Search

Pendampingan Pendidikan Politik untuk Generasi Muda di Kota Jambi bertujuan untuk memberi pendidikan politik melalui sosialisasi terhadap generasi muda, dengan memberikan materi tentang pentingnya keterlibatan generasi muda dalam politik karena jumlah pemilih dari generasi muda mencapai 40% dari Daftar Pemilih Tetap yaitu 197 Juta pemilih. Selama pendampingan berbagai materi tentang pendidikan politik akan diberikan dengan tujuan akhir membentuk komunitas yang peduli terhadap demokrasi dan menepis sikap apolitis generasi muda terhadap politik. Maka, tujuan dari pendampingan pendidikan politik adalah merubah persepsi pemilih terhadap politik, meningkatkan partisipasi pemilih, terlibat aktif menjadi mitra kritis perangkat pemilu dan terbentuknya generasi muda yang sadar politik. Kegiatan PKM ini dilaksanakan sejak bulan Februari s.d Juli 2019. Adapun metode penyampaian materi sosialisasi, yaitu simulasi, diskusi kelompok, ceramah, alat bantu (visual dan non visual) dan posting materi sosialisasi ke media sosial. Dari hasil kegiatan PKM tentang pendampingan pendidikan politik untuk generasi muda di Kota Jambi disimpulkan bahwa pendidikan politik memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang politik bagi generasi muda khususnya generasi muda Kota Jambi. Selain itu, pendidikan politik dapat menghindari generasi muda dari politik kotor yang bersifat negatif, seperti money politic dan memotivasi generasi muda untuk sadar serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara

Artikel ini membahas tentang gerakan masyarakat sipil di Malaysia. Perbincangan tersebut penting karena dua sebab. Pertama, masyarakat sipil lahir karena menuntut perubahan politik ke arah keterbukaan yang berkeadilan. Gerakan ini lah yang menjadi pondasi lahirnya protes masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Atas dasar ini juga, satu pertanyaan mucul dalam perbincangan artikel ini, apa yang dimaksud dengan masyarakat sipil? Dan bagaimana sejarah kemunculannya di Malaysia? Kedua, apa hubungannya masyarakat sipil dengan perubahan politik? Hujah artikel ini mendapati masyarakat sipil adalah penyumbang penting bagi terbentuknya opini masyarakat bagi terciptanya perubahan negara ke arah yang lebih terbuka. Ini karena mereka memiliki kemampuan untuk melawan, membantah dan mengkritik sikap otoriter negara terhadap masyarakat.

Social media has phenomenally replaced the traditional media. Blogs have transformed news reporting; YouTube has reinvented talent sourcing; and the trinity (Facebook, Twitter, and YouTube) have revolutionary changed the rules of the game of regime change. Enabling commoners to be producers and its interactiveness are the two most important characteristics that grant the ordinary citizens to be extra-ordinary. From Tinseltown to Alexandria, the roles of social media has been unstoppably growing. The world political events in the recent times, particularly the Arab Spring have shown a strong correlation between social media and democratization. Malaysias political experience in recent years, in particular the 12th General Election (GE-12) in 2008 is comparable to the Arab Spring in view of the alluring role of social media and its gladiatorial impacts in politics. The failure of Barisan Nasional (BN or National Front, the only ruling party since independence) to retain its customary two-third majority in GE-12 is a proof of peoples growing desire to enjoy democracy that among others offer free and fair elections, good-governance, and social justice which are dissimilar to existing communalism and strong government. At a glance, GE-13 in 2013 produced similar results as GE-12 which displayed fortification of democracy among citizens. In contrast, further analyses toward the details of GE-13 surfaced the revival of communalism and autoritarinism which have shown signs of decay in GE-12. Thus, this article explores the conflictual roles of social media which (has been functioning as an ideal public sphere) when the ruling party together with the state machinery invade the sphere of social media to satisfy their political agenda. This investigation showcases the anarchic sphere in social media is not only capable in catalyzing democratization, but also undermining democracy by propagating political Balkanization that propels disjointed feelings among multi-racial citizens.