Search

Perilaku politik adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Santri yang berada di pesantren memiliki kendala mengakses informasi dari luar terutama terkait pilkada yang akan dilaksanakan, sehingga kemungkinan akan mempengaruhi perilaku politik dalam menentukan pilihan politik santri. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perilaku politik santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame sebagai pesantren tradisional dan di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin sebagai pesantren modern dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan menyesuaikan kebutuhan data untuk kepentingan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan perilaku politik, pada Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame, santri memberikan pertimbangan pilihan politiknya dengan melihat agama kandidat, organisasi masyarakat dan partai yang berbasis Islam. Kepatuhan santri kepada kiai sangat kuat dalam menentukan pilihan politik, sehingga kiai menjadi rujukan utama dalam menentukan pilihan politik, dan santri tidak memiliki keberanian menentangnya. Berbeda dengan santri di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin, santri terlihat lebih rasional, memilih dengan pilihannya sendiri dan kiai tidak menjadi sumber utama mementukan pilihan politik.

The Covid−19 pandemic has become a global problem that requires coordination and cooperation at all levels of government and sectors. In Indonesia, the implementation of Covid−19 handling policies varies in each region. This study aims to analyze the use of multilevel dynamic governance in handling Covid−19 in Lampung Province. The multilevel governance approach is used to analyze the coordination and cooperation between provincial, district and city governments in handling the Covid−19 pandemic. Meanwhile, the dynamic governance approach is used to analyze how the government can adapt to changes during the pandemic. The research method used is qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and document analysis. The Lampung Provincial Government’s multilevel dynamic governance indicates weak government capacity. During the year-long outbreak, there were no long-term initiatives, appropriate responses, meaningful evaluation follow-up or cross-sectoral coordination and collaboration activities. This research implies that coordination and collaboration are an essential factor in multilevel dynamic governance.

Bandar Lampung City recorded 9,674 cases. This makes Bandar Lampung City the highest positive case area in Lampung Province. Of course this is a special note for the government to respond to preventive actions. In Bandar Lampung Mayor Regulation (PERWALI) Number 18 of 2020, guidelines for preventing COVID-19 through health protocols, administrative sanctions, and police coercion are imposed. During the pandemic, government institutions, one of which was the Mayor of Bandar Lampung, became the main focus in Lampung Province because the real conditions in the field were still crowded, so prevention and following government policies were not optimal. This research uses a descriptive qualitative method with data collection using a literature study. The results of this study develop education and establish policies to prevent the spread of COVID-19. The policies that Bandar Lampung has taken are 1) establishing COVID-19 as a pandemic or a national epidemic, 2) campaigning for health protocols by implementing 3M (wash hands, wearing masks, and maintaining distance), 3) policies are carried out in stages starting from PSBB, to PPKM level, 4) social assistance and national economic recovery, 5) adaptation to new normal

This article aims to measure the participation of novice voters in the regional head election during the Covid-19 pandemic in the election of mayor and deputy mayor in Bandar Lampung in 2020. The problem is focused on beginner voters who have a strategic position in the 2020 Bandar Lampung Election. beginners in the 2019 election is 20% of the total voter turnout as a whole. In order to approach this problem, Gabriel Almond's theoretical reference on forms of political participation is used. The data was collected through an online survey using google form and analyzed qualitatively. This study concludes that, first, 92% of respondents know that in December 2020 in Bandar Lampung there will be an election for Wakot and 79.5% of novice voters exercise their right to vote voluntarily. Second, 47.3% of novice voters have protested against policies made by the government and 70.5% of respondents did not participate in the public debate of the mayor and deputy mayor of Bandar Lampung in 2020. Third, novice voters in choosing a candidate for mayor and the deputy mayor is not influenced by money politics with a percentage of 96.4%. Fourth, 81.3% of novice voters answered that they were not influenced by their parents in using their right to vote and Awareness of novice voters using their right to vote as citizens was 97.3%.

Keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh dari kuota yang sudah di tentukan dalam kebijakan yaitu 30% sehingga peran dari perempuan di parlemen masih kurang maksimal dalam memperjuangkan kesetaraan yang pro gender. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan jumlah informan sebanyak 11 informan dengan rincian 2 dari pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung, 6 dari aparatur pemerintah yang ada di Provinsi Lampung dan 1 berasal dari pengamat kebijakan publik. Hasil yang diperoleh yaitu Kaukus Perempuan Parlemen di Lampung melakukan sinergisitas dengan berbagai instansi pemerintahan di Provinsi Lampung yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Pemilihan Umum (KPU), kerja sama juga dilakukan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Damar, Media Massa dan organisasi kemasyarakatan lain yang pro dengan kesetaraan gender, tujuannya untuk pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kerja yaitu mengoptimalkan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender, namun dari hasil penelitian Kaukus Perempuan Parlemen Lampung belum bisa menjalankan perannya dengan maksimal hal itu disebabkan kurangnya koordinasi dan pertemuan antar pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung sehingga kebijakan yang berpihak pada gender juga belum bisa dijalankan dengan maksimal. 5 aspek pada teori jaringan kelembagaan (networking institutionalism) diketahui bahwa aspek keorganisasian belum optimal dikarenakan masih adanya kendala secara internal yaitu kurang intensifnya koordinasi yang dibangun antar pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya keterlibatan pimpinan tertinggi (rais aam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ma’ruf Amin yang ditunjuk sebagai calon wakil presiden mendampingi petahana Joko Widodo dalam pemilihan umum tahun 2019. Permasalahan penelitian muncul ketika publik meragukan soliditas antara elemen struktural NU dan elemen kultural NU (kiai kampung dan pondok pesantren) termasuk di Bandar Lampung. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana budaya politik warga NU kota Bandar Lampung dari kalangan pengurus struktural dan kalangan pondok pesantren dalam momentum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori budaya politik Gabriel Almond dan Sidney Verba. Metode penelitian kombinasi dengan model concurrent embedded digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebuah metode penelitian dengan menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif di mana data kualitatif lebih dominan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, tipe budaya politik warga struktural NU adalah budaya politik partisipan, karena memiliki kognisi, afeksi, dan evaluasi terhadap seluruh aspek yang meliputi sistem sebagai objek umum, objek-objek input dan output, serta pribadi sebagai objek dalam sistem dalam konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Hasil kedua, warga kultural NU dari kalangan kiai dan santri pondok pesantren memiliki transisi tipe budaya subjek ke partisipan, hal itu karena, kelompok ini memiliki penilaian yang baik pada objek-objek input, akan tetapi masih memiliki kekurangan dalam partisipasi individu. Sejumlah faktor yang mempengaruhi budaya politik keduanya meliputi tingkat pendidikan, ketokohan, serta nilai-nilai yang menjadi pedoman keduanya dalam bertindak. Hasil penelitian dengan pendekatan budaya politik dapat disimpulkan bahwa elemen NU struktural dan NU kultural di Bandar Lampung memiliki soliditas dalam memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019

Distributive politics is part of the concept of patronage or clientelism, term of clientelism commonly referred to in some scientific literature. Research on distributive politics in the context of local politics, especially in the election of regional heads is still rare. Previous studies are still conducted within the national scope, such as presidential and legislative elections. This research tries to answer the question of how the process of distributive politics and manipulative policies runs in the local context of Bandar Lampung Local Election in 2015.The study was conducted in Bandar Lampung City in September 2016 until January 2017. This research used qualitative method through in-depth interview approach to informants related to the research. The informant consisted of several political actors, Herman HN's successful team and academics. The result of this research indicates that politics of distributive among voters occurs in the selection of Bandar Lampung Mayor. There is a symbiotic mutualism between candidate and the voters in Bandar Lampung Local Election. Voters can be influenced by the choice of imaging of candidate, through the concept of distributive politics or pork barrels politics or provide necessary needs for the voting community with infrastructure policy; roads and bridges, free education, free health and religious social assistance. Other results indicate that the manipulative policies carried out by candidate make voters lulled to absurd performance that ends in the Bandar Lampung City budget crisis after the policy is rolled out.

Clientelism is a renewal of the patronage concept, usually referred to as patron-client in some scientific literature. Research about patron-client in the context of domestic politics, specifically in regional elections, is rarely conducted. Previous studies have mostly examined national-level elections, namely president and legislative. Therefore, this research has tried to answer the question on how the clientelism process worked during the Mayor’s Election in Bandar Lampung in 2015, particularly for candidate pair of Herman HN and M. Yusuf Kohar. This research was conducted in Bandar Lampung city from September 2016 to January 2017 as a part of the authors’ dissertation. It employs qualitative method using in-depth interview method on respondents who are related to research objects. The informants consisted of political practitioners, members of campaign teams, and academicians. The findings showed that clientelism among voters occurred during mayor election in Bandar Lampung 2015. There is a mutualism symbiosis between the incumbent candidate (Herman HN) and the voters in Mayor Election of Bandar Lampung in 2015. The voters’ votes can be influenced using the imagery portrayed by the candidates, particularly Herman HN. They can also be influenced by distributive politics or by giving what the voters’ needs through infrastructure politics (such as the construction of roads and bridges), free education, free health care, and social/religion aids. The candidate pair who won the election had different campaign teams.

