Search

Additional file 1. Table 1A Selected policies with rural-area definitions that are related to health policy. Table 2A Rural area definitions identified. Table 3A Proportion of rural villages and less developed districts in 34 Provinces, 2018. Table 4A Scoring of Ministry of Health definition of remote health facilities. Table 5A Scoring of the Presidential-regulated definition of less-developed districts. Table 6A Scoring of Central Bureau of Statistics definition of urban-rural village. Table 7A Districts according to the Ministry of Health (MoH), Presidential, and Central Bureau of Statistics (CBS) rural area definitions.

Latar Belakang: Penyelenggaraan Rujukan Online bagi peserta JKN menyebabkan terjadinya perubahan sistem rujukan di DIY. Perubahan sistem rujukan menimbulkan permasalahan rujukan baik di FKTP dan FKRTL. Mengapa dan bagaimana permasalahan yang terjadi belum diketahui. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui gambaran sistem rujukan lama dan Sistem Rujukan Online, membandingkan kedua sistem rujukan agar diketahui karakteristik setiap komponen yang mendukung sistem rujukan efektif bagi peserta JKN di DIY.Tujuan: Membandingkan sistem rujukan lama dengan sistem rujukan online bagi peserta JKN di DIY.Metode Penelitian: Penelitian merupakan studi kasus tipe eksplanatoris dengan desain kasus tunggal holistik pada unit analisis sistem rujukan. Pengumpulan data dengan cara telaah dokumen, FGD terhadap 32 orang pelaksana sistem rujukan, wawancara mendalam terhadap 1 orang regulator sistem rujukan, 1 orang pembayar, selama Agustus - September 2018. Data dianalisis dengan metode kualitatif.Hasil: Jumlah FKTP belum cukup di Gunungkidul, Jumlah FKRTL belum cukup di Bantul dan Gunungkidul. FKTP telah memiliki kejelasan peran dan fungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, sedangkan FKRTL belum memiliki kejelasan peran dan fungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan rujukan. Jejaring rujukan sistem lama dan rujukan online dibangun secara formal dengan kejelasan alur rujukan. Pertimbangan rujukan sistem lama adalah kebutuhan medis, kompetensi fasyankes, dan jarak terdekat dari domisili pasien, sedangkan rujukan online adalah RS kelas paling rendah dalam radius maksimal (15 km) dari lokasi FKTP. Panduan rujukan sistem lama tidak praktis dan tidak mudah dipergunakan dengan data yang tidak lengkap dan tidak relevan sehingga berpotensi tidak digunakan dalam merujuk. Rujukan Online lebih mudah, praktis digunakan, namun belum memberikan informasi yang menjelaskan peran dan fungsi FKRTL sehingga berpotensi menyebabkan proses rujukan dilakukan dengan tidak tepat. Simpulan: Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut di DIY belum merata dengan peran dan fungsi setiap Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut belum jelas. Sistem rujukan lama membangun jejaring rujukan secara formal dengan kejelasan alur rujukan yang menyebabkan proses rujukan dilakukan dengan tepat sehingga aman bagi pasien walaupun panduan rujukan yang telah ditetapkan tidak dipergunakan dengan optimal. Sistem rujukan online membangun jejaring rujukan secara formal dengan kejelasan alur rujukan, dibantu dengan panduan rujukan yang mengkondisikan fasyankes dan pasien patuh terhadap alur dan prosedur rujukan yang menyebabkan proses rujukan dilakukan dengan tidak tepat sehingga tidak aman bagi pasien. Sistem rujukan lama menyebabkan proses rujukan dilakukan dengan tepat sehingga aman bagi pasien dibandingkan sistem rujukan online.Kata kunci: Sistem Rujukan, Alur Rujukan, Pedoman Rujukan, Keselamatan pasien

Background:Blood supply at Cipto Mangunkusumo Hospital is done by the Blood Transfusion Service Unit which is responsible for the availability of safe, high-quality, and sufficient blood. The high number of routine blood demand at the same time makes the waiting time lengthen and exceed the standard time. The implementation of lean methods is needed to identify value added and work activities that do not add value in order to meet the waiting time standard for routine blood services.Methods: This is an action research conducted at UPTD RSCM from October to November 2019. Samples taken by consecutive sampling for 2 weeks during working hours and outside working hours, weekdays and weekend. Observation guidelines use value-added, non-value added, waiting time, cycle time, and lead time observation sheets. Waste is included in the DOWNTIME matrix. Followed by interviews and focus group discussions and the implementation of 5S and visual management (PRC order monitoring systems