Search

Desa Pematang Jering merupakan salah satu desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Desa Pematang Jering terletak di lokasi yang sangat strategis karena berdampingan langsung dengan kawasan perkotaan. Namun ternyata dibalik fakta tersebut, pengembangan desa digital yang menjadi prioritas pembangunan di Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal belum berdampak secara optimal terhadap peningkatan pengelolaan sistem informasi desa di Desa Pematang Jering. Salah satu upaya untuk meningkatkan pengelolaan sistem informasi desa ini adalah dengan pengembangan digitalisasi desa berbasis website. Selain itu, juga dilengkapi dengan pendampingan komunitas jurnalis desa mengenai media komunikasi desa. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini melewati beberapa tahapan, yaitu Preliminary Survey, Focused Group Discussion (FGD), pendampingan komunitas, hingga konsultasi dan evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan dampak sesuai dengan yang diharapkan, Hal ini tercermin dari adanya peningkatan pengetahuan masyarakat dan perangkat desa mengenai digitalisasi desa maupun pentingnya sebuah website sebagai wadah penyelenggaraan sistem informasi desa. Selain itu, dari sisi lainnya, muncul keinginan dari masyarakat dan perangkat desa untuk berusaha secara lebih kolektif berbasis komunitas Desa. Dengan hadirnya pengabdian ini, diharapkan pemerintah desa Pematang Jering dapat memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sistem informasi desa, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Tujuan program pengabdian kepada masyarakat (pkM) adalah memberikan analisis secara mendalam mengenai potensi desa, dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Panca Mulya. Hasil dari analisis tersebut kemudian berpotensi melahirkan sebuah rekomendasi kebijakan, terutama dalam perbaikan BUMDes yang berkelanjutan. Melalui Kegiatan PkM yang dilakukan sejak bulan Juni sampai Oktober tahun 2021, dengan melalui tahapan-tahapan pengabdian yaitu dengan diskusi secara mendalam bersama Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDes, dan masyarakat umum lainnya mengenai situasi dan kondisi BUMDes. Setelah melakukan observasi ke semua unit usaha dan melakukan forum grup diskusi untuk mengetahui permasalahan BUMDes kemudian dilakukan analisis kelayakan unit usaha yang tersedia. Rangkaian kegiatan pengabdian menemukan pemetaan tentang potensi fisik dan non fisik desa, kendala secara administratif, dan struktural unit usaha yang akan menjadi landasan strategi pengembangan BUMDes. Hasil temuan tersebut, kemudian disusun dalam sebuah rekomendasi strategi pengembangan BUMDes yang kemudian akan dibahas oleh pihak aparatur desa untuk menjadi sebuah kebijakan. The purpose of the community service program is to provide an in-depth analysis of the village's potential and to find out the obstacles faced by the business units of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Panca Mulya Village. The results of the analysis then have the potential to create a policy recommendation, especially for the sustainable improvement of BUMDes. Through the Community Service activity carried out from June to October 2021, through the stages of service, namely through in-depth discussions with the Village Government, Village Consultative Body, BUMDes management, and other general public regarding the situation and BUMDes condition. After observing all business units and conducting discussion group forums to find out the problems of BUMDes, a feasibility analysis of the available business units was conducted. The series of service activities mapped the village's physical and non-physical potential, administrative constraints, and structural business units that would become the basis for the BUMDes development strategy. The findings are then compiled in a recommendation for a BUMDes development strategy which the village apparatus will then discuss to become a policy.

This paper discusses the emergence of smart city as a new direction for city development. Today, smart cities are increasingly popular among local governments in Indonesia, including the Jambi City government. This paper intends to describe the policy of the Jambi city government in realizing smart city with a focus on the utilization of RT-based urban villages (Kampung Bantar) and their meaning for the welfare of urban residents. To explain this case, qualitative research methods are used. This approach was chosen because this research is related to the complexity of the understanding of the local government regarding smart city. This research requires secondary data in the form of official government documents such as several regional regulations, mayor decisions and regulations, as well as various documents related to the city development policy towards smart city. Primary data is also used in the form of interviews with informants obtained through in-depth interviews. This article will answer the general question: how is the smart city in Jambi city implemented? Specifically, it will answer: how is the role of the village in realizing smart city and giving meaning to the welfare of urban residents. The findings show that the success of the Jambi City government in implementing smart city is a strong commitment from the local government by initiating innovations in utilizing RT-based settlements to face the city development towards smart city.

This study describes and analyzes the alignments of the Jambi City Government to ensuring education and health for the urban poor society at Jambi city. To see whether or not the government has succeeded in carrying out those function, this research will try to reveal it through the implementation of social security in the case of education and health services in Talang Gulo’s Final Waste Disposal Area, Jambi City. This study uses a type of qualitative research with case study approach that is intrinsic case study to find out more about the alignments of the Jambi City government to those who have been far from the reach of government programs. The results of this study are miscoordination between the private sector, and the government in organizing social security. The poor society in Jambi City do not get good social security to live a good life and there is a kind of poverty culture in Talang Gulo which can be seen from some of the poor communities in the region who think their lives are quite like now or in other words structural poverty. The research findings illustrate that the State has failed in organizing social security as a strategy to overcome the welfare problems of the community, especially for those who live below the poverty line.Keywords: Destitution, Urban, Social Security

Bermainnya politik etnis Jawa dalam perebutan jabatan politik dan birokrasi di Kabupaten Muaro Jambi melahirkan interaksi negatif bagi etnis Jawa dan etnis-etnis lain di Kabupaten Muaro Jambi. Apa yang dilakukan oleh etnis Jawa merupakan upaya mereka untuk menunjukkan dominasinya terhadap etnis lain di Kabupaten Muaro Jambi. Dimana sebelumnya konsep putra daerah menjadi wacana bagi proses pengisian jabatan-jabatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis data triangulasi. Dari metode yang digunakan tersebut diperoleh gambaran bagaimana kebangkitan politik etnis Jawa memberikan jalan bagi mereka untuk mendominasi jabatan politik dan jabatan birokrasi. Selain itu, pola dukungan pun akan terfragmentasi atas kesamaan identitas semata, terutama terkait kesamaan etnis. Tidak netralnya para birokrat dalam Pilkada menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia tidak melembaga dengan baik. Tidak heran, jika setelah Pilkada usai, hal itu memberikan dampak secara tidak langsung pada mekanisme rotasi, mutasi dan promosi jabatan-jabatan struktural di lingkup pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Dimana penempatan orang yang dilakukan di dalam tubuh birokrasi akan didominasi oleh pengaruh etnis Jawa, yang kemudian pelan-pelan ‘menyingkirkan’ etnis lainnya. Jelasnya, mekanisme seperti itu cenderung lebih mengedepankan pendekatan patron klien ketimbang mengutamakan kinerja dari individu pejabat. Tulisan ini mengisyaratkan perlunya intervensi secara regulatif maupun tekhnis agar mekanisme pengisian jabatan publik di dalam birokrasi pasca Pilkada di Indonesia ke depan dapat menghasilkan elit-elit pemerintahan yang lebih berkualitas dan berintegritas. Penggunaan media digital baru menjadi tawaran bagi pembaharuan paradigma Birokrasi Pasca Pilkada.