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang juga mengeluarkan data yang menyasar pada target Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (P3KE). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sebaran data kemiskinan dan analisis pemeringkatan data kemiskinan dari tiga sumber data di Kabupaten Bekasi. Metode analisis menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.4 dan shapefile peta administrasi wilayah Kabupaten Bekasi. Pada analisis pemeringkatan data kemiskinan dari tiga sumber data di setiap kecamatan di Kabupaten Bekasi, digunakan metode Preference Ranking Organization Methods For Enrichment Evaluation (PROMETHEE). Hasil analisis menunjukkan bahwa sebaran data P3KE sebanyak 1.317.098 jiwa tersebar pada desil-1 hingga desil-4 di seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi. Data BPS sebanyak 229.367 jiwa yang tersebar di setiap kecamatan, dan jumlah DTKS di Kabupaten Bekasi sebanyak 1.035.402 jiwa, dengan sebaran data terbanyak berada di Kecamatan Babelan, yaitu sebanyak 110.867 jiwa dari 34.009 jiwa. Sedangkan peringkat terbaik dari ketiga sumber data kemiskinan tersebut adalah Cikarang Pusat, Kecamatan Pebayuran (0.7273), Tambun Utara (0.6364), Cibitung dan Karang Bahagia (0. 4242), Cikarang Utara (0.3939), Tambun Selatan (0.3636), Sukatani (0.2121), Serang Baru (0.1515), Cikarang Barat (0.1212), Tarumajaya (0.0909), Cikarang Timur (0.0606).

Pembangunan nasional berkelanjutan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah tingkat keberhasilannya masih belum dinikmati oleh setiap provinsi di Indonesia, sebagian didominasi di Pulau Jawa. Pembangunan selama ini menggunakan skenario business as usual (BAU) diukur berdasarkan aspek pertumbuhan ekonomi tapi tidak memperhitungkan dampak lingkungan. Permasalahan mulai muncul disaat terdapat ketimpangan antara dimensi ekonomi dengan dampak lingkungan yaitu emisi gas rumah kaca. Penelitian ini mengusulkan pendekatan dalam mengevaluasi pembangunan nasional BAU dengan rendah karbon menggunakan Teknik Rap_withoutLCD berdasarkan Multi Dimensional Scalling (MDS). Objek penelitian pada tanaman padi, data yang dianalisis adalah data sekunder tahun 2014-2018, beberapa literature dan penelitian lain. Hasil penelitian menunjukkan nilai tukar petani, konsumsi beras, produksi padi, penduduk buta huruf, persebaran penduduk, persentase penduduk miskin, percetakan sawah, curah hujan, suhu, tekonologi informasi, pompa air, Rice Milling Unit, penggunaan pupuk organik, peraturan rendah karbon, dan emisi gas rumah kaca merupakan atribut yang sensitif terhadap pembangunan nasional berkelanjutan. Artinya jika atribut tersebut dihilangkan maka akan berdampak pada status keberlanjutan. Penelitian ini menunjukkan hasil evaluasi eksisting pembangunan konsep BAU dengan rendah karbon didominasi antara kurang (less sustainable) dan cukup (quite sustainable) di setiap provinsi sehingga pemerintah perlu menerapkan kebijakan transformasi pembangunan pertanian rendah karbon yang dapat menunjang produktivitas pertanian dan juga pembangunan nasional di Indonesia.

Considering the benefits of mangrove forest areas and their ability to support the success of sustainable development, this study aimed to determine the attitudes of stakeholders in the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta) toward the existence of mangrove areas in the North Coast of Jakarta. Surveys and data collection were conducted through focus group discussions and interviews. The results showed that the key actors in the development of mangrove areas in DKI Jakarta are the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, the Department of Environmental Services of DKI Jakarta Province, the Government of DKI Jakarta Province, the Government of North Jakarta City, and the Regional House of Representatives of DKI Jakarta. In addition, other stakeholders, such as the developer, park bureau, regional development and ecotourism, were included as relay variables. In addition, the study identified the entrepreneurs, fishermen, farmers, and ponds as the dependent variables, while the industries, civil society, and warehousing as the independent variables. This study identified several options for the development of mangrove areas in DKI Jakarta, such as utilizing potential areas that have not been planted with mangroves for business area development, property development, national strategic project program, and mangrove plantation. The results of this study are expected to help policymakers develop policies for mangrove development in DKI Jakarta. Keywords: DKI Jakarta, MACTOR, mangrove forest, key actors

Tourist village program is one development priority program for rural development. Despite numerous opportunities to develop tourist villages such as the availability of natural resources and high demand for tourist villages recently, some challenges are still faced to develop tourist villages, especially in a developing country such as Indonesia. Governance problems, infrastructure, and effective partnership are among other factors that remain challenging in developing tourist villages. This study attempts to identify factors that determine the state of tourist villages in Indonesia and determine the appropriate strategies for better tourist village development. Using the case of tourist villages in Kedung Ombo, Central Java, a water based attractive tourist village, this study uses both machine learning and multicriteria approaches by means of Promethee in order to address the objective of the study. This study shows that government support, application of information technology, infrastructure, local participation, partnership, and attractive variations, are among the determinant factors that affect tourist village development. The study also reveals that the appropriate strategies for tourist village development include, improving infrastructure, institutional strengthening, and capacity building. This study could be used to assist local national as well as sub-national governments to effectively manage tourist villages in Indonesia.

Secara geografis Desa Sitiarjo dialiri dua sungai yakni Sengai Penguluran dan Sungai Mambang. Ketika curah hujan tinggi kedua sungai tersebut tidak mampu menampung debit air sehingga setiap tahun terjadi Banjir. Sebaliknya, pada musim kemarau kedua sungai memiliki debit air yang kecil sehingga menyebabkan kekeringan. Bencana lain yang terjadi adalah tanah longsor akibat alih fungsi lahan dan penebangan liar. Sebagai program utama Kelompok Kerja Nyata Tematik Mitigasi Bencana, Kelompok 15 Universitas Islam Raden Rahmat Malang melakukan identifikasi dan observasi sehingga dapat disusun peta rawan bencana pada desa Sitiarjo. Proses pendataan daerah rawan bencana dilaksanakan secara menyeluruh di setiap dusun. Data yang diambil antara lain: titik rawan bencana, bencana yang terjadi di setiap RW, serta jumlah warga yang mengungsi ketika terjadi bencana. Selanjutnya, peta disusun dengan bantuan software coreldraw. Peta bencana yang disusun dapat menjadi dasar pengembangan strategi mitigasi bencana yang lebih tepat sasaran.