based on information technology).Results: Research on 50 samples of routine blood demand pre-intervention and 50 samples of post-intervention with PRC blood and first serial transfusion. The most samples pre- and post-intervention came from the Thalassemia Polyclinic, Inpatient Building A, and Emergency Room. Waste found includes over production, waiting, non-utilized talent, transportation, motion, and extra processing. Value added of routine blood service post-intervention decreased from 1 hour 26 minutes 49 seconds to 1 hour 22 minutes 52 seconds (5%). The post-intervention waiting time decreased from 48 minutes 19 seconds to 31 minutes 23 seconds (35%). The routine blood service lead time at the UPTD RSCM post-intervention decreased from 2 hours 35 minutes 31 seconds to 2 hours 7 minutes 47 seconds (18%). An efficient process of routine blood demand occurs with an increase in value added ratio from 56% to 65% (9%).Conclusion: Implementation of lean management, namely 5R and visual management (PRC order monitoring system based in information technology), can reduce the waiting time for routine blood services in UPTD RSCM. The routine blood service process at UPTD RSCM has become more efficient.Keywords: lean management, blood service, waiting time.

Latar Belakang: Dari data BPJS Kesehatan tahun 2014-2017 menunjukkan setiap tahunnya pembiayaan untuk pelayanan kesehatan rujukan selalu meningkat dan merupakan proporsi paling besar dalam pembiayaan manfaat program JKN-KIS. Sebagai salah satu BPJS Kesehatan yang berada di wilayah DIY, untuk alokasi pelayanan kesehatan terbesar pada BPJS Kesehatan kantor cabang Sleman yaitu pada tingkat layanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) yaitu berjumlah 87%. Tingginya pemanfaatan pelayanan di tingkat lanjutan salah satunya disebabkan oleh tingginya rujukan ke FKRTL. Telaah utilisasi (utilization review) merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap utilisasi pelayanan untuk memantau dan mengendalikan utilisasi pelayanan kesehatan oleh pemberi pelayanan kesehatan (PPK). Utilization review bagi pasien rujukan di rumah sakit berfungsi memantau kelayakan perawatan serta pelayanan yang diberikan kepada pasien.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan dan tindak lanjut utilization review pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan oleh BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Metode: Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana pertanyaan yang diajukan secara terbuka, akan dilakukan analisis dan klasifikasi terhadap jawaban yang diberikan untuk melengkapi penajaman deskriptif maka dilakukan juga penelusuran dokumen dan analisis data yang dimiliki sebagai penunjang. Hasil: Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil dari penelitian ini adalah metode utilization review yang digunakan oleh BPJS Kesehatann KC Sleman hanya berupa evaluasi pasca pelayanan (retrospective review) dengan claim review. Kajian pemanfaatan secara prospective review dan concurrent review belum dilaksanakan. Hasil utilization review di FKRTL oleh BPJS Kesehatan KC Sleman yaitu dalam rata-rata berdasarkan indikator. Efektivitas tindak lanjut utilization review di BPJS Kesehatan KC Sleman dilakukan dengan audit klaim dan evaluasi di setiap fasilitas kesehatan. Kesimpulan : Jenis metode Utilization Review pada FKRTL BPJS Kesehatan KC Sleman telah sesuai dengan teori, yaitu menggunakan retrospective review. Hasil utilization review oleh BPJS Kesehatan KC Sleman dapat digunakan untuk menentukan suatu pelayanan kesehatan apakah underutilisasi atau overutilisasi setelah adanya kesepakatan dengan rumah sakit. Tindak lanjut utilization review di BPJS Kesehatan KC Sleman dapat berjalan baik dengan adanya komitmen perbaikan manajemen dan pelayanan oleh fasilitas kesehatan. Kata Kunci: Utilization Review, Retrospective Claim Review, Rumah Sakit Rujukan

