Search

Verdict verstek is a decision handed down by a panel of judges without the presence of the Defendant, and his absence is without a valid reason even though he has been summoned officially and properly. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The purpose of this study is to find out the judge’s consideration of the verstek decision in divorce cases in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk and what reasons made the trial judge in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk decides on divorce cases verstek. The results of the judicial review of the judge’s consideration of the verstek decision in the divorce case in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk is the verstek decision in a contested divorce case. Legal considerations from judges in deciding verstek are contained in Article 149 paragraph 1 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg). In the absence of the defendant to fulfill the summons without a valid reason, in by Article 125 paragraph 1 and Article 126, the judge can decide verstek. This verstek issue cannot be separated from the provisions of Article 12 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Article 77 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) and Article 125 Paragraph 1 HIR, Article 73 Rv and the verstek decision stipulated in Article 125 Paragraphs 1, 2, 3, 4 HIR. The causes of the court judge deciding the verstek divorce case in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk found causal factors, namely that the defendant never attended court even though he had been summoned properly and officially based on the provisions of the applicable laws. As long as the Defendant is not present and is not caused by a reason justified by law—while the Plaintiff’s lawsuit is not against the law—then based on the provisions of Article 149 R.Bg, the Plaintiff’s lawsuit can be granted verstek. ___ Referensi Buku dengan penulis: Fauzan, M. (2005). Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di Indonesi. Jakarta: Kencana. Manan, Abdul., dan Fauzan, M. (2002). Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Mukarom, R. (2019). Pertimbangan Hakim terhadap Alasan Perceraian pada Putusan Verstek Cerai Gugat Tahun 2017: Studi 12 Putusan di Pengadilan Agama Sumedang. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Rasyid, A. Roihan. (2006). Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Soekanto, Soerjono. (1942). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. Soemitro, R. H. (1980). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. Artikel jurnal: Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Al-‘Adalah, 10(2), 415-422. Basir, A. (2023). Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah. Pledoi Law Jurnal, 1(1), 1-9. Darmawati, D., dan Zainuddin, A. (2015). Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama. Al-Mizan (e-Journal), 11(1), 90-101. Mafruh, M. H., Fasa, M. I., dan Ja’far, A. K. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi Covid-19. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4(2), 542-556. Maswandi, S. H. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. Jurnal Mercatoria, 10(2), 160-179. Nurdin, M. (2018). Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(2), 270-285. Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt. G/2019/PN Pwr). Amnesti Jurnal Hukum, 2(2), 57-75. Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). Hikmah, 15(1), 63-71. Tompo, J., Nurhalifah, N., dan Arsyad, Y. M. (2022). Putusan Verstek terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 3(2), 98-107.

This Research aims to find out the Effect of teacher's Responses in the Industrial Revolution 4.0 on Teacher Performances at SMPN 1 Soppeng Riaja Ward Kiru-Kiru Regency Barru. This research used a quantitative method with a population of teachers at SMPN 1 Soppeng Riaja totaling 37. Data collection used observation, questionnaire and documentation. Data analysis used descriptive analysis and inferential analysis used simple regression. The result of descriptive data analysis showed that teacher's responses to industrial revolution 4.0 were in the medium category with 23 respondents with a percentage of 62.2% and teacher performances in the medium category with 21 respondents out of a total of 37 respondents with a percentage of 56.75%. The results of inferential statistical analysis showed the value of = 195.712 > = 2.030. Then, the alternative hypothesis is accepted and is rejected, meaning that there is an effect of the teacher's response to the 4.0 industrial revolution on teacher performance at SMPN 1 Soppeng Riaja , Kiru-Kiru village, Barru district.