This research aims to find an alternative policy framework on tourism development Kedung Ombo-Indonesia. This study uses a qualitative approach by applying Multipol analysis method. Collecting data uses a focus group discussion method. The research participants are stakeholders of the area, such as local governments, reservoir managers, forest directors, and society. The result shows that an institutional development policy supported by good governance development programs is the best policy in the integrated scenario. Meanwhile, tourism development policies supported by developing public facilities, tourism convenience, tourism interest, marketing and promotion, and service quality are the best policy in the individual scenario.

The application of ICT in central and regional governments to cities in Indonesia seems to be the new face of the National bureaucracy, not least with digital public transportation services, Surabaya is a pilot application of smart cities because one of them implementing the Surabaya Smart Transportation System (SITS), this condition further strengthens that policy Public digital services are taken to make it easier for the public to monitor the crowd or the density of the highway, unfortunately, if you review the SITS comment column on Google Play, the negative sentiment is far big more than the positive sentiment. So, this study aims to capture the phenomenon of resistance by exploring the quality of information and system quality as predictors of public acceptance of the application of SITS. A result, empirically the quality of information and the quality of the system indirectly affect public acceptance of the application of SITS, as among the findings served that system quality is more dominant in influencing acceptance. So, it is highly recommended that the city government pays attention to the development of SITS applications based on system reliability.

Vulnerability is one of the prominent features of rural areas due to their distinctive characteristics, such as remoteness, geographical conditions, and socio-economic dependence on primary sectors. Addressing the vulnerability of rural areas in terms of the rural development paradigm is both urgent and relevant. This study aims to address this issue using the current state-of-the-art machine learning method, using the socio-ecological framework and integrated vulnerability index of villages in Lampung Province in Indonesia. The study attempts to predict and classify villages' vulnerability to be applied for better planning and rural development. Based on random forest classification and decision tree algorithm, the results show that the village governance system represented by rural water management and the level of education of village leaders are suitable prediction variables related to the low vulnerability index. This study can draw lessons learned to improve rural development in developing countries.

Berdasarkan data yang disusun/dirilis oleh Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 95% di tahun 2017 dan sebanyak 5% rumah tangga di Indonesia masih belum mendapatkan akses ke pelayanan penyediaan tenaga listrik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu upaya pemerintah yang dilakukan yaitu dengan memberikan fasilitas pendanaan infrastuktur melalui program Dana Alokasi Khusus bidang energi skala kecil. Namun, dalam pelaksanaannya, diduga pelaksanaan DAK bidang energi skala kecil tersebut belum berjalan secara efisien. Dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terlihat bahwa serapan anggaran, peningkatan jumlah desa berlistrik, peningkatan jumlah kapasitas pembangkit masih belum optimal. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk menganalisis kinerja pelaksanaan DAK bidang energi skala kecil. Penelitian ini mencakup kinerja 17 provinsi di Indonesia sebagai pelaksana DAK bidang energi skala kecil tahun 2017. Metode analisis yang digunakan yaitu Data Envelopment Analysis (DEA). Berdasarkan hasil yang didapat, ditemukan bahwa hanya 8 provinsi yang melaksanakan DAK bidang energi skala kecil dengan efisien. Hasil analisis DEA menunjukkan bahwa variabel ouput yang dapat ditingkatkan antara lain rumah tangga berlistrik, kapasitas terpasang pada masing-masing rumah dan desa berlistrik.

Child-friendly education is an educational model that aims to fulfill the rights of the child by providing a comfortable, safe and enjoyable learning environment for both students and teachers. In addition, it enables the participants to learn independently. Because all rules created by educational institutions must include student participation. This context relates to both the students' freedom to express their ideas and the participants' freedom to reach their full potential. This study uses a library-based research methodology using books and scholarly articles on child-friendly schools. The aim of this study is to describe child-friendly education in Islamic educational institutions. In order to realize child-friendly education in educational institutions, we must first develop some components, including the child-friendly school policy. Educators and educational staff are aware of children's rights, child-friendly teaching and learning processes, non-violent discipline and child-safe facilities and infrastructure.

Although Indonesia has many variations in energy types, Indonesia is currently a Net Oil Importer Country. Therefore, accurate energy demand estimation is very important for energy policy making in Indonesia. This study proposes a neural network model to efficiently, precisely and validly estimate energy demand for Indonesia. This model has four independent variables, such as gross domestic product (GDP), population, imports, and exports. Data obtained from Central Bureau of Statistics of Indonesia and The Ministry of Energy and Mineral Resources. Energy estimation is using a pessimistic, realistic and optimistic scenario that estimates of energy demand in the next 10 years using artificial neural networks shows that energy demand in Indonesia continues to increase every year, both in pessimistic, realistic and optimistic scenarios.

The development of the transportation sector on the West Timor is expected to be a driving machine in supporting other sectors, so that it will have a large multipler impact on the economy at the land borders of the country with Timor Leste. The government needs to make breakthroughs in the development of the transportation sector, because West Timor is experiencing a transportation infrastructure deficit. This is due to the low quality and quantity of transportation infrastructure capable of supporting the regional economy. This study aims to examine the impact backward and forward, as well as the multiplier impact of development on West Timor in 2018. The result of the researched was that the transportation sector in West Timor has a degree of distribution of 1.40. While the degree of sensitivity was 0.486. The multiplier effect on salaries and wages (multiplier income) is 2.069, and the impact on the total value added multiplier is 1.409. The transportation sector needs to be maximized by building intermoda connectivity of the transportation network that is more effective and efficient. It is also necessary to optimize connectivity in integrating the development phases of National, Provincial and District road sections. The network connectivity is expected to be able to encourage the production sector which is able to increase or develop production capacity, thus providing a more optimal multiplier impact in the future.