Berdasarkan Undang-undang No. 22/1999, UU No. 25/1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25/2000 rumah sakit memasuki era desentralisasi sistem kesehataan, sehingga memicu perubahan besar dalam lingkungan lembaga pelayanan kesehatan. Namun sejak diterbitkannya PP No. 18 Tahun 2016 Pasal 21 yang memuat isu kebijakan untuk mengembalikan posisi rumah sakit daerah provinsi menjadi unit pelaksana teknis di bawah dinas kesehatan, telah membuat kedudukan dan fungsi rumah sakit umum daerah akan menjadi lembaga fungsional murni (non eselon) berbentuk unit pelaksana teknis daerah dibawah dinas kesehatan. Pada RSUD M.Yunus Provinsi Bengkulu belum menerapkan PP tersebut dikarenakan belum ada peraturan yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesiapan dinas kesehatan provinsi dan rumah sakit umum daerah terhadap implementasi kebijakan peraturan pemerintah No.18 Tahun 2016 Pasal 21 tentang rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis dinas kesehatan di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus eksploratoris dengan desain kasus tunggal terjalin. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang ditentukan secara purposive sampling. Informan berpersepsi positif terhadap perubahan status RSD menjadi UPT dinas kesehatan namun sebagian besar berpendapat bahwa tidak harus melakukan perubahan kelembagaan RSD di provinsi Bengkulu. Berdasarkan kesiapan perubahan organisasi dinas kesehatan provinsi Bengkulu telah mengalami perampingan kelembagaan setelah terbitnya PP nomor 18 tahun 2016 sesuai dengan Perda nomor 62 tahun 2016 namun untuk RSUD M. yunus belum mengalami perubahan kelembagaan. Dari kesiapan ketersediaan SDM terhadap implementasi PP ini masih kurang. Implementasi kebijakan PP nomor 18 tahun 2016 pasal 21 dapat di katakan belum siap sepenuhnya diterapkan di RSUD M.Yunus Bengkulu

Latar Belakang: Performanced Based Payment (PBP) adalah solusi intervensi untuk mengatasi krisis kinerja pada kesehatan di negara-negara yang berpendapatan rendah, dimana merupakan pembayaran berupa uang atau barang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan atau setelah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan PBP dalam bidang kesehatan di Indonesia dapat digambarkan dalam pelaksanaan pemberian jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan.Penerapan pembayaran jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapitasi di Kabupaten Ende telah berjalan sejak tahun 2014 sampai saat ini. Permasalahan terjadi ketika adanya ketidakpuasan dalam pemberian jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapitasi JKN, walaupun pembagian tersebut sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Metode: Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan rancangan studi kasus. Subjek penelitian 23 orang dipilih dengan teknik purposive sampling.Lokasi penelitian di Dinas Kesehatan dan 2 puskesmas. Pengumpulan data menggunakan panduan wawancara dan telaah dokumen.Data kualitatif disajikan dalam bentuk narasi, gambar, dan tabel. Jawaban responden akan ditampilkan dalam bentuk kutipan.Hasil: Pemberian kompensasi jasa pelayanan masih menimbulkan ketidakpuasan. Tenaga kesehatanmerasa idak puas dengan pengurangan akibat ketelambatan, tidak dilibatkan dalam perhitungan jasa pelayanan, dokter merasa ptongan pajak terlalu besar, jumlah tenaga kesehtan sudah sesuai dengan jasa yang diberikan. Tim penilai puskesmas sudah bekerja berdasarkan peraturan yang ada.Kesimpulan: Perlu adanya pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende terhadap pelaskanaan pembagian jasa pelayanan kapitasi. Pimpinan dan staf puskesmas harus bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik dalam membuat kebijakan puskesmas dan melaksanakan kebijakan tersebut.Kata Kunci: Performance based payment, jasa pelayanan, kapitasi, kepuasan kompensasi, Performance based payment and compensation satisfaction in the distribution of capitation medical services of national insurance health for primary health care workers in the District of EndePurpose: To evaluate the implementation of the distribution of capitation services using a performance-based payment system in Ende Regency. Methods: This research is qualitative using a case study design. Study subjects 23 people were selected by purposive sampling technique. The research location was in the Health Office and 2 puskesmas. Data collection uses interview guides and document reviews. Qualitative data is presented in the form of narratives, pictures and tables. Respondents' answers will be displayed in the form of quotes. Results: Providing compensation for services still causes dissatisfaction. Health workers are not satisfied with the reduction due to tardiness, are not involved in the calculation of services, doctors feel the tax deduction is too large, the number of health workers is in accordance with the services provided. Puskesmas assessment team has been working based on existing regulations. Conclusions: There is a need for supervision, supervision, monitoring and evaluation from the Ende District Health Office for the distribution of capitation services. Puskesmas leaders and staff must be able to work together and coordinate well in making puskesmas policies and implementing these policies.

