Search

Konsep keramahan Islam (Islamic Hospitality) menjadi potensi besar dalam dunia industri. Pada saat yang sama, hal ini memunculkan investasi baru yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah di berbagai negara. Belakangan ini banyak sektor-sektor industri yang mengusung konsep syariah seperti wisata halal dan hotel-hotel syariah. Tulisan ini membahas Syariah Hotel di Solo, utamanya mengkaji tentang implementasi manajemen syariah dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan baru. Hal ini penting dilihat sebagai bagian dari konsep keramahan Islam. Dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi, tulisan ini menunjukkan bahwa Syariah Hotel Solo telah melakukan prinsip-prinsip syariah dalam pengadaan sumber daya manusia melalui proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Ini ditunjukkan dengan adanya kriteria khusus dan tes khusus dalam merekrut dan menyeleksi karyawan seperti beragama Islam, melaksanakan sholat, mempunyai kemampuan membaca Al-Quran, rukun Islam, dan pengetahuan-pengetahuan Islam lainnya.

The concept of the welfare state upholds the existence of the legal system under the premise of legal certainty and the protection of basic human rights. Paragraph IV of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia emphasizes the existence of “state obligations” and “the government duty” to protect and serve all public interest. The normative basis of the Constitution was translated as the national principle to embody the public services. The Public Service Law Number 25 of 2009 is a formulation of legal certainty. However, the main problem that occurs in the public services is maladministration in bureaucracy. It is important to build interpretations of the authority attached to the bureaucratic system or on subjects who become government officials. By analyzing the Constitution, this article states that the government official dimensions must be considered as an interrelated issue, so that the articulate practice must be seen as inherent social conditions. Keywords: Responsibility, Government Officials, Maladministration.