One of the common characteristics of rural areas is their vulnerability to socio-economic and environmental shocks. Therefore, rural development policies should consider these features to take full advantage of the benefits of rural development. This study aims to develop a pastoral assessment based on the TOPSIS-Etropy-Inhomogeneity Method. This research was conducted in Lampung Province using data at the regency level. The data uses village data from the 2018 Village Potential Survey (PODES). The results show that rural areas' exposure, sensitivity, and adaptive capacity factors play an essential role in rural development regarding vulnerability and resilience. Pesisir Barat, Mesuji, and Tulang Bawang Regencies are highly susceptible to low adaptation factors such as difficult access to health centers, inadequate credit facilities from the government, quiet village anticipation and mitigation, and a lack of security systems. The lowest vulnerabilities are in Tanggamus and North Lampung Regencies with common sensitivity factors, where people with malnutrition, persons with disabilities, households living in slums, and the habit of not using river water or the like for drinking or cooking have lower scores. In addition, other factors contribute to vulnerability, and these factors should be considered in rural development policies

Pengembangan sebuah kawasan merupakan bentuk perpaduan kolaborasi yang melibatkan multi-pengambil kebijakan, dan berbagai bentuk kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Pariwisata dipercaya menjadi salah satu kegiatan yang dapat mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam sebuah kawasan, khususnya di daerah pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis pilihan-pilihan faktor pembangunan berkelanjutan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah – Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada Oktober 2019 sampai Maret 2020. Data dikumpulkan dari wawancara dan diskusi berkelompok terfokus (FGD) dan kunjungan lapangan. MICMAC digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan KEK bidang pariwisata ini. Hasil penelitian menunjukkan terdapat delapan belas faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan KEK Mandalika yang tercakup dalam dimensi ekonomi, sosial dan ekologi. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam empat kuadran pengaruh dan ketergantungan MICMAC, yaitu tujuh faktor sebagai faktor pendorong, enam faktor sebagai faktor relay, tiga faktor sebagai output, serta dua faktor sebagai otonom. Faktor investasi akan sangat memberikan pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat lokal (income). Dua faktor potensial kunci dengan berdimensi lingkungan bagi pengelolaan KEK Pariwisata Mandalika di masa yang akan datang adalah pencemaran (polusi) dan ketersediaan air bersih (water).

Purpose: Human resource management is part of organizational management that focuses on elements of human resources. In the organization, humans are one of the most important elements in an organization. Based on data in 2021, the performance of employees of PT. Citra Indah Abadi Jaya has decreased even though they have quite a lot of orders. They should have the ability to carry out their duties properly. The purpose of this study was to determine the effect of leadership, motivation and work environment on the performance of employees of PT. Citra Indah Abadi Jaya. Design/methodology/approach: In this study, the population is all employees at PT. Citra Indah Abadi as many as 40 people and the sample of this study used a saturated sample. Findings: The results showed that leadership has a positive influence on the performance of employees of PT. Citra Indah Abadi Jaya, apart from that, motivation and work environment variables also have a positive influence on the performance of PT. Citra Indah Eternal Jaya. Originality/value: This paper is an original work. Paper type: Research paper

Emotional factors in the use of technology have the potential to be studied, since the important role of user engagement in the information technology development cycle, emotional plays a role in influencing the relationship between consumers and service providers. Previous research has examined various emotional factors of a person in operating digital services through online sites, but it is necessary to find an empirical correlation between emotional variables and one's intention to reuse (IR) online services. This study aims to determine whether users' emotions affect their decision to reuse Government to Citizen (G2C) online tourism services in Indonesia through the HEART Metrics approach. Furthermore, this quantitative study distributed questionnaires using simple random sampling to respondents who had used online tourism. Then analyse 260 research data using the SEM-PLS method by running Warp-PLS 5.0. The findings of this study are among the 5 HEART Metrics factors, 3 of which affect IR, namely Engagement, Retention, and Task Success, while Happiness and Adoption empirically have no significant effect on IR. Our results show that to gain consumer engagement with online services, service providers must consider the emotional elements of the users so that service reuse goals can be achieved. Furthermore, this research can be considered as an alternative recommendation for online tourism service providers, as well as the findings of a new model proposed to contribute to similar research in the future.

Keberhasilan pengembangan destinasi wisata membutuhkan analisis tentang karakteristik aktor terkait dengan hubungan antar aktor, sikap aktor terhadap tujuan pengembangan dan kemungkinan aliansi maupun konflik yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi aktor berdasarkan kekuatan dan hubungan antar aktor serta sikap aktor terhadap tujuan pada pengembangan destinasi wisata Kedung Ombo. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif-kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus dan lokakarya. Analisis data menggunakan metode Mactor (Matrix of Alliances and Conflicts Tactics, Objectives and Recommendations) untuk mengidentifikasi kekuatan, hubungan dan pola aliansi aktor pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Pemalijuana, Perum Perhutani dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah aktor-aktor dominan. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, Pemerintah Desa, Masyarakat, Pelaku Bisnis adalah aktor relay dan Karang Taruna adalah aktor didominasi. Sebagian besar pemangku kepentingan konvergen dalam mendukung tujuan strategis yang yang akan dicapai. Temuan ini menjadi dasar untuk mengembangkan pola kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan yang diperlukan untuk pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo secara berkelanjutan.

In the arena of academic discourse, there is a kind of ‘dissatisfaction’ over the indicators of sustainability. Although Indonesia has formally adopted its sustainable development indicators from the United Nations, the research to find compatible indicators for certain contexts still to continues. There are hundreds and/or even thousands of reports tell us the new indicators of sustainability with various methods and approaches. But very few are paying attention to – or at least – building sustainability indicators of suburban areas, especially the metropolitan suburbs of Jakarta. Therefore, this study tried to develop a typical suburban sustainability indicator called the Suburban Sustainability Index (SSI). As an empirical case, we observe four suburbs which located in hinterland of Metropolitan Jakarta: South Tangerang City, Tangerang City, Depok, and Bekasi. Based on the three dimensions of sustainability (social, economic, and environment), we developed 30 indicators and tested them with Min-Max analysis. More than that, we also conduct Index Analysis to assess the sustainability status of the four suburbs. We found that three regions were less sustainable, and one region was quite sustainable. Further elaboration on these findings is presented in this article.