Obstacles and opportunities in making a hospital disaster plan: the case study from North SumateraPurposeThis study assessed Kabanjahe District hospital preparedness in coping with earthquake disaster, describes obstacles and opportunities in forming hospital disaster preparedness and availability of hospital disaster plan component.MethodsThis research used qualitative research method with case study research design. This study examines the contemporary phenomenon of Kabanjahe General Hospital preparedness in anticipating the earthquake disaster.ResultsKabanjahe General Hospital is not ready to anticipate earthquake disaster and not yet completed in making hospital disaster plan.ConclusionObstacles to establishing disaster prepared hospitals to include the unavailability of budget for disaster management, lack of hospital personnel who understand K3B, have not participated in training of hospital disaster plan preparation, disaster training and hospital have never conducted disaster simulation. While the opportunity is Kabanjahe General Hospital has been working with other agencies in the fulfillment of facilities and preparation of the plan. The availability of Kabanjahe General Hospital for policy components, disaster risk analysis, communications, financing and evaluation monitoring has not been in accordance with the standards. As for organizational components and facilities already available in quantity but not yet organized to anticipate disaster., Latar Belakang: Kabupaten Karo yang wilayahnya berada di dataran tinggi bukit barisan dinyatakan sebagai daerah yang berisiko tinggi ancaman gempa vulkanik maupun gempa tektonik. Fasilitas kesehatan terutama rumah sakit memiliki peran vital ketika bencana terjadi, Sehingga Rumah Sakit Umum Kabanjahe sebagai rumah sakit terbesar dan rujukan dari daerah sekitaran Kabupaten Karo perlu dinilai kesiapannya dalam mengantisipasi bencana alam gempa bumi.Tujuan: Penelitian ini menilai kesiapsiagaan RSUD Kabanjahe dalam menanggulangi bencana alam gempa bumi, mendeskripsikan hambatan dan peluang dalam membentuk rumah sakit siaga bencana serta ketersediaan komponen hospital disaster plan.Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Penelitian ini mengkaji fenomena kontemporer tentang kesiapsiagaan Rumah Sakit Umum Kabanjahe dalam mengantisipasi bencana alam gempa bumi.Hasil: RSU Kabanjahe belum siap untuk mengantisipasi bencana alam gempa bumi serta belum selesai dalam membuat hospital disaster plan.Kesimpulan: Hambatan untuk membentuk rumah sakit siaga bencana antara lain masih belum tersedianya anggaran untuk penanggulangan bencana, kurangnya personalia rumah sakit yang memahami K3B, belum mengikuti pelatihan penyusunan hospital disaster plan, pelatihan kebencanaan serta rumah sakit belum pernah melaksanakan simulasi kebencanaan. Sedangkan peluangnya adalah RSU Kabanjahe sudah bekerja sama dengan instansi lain dalam pemenuhan fasilitas dan penyusunan rencana. Ketersediaan RSU Kabanjahe untuk komponen kebijakan, analisa risiko bencana, komunikasi, pembiayaan serta monitoring evaluasi belum sesuai dengan standar. Sedangkan untuk komponen organisasi dan fasilitas sudah tersedia secara kuantitas namun belum diorganisir untuk mengantisipasi bencana.

