Search

Artikel ini mengkaji empat manuskrip Al-Qur’an yang berada di desa Gogodalem. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, manuskrip-manuskrip tersebut merupakan tulisan tangan asli Mbah Jamaluddin. Namun demikian, kajian awal menunjukkan bahwa keempat manuskrip tersebut tidak dapat dinisbatkan kepada Mbah Jamaluddin. Penggunaan alas mushaf yang tidak ditemukan chain line di sepanjang garis vertikal kertasnya mengindikasikan bahwa mushaf tersebut paling awal datang dari awal abad ke-19 M. Selain itu, gaya kepenulisannya mengindikasikan bahwa keempat mushaf ditulis oleh lebih dari satu orang. Jika demikian, maka kepada siapa mushaf tersebut dinisbatkan? Melalui pendekatan kodikologi dan sejarah, kajian ini berupaya memberikan interpretasi sejarah terhadap mushaf Gogodalem. Penelitian ini menemukan bahwa keempat mushaf memiliki hubungan dengan Keraton Surakarta. Interpretasi ini berpijak pada penggunaan alas mushaf, model iluminasi, dan relasi sejarah yang dimiliki. Sementara itu, deskripsi mushaf menunjukkan bahwa rasm yang digunakan keempat mushaf merupakan campuran antara usmani dan imlai, mengikuti qiraat Imam Hafṣ, serta model iluminasi tetumbuhan (floral) yang sederhana dan tidak mencolok.

Kerangka demokrasi yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia menjadi dasar terhadap pengakuan dan jaminan atas kebebasan dan/atau hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Pengakuan dan jaminan kebebasan diantaranya adalah kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28E. Dengan demikian, berangkat dari pengakuan dan jaminan tersebut lahirlah berbagai organisasi kemasyarakatan dengan latarbelakang dan tujuan-tujuan keorganisasiannya, yang salah satu diantaranya organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pada praktiknya pembentukan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan didasarkan pada regulasi perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Penelitian ini disajikan dengan menggunakan pendekatan penilitian yuridis normatif dengan uraian deskriptif kualitatif dengan maksud menginterpretasi makna Undang-Undang yang disandingkan dengan fenomena dan fakta empiris dari implementasi Undang-Undang. Dari uraian-uraian yang dianalisis peneliti memperoleh berbagai argumentasi dari kerangka negara hukum dan prinsip demokrasi. Sebagai negara hukum, pemerintah berhak untuk membentuk dan memberlakukan suatu regulasi atau perundang-undangan dengan maksud menciptakan suatu tatanan hukum yang dapat diikuti oleh setiap warga negara dan termasuk diantaranya organisasi kemasyarakatan. Sedangkan dalam prinsip demokrasi secara konstitusional, pembatasan terhadap kebebasan dan jaminan atas hak-hak berorganisasi harus sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara sebagai bentuk depolitisasi terhadap tujuan organisasi kemasyarakatan.

The problem faced by partners at this time is that many nurse members experience a dilemma when carrying out health services through home visits due to limited authority while the community's need for the role of nurses is increasing due to the Covid-19 Pandemic. The purpose of this community service is to improve the performance of health workers in hospitals, update the expertise of hospital employees in handling complaints, and help solve operational problems in hospitals. The method used in this service is a literal approach, namely an action plan consisting of a set of steps to solve a problem or achieve a goal, then as a mental procedure in the form of an order of steps that uses the efforts of the creative realm to achieve certain goals. This community service will be carried out in September 2021 after obtaining approval from Educational Institutions and Partners. The output of this service is used as a community service journal published by LPPM Duta Bangsa University, Surakarta. The results of this community service are used as a reference by the PPNI Cilacap Professional Organization to be used as a reference in the formulation of policies related to the independent practice of nurses.

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) di Kabupaten Serang menunjukan adanya kendala dan hambatan khususnya pada kantor-kantor kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana digitalisasi pemerintahan melalui implementasi simral dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Serang dengan menggunakan pendekatan content development, competency building, connectivity, cyber laws, citizen interfaces dan capital. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMRAL di lingkup Kabupaten Serang pada beberapa indikator menunjukan hasil yang cukup baik, meliputi content development, cyber laws dan capital. Adapun 3 indikator lainnya menunjukan hasil yang kurang baik yaitu competency building, connectivity dan citizen interfaces.

