Search

Keterbatasan Kemampuan Teknologi dan rendahnya pemahaman sertifikasi halal anggota kelompok POKDARWIS membuat Agrowisata Halal Desa Besur belum dapat bangkit pasca pandemi. Oleh karenanya, dibutuhkan oemberdayaan masyarakat pada aspek sosial ekonomi melalui pemanfaatan teknologi dan sertifikasi halal pada produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Permasalahan prioritas yang dihadapi oleh pengelola Agrowisata Halal Desa Besur adalah (1) minimnya penggunaan sosial media oleh Pelaku UMKM dalam mempromosikan produknya, (2) minimnya pemanfaatan teknologi dalam pelaporan keuangan, (3) terbatasnya pemahaman UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal, dan (4) Terbatasnya produk UMKM di desa wisata Besur yang sudah memiliki sertifikasi halal. Untuk itu, peneliti melakukan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan sertifikasi halal. Hal ini untuk mengoptimalkan kesiapan re-launching Agrowisata Halal dalam pemanfaatan teknologi dan peningkatan sertifikasi halal. Pelatihan dan pendampingan yang akan dilaksanakan meliputi: (1) pelatihan penggunaan sosial media untuk promosi, (2) pelatihan pemanfaatan teknologi dalam pelaporan keuangan, (3) sosialisasi pentingnya produk halal dan sertifikasi halal, dan (4) pendampingan produk halal dan ersertifikasi halal. Hasil kegiatan selama kurang lebih dua bulan, di dapatkan peningkatan pemahaman anggota kelompok POKDARWIS dalam pengunaan sosial media pemasaran, pencatatan keuangan dan pemahaman produk halal. Masyarakat Desa besur, utamanya anggota POKDARWIS sudah mampu mengembangkan Desa Agrowisata Besur.

This research aims to examine the effects of the Islamic social finance (zakat), the Islamic Human Development Index (IHDI), and the quality of governance on poverty alleviation in 39 Organization of Islamic Cooperation (OIC) member countries from 2007 to 2020. This study uses a fixed effect model to analyze the relationship between variables. The findings show that the Islamic human development index, as a proxy for the quality of human resources, supports the reduction of poverty in OIC countries. Furthermore, the zakat, voice and accountability, and trade openness have a negative and significant relationship with poverty. The quality of governance, population, inflation, and exchange rate, on the other hand, has no significant effect on the poverty rate. These findings can be used as the foundation for state government as the policymaker to solve poverty. The uniqueness of this study is the application of the modified human development index based on the five Islamic objectives and empirically investigates its impact on poverty.