Search

Tulisan ini mengungkap kritik Islam revivalis atas pandangan Tim Penulis Paramadina melalui buku Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis yang membolehkan perkawinan beda agama tanpa membedakan apakah ahlul Kitab, musyrik dan kafir. Demikian juga kebolehan atas waris beda agama. Pendapat ini didasarkan atas paradigma fikih inklusif, yang akomodatif terhadap hak-hak minoritas. Akomodasi fikih ini didasarkan atas argumen teologis-normatif dengan merujuk kepada surat al-Mâidah ayat 5. Sedangkan secara historis adanya bukti praktik sahabat yang mengawini wanita non muslim. Karena itu, pelarangan atas pernikahan beda agama dalam fikih klasik lebih bersifat ijtihadi. Sementara kebolehan waris beda agama tidak ditegaskan secara eksplisit oleh teks, sebaliknya adanya teks (riwayat) Mu‟azd dan Mu‟awiyah yang membolehkan. Pendapat Tim Penulis Paramadina ini menuai kritik dari Islam revivalis dengan merujuk kepada pendapat ulama fikih klasik yang menyepakati keharaman perkawinan dan waris beda agama. Dalam hal yang disebut terakhir, Islam revivalis berargumen bahwa riwayat Mu‟azd dan Mu‟awiyah tidak disepakati kevalidannya dibandingkan dengan riwayat yang melarang seorang muslim mewarisi orang kafir. Sedangkan mendahulukan dalil yang disepakti kevalidannya adalah lebih utama diperpegangi daripada dalil yang tidak disepakti kevalidannya. Demikian juga memilih pendapat mayoritas atas pendapat minoritas jauh lebih dikedepankan. Hal mana mayoritas ulama melarang nikah beda agama adalah haram karena pernyataan tekstual ayat, kecuali nikah dengan ahlul Kitab. Itu pun kebolehan tersebut bersifat darurat. Bahkan dampak buruk perkawinan beda agama harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Pandangan mayoritas ulama fikih klasik diikuti oleh MUI, NU dan Muhammadiyah, serta tokoh dan pemikir Islam Indonesia lainnya. Meskipun ruang dan jalan alternatif tersedia dalam opini hukum minoritas, tetapi tidak dapat dipraktikan di Indonesia. Karena undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengakomodir sehingga kehilangan keabsahannya secara legal.

This paper describes the pattern and characteristics of literal fiqh, jurisprudence that legal opinion can be deduced from the Koran and the hadith texts. Textual understanding is characterized by an emphasis on language analysis. Literal jurisprudence manifests form is evident in the school of Zhahiri with Ibn Hazm as the central scholar. Analytical description of jurisprudence in this paper is compared with substantialrationale base jurisprudence; therefore, the second mode of jurisprudence is seen between the two specifications. One who studies jurisprudence is encouraged to browse and find out where the basic norms or philosophical values, where the norms and the concrete rules that are classified as instruments.

Fatwa is a dynamic product of Islamic law. As a result of ijtihad, the presence of a fatwa does not stand alone. Hermeneutically, there are many factors that influence the inference-making legal decisions (fatwa), although theoretically the legal decision based on legal texts and particular methodology. This paper shows that there have been methodological inconsistencies in the fatwa. Fatwa is typically based on conventional methods, i.e., by referring to the al-Quran, Hadith, Consensus and kiyas. However, in certain cases, this method is not applied. This is due to several factors including ideological factor.

Tulisan ini akan membahas hermeneutika dalam perspektif Gadamer. Menurut Gadamer membaca dan memahami sebuah teks pada dasarnya adalah melakukan dialog dan membangun sintesis antara dunia teks, dunia pengarang dan dunia pembaca. Ketiga hal ini -dunia teks, dunia pengarang dan dunia pembaca- menjadi pertimbangan penting dalam setiap pemahaman. Pengabaian atas salah satu aspek akan melahirkan pemahaman atas teks menjadi kering dan miskin. Untuk mendapatkan pemahaman yang maksimal, Gadamer mengajukan empat teori: prasangka hermeneutik, lingkaran Hermeneutika, Aku-Engkau” menjadi “Kami” dan hermeneutika dialektis. Keempat teori ini bukan hal yang baru dalam tradisi tafsir. Sebab prinsip dasar hermeneutika adalah sebuah upaya interpretatif untuk memhami teks.

Compilation of Islamic Law (KHI) Indonesia is the Indonesian fiqh in the language of the law. Called as Fiqh of Indonesia because Indonesia besides tempered personality, also adopted the customary laws that live in the local tradition as part of Islamic law. This paper demonstrates the accommodating attitude KHI with customary law. Among other provisions concerning joint property and inherit each other between the adopted child and the adoptive parents through the institution was borrowed. Both laws were adopted in customary law is the result of ijtihad scholars of Indonesia, because the issues are both not found in Jurisprudence. Indonesian cleric's innovative creations, besides being a form of manifestation of the characteristics of Islamic law that is dynamic and creative, also an Indonesian Islamic identity in the field of law.

Artikel ini memaparkan dinamika perkembangan pemikiran hukum Islam baik dari sisi karakteristik maupun coraknya. Pemikiran hukum Islam telah menghasilkan empat produk hukum, yaitu fikih, fatwa, qadha maupun qanun. Keempat produk hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Dinamika pemikiran hukum Islam bersifat historis dan sosiologis. Disebut historis, karena hukum Islam lahir bukan dalam ruang yang hampa budaya, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor historis. Disebut sosiologis, karena hukum Islam lahir untuk merespon problem sosial yang dihadapi. Demikian historis dan sosiologisnya sehingga masing- masing keempat produk hukum Islam tersebut memiliki karakteristik dan corak tersendiri. Fikih ditandai dengan keragaman opini hukum, tetapi tidak mengikat ketentuan hukumnya; sama dengan fatwa. Hanya saja fatwa lebih bersifat induktif, karena ia merupakan respon atas realitas sosial; berbeda dengan fikih yang bersifat deduktif. Qadha sebagai putusan pengadilan bersifat menginkat bagi yang berperkara; sama menginkatnya dengan qanun (perundang-undangan). Sebagai sebuah undang-undang, maka setiap negeri muslim tidak selalu sama ketentuan hukum dan perundang-undangannya. Poligami di Indonesia dibolehkan, tetapi diharamkan di Tunisia. Faktor sosial politik mempengaruhi perbedaan produk perundangan-perundangan. Keempat produk hukum Islam ini ada yang bercorak tekstualistik, substansial, moderat, rasional dan bahkan radikal. Karakteristik dan corak hukum Islam ini sesungguhnya refleksi logis atas dinamika masyarakat yang meniscayakan pula adanya pemikiran hukum Islam secara dinamis. Dinamika pemikiran hukum Islam tersebut dibentuk oleh ijtihad