The study aims to analyses the reasons behind migrations motives among rural household based on household and area origin characteristic. The study used IFLS data of 2007 and 2014 consisting 2,581 household samples spreading in 13 provinces. Binomial and multinomial logit model was used to estimate probability to migrate based on migration motive. We found the contradictory effect of household income on decision to migrate between motives. Income has negative effect in risk coping as migration motives, otherwise have positive effect in investment motive. --------------------------------------- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan dibalik motif migrasi di antara rumah tangga perdesaan berdasarkan karakteristik rumah tangga dan karakteristik daerah asal. Penelitian ini menggunakan data IFLS tahun 2007 dan 2014 yang terdiri dari 2.581 sampel rumah tangga yang tersebar di 13 provinsi. Model binomial dan multinomial logit digunakan untuk memperkirakan probabilitas untuk bermigrasi berdasarkan motif migrasi. Hasil penelitian ini menemukan efek kontradiktif dari pendapatan rumah tangga pada keputusan untuk bermigrasi di antara motif. Pendapatan memiliki efek negatif dalam mengatasi risiko sebagai motif migrasi, sebaliknya memiliki efek positif dalam motif investasi.

This study aimed at map village typologies based on the status of rural development and resilience for prepare the guidance village funds usage. Status of rural development was built with 13 indicators and status resilience was built with 10 indicators. The study used secondary data from BPS, wich was PODES 2014 in 326 villages at Pandeglang district. The results showed that 5 villages were categorized as advanced villages, 93 villages were categorized as developed villages, 177 villages as undeveloped villages, and 52 were categorized as outlying villages. Based on resilience status, there were 16 villages categorized as low resilience villages, 239 villages as middle resilence villages, and 71 villages categorized as high resilience villages. Based on the status of development and resileince, 4 villages were categorized as typology B (advanced and middle resilience villages), 1 village were typology C (advanced and low resiliece villages), 4 villages were typology D (developed and high resilience villages), 79 villages were typology E (developed and middle resilience villages), 9 villages were typology F (developed and low resilience villages), 35 villages were typology G (undeveloped and high resilience villages), 136 were typology H (undeveloped and middle resilience villages), 6 villages were typology I (undeveloped and low resilience villages), 32 villages were typology J (outlying and high resilience villages), and 20 villages were typology K (outlying and middle resilience villages)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan peluang untuk pengelolaan Wisata Konservasi Orangutan Bukit Lawang (WKOB) dan merumuskan strategi kebijakan alternatif dalam mengatasi kendala dalam mengelola WKOB. Metode penelitian menggunakan pendekatan sistem dengan melibatkan ahli pariwisata konservasi orangutan, ahli kehutanan, praktisi pariwisata, manajer WKOB dan orang-orang kunci yang berpengaruh terkait dengan tema penelitian. Analisis data didasarkan pada identifikasi para ahli menggunakan metode analisis Interpretative Structural Modelling (ISM) untuk analisis kendala dalam pengelolaan dan merumuskan kelembagaan dan Analitical Hierarchy Process (AHP) untuk menyusun strategi pengelolaan. Hasil penelitian menunjukkan nilai ekonomi kawasan konservasi Orangutan di Bukit Lawang adalah sebesar Rp. 1,721,082,350 yang menggambarkan nilai manfaat langsung, tidak langsung dan efek pengganda. Hasil analisis biaya manfaat menghasilkan NPV positif setelah tahun ke 10 NPV sebesar Rp. 1,880,508,946.76 dan IRR yang diperoleh sebesar 20.2% lebih tinggi dari suku bunga bank saat ini serta BCR sebesar 1.84 (di atas 1) sehingga investasi pada WKOB secara finansial dikatakan layak untuk, diterapkan. Kendala utama dalam pengelolaan WKOB adalah (a) Belum terintegrasinya retribusi dan tarif masuk, (b) Buruknya infrastruktur menuju WKOB, (c) Kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas dan (d) Banyaknya pintu masuk. Alternatif strategi kebijakan dalam mengatasi kendala pengelolaan WKOB adalah Pengelolaan wisata terintegrasi dan profesional dengan bobot sebesar 0.419 (41.9%) artinya alternatif utama yang dilakukan untuk mengelola WKOB adalah dengan cara pengelolaan wisata yang terintegrasi dan dijalankan secara profesional. Alternatif selanjutnya adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat/wisatawan dengan bobot sebesar 0.263 (26.3%), alternatif yang ketiga adalah penyediaan infrastruktur, sarpras dan fasilitas dengan bobot sebesar 0.160 (16%), sedangkan alternatif keempat dan kelima adalah promosi wisata dan penyebaran informasi (0.097) dan pengembangan atraksi dan produk (0.062).

Rural–urban migration is a common demographic phenomenon in developing countries. Over the last four decades, Indonesia has had the highest rate of urbanization among Asian countries, which has been driven primarily by rural–urban migration. This type of migration has strong economic and social impacts on individuals at both the origins and the destinations. The study analyses the patterns and impacts of rural–urban migration based on the migration motives of rural households. The difference-in-differences approach is applied to identify migration’s impact on the welfare of migrant households in rural areas based on migration motives. The study uses Indonesian Family Life Survey (IFLS) data from 2007 and 2014, which consists of 2007 household samples spread over 13 provinces. Migration is found to have a positive and significant impact on migrant household welfare based on investment motives, but an insignificant result regarding the impact of migration based on risk-coping motives. Also found is the difference in migration patterns between the two migration motives.

