Search

Pada hakekatnya Reformasi birokrasi adalah suatu upaya dalam melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dan sumber daya manusia aparatur untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Good Governance). Reformasi birokrasi yang terjadi di indonesia bertujuan untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Reformasi kini telah menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan bagi setiap masyarakat serta aparatur pemerintahan. Dalam perwujudannya reformasi birokrasi bukannya hanya bergantung pada para birokrat dan sistem penyelenggaraan pemerintahnya namun masyarakat juga perlu ikut dalam berpartisipasi dan terlibat dalam transparansi penyelenggaraan pemerintah. Reformasi birokrasi juga bukan lagi sekedar mengubah penyelenggaraan birokrasi saja tetapi juga para bagaimana sumber daya manusia atau aparatur negara yang memberikan pelayanan agar lebih berkualitas dan berintegritas dalam kinerjanya. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah akan dinilai dari bagaimana birokrasi dan birokrat publik mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi berpengaruh dan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta pelayanan publik. Mengapa demikian? karena pada hakekatnya reformasi birokrasi adalah penggerak dalam membangun dan meningkatkan pelayanan publik. Semakin meningkat kualitas birokrasi maka semakin meningkat dan berkualitas pelayanan publik, maka dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi sanangat erat kaitannya dengan pelayanan publik. Berkaitan dengan pelayanan publik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan tata kelola pemerintah yang baik, reformasi birokrasi tentu memiliki keterlibatan karena semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara tidak lepas dari yang namanya pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi birokrasi. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25/2009 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatanan 2 dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggaraa pelayanan publik. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem birokrasi dengan tujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah UU pelayanan publik di tetapkan, penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan untuk menjamin kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini reformasi birokrasi juga menjadi lebih meningkat terutama dalam pelayanan publik. Iptek sangat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam reformasi birokrasi sendiri Iptek sudah digunakan dan sudah menjadi bagian dari sistem pelayanan publik. Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik disebut dengan E-Government. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan dan mengembangkan e-government dan sudah ditetapkan dalam INPRES NO.3 Tahun 2003 yang berisi tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Dalam lingkup reformasi birokrasi ketetapan ini menjadi dasar hukum untuk mempercepat perkembangan e-government di indonesia dan meningkatkaan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan pelayanan publik dasarnya adalah untuk memberikan kepuasaan dan kesejahteraan pada masyarakat, maka dari itu kualitas pelayanan yang diberikan dituntut menjadi lebih prima, transparansi, akuntanbilitas, efesiensi dan efektivitas, dan partisipatif. Pada era digital ini banyak pelayanan yang sudah di ciptakan pemerintah melalui website ataupun aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam kepengurusan administrasi dan kebutuhan kesehatan. Pemberian layanan pada masyarakat melalui smartphone atau dapat diakses melalui alat teknologi lainnya dianggap akan berdampak positif karena sudah hampir seluruh rakyat indonesia telah menggunakan teknologi dan internet. Dilihat dari beberapa sumber dikatakan bahwa rata rata penggunaan 3 internet di indonesia mencapai lebih dari 200 juta orang dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di indonesia. Tidak hanya pelayanan berbasis administrasi kependudukan informasi kesehatan juga sudah di kembangkan dan di sebarluaskan melalui teknologi informasi berbasis internet. informasi kesehatan yang diberikan juga bermacam macam dan tersu berkembang tiap tahunnya. Perkembengan teknologi informasi juga mengubah tidak hanya sumber informasi saja yang disediakan tetapi juga ditambahkan dengan adanya interaksi antara dokter dan pasien, yang dapat dilakukan secara tidak langsung. Penyelenggaraan kesehatan melalui internet dilakukan karena dalam pemberian secara langsung khusus nya terhadap kesehatan masih berjalan sesuai dengan harapan dan masih terdapat kendala dalam kinerjanya terutama pada pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Dalam penyelenggaraannya pemerintah telah membuat inovasi yaitu dengan mengadakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, Program jaminan sosial atau yang lebih dikenal dengan nama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di selenggarakan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin setiap peserta atau anggota keluarganya akan kebutuhan dasar hidup yang layak (BPJS, 2011). Pada januari 2014 BJPS kesehatan resmi di operasikan oleh pemerintah atas perintah Undang Undang BPJS ( Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2013). Untuk meningkatkan proses pendaftaran dan pelayanan pada peserta jaminan kesehatan, pada tanggal 15 september 2017 BPJS kesehatan meliris aplikasi “JKN Mobile”. Hal ini dibuat untuk dapat mempermudah para masyarakat yang ingin menjadi bagian dari BPJS dalam proses administrasi yang biasanya dilakukan di kantor cabang (BPJS, 2017)., {"references":["Komala, R., & Firdaus, A. (2020). Analisis Kualitas Layanan Mobile JKN Terhadap Kepuasan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. J. Ilmu Manaj. dan Bisnis Islam, 6(2), 188-199.","Wulandari, A., & Sudarman, I. (2019). Inovasi bpjs kesehatan dalam pemeberian layanan kepada masyarakat: Aplikasi mobile jkn. Jurnal Public Policy Vol, 5(2).","Banowati, L., & Revilia, D. (2021). Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pendaftaran Online Pada Aplikasi Mobile JKN. Health Care: Jurnal Kesehatan, 10(1), 78-84.","Putra, B. K., Dewi, R. M., Fadilah, Y. H., & Roziqin, A. (2021). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik melalui Mobile JKN di kota Malang. Jurnal Ilmiah Publika, 9(1), 1-13.","Bahri, Syamsul, Amri Amri, and Atikah Azmi Siregar. \"Analisis Kualitas Pelayanan Aplikasi Mobile JKN BPJS Kesehatan Menggunakan Metode Service Quality (SERVQUAL).\" Industrial Engineering Journal 11.2 (2022)","Narmansyah, Senja, et al. \"Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi JKN Mobile Di Kota Makassar.\" Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat 1.3 (2022): 196-204.","https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--reformasi-birokrasi-reformasipelayanan-publik, Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik","https://sdppi.kominfo.go.id/artikel-hasil-survey-pelayanan-publik-1-2233 Hasil Survey Pelayanan Publik","https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-penggunainternet-di-indonesia-awal-2022 Data Pengguna Internet di Indonesia"]}