Background. The lack number of medical provider and imbalanced distribution are the most relevant issues in human resource planning and manning which effected on the decreasing of health service indicator as the impact of lack of skillful and experienced manpower when the health service demand keeps increasing. Hence, evaluation on availability and distribution of medical service as a basic to create a policy on medical service arrangement in Gunungkidul district is necessary. Objective. This research was aimed to identify the availability and distribution on medical service as well community access in Gunungkidul district. Method. This was a case study research that was conducted in Gunungkidul district in February – April 2010 in Healh Office, Regional Employee Board, 3 government hospitals, 30 Primary Health Care and 111 branch Primary Health Care, 46 clinics and 51 private doctors. The data was collected from secondary data in 2008-2010 and in depth interview toward government authority who managed medical providers; 6 in health office, 3 in Regional Employee Board, 30 doctors and 30 medical service users. In addition, the data was analysed descriptively. Result. There was a lack of the availability of medical officer in Gunungkidul district which was caused that there were many employees who resigned from the job than those who was signed in the past 3 years including private medical officers who were depends on the role of government health officer who had double practice. The arranged policy was not yet maximum because of the limited funding. The distribution of medical service was more in the area with high Product Domestic Regional Bruto and in municipalities. The distance to get medical service is in medium category. There was medical service unavailability from 9 PM up to 5 AM in urban areas except in the sub district which had inpatient treatment in Primary Health Care and in municipality. Conclusion. There was a lack of availability of medical provider in Gunungkidul district. The arranged policy was not yet optimum because of the limited funding. Distribution of medical service was more in the area with high Product Domestic Regional Bruto and municipality with medium category community access and there was still medical service unavailability at night.Latar Belakang. Jumlah tenaga medis yang kurang dan distribusi yang belum merata merupakan isu-isu paling relevan dalam human resource planning dan suplai tenaga yang berdampak pada indikator pelayanan kesehatan yang menurun akibat kekurangan tenaga terampil dan berpengalaman pada saat permintaan pelayanan terus meningkat. Sehingga perlu dilakukan kajian sebagai dasar menetapkan kebijakan di Kabupaten Gunungkidul. Tujuan Penelitian. Mengidentifikasi ketersediaan dan distribusi pelayanan medis serta akses masyarakat di kabupaten Gunungkidul. Metode Penelitian. Penelitian studi kasus ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Februari -April 2010 di Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, 3 rumah sakit, 30 Puskesmas dan 111 Pustu, 46 Klinik/ BP/ RB dan 51 Dokter praktek swasta. Data dikumpulkan dari data skunder tahun 2008 - 2010 dan wawancara mendalam kepada pejabat pengelola tenaga medis. 6 pejabat dinas kesehatan, 3 di Badan Kepegawaian Daerah, 30 dokter dan 30 masyarakat. Analisis data secara deskriptif. Hasil Penelitian : Ketersediaan tenaga medis Kabupaten Gunungkidul masih kurang di sebabkan dalam 3 tahun terakhir jumlah yang keluar lebih banyak di bandingkan dengan yang masuk, termasuk tenaga medis swasta yang ketersediaannya tergantung dari tenaga medis pemerintah yang praktek ganda. Kebijakan yang di susun belum optimal karena terbatasnya pembiayaan.Pola distribusi pelayanan medis menumpuk di wilayah dengan PDRB tinggi, perkotaan dan mudah transportasinya. Jarak pelayanan untuk di akses masyarakat dengan kategori mudah. Tetapi terjadi kekosongan pelayanan medis pada malam hari di pedesaan Kesimpulan. Ketersediaan tenaga medis Kabupaten Gunungkidul masih kurang. Pola distribusi pelayanan medis lebih banyak di wilayah perkotaan, PDRB tinggi dan transportasi yang mudah. Sedangkan akses masyarakat terhadap pelayanan mudah tetapi terjadi kekosongan pelayanan medis pada malam hari di pedesaan. Kebijakan yang ada belum optimal karena terbatasnya biaya, daerah miskin, pedesaan, sulit transportasi/ komunikasi.