The Jakarta metropolitan region (the Jakarta megacity), located in the fourth most populous country in the world (Indonesia), is the largest urban agglomeration in the Global South—continues to grow, especially in its outer suburbs (Bekasi Regency). The governments (Central and Local) tend to implement an urban-biased policy (UBP) to connect Bekasi Regency into global production networks and boost Bekasi Regency’s income. However, previous case studies of China and Vietnam have revealed that the UBP increases economic disparities between urban and rural areas. Therefore, this study probes urban–rural economic disparities and their characteristics at a microregional level (desa/kelurahan) in the Bekasi Regency. The methods applied in this study are geographically weighted regression (GWR), RULT index, and quantitative zoning. The results show that almost all desa/kelurahan in the high poverty (HPv) cluster are rural neighborhoods (desa/kelurahan with rural characteristics). By contrast, only 5% of desa/kelurahan with urban characteristics are HPvs, while the remainder are in the low poverty (LPv) cluster. Rural neighborhoods with HPv tend to have a high percentage of households dependent on agriculture. Thus, empirical results (with a case of a Global South megacity suburb) further support previous evidence that the UBP has caused urban–rural economic disparities.

The Kedung Ombo Reservoir area, which is rich in natural resources, has the potential to be developed as an ecotourism area, but institutional issues and policy focus bias have hampered its development. This study aims to identify strategic variables in the region and find a description of the interdependent relationship between these variables, which is useful in determining the right policy. Research data were obtained through focus group discussions and workshops. Data analysis using Micmac method. The results of the study determine 31 (thirty one) strategic variables in the development of the Kedung Ombo ecotourism area which are grouped into typologies as follows: (1) determinant variables, consisting of: special regulations and permits; (2) relay variable, consisting of: community involvement, tourism business potential, infrastructure readiness, tourism awareness, transportation, tourists, tourist attractions, accommodation, tourism promotion, tourism services, private investment, governance, coordination, role of apparatus and information; (3) autonomous variables, consisting of: local entrepreneurial abilities, developer's understanding of local norms, natural beauty, environmental carrying capacity, and accessibility; and (4) dependent variables such as: tax income, retribution income, availability of funds for the community, preservation of local wisdom, expansion of employment opportunities, conservation of reservoir functions, forest preservation, welfare improvement, and poverty reduction. This research also produces a sequence of priority scales of these strategic variables which is very useful for policy makers in directing the focus of policies to ensure the successful development of the Kedung Ombo ecotourism in a sustainable manner.

Poverty is the main problem both at the national and regional development. Existing poverty alleviation programs have not paid attention to the spatial aspect. Thus the policies are often poorly targeted. This study aims to find spatial patterns of poverty in Pandeglang and Lebak districts. Geographically weighted regression (GWR) is used to analyze the poverty data in 2016. Based on the analysis, positive spatial autocorrelation is found and clustered in 25 sub-districts. Net enrollment rates tend to reduce poverty in all sub-districts. Meanwhile, village funds, electricity, and roads tend to reduce poverty rates in more than 80% of sub-districts. Independent variables have a different response in each sub-district. Therefore, the poverty alleviation program of each sub-district is adjusting to its influencing factor.

SMARTPHONE is considered a device that helps in everyday life, especially during the Covid-19 pandemic. One of the smartphones that have the largest market share in Indonesia is Oppo, but amid the sharp increase in smartphone online sales, Oppo's online sales are not showing an increase. Even though currently, there are various types of online shopping destinations, one of which is the marketplace, which provides shopping convenience and complete information about products. This is expected to form a good shopping experience and product knowledge to reduce consumer risk perceptions about creating online purchase intentions, so the purpose of this study is to analyze the effect of product knowledge and shopping experience on purchase intention with risk perception as an intervening variable. This research is quantitative. Respondents are residents of Surabaya who have made purchases at Shopee. The sample used was 110 people. The withdrawal used the snowball sampling technique. The research instrument was a questionnaire, then the data obtained were processed by PLS-SEM. The results show that product knowledge contributes to purchase intention. The shopping experience does not contribute to purchase intentions. Product knowledge and shopping experience contribute to risk perception. Meanwhile, the indirect relationship shows that risk perception is proven to mediate the relationship between product knowledge and shopping experience variables with purchase intention.

Regional autonomy intended to enhance the level of community involvement in the development process, the distribution of development outcomes fairly, and pay more attention to the potential and diversity of the region. The implementation of regional autonomy will further accelerate the achievement of development goals because local governments have the authority to plan programs that are tailored to the needs of the community by taking into account the potential in the area. Development performance is the variable used to measure the results of the development process. This study expects to examine the variables of per capita (GDP) gross regional domestic product with constant prices in 2010, open unemployment rate (%), the poverty rate (%), human development index (HDI), and Gini index. The objectives of the present study, to reveal the effect of intergovernmental transfers on district/municipality development performance in West Java Province, the effect of transfer funds is not directly, but through regional spending. Panel data regression analysis used to analyze the indirect effect of transfer funds on regional development performance. The results show that the general block grants (Dana Alokasi Umum-DAU) is a transfer fund that has the greatest impact on the performance of regional development, while in terms of expenditure, which has the most significant effect on the performance of regional development is education spending followed by spending on goods and services. Keywords: development performance, intergovernmental transfers, panel data regression, regional autonomy. JEL Classifications: C33, H11, H50, H76 DOI: https://doi.org/10.32479/ijefi.9399

