Search

Implementation of village funding program policy is not merely a description of political decisions into routine procedures through bureaucratic channels, but more than that, it deals with issues of conflict, decisions and who gets what from suau policy, the implementation of village policy programs is an important aspect of the whole process of policy on village management. Rural development during this time with the centralistic system and top down by many circles is seen as a system that has created failure and dependence for the community. Implementation so far exploits public resources that have discredited the community, especially the village community. Various problems arise such as injustice, inequality or development gaps that lack local resource exploration space so that the presence of Village Law no 6 2014 is a nation regulation that tries to design the development of village based on local wisdom. To ensure the smooth implementation of the Village Fund in 2016, the Ministry of Rural Development, Disadvantaged Regions, and Transmigration, the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs will conduct monitoring and assistance to district / municipal governments covering five important aspects: Bupati / Walikota Regulations on the procedures for the distribution and determination of the amount of Village Funds, Disbursement of Village Funds from local public accounts to village accounts, Submission of reports on realization of channeling and consolidation of Village Funds in 2015, Remaining Village Funds in 2015, and Prioritization of Village Funds Usage.

Desain Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kota Makassar telah dilakukan, namun terdapat beberapa masalah. Penelitian ini mempertanyakan hal - hal sebagai berikut: bagaimanakah kebijakan strategis dan jenis kewenangan Pemerintah Kecamatan?, bagaimana bentuk s truktur organisasi pemerintah kecamatan untuk mendukung pelayanan publik?, bagaimana kemampuan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan publik?.Temuan lapangan menunjukkan hal - hal sebagai berikut. Kebijakan strategis Pemerintah Kecamatan kurang match dengan des ain struktur organisasi Pemerintah Kecamatan di Kota Makassar . P enataan kembali struktur organisasi Pemerintah Kecamatan, belum menciptakan perubahan yang bersifat substansial. Penempatan pegawai kedalam unit - unit kerja dalam struktur organisasi Pemerintah Kecamatan, belum selaras dengan persyaratan pekerjaan. Perubahan satuan - satuan organisasi pemerintahan kecamatan, agar berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan publik harus berpijak pada kebijakan strategis kecamatan. Perubahan satuan - satuan organisas i pelayanan publik, seharusnya merupakan penjabaran dari visi yang terkandung dalam kebijakan strategis Kecamatan. Organisasi pemerintah kecamatan adalah alat untuk pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Jika penataan satuan - satuan organisasi pemerintah kecamatan berpijak pada pertimbangan kebijakan strategis kecamatan, maka perubahan struktur organisasi pemerintah kecamatan diyakini berdampak positip terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Kesesuaian antara gaya kepemimpinan, norma-norma dan kultur organisasi dipandang sebagai suatu prasyarat kunci untuk pencapaian prestasi tujuan organisasi. Oleh karena itu, menyadari tugas dan fungsi pokok yang dijalankan, Pimpinan Dinas Sosial Kota Makassar berperan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimilikinya melalui kebijakan-kebijakannya karena pegawai adalah penggerak utama lajunya organisasi melalui program-program yang terencana dan berkesinambungan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan di Dinas Sosial Kota Makassar. Dasar penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian secara kuantitatif deskriptif. Teknik yang digunakan digunakan dalam pengumpulan data adalah metode kuesioner dan mempelajari data berupa laporan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan penelitian. Data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan table frekuensi dan hasil akhirnya ditentukan dengan nilai rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Dinas dalam menjalankan kepemimpinannya di Dinas Sosial Kota Makassar menerapkan ketiga gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh White & Lippit, yakni Otokratis, Demokratis, dan Laizzes Faire. Hasil perhitungan dari kuesioner menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan Demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang paling dominan diterapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal ini Bapak H. Ibrahim Saleh, dengan total skor tertinggi yaitu 1141 dengan rata-rata 3,88.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan progran-pogram pembangunan khususnya yang dibiyayai oleh Dana Pembangunan Desa Kelurahan (DPDK),mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan dan mengetahui persepsi masyarakat tentang program tersebut. Penelitian adalah suatu penelitian dengan menggunakan metode Survei dan tipe deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuisioner dan wawancara serta pengamatan, untuk analisa data digunakan secara kualitatif yang didukung data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPDK ini cukup membantu keuangan desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin dan tidak cukup untuk kegiatan-kegiatan fisik karena dananya sangat terbatas. Sedangkan penilaian masyarakat dengan adanya program DPDK pada tingkat desa/kelurahan dipandang belum cukup bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat karena lebih terfokus pada pada kelompok tertentu yang sesuai dengan keinginan kepala desa. Pencairan dana yang tidak tepat waktu dan sering terlambat,adanya potongan baik pada tingkat kabupaten maupun disetor langsung kepala desa ke Camat setelah pencairan dana.