Patient safety is the main thing in providing nursing services. Nurses must be able to ensure the ongoing patient safety program to suppress or reduce malpractice actions carried out when performing nursing services. The purpose of this study was to determine the form of legal responsibility of nurses for patient safety in independent nursing practice, and the concept of legal protection for patients as consumers of nursing service users. The approach method used in this research is a normative juridical approach, the method of collecting secondary data is that which is obtained through the literature and also sources of statutory law. Furthermore, the data were analyzed using qualitative analysis techniques. The results of the study indicate that the legal responsibility of nurses for patient safety is divided into two types of responsibilities, namely; civil liability as well as criminal liability. The application of patient protection law as a consumer includes preventive protection in the form of; services in accordance with standard operating procedures, professional standards, and standards of legislation with principles on patient safety and security as well as in the form of coaching, education, and supervision for patients. In a repressive manner in the form of; advocacy, efforts to resolve consumer protection disputes properly from the government and consumer protection institutions, in addition to compensation, compensation, and/or replacement of nursing services that are not in accordance with the agreement or not properly, as well as the implementation of justice and punishment for health care providers who has committed a error to the patient.

Komunikasi berperan dalam kesembuhan klien, dan komunikasi pula yang menjadi salah satu akar penyebab terjadinya kesalahan pemberian tindakan keperawatan. Kurangnya penerapan komunikasi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan menyebabkan munculnya insiden keselamatan pasien. Perilaku perawat yang kurang komunikasi, perhatian, cerobohan, tidak teliti, dan tidak peduli dalam menjaga keselamatan pasien adalah faktor utamanya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan komunikasi keperawatan dengan budaya keselamatan pasien, dan hubungan komunikasi keperawatan dengan pencegahan malpraktik perdata. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan library research dengan pengumpulan data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kulitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keselamatan pasien merupakan hal yang sangat penting untuk di perhatikan dan ditingkatkan kualitasnya. Melalui komunikasi efektif, perawat dapat menjelaskan mengenai prosedur proses keperawatan secara jelas kepada pasien maupun keluarga pasien agar pasien dapat lebih mudah memahami penyampaian informasi oleh perawat. Dalam keselamatan pasien terdapat 7 standar, 6 sasaran dan 7 langkah untuk meningkatkan keselamatan pasien. Melalui penerapan komunikasi efektif kebijakan keselamatan pasien dapat diberlakukan dengan baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kegagalan komunikasi merupakan penyebab keluhan terbanyak di Rumah Sakit, dan bahkan karena adanya missed communication pula bisa menimbulkan malpraktik perdata. Ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan perawat untuk menolong atau menyelamatkan pasien dari penderitaannya atau akibatnya yang dapat menyebabkan kematian yang sebelumnya tidak diberitahukan kepadanya, dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada perawat dan Rumah sakit. Hal tersebut pastilah sudah memenuhi syarat perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum perdata.

This article discusses the capacity and innovation of Village Govern-ment population services in several villages in Serang District, Indo-nesia.The research approach used qualitative descriptive with inter-view data collection techniques, observation and documentation with the informant determination technique through purposive sampling.The results of the research findings indicate thatcapacity and service innovation are the most energetic parts of the implementation of vil-lage governance.In this case, it is important to encourage the perfor-mance of village government, especially in increasing the capacity and governance of public service innovation in several villages in Se-rang District.

The purpose of this study was to analyze on how the effectiveness of the Featured Product of Rural Areas Program (Prukades) in improving the economy of rural communities and to determine on how the level of success of Featured Product of Rural Areas Program (Prukades) in improving the economy of the community. This study used descriptive study with analytical descriptive approach. The technique of collecting data was conducted by using interviews, observation and questionnaire. Respondents in this study were 23 respondents who are actively involved in Prukades with data analysis techniques that were used to measure the effectiveness of Prukades by using simple statistical methods and the submission of questions presented in the form of a questionnaire, then of the response is given a score. These results indicated that the program of Prukades in Teluk Village of Pandeglang Regency, included into the category of quite effective. Referring to the four indicators of the effectiveness used, that are the appropriate targeting, socialization, objectives and monitoring, the indicator of monitoring conducted by the part of DPMPD remains a constraint for the community, because even though it is regularly checked, people still do not feel the impact. And the success level of Prukades program is indicated by the absorption of 20 members who joined from three types of Prukades in Teluk Village.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai mitra adalah Anggaran dana yang diberikan dari program GEBRAK PAKUMIS masih minim, Kurang melakukan pendampingan pada pelaksanaan Program Gebrak Pakumis, Belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, Akses jalan menuju lokasi penerima manfaat program yang terkadang sulit untuk ditempuh dalam melakukan proses kegiatan. Dari permasalahan tersebut di atas, maka dilakukan kegiatan workshop dan pendampingan kepada masyarakat mengenai sosialisasi penyusunan dan perencanaan program. Metode yang digunakan melalui beberapa tahap yaitu penyampaian materi kepada warga masyarakat sebagai peserta, kemudian dilanjutkan dengan tahap pendampingan dilanjutkan. Hasil dari kegiatan ini muncul keinginan masyarakat untuk lebih aktif meningkatkan kemampuannya agar pelaksanaan program berjalan dengan efektif dan efisien. Kata kunci : Program, Gebrak Pakumis