The determination of the Capital of Sukabumi Regency had implications on Palabuhanratu Bay area in terms of the physical area marked by the change of land use. This research was begun by analyzing land use change using Landsat imagery. Markov Chain and CA-Markov Chain method were used to predict land use change. Prospective Structural Analysis assume that the future is different from the past and is not imposed, but can be built. MICMAC method were used to determine key variables in influencing the change of land use into built-area. The results showed that in the period of post-relocation, the built-up area had a significant increase than the period of pre-relocation. The prediction results of 2030 indicate the type of land use which had a significant decrease from 2016-2030 were beach sand and waterbodies. The type of land use which had higher increase was built-up area and shrub. The key variables that influence the change of land use into built-up area in Palabuhanratu Bay area in the present situation are distance to the city center, Regional Spatial Plan policy, and slope. In future situation, variables such as distance to cities, Regional Spatial Plan policy, and the proportion of paddy field would be the key variables in influencing the change of land use into built-up area.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang terjadi pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini yaitu indikasi belum optimalnya kinerja pegawai. Hal ini ditengarai sebagai akibat dari belum optimalnya kompetensi pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Explanatory survey. Metode ini tidak hanya menjelaskan atau menggambarkan fakta empiris yang ditemui di lapangan tetapi juga akan menjelaskan analisis pengaruh, baik secara parsial maupun simultan dalam hal ini pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap kinerja pegawai. Jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 42 orang responden. Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian path analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan kontribusi sebesar 60,4%, sedangkan sisanya sebesar 39,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Red mud storage is associated with an increased risk of dam failure and there is an urgent need to address the environmental problem caused by the very fine particle size (average 4.9 µm) of red mud with high alkalinity (pH = 10–12.5) in the alumina industry. The specific objective of this study was to investigate the use of red mud based on the “simulation” integrating the sustainability aspect through the PROMETHEE method. The data source is from a field survey with experts conducted at the research location from the province of West Kalimantan, Indonesia. The results of the study using the PROMETHEE ranking parameter showed that the best optimal industrial cluster sites were Ketapang, followed by Belitung Island, Mempawah, and Teluk Batang, with scores of 0.4167, 0.0476, 0.0, and −0.463, respectively. However, using economic input and environmental output, the efficient frontier showed that Ketapang, Teluk Batang, and Pulau Belitung are efficient sites. Considerably more work will need to be carried out to determine the strategic partner in the increasing significant added value in the red mud industrial cluster sites.

Indeks Pembangunan Manusia/IPM bisa mengambarkan kualitas sumberdaya manusia di suatu daerah. IPM menyatakan bagaimana sekelompok anggota masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan berupa pendidikan, standar hidup layak, dan kesehatan. Skor IPM Jawa Barat secara umum selalu memperlihatkan tren naik dari tahun ke tahun, tetapi skornya selalu di bawah dari rata-rata nasional. Penelitian ini bertujuan untuk manganalisis pengaruh pendapatan daerah berupa dana trasfer dan PAD terhadap indeks pembangunan manusia/IPM, dan menganalisis dana transfer yang pengaruh totalnya paling tinggi terhadap IPM. Metode yang digunakan analisis regresi data panel model fixed effect, dengan terlebih dahulu data ditranforamasikan secara logaritma agar diperoleh nilai elastisitas. Berdasarkan hasil analisis diketahuid bahwa semua dana transfer berpengaruh terhadap peningkatan IPM, begitu juga dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah yang pengaruh totalnya paling besar terhadap IPM secara berurutan adalah DAU, PAD, dan DAK. Pemerintah daerah harus membelanjakan dana trasfer untuk kegiatan yang bersifat produktif serta harus menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

After decentralization, there was massive development in Jakarta megacity’s outer suburbs (JMOS), especially in Bekasi and Tangerang regencies, marked by large-scale industrial estate/park (LSIEP) and followed by new town developments. However, this process led to the emergence of “chaotic” urban-rural land patterns. This study sought to identify the extent to which LSIEP development has affected rural-urban land transformation (RULT). The primary data were land use/cover (LUC) data from 2005, 2015, and 2020 and the LSIEP distributions. The methods applied are the Patch-generating Land Use Simulation (PLUS) model for 2025’s LUC prediction and the RULT index approach, RULT index development using the analytical hierarchy process. These combined approaches were novel in Indonesia, which usually relies on Cellular Automata (CA)-Markov, overlay (spatial), and descriptive statistics analyses to describe the RULT phenomenon. It was found that the villages located around the LSIEP close to the Jakarta megacity toll road network and those adjacent to the municipality (city) had been transformed into urban areas, while villages far from those locations were still rural. This study’s results help clarify the rural to urban transformation in Jakarta megacity’s outer suburbs and could be used as input for spatial planning policy.

The purpose of this study is to analyze the empowerment of electricity beneficiaries through community empowerment activities following the use of wind and solar renewable energy (PLTH) in Pantai Baru. To achieve these objectives, the data collection in this study was carried out using a structured research questionnaire to 68 PLTH electricity beneficiaries in Pantai Baru, where they are also managers of tourism business in Pantai Baru.This study uses a frequency distribution analysis method to identify: (1) the profile of renewable electricity beneficiaries and (2) determine the extent of empowerment renewable energy electricity beneficiaries in Pantai Baru. The results showed that the characteristics of the beneficiaries were generally of a mature age, had a clear direction of life and goals, and had and adequate level of education. Furthermore, in terms of the empowerment indicators used in this study, they are rated as high. Thus, this study indicates that the community empowerment activities through the development of renewable energy have an impact to the empowerment of PLTH electricity beneficiaries in Pantai Baru.

Sustainability is not only measured by the ecological aspect, but also the economic and social aspects. In the Taman Wisata Perairan (Tourism Waters Park) of Gili Indah Village, there are 26 dive sites. In this study only used 12 point dive as study locations. Each locations have different economic value and different appeal. The purpose of this study was to analyze the economic capacity of sustainable water tourism area based on carrying capacity. Data analysis using combination of analysis between the carrying capacity of area and analysis of the economic value of the water area. The results showed that the total area of 9.404 ha of areas devoted to diving tourism, it can accommodate the number of tourist as much as 112.850 people per year, or as many as 3.762 people per day. While the existing condition indicates that the total number of visitors who made a dive as much as 15.467 people with the frequency of dives as much as 35.717 dives per year spread across the 12 point dive sites. Each rating average dives twice a day. Economic capacity based on frequency of dives amounted to 132.3 billion rupiah per year. Keywords: Water Tourism, Carrying Capacity, Economic Capacity, Sustainability

Regulation is one of the important instruments in generating good governance, including the governance of residential area in order to achieve sustainable development. In Indonesia, however, the sustainability issue of residential area does not get any serious attention, especially from the perspective of policy. This article elaborates the regulation related to the issue of sustainable residential area. The results of the review show that all residential area regulations, both in the central and local governments, have not been adaptive against issues of sustainability. Detailed elaboration of the findings is discussed further in this article.

