Search

Indonesia is still facing various environmental problems due to increasingly massive and inappropriate mining activities. Therefore, land restoration is a basic practice in the rehabilitation of mining damage. This study aims to examine empirically the reality of the relationship between the community and PT RBT and strengthen social capital in carrying out post-mining land restoration activities. This study used the descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews and a literature study. The results showed that social relations became the main indicator in supporting the formation of trust, cooperation, and networks. Elements of social capital are packaged in the form of community participation in various post-mining land restoration activities. This is done to minimize the level of environmental damage that has increased massively, marked by the ex-mining pit that occurred in Bangka Belitung. The relationships formed are certainly expected to provide feedback for villages that run post-mining land restoration programs. This study concludes that the existence of bonding and bridging social capital that works well will facilitate the continuity of the post-mining land restoration programs.

Patriarchal culture is part of Malay society. However widows in Serdang Village, South Bangka gain agency in the midst of patriarchal culture. They find strategies in meeting their sexual needs after getting their agency. This study looks at how women find their agency and strategies to fulfill their sexual needs in the midst of the Serdang Village community which is still heavily associated with its Malay culture. The ethnographic research method was carried out to explore the agency of young widows in the village using Agency Theory from Lois McNay and Gayle Rubin’s thought “The Charmed Cyrcle” as an analytical knife to dissect the problems that exist in Serdang Village. This study found that young widows use strategies to fulfill their sexual needs, either by connecting with a boyfriend without getting married, watching adult videos, connecting with customers on a consensual or paid basis. This study concludes that the agency that has been built by the widows allows them to express their sexual needs freely.

Hegemoni merupakan dominasi atas satu kelas terhadap kelas lain disebabkan secara ideologis dan politis. Hegemoni dilakukan melalui mekanisme konsensus bukan dengan penindasan terhadap kelas sosial lain. Terdapat Hegemoni pemerintah terhadap pedagang pasar di Pasar Kite Sungailiat. Kekuasaan intelektual yang digunakan oleh pemerintah mampu mempengaruhi kesadaran pedagang untuk mengikuti kebijakan pemerintah. Pedagang yang merasa dirugikan dengan kebijakan tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Perlawanan pedagang dapat diatasi pemerintah dengan membentuk konsensus antara pemerintah dan pedagang. Konsensus dilakukan untuk mempengaruhi pemikiran pedagang agar mengikuti aturan yang dibuat pemerintah., Hegemoni merupakan dominasi atas satu kelas terhadap kelas lain disebabkan secara ideologis dan politis. Hegemoni dilakukan melalui mekanisme konsensus bukan dengan penindasan terhadap kelas sosial lain. Terdapat Hegemoni pemerintah terhadap pedagang pasar di Pasar Kite Sungailiat. Kekuasaan intelektual yang digunakan oleh pemerintah mampu mempengaruhi kesadaran pedagang untuk mengikuti kebijakan pemerintah. Pedagang yang merasa dirugikan dengan kebijakan tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Perlawanan pedagang dapat diatasi pemerintah dengan membentuk konsensus antara pemerintah dan pedagang. Konsensus dilakukan untuk mempengaruhi pemikiran pedagang agar mengikuti aturan yang dibuat pemerintah.

Implication of the publication of the regulation of dynamics of tin mining on Bangka Island, it is most clearly visible are the rise of tin mining unconventional. The Central Government controls over commodities lead is so strong that they use their hands to do military protection. The local community is prohibited to mine, sell, even save them even one kilogram of matter. This condition is a precondition for the emergence of dissharmonsation in the management of lead in this area. Last issue about the rules of tin mining this regulation until now has never been resolved. So in a forum, all conflicts that erupted about tin mining will stop when the tin islands of Bangka Belitung Province have been exhausted., Implication of the publication of the regulation of dynamics of tin mining on Bangka Island, it is most clearly visible are the rise of tin mining unconventional. The Central Government controls over commodities lead is so strong that they use their hands to do military protection. The local community is prohibited to mine, sell, even save them even one kilogram of matter. This condition is a precondition for the emergence of dissharmonsation in the management of lead in this area. Last issue about the rules of tin mining this regulation until now has never been resolved. So in a forum, all conflicts that erupted about tin mining will stop when the tin islands of Bangka Belitung Province have been exhausted.

Regulatory changes on tin by the central government or the entrance slit for local governments to take over the management of tin strengthened by the release of law on regional autonomy. Government then uses its authority to issue a local regulation that allows the general public to mine tin unconventional. Unconventional means parties other than the two mining companies, namely PT. Timah Tbk. and PT. Koba Tin has monopolized the management of lead since the Dutch colonial era, and those who become partners of both companies. Law is a legal umbrella for the people from different walks to mine tin massively without any consequences to reclaim their land dug. The implications of rising regulation of the dynamics of tin tin mining in Bangka Belitung province,particularly in Lampur village, Central Bangka regency, then look at the pattern of the relationship between the boss and the tin men in connection with the issuance of these regulations on the lives of the miners., Perubahan regulasi pada timah oleh pemerintah pusat atau celah masuk bagi pemerintah daerah untuk mengambil alih pengelolaan timah yang diperkuat dengan dikeluarkannya undang-undang tentang otonomi daerah. Pemerintah kemudian menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan peraturan daerah yang memungkinkan masyarakat umum untuk menambang timah secara tidak konvensional. Tidak konvensional berarti pihak selain dari dua perusahaan pertambangan, yaitu PT. Timah Tbk. dan PT. Koba Tin telah memonopoli manajemen pengelolaan sejak era kolonial Belanda, dan mereka yang menjadi mitra kedua perusahaan. Hukum adalah payung hukum bagi orang-orang dari berbagai jalan untuk menambang timah secara besar-besaran tanpa konsekuensi untuk mendapatkan kembali tanah yang digali. Implikasi dari meningkatnya regulasi dinamika penambangan timah di provinsi Bangka Belitung, khususnya di desa Lampur, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian melihat pola hubungan antara bos dan penambang timah sehubungan dengan penerbitan peraturan ini tentang kehidupan para penambang.