The government has implemented a Policy for the Imposition of Restrictions on Emergency Community Activities that have an impact on the trade sector, one of which is micro, small and medium enterprises. These business actors, in addition to experiencing a decrease in turnover, also received criminal sanctions in the midst of the imposition of this emergency Community Activity Restriction by the local government. The formulation of the problem in this study is how freedom of trade in the midst of the Imposition of Restrictions on Emergency Community Activities is viewed from the point of view of sociological jurisprudence and justice. The approach method used in this study is a normative juridical approach, with secondary data collection. Data collection in this research is by literature study. The results obtained were analyzed qualitatively. From the results of the study, it shows that in sociological jurisprudence, trading in the midst of the Imposition of Restrictions on Emergency Community Activities is a community right that becomes a public reality that should still be monitored and controlled without imposing fines even though the Salus Populi Suprema Lex Esto principle is the basis for implementing these sanctions. However, at least the legal ideals must still be considered in order to change social values in the community. In the concept of justice, trading in the midst of the Imposition of Restrictions on Emergency Community Activities is the right of everyone to defend their life and life which has been formulated by law in the form of rights and obligations. This emphasizes that the Government must still pay attention to justice by considering economic and social factors, which of course must be relevant to public order where a scale of justice is recognized.

Pancasila implementation should not be used as a substantive source in aspects of law and legislation in Indonesia. Pancasila as the highest source of law in Indonesia is actualized in every behavior and action both individually and collectively. Social movements are a characteristic and manifestation of democratic principles as a reflection and reaction to social dynamics in society. The research method used is in the form of qualitative research which tries to explore a meaning arising from social dynamics. The influence of the Pancasila ideology on every social movement, especially the Islamic social movement, is based on the view of life together within the framework of the Indonesian nation and the concept of a rule of law. The consequence of the principle of constitutional democracy in implementing the Pancasila values ​​framework is not a threat to democracy, because the values ​​of Pancasila also provide respect for the rights of the people which are in line with the principles of constitutional democracy. Keywords: Implication; Ideology; Pancasila; Social movement; Constitutional.

Artikel ini mendiskusikan kondisi eksisting pengelolaan Rusunawa dan bagaimana strategi kebijakan pemerintah Kota Serang Indonesia dalam pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Metode penelitian menggunakan metode campuran (mix method research). Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap 12 responden yang berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang dan MBR penghuni Rusunawa di Kota Serang. Analisis data secara kualitatif menggunakan analisis deskriptif, sedangkan secara kuantitatif menggunakan analisis SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai matriks EFE adalah 3.490 dan matriks IFE sebesar 2,278. Dengan demikian berdasarkan analisis SWOT perhitungan matriks EI diperoleh perbandingan EFE : IFE = 3,490 : 2.278 jatuh pada sel I dan V. Keputusan strategis yang dilakukan adalah melalui EFE dan mempertahankan strategi kebijakan IFE. Sedangkan hasil analisis QSPM menunjukkan total skor kemenarikan (TAS) pada faktor eksternal (2,947) lebih besar dari TAS faktor internal (2,226). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan strategi kebijakan yang tepat adalah memanfaatkan loyalitas masyarakat umum terhadap program rusunawa dan dukungan masyarakat sekitar objek rusunawa. Kemudian faktor strategis eksternal diperoleh nilai TAS terbesar pada pelaksanaan sistem dan prosedur sering ada hambatan dan lemahnya kerjasama lintas sektoral (0,225).

Indonesia is one of countries implement decentralized system to regulate its governance system. Each region is required to be self-reliant and able to overcome problems faced by the region, including problems in increasing the value of regional competitiveness. This means that local authorities must be creative and innovative to provide society needs. However, low level of Global Competitiveness Index and Ease of Doing Business indicates that regional competitiveness of the urban area need to be improved. To improve the regional competitiveness, the adaption of concept of smart city for Indonesian urban area is considered. This paper is meant to relate the decentralization system with the concept of smart city model in achieving sustainable development and improving the quality of life of its citizens. Qualitative method with secondary data was used in this work. Significant improvement was found in several cities in Europe and Asia. Therefore adaptation of this concept to cities in Indonesia is very encouraged since it offers better solution to the improvement of the local government services. This indicates that role of society, city leaders and partnership between the private sector, government, and campus to actively initiate transformation of their city to be a smart city is important.