Power is the main focus of political science, so far the concept of power that exists in Indonesia comes from the conception of western cultural thought, especially Europe, which influenced the thinking of the thinkers of the era of Greece, Rome, and medieval Europe. After the reform and era after 2000, Indonesian thinkers tried to offer the concept of power based on local wisdom based on local culture. So that emerged local concepts of politics and power. This paper attempts to relate the principles of the local culture of Lampung piil pesenggiri in the context of contemporary politics today, especially in the election, including things mystical. The method used in this research/writing by using qualitative methods with secondary data sources and literature study. The result in the level of the concept piil pesenggiri be ideal, but the level is still questionable practice.

Abstract Public service is a measure of the performance of the government's most visible. Communities can directly assess the government's performance based on the service they received. For the quality of public services in all ministries / institutions is a fundamental thing that must be improved. Improved public services, the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform policy that since 2014 was a year of public service innovation. All government agencies, both at central and local levels is expected to make a creative idea or an answer to how to work / public service method. Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform collect and assess the innovations that have been made in a number of agencies across Indonesia. Hopefully the quality and innovation of public services BPS can always be increased, so that it can continue to compete fairly with other agencies. Keywords: Innovation, Public Services, Local Government Abstrak Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Peningkatan pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menerapkan kebijakan bahwa sejak tahun 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja/metode pelayanan publik. KemenPAN RB mengumpulkan dan menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia. Semoga kualitas dan inovasi pelayanan publik BPS dapat selalu meningkat, sehingga bisa terus bersaing secara sehat dengan instansi lain. Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah

After election commission passed Nasdem Party to participate in the 2014 elections, the party is now headed by Surya Paloh reap discord. The split was marked by the release of Hary Tanoe Soedibjo, Chairman of the Board of Expert Nasdem Party. Hary Tanoe addition, Secretary-General Ahmad Rofik, Saiful Haq Deputy Secretary-General, and the Chairman of the Internal DPP Nasdem Tirtana Endang also resigned from the party Nasdem. The resignation was caused by disagreement with Surya Paloh who plans to overhaul the management of board center. The purpose of this study was to determine the internal conflict and branding of Nasdem Political Party In Legislative Election Year 2014. The result shows Nasdem internal conflict as a conflict of interest due to the race for Chairman Nasdem between Surya Paloh and Hary Tanoe Sudibjo. This conflict resulted the resignation Hary Tanoe and followed by Nasdem cadres in several regions in Indonesia. Nasdem administrators in several regions in Indonesia who resigned are the supporters of Hary Tanoe. Impact in the community is its lack of public confidence in Nasdem as new party that is expected to bring positive change so that this conflict can interfere with imaging Nasdem the 2014 Elections.

Designing an ideal campaign is not simple. In the election process, campaign is the key point to accumulate votes. On the other hand, campaign also has role as the arena of political education. In such context, using the black campaign as one of existing campaign models in the process of political education could be backfiring. Henceforth media has the important role to approach and to encourage the more signijhnt campaign. By elaborating and comparing the face of political campaign and election campaign, this article describe the basic concept and the locus of the significant role of political campaign which seem rarely appear in the election process.

Orientasi memilih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sd Agustus 2011 , pada siswa/siswi di empat SMU Negeri (pemilih pemula) yang ada di Pringsewu dengan 200 sampel. Metode yang dipakai adalah kuantitatif deskriftif dengan teknik sampel penarikan sampel bertingkat (stratified purposive sampling). Hasil penelitian Pilkada Pringsewu akan berlangsung dengan tingkat partisipasi yang tinggi , sebesar 92 %. Calon Bupati yang diharapkan berasal dari tokoh agama, berusia 41-50 tahun dan beragama Islam. Juga berasal dari putra daerah Pringsewu dan menetap disana. Berjenis kelamin laki-laki. Popularitas calon Bupati, tertinggi dipegang oleh pasangan Ririn K dan pasangan Sujadi.Kata Kunci : Orientasi Memilih, Pemilih Pemula, Pilkada, Pringsewu