Search

Kabupaten Sumenep terbagi menjadi dua wilayah daratan dan kepulauan; memiliki 27 kecamatan dan 328 desa. Kabupaten Sumenep, pada tahun 2009, memiliki luas areal persawahan 29.895 hektar dengan tingkat produksi 1.784.245,8 kuintal. Kabupaten Sumenep memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang dapat menghasilkan padi, jagung, dan kacang-kacangan. Sementara perkebunannya menghasilkan produk unggulan berupa singkong dan tembakau. Selain itu, Sumenep juga memiliki jenis sapi dan kambing yang juga bisa dikembangkan. Meski memiliki lahan yang luas, Sumenep belum memiliki koperasi yang dapat mengoptimalkan produksi dan memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, Tim PKM mendampingi masyarakat dalam mempersiapkan pendirian koperasi untuk memaksimalkan output dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dokumen pendirian yang dirancang antara lain fotokopi KTP 22 pendiri, draft AD-ART, surat kuasa mengurus pembentukan koperasi, kegiatan minimal tiga tahun ke depan, dan rancangan anggaran pendapatan. Dokumen lainnya yang dibuat adalah struktur kepengurusan, dokumen pendirian koperasi, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pendirian koperasi. Semua berkas administrasi yang telah disiapkan kemudian diserahkan ke Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendapat persetujuan dari instansi terkait. Hasil dari pendampingan ini diharapkan dapat membantu para petani dan peternak dalam meningkatkan produktivitas dan memberikan nilai tambah terhadap hasil pertanian dan peternakan di Kabupaten Sumenep.

Purpose: This study aims to determine the problems in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in empowering the economy of the ummah in Indonesia. Theoretical framework: The main topics discussed are the concept and systematics of Baitul Maal Wa Tamwil, the role of BMT in the economic empowerment of MSMEs and people experiencing poverty, and the problems BMT faces. Design/methodology/approach: This study uses a descriptive qualitative method that conveys data verbally and emphasizes contextual issues. Data were obtained from 24 BMT managers spread across East Java. Findings: The results of this study confirm that there are various problems perceived by BMT, including a lack of understanding of sharia economics owned by managers, DPS and members, limited capital, low participation of the general public, BMT regulations, existence, weak entrepreneurship skills of members, lack of sense of ownership of BMT presence, and implementation techniques and management that are not optimal. Research, Practical & Social implications: This research contributes to classifying the problems that are currently occurring in several BMTs in East Java so that evaluations in several sectors can be identified that must be improved in order to optimize the role of the BMT in helping marginal communities to be free from poverty. Originality/value: This research classifies the problems of BMT in Indonesia, not only discussing it from an economic perspective but this research also discussing BMT regulations.

The purpose of this study was to identify the effect of religiosity and income levels on the intention to pay zakat in the people city of Sidoarjo. The research method used is quantitative research with multiple linear regression analysis techniques. The sampling technique uses random sampling by distributing questionnaires according to predetermined characteristics. The results of this study state that religiosity and income levels have a positive effect on the intention to pay zakat. These results conclude that people in the city of Sidoarjo  make aspects of religiosity and income levels as factors in paying zakat in their intention to pay zakat. Public interest statementIn this study, we seek to provide new insight about factors in the intention to pay zakatArticle HistoryReceived 25 Dec 2022 | Revised: 15 Jan 2023 | Accepted: 17 Jan 2023 | Online First: 25 Jan 2023 &nbsp