Sanksi pidana dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya sudah bisa memberikan efek jera terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, namun disisi lain ancaman dan vonis dari Pengadilan bellum tentu dapat diterima oleh pihak keluarga korban Pembunuhan karena ancaman dan hukuman belum sebanding dengan hilangnya nyawa seseorang dari pembunuhan tersebut. Penulisan ini dilatar belakang terjadinya pembunuhan seorang Kepala Desa Parado Rato yang terjadi di Desa Parado Rato Kecamatan Parado kabupaten Bima pada tahun 2016 yang lalu. Dimana seseorang diduga telah melakukan pembacokan terhadap seorang Kepala Desa yang ada di kecamatan Parado Kabupaten Bima, dari kejadian tersebut kedua desa saling melakukan penyerangan dan pemblokiran jalan sehingga paktivitas masyarakat Kecamatan Parado lumpuh total beberapa hari. Berdasarkan hal tersebut, penulisan hukum ini mengangkat rumusan masalah yakni apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan kepala desa parado rato, Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan Kepala Desa Parado Rato. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis krimonogilis dengan pengumpulan data secara empiris normatif. Data yang digunakan adalah data Hukum Primer, data hukum Sekunder dan data hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti yang dijelaskan dalam eknsiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya, permasalahn penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori keadilan, kepastian dan kemanfatan Hukum. Dalam Tindak Pidana Pembunuhan tersebut terjadi gejolak yang panjang karena ada beberapa kejadian paska terjadinya Pembunuhan Kepala Desa Rato tersebut yang mengakibatkan kedua desa bertetangga saling melakukan penyerangan. Disamping terjadinya konflik dan premanisme atas tindak pidana tersebut, telah terbongkar satu motif yang begitu menghebohkan bagi warga kecamatan Parado atas pembunuhan tersebut yaitu motif balas dendam. Dari peristiwa tersebut banyak pihak mengharapkan pelaku dihukum seberat-beratnya dan sebagian pihak mengarapkan hukuman pihak penegak hukum memberikan hukuman yang seadil-adilnya sehingga tercipta rasa keadilan.

Banks are financial institutions whose main business is providing credit and services in payment traffic and money circulation, while the results of this study are the first factors that can cause defaults at PT. Bank Pan Indonesia Tbk Study Decision Number 16/Pdt.G/2022/PN-Tjk. due to negligence on the part of the debtor due to financial factors, factors of family problems or factors of work problems that make the debtor negligent in paying the credit, and secondly is the basis for the judge's consideration in imposing the Verstek Decision in default on the credit agreement committed by the debtor against PT. Bank Pan Indonesia Tbk Study Decision Number 16/Pdt.G/2022/PN-Tjk is in accordance with the legal sources in force in Indonesia, namely the Civil Code and Regulation voor de Buitengewesten, therefore the judge's consideration is appropriate and correct because it does not conflict with existing laws apply

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi womenpreneur di Kota Semarang sebagai upaya pengembangan ekonomi kreatif yang dikorelasikan dengan konsep maqasid syari’ah as-syatibi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer (wawancara, observasi) dan data sekunder (kepustakaan, dokumentasi). Hasil penelitian menunjukkan potret womenpreneur di Kota Semarang mengalami perkembangan yang signifikan. Sebagian besar usaha yang dijalankan womenpreneur salah satunya bidang fesyen yang memanfaatkan digitalisasi dalam pemasarannya. Kota Semarang mengalami Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang terus meningkat dari 6,52% di tahun 2018 menjadi sebesar 6,86 % di tahun 2019. Dalam perkembangannya, womenpreneur dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi kreatif dapat mensejahterakan perekonomian mereka sekaligus menjadi inspirasi semua pihak untuk menciptakan inovasi, kreatifitas dan mencari motif-motif terbaru dari produk yang akan dipasarkan. Kegiatan ekonomi kreatif yang dijalankan tidak hanya meningkatkan kualitas dan omset usaha saja,akan tetapi harus terpenuhinya 5 elemen Maqashid Syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini dapat diterapkan dengan cara mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi yang diharamkan Allah. Selain itu, hasil dari usaha ekonomi kreatif dapat memenuhi standar dalam penjagaan jiwa dengan menjaga kesehatan agar sekeluarga sehat dan dapat menjalankan aktivitas produksi dengan lancar yang nantinya dijadikan sebagai warisan kepada anak-anaknya kelak ketika sudah dewasa.