Interest is one of the most important psychological factors for human progress and success in a person. Some factors from the inside that influence such as emotional factors, motivation, talent, intelligence, mastery of science in the form of learning achievements and field practice experience. The problems studied in this research are: (1) are there any influence of building practice achievement toward student interest S1 PTB FT Unnes become productive teacher? (2) are there any influence of teaching practice achievement toward student interest S1 PTB FT Unnes become productive teacher? (3) are there any influence of learning motivation toward student interest S1 PTB FT Unnes become productive teacher ?; and are there influence of building practice achievement, achievement of teaching practice and motivation learn to student interest S1 PTB FT Unnes meniadi teacher productive? The research approach used ex-post-facto because the researcher did not give any treatment to the research subject. The sample that used is the student of FT Unnes Building Technical Education Undergraduate Program semester VII which participated in PPL Semester Gasal 2016, as many as 40 people. The analysis tool uses validity and reliability test, classical assumption test, multiple linear regression test, t test, F test and coefficient of determination. The results showed that the achievement of building practice, the achievement of teaching practice and the motivation to learn simultaneously or partially have a positive influence on the interest to become productive teachers. Suggestions that can be stated that the students need to be more serious in conducting the practice of building that is by asking things that are not understood to the supervisor. Students need to foster seriousness and commitment to practice teaching activities. Students need to grow the desire to succeed.

Corruption Law should arrange for replacement of the convicted criminal money to be paid to the state. Legally if the convicted person is not able to reimburse the state, it will be replaced with imprisonment. Substitute criminal restitution imposed is not proportional to the amount of money obtained by the convict from the state and in addition, there is a wide disparity of restitution between many convicts. This study examines, first, what kind of additional criminal punishment in the form of payment of compensation which can protect the economic rights of the people? Second, how is the concept of proportionality (proportionality) should be applied for criminal compensation against the accused of corruption in the future? This study is normative juridicial, which uses methods of comparative law and conceptual. The results found that: first, the payment of compensation in practice does not protect the lost economic rights of the people through the passage of time until the decision is legally enforceable; payment of compensation is based only on the amount that the defendant obtained as proceeds of corruption. Secondly, the concept of proportionality/ proportionality substitute for criminal compensation can be applied with Jurimetri approach.

This paper discusses how Indonesia sees and interprets human rights, what distinguishes it from view of liberal democracy and how the implementation of human rights in Indonesia today. In the study it can be concluded that 1. The development seen today the implementation of a new human rights in Indonesia at this stage of the policy has not been part of the basic foundations of national life to be a factor of integration or union, 2. Today, in the Indonesia human rights diplomacy has several more steps advanced compared to some ASEAN countries, 3. at international level, Indonesia has also been a party to six of the seven top UN Covenant. These six major human rights convention is Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant Ekososbud (ICESCR), the Convention Against Torture (CAT), Convention on the Rights of the Child (CRC), the Convention Penghapusam Discrimination against Women (CEDAW), the Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) Keyword: Human Rights, The Indonesian Foreign Policy

The conflict is as natural of law (sunnatullah) that always there in the course of human life. So that conflicts do not lead to violence and social disaster, the conflicts need to be managed properly. Managing conflicts is not solely aimed at the cessation of conflict, or the signing of a peace agreement between the parties to the dispute. Over, conflict manage­ment must be followed by the management of post-conflict conditions. Among the efforts the condition of post-conflict is recovery of the affected populations, especially children who are the most vulnerable groups in a conflict. One remedy is to educate children affected by conflict through peace education. This needs to be done so that they are free from the trauma, did not carry a grudge in life, and capable of being a man who loves peace. This study will explore the efforts of peace education for children affected by conflict in the Latansa Islamic Boarding School, Cangkring, Karang­anyar, Demak.***Konflik merupakan sesuatu yang alami yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu agar konflik tidak mengakibatkan kekerasan dan petaka sosial maka konflik perlu dikelola dengan tepat. Mengelola konflik tidak semata-mata ditujukan bagi penghentian konflik atau penandatanganan kesepakatan antara kelompok-kelompok yang bertikai. Lebih dari itu, manajemen konflik harus diikuti dengan manajemen post-konflik. Di antara berbagai upaya manajemen post-konflik adalah pemulihan terhadap orang-orang yang menjadi korban konflik, khususnya anak-anak yang memang rentan terhadap efek konflik. Salah satu penanganannya adalah melalui pendidikan agar mereka terbebas dari perasaan traumatik, tidak membawa kedukaan mereka, serta mampu menjadi orang yang mencintai perdamaian. Kajian ini akan melihat bagaimana upaya pendidikan damai yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Latansa Cangkring Karanganyar Demak.