Search

Research team smeru researchers hastuti, syaikhu usman, bambang sulaksono, r. justin sodo, asri yusrina, rahmitha, gracia hadiwidjaja, prio sambodho field researchers: basyri nasution, muhammad imam zamroni, asep kurniawan, muhammad badar translators: stephen girschik, mukti mulyana, budhi adrianto abstract to support the implementation of numerous social protection programs and the development of a unified database for social protection programs, statistics Indonesia (bps), in coordination with the national team for accelerating poverty reduction (tnp2k) and world bank, conducted the 2011 data collection for social protection programs (ppls 2011). ppls 2011 was implemented in order to build a unified database system containing information on all the 40% poorest households in Indonesia which will be used for the purpose of targeting social protection programs to eligible beneficiaries. to achieve this goal, around 45%-50% of low to lower middle socioeconomic households have been enumerated as part of the ppls 2011 implementation. in order to assess the quality of ppls 2011, the smeru research institute carried out a rapid appraisal of its implementation in four provinces covering eight kabupaten/kota, and sixteen villages/kelurahan. this appraisal was formulated based on interviews with bps staffs in kabupaten/kota and kecamatan (ksk), regional government officials, field enumerators (pcl), field supervisors (pml) and 253 households. in this qualitative study, smeru also observed training, data collection, data verification and data entry activities. in this appraisal, smeru finds that ppls 2011 has a number of improvements compared to previous data collections used to determine social protection program beneficiaries, namely the 2005 socioeconomic census (pse 2005) and the 2008 data collection for social protection programs (ppls 2008). some of these improvements are: a far greater coverage of households, clearer standard operating procedures (sop), the use of pre

Penurunan angka kemiskinan yang melambat pada beberapa tahun terakhir telah mendorong badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas) berupaya menerapkan strategi terobosan baru untuk mengatasinya. dalam rpjmn 2015-2019, salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang baru adalah melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (p2b). pada 2014, bappenas telah mengujicobakan strategi p2b dalam bentuk program peningkatan kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat (pkkpm) di Jawa Tengah. program pemberdayaan ini berfokus pada pengembangan aset sosial, aset sdm, dan aset keuangan. melalui sistem kelompok penghidupan berkelanjutan (kpb), anggota mendapat pendampingan, pelatihan, dan pinjaman modal usaha/penyaluran kerja. per juni 2014, ujicoba pkkpm yang dilaksanakan di 10 desa, berhasil membentuk 154 kpb dengan anggota 2.713 orang. lembaga penelitian smeru menjadi pemantau atas proses pelaksanaan ujicoba tersebut. tujuannya adalah mendapatkan informasi tepat waktu bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program. terdapat 6 isu pokok yang dipantau, yaitu (i) persiapan yang meliputi verifikasi calon peserta dan sosialisasi program, (ii) dinamika aktivitas kpb, terutama kegiatan pertemuan dan menabung rutin, (iii) rencana usaha/kerja, berupa pembuatan proposal dan pelatihan, (iv) distribusi, penggunaan dan pengembalian pinjaman, (v) pelaksanaan usaha dan penyaluran kerja, dan (vi) peningkatan kapasitas peserta program, terutama Perubahan prilaku mereka. konsep pkkpm dapat dilaksanakan meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis operasional (pto). beberapa aspek teknis masih menjadi penghambat, seperti pelaksana yang masih mengurus pnpm perdesaaan dan verifikasi peserta yang kurang akurat. namun, pada 2015 beberapa aspek kelemahan teknis itu telah diperbaiki sehingga pelaksanaan pkkpm dapat menjadi lebih baik. tantangan pelaksanaan pkkpm adalah keberlangsungan pendampingan. setelah menjalankan usaha, anggota kpb tetap memerlukan pendampingan, t

Segera setelah menaikkan harga bbm pada 22 juni 2013, pemerintah meluncurkan program blsm untuk membantu 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan mempertahankan tingkat kesejahteraannya. bantuan tunai rp150.000 per bulan ini diberikan selama empat bulan dan disalurkan dalam dua tahap pada juni/juli dan september/oktober 2013 oleh pt. pos Indonesia. untuk mendapatkan gambaran awal pelaksanaannya, lembaga penelitian smeru melakukan pemantauan terhadap penyaluran tahap pertama di empat kecamatan yang terdapat di kota administrasi Jakarta utara, kabupaten tangerang, kabupaten karawang, dan kota bandung pada minggu ke empat juli 2013. hasil pemantauan menunjukkan bahwa blsm telah terlaksana dengan lancar tanpa mengalami kendala dan konflik sosial yang berarti. angka inclusion error yang sangat rendah menunjukkan bahwa program ini menyasar target yang tepat, namun angka exclusion error masih tinggi. rumah tangga menerima dana bantuan secara penuh tanpa potongan, melalui mekanisme pencairan yang umumnya mudah. akan tetapi, pelaksanaan program yang cenderung mendadak, membuat informasi tentang tata kelola program kepada publik, khususnya pemerintah daerah, terbatas dan terlambat. oleh karenanya, pemerintah daerah tidak dapat berperan optimal dalam pelaksanan program ini. pemerintah daerah belum melaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk pemutakhiran data penerima dan belum membentuk pos pengaduan masyarakat. meskipun begitu, secara umum masyarakat menilai program blsm lebih baik dibanding blt 2005 dan blt 2008. seluruh informan rumah tangga dan sebagian informan lainnya menilai bantuan tunai lebih baik dibanding berbagai program bantuan lain, termasuk raskin, karena bantuan dapat diterima utuh oleh sasaran dan mudah dimanfaatkan. sambil memperbaiki beberapa kelemahan blsm, berbagai kelebihan program ini perlu dipertimbangkan untuk juga dipraktikkan dalam program-program perlindungan sosial lain. bantuan yang ditransfer secara langsung kepada sasaran lebih efektif dan efis

Tim peneliti koordinator: hastuti penasihat: sudarno sumarto peneliti: syaikhu usman, bambang sulaksono, sri budiyati, wenefrida dwi widyanti, rizki fillaili, daniel suryadarma, meuthia rosfadhila, hariyanti sadaly, sufiet erlita abstrak laporan ini merupakan hasil kajian cepat (rapid appraisal) lembaga penelitian smeru sebagai upaya dini untuk mengetahui berbagai permasalahan dan kelemahan teknis pelaksanaan program subsidi langsung tunai di provinsi daerah khusus ibukota Jakarta. program ini dirancang pemerintah untuk membantu mengurangi beban hidup rumah tangga miskin akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada 1 oktober 2005. mayoritas penerima program di wilayah kajian adalah keluarga/rumah tangga miskin. namun, di satu pihak masih banyak keluarga/rumah tangga yang sama miskinnya dilaporkan tidak menjadi penerima (undercoverage), di pihak lain, ditemukan beberapa keluarga/rumah tangga mampu yang mendapatkannya (leakage). ketidaktepatan sasaran ini menimbulkan ketegangan sosial dalam bentuk keluhan hingga demonstrasi, meskipun tidak sampai terjadi tindak kekerasan. ketegangan tersebut antara lain disebabkan: 1) lemahnya sosialisasi serta ketiadaan pedoman umum mengenai program yang dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak yang berkepentingan; 2) pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin tidak terbuka dan kurang mengikutsertakan masyarakat, termasuk aparat pemerintah di tingkat bawah; dan 3) petugas pendataan tidak sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.