Lampur village is an area that still has a lot of Tin deposits are characterized by the emergence of a lead-mining-camp camp inkonvensial at many points in this area. Lampur indeed simply a village administratively, but became a mixture of the two districts and some districts. In 2001, when the autonomous region and the rampant mining it, the village became the main destination Lampur miners entrants to dig the Tin. The impact of the change in behavior IT mining village community consumer as well as being perceived Lampur also by the school, when many students are reduced because they prefer to seek fortune in the location of it and the fact it was left by its parents resulting in increased dropout rates., Desa Lampur adalah daerah yang masih memiliki banyak endapan timah yang ditandai dengan munculnya kamp penambangan timah-kamp-inkonvensial di banyak titik di daerah ini. Lampur memang hanya sebuah desa secara administratif, tetapi menjadi campuran dari dua kabupaten dan beberapa kabupaten. Pada tahun 2001, ketika daerah otonom dan pertambangan merajalela, desa itu menjadi tujuan utama penambang untuk menggali Timah. Dampak dari perubahan perilaku masyarakat desa pertambangan Lampur menjadi konsumerisme dan berakibat kepada sekolah, ketika banyak siswa berkurang karena mereka lebih suka mencari peruntungan di lokasi itu dan tidak menjadi perhatian orang tuanya yang mengakibatkan peningkatan angka putus sekolah.&nbsp

Lampur village is an area that still has a lot of Tin deposits are characterized by the emergence of a lead-mining-camp camp inkonvensial at many points in this area. Lampur indeed simply a village administratively, but became a mixture of the two districts and some districts. In 2001, when the autonomous region and the rampant mining it, the village became the main destination Lampur miners entrants to dig the Tin. The impact of the change in behavior IT mining village community consumer as well as being perceived Lampur also by the school, when many students are reduced because they prefer to seek fortune in the location of it and the fact it was left by its parents resulting in increased dropout rates., Desa Lampur adalah daerah yang masih memiliki banyak endapan timah yang ditandai dengan munculnya kamp penambangan timah-kamp-inkonvensial di banyak titik di daerah ini. Lampur memang hanya sebuah desa secara administratif, tetapi menjadi campuran dari dua kabupaten dan beberapa kabupaten. Pada tahun 2001, ketika daerah otonom dan pertambangan merajalela, desa itu menjadi tujuan utama penambang untuk menggali Timah. Dampak dari perubahan perilaku masyarakat desa pertambangan Lampur menjadi konsumerisme dan berakibat kepada sekolah, ketika banyak siswa berkurang karena mereka lebih suka mencari peruntungan di lokasi itu dan tidak menjadi perhatian orang tuanya yang mengakibatkan peningkatan angka putus sekolah.&nbsp

Regulatory changes on tin by the central government or the entrance slit for local governments to take over the management of tin strengthened by the release of law on regional autonomy. Government then uses its authority to issue a local regulation that allows the general public to mine tin unconventional. Unconventional means parties other than the two mining companies, namely PT. Timah Tbk. and PT. Koba Tin has monopolized the management of lead since the Dutch colonial era, and those who become partners of both companies. Law is a legal umbrella for the people from different walks to mine tin massively without any consequences to reclaim their land dug. The implications of rising regulation of the dynamics of tin tin mining in Bangka Belitung province,particularly in Lampur village, Central Bangka regency, then look at the pattern of the relationship between the boss and the tin men in connection with the issuance of these regulations on the lives of the miners., Perubahan regulasi pada timah oleh pemerintah pusat atau celah masuk bagi pemerintah daerah untuk mengambil alih pengelolaan timah yang diperkuat dengan dikeluarkannya undang-undang tentang otonomi daerah. Pemerintah kemudian menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan peraturan daerah yang memungkinkan masyarakat umum untuk menambang timah secara tidak konvensional. Tidak konvensional berarti pihak selain dari dua perusahaan pertambangan, yaitu PT. Timah Tbk. dan PT. Koba Tin telah memonopoli manajemen pengelolaan sejak era kolonial Belanda, dan mereka yang menjadi mitra kedua perusahaan. Hukum adalah payung hukum bagi orang-orang dari berbagai jalan untuk menambang timah secara besar-besaran tanpa konsekuensi untuk mendapatkan kembali tanah yang digali. Implikasi dari meningkatnya regulasi dinamika penambangan timah di provinsi Bangka Belitung, khususnya di desa Lampur, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian melihat pola hubungan antara bos dan penambang timah sehubungan dengan penerbitan peraturan ini tentang kehidupan para penambang.