Research using a global regression model might not be appropriate to find out the factors that influence strategic food prices based on spatial characteristics. To analyze the spatial effect, Geographically Weighted Regression (GWR) was employed. GWR models are better than OLS, which is indicated by the higher R2 GWR and lower AIC values. The GWR analysis provides the following findings: (1) the wholesale price most influential on the retail price of medium rice and red chili both during the main harvest and non-harvest periods; (2) the harvest pattern results in the effect of production and producer prices on the retail prices of the major harvest and non-harvest periods. Management of inter-regional distribution must be carried out to maintain supply stability and disparity in food prices between regions; (3) producer prices are integrated with trader prices in the district of production centers and surrounding areas while the integration of food prices at the consumer level occurs in the main economic center area of the region. These aspects have different effects for each region and district because the estimated parameters can be positive or negative. Testing during the harvest season (April) and non-harvest can also produce estimates that vary according to the specific characteristics of each location. Keywords: spatial analysis, Geographically Weighted Regression (GWR), retail prices, wholesale price, spatial distribution patterns

Hasil penelitian sebelumnya perihal optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap jaring udang di perairan sekitar Cirebon utara Jawa Barat menunjukkan bahwa kuantitas unit penangkapan jaring udang di wilayah perairan Kabupaten Cirebon masih dapat dikembangkan, sehingga iklim investasi pada unit penangkapan jaring udang di wilayah tersebut dapat memberikan harapan yang baik. Namun sebelum investasi terhadap pengembangan kuantitas unit penangkapan jaring udang direalisasikan, perlu kiranya dikaji secara mendalam terhadap kelayakannya dan kapasitasnya tanpa mengganggu aspek kelestarian sumberdaya udangnya. Penelitian bertujuan : (i) menganalisis kondisi optimal tingkat pemanfaatan sumberdaya udang penaeid dengan didasarkan pada pengelolaan sumberdaya perikanan dibawah rezim optimasi dinamik, (ii) menganalisis peluang pengembangan investasi pada unit penangkapan jaring udang, dan (iii) menganalisis kelayakan finansial investasi tersebut. Penelitian ini menggunakan data runtut waktu (time series) perikanan pada periode 1983 – 2006. Sementara data primer diperoleh melalui wawancara terhadap 90 nelayan Jaring Udang. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan model bioekonomi menunjukkan bahwa : (i) tingkat pemanfaatan sumberdaya udang penaeid pada kondisi aktual dengan tingkat harvest sebesar 4 851 278 kg dan effort sebesar 1 137 unit armada penangkapan jaring udang ternyata masih lebih kecil daripada kondisi optimal pengelolaan sumberdaya perikanan rezim optimasi dinamik yang memiliki tingkat harvest sebesar 7 995 410,45 kg dengan effort 4 642,51 unit armada penangkapannya, (ii) peluang pengembangan investasi pada unit penangkapan jaring udang masih dapat dilakukan hingga senilai Rp 40 097 024 651,07 (± 40 milyar rupiah) setara dengan motorisasi 3 506 unit armada penangkapan jaring udang, dan (iii) hasil analisis finansial dari kegiatan usaha penangkapan jaring udang masih layak diusahakan dengan kriteria nilai NPV sebesar Rp 36 093 761,19 dan net B/C sebesar 6,5. Upaya pengembangan investasi terhadap armada unit penangkapan jaring udang mensyaratkan agar pelayanan jasa pelabuhan perikanannya ada dalam kondisi yang baik.

Kegiatan illegal fishing pada dasarnya tidak saja dilakukan oleh nelayan asing tetapi juga dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dengan ukuran kapal yang relatif kecil yaitu dibawah 30 Gross Tone (GT). Ukuran kapal yang kecil lepas dari analisis kegiatan ilegal, padahal dalam jumlah kapal yang banyak dengan kapasitas yang kecil tentu akan memberikan masalah besar bagi pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia. Nelayan yang bermukim di Brondong Jawa Timur merupakan salah satu contoh yang lebih memiliki untuk melakukan kegiatan illegal fishing dengan menurunkan ukuran kapal yaitu menurunkan GT. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dilakukan karena beban ekonomi untuk pengurusan yang cukup tinggi dan tata cara pemgurusan perijinan yang sangat merepotkan merupakan alasan utama nelayan Brondong

Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari kedaulatan Malaysia ditetapkan oleh Mahkamah Internasional berdasarkan keberadaannya, telah mendorong Indonesia untuk lebih sadar dan peduli untuk mengembangkan pulau-pulau kecil perbatasan. Terdapat lembaga-lembaga nasional dan regional telah mengembangkan program dan kegiatan untuk pulau kecil perbatasan tapi program masih berorientasi sektoral dan parsial, sedangkan tidak ada kebijakan nasional mengenai manajemen pulau kecil perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk pengelolaan pulau-pulau kecil kepulauan Sangihe berdasarkan geo-politik, ekonomi dan daya dukung lingkungan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Data primer dikumpulkan di Tahuna, Pulau Marore, Pulau Matutuang, Pulau Tinakareng, dan Pulau Kawio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor potensial untuk dikembangkan di Kepulauan Sangihe adalah perikanan tangkap dan komoditas perkebunan. Penelitian ini melakukan analisis untuk mengembangkan perikanan tangkap pada ikan layang (Decapterus sp.), trvevallies (Selar spp.), tuna kecil (Euthynus sp.), Skipjack tuna (Katsuwomus pelamis), hiu (Charcarias sp.) dan tuna (Thunnus albacares). Produksi berkelanjutan rata-rata pada 20 tahun (1988-2007) ikan layang adalah 1746,3 ton/tahun, bobara adalah 194,1 ton/tahun, hiu adalah 148,4 ton/tahun, ikan tuna cakalang adalah 315,6 ton/tahun, tuna adalah 152 ton/tahun, dan tuna kecil adalah 1073,2 ton/tahun pada periode yang sama. Prioritas kebijakan pulau kecil perbatasan adalah: (1) pengembangan perikanan tangkap, kelapa dan pala real, (2) demarkasi dan delimitasi batas negara, (3) mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan di pulau-pulau kecil, (4 ) perubahan perjanjian dasar perdagangan terhadap perbatasan nilai ekonomi; dan (5) pemanfaatan optimal dan berkelanjutan sumber daya alam.