Pelayanan publik di Indonesia mempunyai peran penting bahkan vital pada kehidupan ekonomi dan politik. Pelayanan publik juga merupakan unsur paling penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial di dalam masyarakat mana pun. Secara ideal, tujuan utama pemerintah tersebut berada (Saragih, 2006). Mengingat pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Tetapi, kualitas pelayanan publik sampai saat ini secara umum masih belum baik. Buruknya kualitas pelayanan publik menimbulkan krisis kepercayaan di masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan ditunjukkan dengan munculnya berbagai bentuk protes dan demonstrasi kepada birokrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah (Dwiyanto, 2006). Pemerintah yang diwakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sendiri mengakui bahwa masyarakat selama ini masih merasakan prosedur dan mekanisme pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, dan kurang konsisten sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu, dan biaya. Pada dasarnya Reformasi Birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Mal Pelayanan Publik merupakan upaya pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sistem birokrasi di Indonesia. Melalui keputusan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia nomor 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik memutuskan bahwa mal pelayanan publik ditujukan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Melalui keputusan MENPAN-RB telah meresmikan mal pelayanan publik yang menandakan bahwa adanya keseriusan Pemerintah dalam membangun daerah-daerah alam hal pelayanan dan yang paling penting yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat agar efektivitas kebutuhan publik dapat dilakukan dalam satu lokasi., {"references":["Suryanegara, A. H. (2019). Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Warga dalam Mengakses Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 189-205.","Sancoko, B. (2011). Pengaruh remunerasi terhadap kualitas pelayanan publik. Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi , 17 (1), 4.","Soebhan, S. R. (2000). Model reformasi birokrasi Indonesia. Jakarta: PPW LIPI.","Pertiwi, Anggun, et al. \"REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK.\"","Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). Laporan Kinerja Kementrian PANRB. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 74 hal","Sukalumba, I. S. (2023). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DI KOTA MALANG (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).","Puryatama, A. F., & Haryani, T. N. (2020). Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Indonesia. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 3(1), 40-54.","Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). Laporan Kinerja Kementrian PANRB. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 82 hal","Salma, S. A., & Nawangsari, E. R. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik. Jurnal Kebijakan Publik, 13(2), 170-178.","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2009). Makna dan Tujuan. Diambil dari https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan"]}

Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya berhasil diterapkan di UPTB Samsat Biak Numfor, dilihat dari masih adanya proses dalam birokrasi yang panjang dan tumpang tindih tugas dan kewenangan menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi panjang dan melalui proses yang berbelit-belit serta dukungan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik pada UPTB Samsat Biak Numfor yang ditinjau dari perbaikan sarana dan prasarana dan perbaikan sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPTBS Samsat Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, Interview, Studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa reformasi birokrasi yang terjadi di UPTB Samsat Biak Numfor Belum optimal. Hal ini terlihat dari reformasi pelayanan publik yang dilakukan dari sarana dan prasarana belum memadai, disamping itu pula sumber daya manusia di UPTB Samsat Biak Numfor mempunyai tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga itu dapat mempengaruhi proses pelayanan.

