Search

Implementasi hak anak merupakan sebuah perwujudan penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Pemerintah melalui RPJMN bahkan menjadi pemenuhan hak anak sebagai salah satu strategi dan arah kebijakan pembangunan Nasional. Pemerintah Kota Semarang telah memiliki komitmen yang kuat dalam pemenuhan hak anak, namun terkendala oleh ketersediaan SDM dan sumberdaya anggaran yang terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap belum optimalnya kondisi Pemenuhan Hak Anak di Kota Semarang sehingga perlu adanya dukungan dari stakeholder dan masyarakat untuk dapat segera mewujudkan cita-cita sebagaimana dimaksud. Pengabdian Masyarakat ini disusun dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung pemenuhan hak anak, terkait dengan 3 (tiga) persoalan utama yang dirasa perlu untuk segera diselesaikan. Ketiga permasalahan tersebut adalah : 1) Belum semua anak memiliki Akta Kelahiran (masih terdapat 6,78%); 2) Belum dimanfaatkannya Lembaga Konsultasi Keluarga, dan 3) Tingginya angka kekerasan terhadap anak. Perlu adanya upaya akselerasi melalui mekanisme penjangkauan dan pendampingan secara partisipatif dalam rangka mendorong pencapaian pemenuhan hak anak pada 3 sektor dimaksud agar berjalan secara optimal di Kelurahan Meteseh. Hasil pendampingan masyarakat menunjukan peningkatan terhadap pemenuhan hak anak berupa dimilikinya Kartu Identitas Anak (KIA) dan kelembagaan yang ada menunjukan tanda semakin baiknya kualitas organisasi.

New normal yang tengah berlangsung, menyisakan banyak pekerjaan rumah baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. New normal adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup dengan menguatkan kapasitas imun tubuh dengan konsumsi makanan sehat dan berbagai anjuran yang telah dirumusakan dalam kebijakan pemerintah. Bagi perempuan kepala keluarga atau Kepala Rumah Tangga (KRT) perempuan miskin new normal berbeda dengan kondisi normal. Mereka memiliki permasalahan aksesibilitas dalam menyediakan pangan yang aman karena ketrampilan dan pendidikan yang dimiliki tidak mencukupi. Era baru ini bagi (KRT) perempuan miskin terlampau berat. Hasil penelitian menunjukan daya lenting KRT perempuan miskin terhalang oleh identitas hukum yang tidak dimiliki pasca perceraian dengan suaminya. Identitas hukum yang akan memberikan landasan bagi perempuan mengakses kesempatan tertutup, karena perempuan miskin tidak mengerti bahwa identitas hukum menjadi syarat dalam mengakses bantuan programprogram penaggulangan kemiskinan dari pemerintah. Beruntungnya para KRT perempuan miskin ini memiliki kemampuan daya lenting yang sangat baik untuk mempertahankan keamanan pangan bagi keluarganya. Daya lenting yang dilakukan lebih berat saat ini dibandingkan dengan krisis moneter tahun 1989-1999, karena mereka harus bersaing dengan banyak pihak yang lebih menguasai teknologi informasi. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kapasitas KRT perempuan miskin dalam membangun keamanan pangan. Lokus penelitian ini di Kota Surakarta karena KRT perempuan miskin di kota ini merupakan perempuan yang memiliki ketangguhan yang teruji di beberapa kali bencana yang pernah terjadi di kota ini waktu lampau. Rekomendasi hasil penelitian ini ditujukan kepada pemerintah Kota Surakarta agar menyusun strategi afirmatif yang berbeda untuk menguatkan ketahanan dan keamanan pangan keluarga khususnya bagi KRT perempuan miskin. Kata kunci : perempuan, miskin, lenting, pandemic, covid-19, adaptasi kebiasaan baru, keamanan, pangan.