Prediction of Fuel Supply and Consumption in Indonesia with System Dynamics Model This study contributes to the existing literature of oil industries in Indonesia by examining fuel supply and consumption in Indonesia. The objectives of this research were to predict fuel supply and consumption in Indonesia in the future. The model formed in this research was system dynamic. The simulation result showed that until 2016, fuel oil supply can meet the fuel oil consumption. From 2017 to 2025, fuel oil supply cannot meet domestic fuel oil consumption. In 2025, fuel oil supply is estimated up to 651.092 million barrel and fuel oil consumption is up to 719.048 million barrel. Keywords: Fuel; System Dynamic; Simulation Abstrak Penelitian ini memperkaya kajian industri perminyakan di Indonesia dengan menganalisis penyediaan dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan penyediaan dan konsumsi BBM masa mendatang. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model sistem dinamik. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sampai tahun 2016 penyediaan BBM dapat memenuhi kebutuhan BBM. Pada tahun 2017 sampai 2025, penyediaan BBM tidak dapat memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Pada tahun 2025, diperkirakan penyediaan BBM mencapai 651.092 juta barel dan konsumsi BBM mencapai 719.048 juta barel.

Agricultural quarantine is the forefront of Indonesia’s natural biodiversity and technical barrier in agricultural commodities trade. This study aimed to analyze the user behavior of service users in utilizing agricultural quarantine services in relation to supporting the protection of natural resources biodiversity. This study used primary data, with purpossive random sampling as the sampling technique. Multiple regression analysis, Customer Satisfaction Index (CSI), and Structural Equation Modelling(SEM) were carried on this study. Through CSI calculation obtains the CSI value is 78.26% at satisfied range.The result of multiple re-gression analysis test indicated that emphaty, responsiveness, reliability, assurance, and tangible have significant influence to service user satisfaction. Hypothesis testing using SEM so that it is known that the perception and service quality have significant influence on user behavior characterized by participation and compliance level. By knowing the level of participation and compli-ance of service users is useful in determining and formulating strategies to increase protection of natural resources biodiversity through quarantine action.

The northern coast of Central Java Province, Indonesia, is considered as the critical area of flooding. The area always suffers from flooding because of heavy rainfall and/or sea level rise. Flooding brings a lot of consequences, including people’s suffering, property damage and property loss. A number of efforts have been carried out to manage flood problems, yet the achievement is incomplete without stakeholder involvement. Stakeholders have a very important role in flood risk reduction. A common understanding on the existence and role of stakeholders is important in achieving community resilience. The aim of this article was to analyse interest and cooperation among stakeholders in flood risk reduction. In-depth interviews were conducted to identify and analyse interest and influence of stakeholders in relation to flood risk reduction. MIC-MAC (Cross-impact Matrix Multiplication Applied to Classification) and MACTOR (Matrix of Alliance and Conflict: Tactics, Objectives, and Recommendations) methods were employed to analyse collected data. The results of this study indicated that restoration and humanity are the key objectives with major influence in lowering flood risk. The objectives are critical for the success of flood risk reduction efforts. The Disaster Management Agency is identified as the main stakeholder with the most important role in reducing flood risk in Central Java Province.

Regional Development encompasses many aspect of economic, social, and environmental attributes. In the context of developing country, the decision to fulfill these attributes are often hindered by lack of clear development scenarios and constraints. This study is an attempt to capture the complexity of decision makers for regional development scenarios using imprecise decision modeling (IDM) by incorporating imprecise information and uncertainties. A series of social, economic and environmental criteria based on agreement from multi stakeholders dialogues were developed along with four policy development scenarios. Results from such a modeling provides variety of decision alternatives based on probabilities and risk assessment associated with achieving policy objectives.

Mangrove forest is one of the important ecosystems in Karimunjawa, Indonesia. It provides a variety of services both ecologically and economically. However, over-exploited activity, such as timber theft, can be threatening the sustainability of mangrove forest in Karimunjawa now and in the future. Thus, the improved management for mangrove forest is necessary to ensure its sustainability, and it is depending on how people value the conservation from economic and environment consideration. This study examines the factors influencing on the willingness to pay (WTP) of respondents for mangrove restoration in Karimunjawa. A total of 502 respondents were interviewed using census method. The method employed is Contingent Valuation Method (CVM)Single Bounded. In CVM, the logit model was defined based on dichotomous choice method to estimate the willingness-to-pay (WTP) randomly with three different starting bid value. Findings showed that local awareness of the importance of the values given by mangroves was popularized among local communities. The findings also indicated that respondents who are higher education and have more income were more likely to pay for the mangrove restoration.

This research is focused on the analysis of cloud computing service provision by both division IT Project and IT Support Division at PT. Eikon Technology in Surabaya to improve business process in this company, by examining the extent of cloud services provided by the company to customers through the two divisions by applying information technology. The total detailed control objective used was 38 detail controls performed by the IT Project division and 40 control details performed by the IT Support division. The result of this research is analysis of current and expected maturity level from sub domain PO4, PO7, DS1, DS5, and DS7, got the average total maturity level is 2.7 and the expected maturity level is 3.76. Recommendations and conclusions are expected to develop the process of information technology governance in the form of providing cloud computing services to better and efficient in supporting the business in PT Eikon Technology, Surabaya

Indonesia is one of the largest archipelagic country in the world, with an area of 1,913,578.67 km2, and consists of 34 provinces, 415 regencies, and 93 cities. Since the end of centralistic governance under Soeharto's administration in 1999, Indonesia has adopted a decentralized governance system to deliver national and regional development. It has been noted that Indonesia has variations in social, economic, ecological, and institutional dimensions between a province to another province in Indonesia. This study aims to analyze the sensitivity of indicator and hierarchy of sustainability of province in Indonesia, using a scalogram method, and analyze the status of sustainable development of the regions, using cluster and flag analysis method. The research shows two most sensitive indicators, the ratio of paved road length to area width and the GDP per capita. Both of these indicators are very effective in increasing the sustainability of provincial development in Indonesia. Of the 33 provinces studied, 24 are at a moderate level of sustainability. Flag analysis showed that the SDG scenario is better than the NC-MEA and the BAU at Region I to III.