Search

The consistency between planning and budgeting is important because it is a marker for local governments in assessing the performance of all government programs and activities, whether they are running well and according to the goals set. The difference in consistency in the Pangkalpinang City Government occurs from year to year. Still, there is a commitment from the Regional Head to build consistency between planning and budgeting to realize community welfare. This research has a purpose: to find out and analyze how the consistency between planning and budgeting in the 2018 to 2020 fiscal year is through an analysis of the planning process and the budgeting process to see what factors support this consistency. The research method used uses a qualitative approach and analysis through the Interactive Model of Miles and Huberman. The results obtained from the research are planning and budgeting process in the Pangkalpinang City Government is still not consistent. The research locus is at the Regional Development Planning and Research Agency of the Pangkalpinang City, Regional Finance Agency of Pangkalpinang City, and Regional House of Representatives Budget Agency of Pangkalpinang City. Each year, the consistency that occurs is different in the Regional Government Work Plan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah or RKPD). The highest consistency is found at the end of the Regional Medium-Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah or RPJMD), which in this research falls on the 2018 Regional Government Work Plan (RKPD)., Konsistensi yang terjadi antara perencanaan dan penganggaran menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena menjadi penanda bagi pemerintah daerah dalam menilai kinerja seluruh program dan kegiatan pemerintah, apakah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perbedaan konsistensi di Pemerintah Kota Pangkalpinang terjadi dari tahun ke tahun. Namun tetap ada komitmen dari Kepala Daerah untuk membangun konsistensi antara perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan: untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada tahun anggaran 2018 hingga 2020 melalui analisis proses perencanaan dan proses penganggaran untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mendukung konsistensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis melalui Model Interaktif Miles dan Huberman. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah proses  dan penganggaran di Pemerintah Kota Pangkalpinang masih belum konsisten. Lokus penelitian berada di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang, Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dan Badan Anggaran DPRD Kota Pangkalpinang. Konsistensi yang terjadi berbeda pada setiap tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Konsistensi tertinggi terdapat pada bagian akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam penelitian ini jatuh pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018.

The research was focused on investigating the collaborative process between stakeholders and the differences in the two countries’ interests. This qualitative research was a case study with content analysis and descriptive techniques. The data collection techniques used were in-depth interviews with relevant stakeholders and document collection. The study results indicate that all stages have been carried out in the collaboration process, starting from face-to-face, building trust, negotiation and discussion, and commitment. However, the differences in the two countries’ interests are also clearly visible, such as the Government of Indonesia prioritising the placement and protection of migrant workers and prioritising the protection of users (employers) and International Domestic Migrant Workers (employees or Indonesian Domestic Migrant Workers) in Malaysia. &nbsp

This research discusses and analyzes the deep comprehensiveness of the process of determining and implementing the E-Budgeting Policy by the Government of the Jakarta Migrant Workers; Research methodology uses a qualitative approach. The research results reveal the effectiveness of the role of actors in the process of implementing E-Budgeting policies determined by several factors, namely: the level of understanding of budgeting procedures and mechanisms (APBD), activeness in providing input in the initial process (Musrenbag), and the ability to accommodate the interests of constituents into programs and concrete activities in the RKPD; the legislative role in implementing E-Budgeting can be mapped out by looking at the actions of the executive and executive, namely: first, the interaction of non-professional making models, is a form of meeting between the executive and the legislature to use the power and authority, use of the budget, process and use; secondly, the associative systemic pattern, is a model of executive and legislative relations that is influenced by political, economic, and social systems, so that the process of formulating the General Budget Policy (KUA) and the Budget Priority and Platform (PPAS) is not value-free because it is influenced by the interests and demands of various interest groups. If there are interests from groups that have more political resources and political power compared to other groups, then they are likely to influence budget decisions.

Sustainable palm oil governance in Indonesia becomes part of the work governance perspective. This type of research is a qualitative one, historical patterned with descriptive analysis. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Data analysis was performed by using the model of Miles, Huberman, and Saldana consisting of four activities, namely combining data, condensing data, displaying data, and gathering conclusions and verification. There are many actors involved in the implementation of indonesian sustainable palm oil. Local people who agree with the law can accept or reject the development of oil palm on the land they claim., La gobernanza sostenible del aceite de palma en Indonesia forma parte de la perspectiva de la gobernanza laboral. Este tipo de investigación es una investigación cualitativa, histórico-modelada con análisis descriptivo. Los métodos de recopilación de datos utilizados son la observación, las entrevistas y la documentación. El análisis de los datos se ejecutó utilizando el modelo de Miles, Huberman y Saldana el cual consta de cuatro actividades, a saber, combinar datos, condensar datos, mostrar datos y recopilar conclusiones / verificación. Hay muchos actores involucrados en la implementación del aceite de palma sostenible de Indonesia. La población local que esté de acuerdo con la ley puede aceptar o rechazar el desarrollo de la palma aceitera en la tierra que reclaman.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan terkait pemberdayaan pelayanan dan tata kelola kearsipan pemerintah desa yang dilakukan oleh tim pengabdian di Kelurahan Merjosari Kota Malang. Tim pengabdian melakukan pelatihan dan pendampingan dalam tata kelola arsip di pemerintah desa agar peserta pelatihan memahami manfaat pentingnya pengelolaan dokumen dan arsip daerah; peserta mendapatkan keterampilan mengenai tata kelola arsip yang benar. Artikel ini ditunjukkan  untuk pegawai pemerintahan desa agar memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai tata kelola pemerintahan desa dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengarsipan di pemerintahan desa., Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan terkait pemberdayaan pelayanan dan tata kelola kearsipan pemerintah desa yang dilakukan oleh tim pengabdian di Kelurahan Merjosari Kota Malang. Tim pengabdian melakukan pelatihan dan pendampingan dalam tata kelola arsip di pemerintah desa agar peserta pelatihan memahami manfaat pentingnya pengelolaan dokumen dan arsip daerah; peserta mendapatkan keterampilan mengenai tata kelola arsip yang benar. Artikel ini ditunjukkan  untuk pegawai pemerintahan desa agar memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai tata kelola pemerintahan desa dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengarsipan di pemerintahan desa.