Reformasi birokrasi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) nampaknya sangat diperlukan pada saat ini. Fakta menunjukkan bahwa KKT dalam pelayanan publik, mereka menemui berbagai kendala, terutama yang berkaitan erat dengan kebutuhan pelayanan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perizinan khususnya di tingkat kecamatan, yang digunakan untuk memimpin pengurus KKT dalam mengelola pelayanan publik. Permasalahan pelayanan publik yang belum mampu diselesaikan Pemerintah KKT adalah rendahnya tata kelola pemerintahan, kedudukan, kewenangan, dan kapasitas struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kecamatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang ditegaskan pada Pasal 5 ayat (2) bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas; (a) Sekretariat Daerah; (b) Sekretariat DPRD; (c) Inspektorat; (d) Dinas; (e) Badan; dan (f) Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menempatkan kecamatan sebagai ujung tombak dalam membantu tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat kondisi wilayah kecamatan sebagian besar adalah di kecamatan kepulauan dengan kondisi yang sulit beserta segala akses negatif yang dihadapi, maka perluasan kewenangan pemerintah kecamatan kepulauan dalam mengoptimalkan pelayanan publik yang baik menjadi sangat diperlukan. Untuk meningkatkan kapasitas kecamatan, maka diperlukan reformasi dalam birokrasi pemerintah KKT, peningkatan kemampuan pemerintah kecamatan dalam pelayanan publik, pengembangan kapasitas organisasi, manajemen, pendanaan, sumber daya, dan sarana prasarana yang memadai., {"references":["Abdullah, S. (2005). DESENTRALISASI : KONSEP, TEORI DAN PERDEBATANNYA. Jurnal Desentralisasi, 58.","Al-Farisi, M. S. (2021). DESENTRALISASI KEWENANGAN PADA URUSAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020. Jurnal Ilmiah ECOSYSTEM, 21.","Bakar, A. (2020). HAKEKAT PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Perspektif, 82.","Hertati, D. (2020). Birokrasi Dalam Perspektif Teori dan Kajian Empiris. Yogyakarta: Mitra Abisatya.","Irawan, B. (2013, April 21). Studi Analisis Konsep E-Government:Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. Jurnal Paradigma, pp. 176-177.","Kurniadi, B. D. (2010, November 26). Pengaturan Kecamatan di Indonesia Pasca Desentralisasi . Optimalisasi Fungsi Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, p. 5.","Maulidiah, S. (2014). Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Bandung: CV. Indra Prahasta.","Nurhestitunggal, M., & Muhlisin. (2020). PENYEDERHANAAN STRUKTUR BIROKRASI: SEBUAH TINJAUAN PERSPEKTIF TEORETIS DAN EMPIRIS PADA KEBIJAKAN PENGHAPUSAN ESELON III DAN IV. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 11.","Politeknik Negeri Padang. (2018, 9 26). Reformasi Birokrasi. Retrieved from pnp.ac.id: https://www.pnp.ac.id/reformasi-birokrasi/","Sawir, M. (2019). TINJAUAN MENGENAI FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN. CORE, 218.","Sirot, I. (2020). REFORMASI TAHUN 1998: PERANAN DAN DAMPAKNYA BAGI KOTA SOLO. Journal of Indonesian History, 103-106.","Umasugi, R., Kiyai, B., & Palar, N. (2017). PENGARUH REFORMASI STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO. Jurnal Administrasi Publik, 4.","Wastuhana, Y., & Werdingnisih, R. (2021). REFORMASI BIROKRASI ERA INFORMASI TEKNOLOGI. Jurnal Media Admnistrasi, 12.","Wijaya, C., & Rifa'i , M. (2016). DASAR-DASAR MANAJEMEN. Medan: Perdana Publishing."]}

Keberadaaan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sebuah negara dengan memberikan pelayanan yang terbaik dalam mencukupi kebutuhan masyarakat. Sebuah pelayanan dapat dinilai dari kepuasan masyarakat yang telah menerima pelayanan. Yang mana didalam penyelenggaraan sebuah pelayanan akan terdapatnya berbagai isu seperti, pelayanan yang diberikan tidak seimbang atau diskriminasi dalam sebuah pelayanan, pelayanan yang diberikan ada unsur KKN didalamnya, adanya dan kualitas yang diberikan kurang memuaskan. Yang berperan dalam memberikan sebuah layanan adalah apartur pemerintah. Aparatur pemerintah memiliki tugas yaitu memberikakan layanan yang baik kepada masyakarakat dengan kinerja yang baik dan prima , sehingga hasil yang didapatkan akan berkualitas. Dengan adanya aparatur yang menjalankan layanan publik maka dapat mempermudah urusan publik dan memberikan kebuasan kepada masyarakat. Kewajiban dan wujud dari seorang aparatur negara adalah memberikan pelayanan yang berkualitas dalam keadaan baik dan prima. Kenyataannya para aparatur kurang menyadari pentingnya pelayanan, sehingga pada umumnya para aparatur belum menyadari bahwa posisinya tersebut merupakan sebagai pelayan masyarakat. Jumlah aparatur yang berkualitas masih sangat rendah di Indonesia. Maka dari itu diperlukan reformasi birokrasi yang mana dapat membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan serta pembangunan nasional. Reformasi birokrasi adalah langkah yang strategis dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang lebih berdaya guna. Reformasi birokrasi juga dipahami sebagai upaya untuk birokrasi berjalan lebih baik. Langkah awal dari reformasi birokrasi ini yaitu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai oleh organisasi yang sangat gemuk dan berjenjang, adanya tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari reformasi birokrasi ini yaitu menciptakan pemerintahan yang bermutu dan berkualitas, profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pemerintah selaku organisasi yang mempunyai misi pelayanan publik (public service) berusaha untuk mengimplementasikan makna hakiki dari pelayanan publik tersebut, namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara umum terdapat dua variabel yang sangat berperan dan memilki pengaruh yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan konsepsi mengenai pelayanan publik tersebut, yaitu: 1. Faktor komitmen untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ada; 2. Faktor aparatur (birokrat) yang menjalankan fungsi pelayanan tersebut.1 Dalam mewujudkan pelayanan yang baik, maka diperlukannya aparatur yang berkopetentinggi, bertanggung jawab, dan mengerti tugas utamanya. Yang mana kompetensi aparatur tersebut menjadi salah satu penentu baik atau buruknya kinerja aparatur yang juga menentukan keberhasilan organisasi. Kinerja aparatur memengaruhi kualitas dari suatu layanan. Dengan adanya reformasi birokrasi ini bisa dapat merubah dan menjadikan pelayanan yang diberikan lebih baik dan berkualitas.

Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Pada hakekatnya pelayanan adalah suatu proses untuk melakukan atau memberikan sesuatu dari satu pihak kepada pihak yang lain. Apabila aparatur sipil negara melaksanakan pelayanan tersebut maka dikenal dengan sebutan pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setelah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disahkan dan diberlakukan, penyelenggaraan pelayanan publik diamanatkan untuk terus meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi yang mengakibatkan dunia menghadapi era revolusi industri 4.0, masyarakat juga semakin memiliki kesadaran tentang hak-hak mereka sebagai warga negara yang selalu mengharapkan pelayanan yang terbaik dari pelayan publik. Apabila pegawai pemberi pelayanan publik tidak mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi, maka akan menimbulkan persaingan dan akan kehilangan simpati dan kepercayaan dari masyarakat. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat lebih maksimal, dibutuhkan inovasi dalam pengembangan pelayanan, Dengan hadirnya inovasi pelayanan sebagai suatu produk yang relatif baru tentunya akan dapat menggantikan cara-cara lama yang kurang efektif dalam pemberian pelayanan publik (Hendrayady, 2020). Pemerintah Kota Pekanbaru juga terus mengembangkan inovasi-inovasi dalam pemberian pelayanan publik. Pengembangan inovasi pelayanan publik bagi pemerintah Kota Pekanbaru sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghasilkan pelayanan yang prima. Pentingnya inovasi pelayanan publik ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap inovasi pelayanan publik di beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah daerah Kota Surabaya yang memiliki dua program inovatif yakni : Program inovatif pertama 6 in 1, merupakan program di bidang pelayanan administrasi kependudukan, inovasi yang dilakukan membantu masyarakat dalam mengurus keperluan pelayanan administratif dengan cukup mengunggah dokumen yang dibutuhkan melalui aplikasi berbasis telepon pintar (Smartphone). Program inovatif kedua yakni program Tahu Panas yang merupakan singkatan dari Tak Takut Kehujanan dan Tak Takut Kepanasan. Inovasi yang dilakukan dengan cara melakukan perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan jamban sehat melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh yang diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi (Wicaksono, 2018). Pemerintah pemerintah Kota Bandung juga memiliki inovasi dalam memberikan pelayanan publik dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan program HAYU, GAMPIL (Gadget Mobile Application for License). Dinas Pendidikan dengan "Si Kasep", sebuah inovasi untuk melakukan seleksi Kepala Sekolah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan inovasi "Mang Udin" yang merupakan singkatan dari Mangga Urus Identitas Kependudukan, dan adapula inovasi "Bi Eha" singkatan dari Bisa Euy Hebat. Serta inovasi Sajadah (Sampah Jadi Banda Bila Dibilah) yang dilakukan oleh Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung yaitu program di bidang lingkungan mengurangi kuantitas sampah, mengelola sampah mulai dari rumah tangga, sehingga wilayah menjadi bersih dan sejahtera karena sampai bernilai ekonomis telah diolah (Muharam, 2019). Berdasarkan uraian pada latar belakang yang menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik merupakan masalah yang krusial yang harus mendapatkan perhatian terutama oleh aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 sehingga pelayanan publik yang diberikan menjadi lebih maksimal dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat di Kota Pekanbaru., {"references":["Burhan, M. (2018). Proyeksi Pelayanan Publik Era 4.0. OMBUDSMAN Republik Indonesia. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--proyeksi-pelayanan-publik-era-40","Burhan, M. (2018). Proyeksi Pelayanan Publik Era 4.0. OMBUDSMAN Republik Indonesia. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--proyeksi-pelayanan-publik-era-40","Hartono, T., Trisakti, F. A., & Aprilia, G. (2021). Smart Card Madani: Solusi Berbasis Komunikasi Inovasi pada Pemerintahan Kota Pekanbaru, Riau. Jurnal Riset Komunikasi, 4(2), 232–246. https:// doi.org/10.38194/jurkom.v4i2.288","Hendrayady, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Di Era Revolusi Industri 4.0. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 227–238. https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i2.1900","Muharam, R. S. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung. Decision: Jurnal Administrasi Publik, 1(01), 39. https://doi.org/10.23969/decision.v1i01.1401","Wicaksono, K. W. (2018). Tipologi Inovasi Sektor Publik Pada Tiga Program Inovatif Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 1(2), 196. https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.19895"]}

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan mengembangkan/membangun sistem Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4NLAPOR). Penelitian ini menggunakan studi biblimometric dengan menggunakann data publikasi melalui publish or perish bersumber dari database google scholar . Pengumpulan data melalui penelusuran terbitan google scholar dengan kata kunci reformasi birokrasi, pengaduan masyarakat . Dari data menggunakan publish or perish dari tahun 2020 hingga 2022 diperoleh data yang kemudian direduksi menjadi 890 jurnal. Kemudian dengan menggunakan VOS Viewer diperoleh 3 cluster dengan beragam tingkatan kejenuhan, hubungan derta kebaruan. Melalui studi bibliometrik, diperoleh bahwa studi mengenai pengaduan, masyrakat, merupakan penelitian yang banyak dilakukan sementara terkait lapor, SKM, IKM masih sedikit dilakukan, sedangkan terkait kebaruan, topik terkait lapor, SKM, IKM banyak diteliti ditahun 2021.

Distribusi Pegawai Negeri Sipil tidak merata dan lebih banyak menumpuk di wilayah Barat daripada di wilayah Tengah dan Timur telah menjadi sebuah kendala birokrasi dan public service bagi pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pemerintah perlu mengambil kebijakan reformasi birokrasi sektor aparatur antara lain untuk mengatasi kesenjangan distribusi PNS. Sehubungan hal tersebut, dilakukan sebuah penelitian dengan rumusan masalah, bagaimana distribusi PNS dalam jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan di daerah? Tujuan penelitian untuk merumuskan strategi redistribusi PNS di daerah. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah distribusi PNS jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan; lokasi penelitian yang dipilih adalah kota Ambon. Penelitian dilakukan pada semester pertama tahun 2018. Hasil pengumpulan dan analisis data menunjukkan distribusi PNS dalam jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan di kota Ambon dikategorikan kelebihan pegawai. Oleh karena itu, pemerintah daerah kota setempat perlu menerapkan strategi redistribusi melalui pemindahan PNS ke daerah lain yang kekurangan pegawai dengan pendekatan minus growth.

Normatively speaking bureaucratic reform is bound to be sensitive to the need for democratization, plurality and the advancement of information technology and global competition. Examination through several cases in this article leads us to conclude that the ongoing process of the attempted reform is missing its critical element: the grand design.