The problem in this study was how were the students’ attitude in learning English at eleventh grade of SMA Negeri 2 Gu? This study aimed at determining and identifying students’ attitude in learning English in the eleventh grade of SMA Negeri 2 Gu. The design of this study was a descriptive qualitative. Subjects of the research were fifteen students of eleventh grade at SMA Negeri 2 Gu. Techniquies of data collection in this study were questionnaire and interviw. Techniques of data analysis used were data reduction, data display and conclusion. The result showed thwt te students had positive attitude in learning English, which consisted of aspect of cognitive attitude, aspect of affective attitude and aspect of behavior attitude. In all aspects students’ attitude were in the good category. Based on three aspects of attitudes, the most dominant aspect of attitude was the affective attitude aspect.

Sovereignty is in the hands of the people as mandated in Article 1 Paragraph 2 of the 1945 Constitution of Republic Indonesia. The meaning of “sovereignty is in the hands of the people” in this case is that the people have sovereignty, responsibilities, rights and obligations to democratically elect a leader who will form a government to manage and serve all levels of society, as well as elect representatives of the people to oversee the running of the government. The research method used was normative and empirical juridical, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative juridical analysis. The suggestion is that the Gakkumdu Center at North Lampung Regency should provide concrete and important implementation rules to ensure legal certainty and justice.

Penulisan ini menguraikan tentang konflik sosial yang ada di Bima Nusa Tenggara Barat yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Konflik ini dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum yang sangat lamban menangani tindak pidana yang memicu terjadinya konflik. Konflik ini juga terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kehidupan sosial. Masyarakat selalu menyelsaikan masalah dengan cara main hakim sendiri. Konflik timbul akibat permasalahan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Kurangnya kesadaran dalam bertoleransi tersebut membuat permusuhan akan menjalar kepada masyarakat luas dan akhirnya akan menimbulkan konflik sosial. Dalam penulisan ini juga, unsur-unsur konflik yang mengadung dampak hukum pidana sebab konflik yang terjadi di Bima Nusa Tenggara Barat karena alat yang dipakai dalam konflik bukan saja parang, tombak atau panah akan tetapi masyarakat banyak memakai senjatan api rakitan bahkan senjata api organik. Dari pemakain senajata api tersebut kepolisian harus bertindak tegas dalam menyita dan menangkap para pemilik senjata api. Serta menerapkan aturan tegas sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam penyelesaian konflik perlu dilakukan pendekatan, penyuluhan hukum serta mendamaikan para pihak yang berkonflik sehingga terciptanya rasa aman, harmonis.

The main problem of the research was ‘what are the problems faced by the students in learning vocabulary at the SMP Satap Palea?’ The research was case study. The subjects of the research were students and an English teacher in SMP Satap Palea at grade seven. The data of research were collected through test and interview. The data were analyzed through three steps adopted from Miles and Huberman; data reduction, data display and conclusion drawing. The result of this research showed that the result of test of the students of SMP Satap Palea was low. The problem faced by the students were lack or low motivation in learning English vocabulary, the students had low interest in learning English and lack of strategy used in learning vocabulary. It was indicated by the indifferent attitude or their reluctance to memorize English vocabulary. This reluctance impacted their mastery of English vocabulary. The students of SMP Satap Pelae rarely repeated their English lesson at home. The result of interview also indicated that student’s environment did not show positive impact for the students to learn, including the students peer.

This paper informs about the advocacy made by Buya Husein Muhammad in increasing women's participation in politics. The study used descriptive-analytical methods. Descriptive methods are used to describe and describe KH's thoughts. Husein Muhammad on a problem topic and in comparative analysis. The results showed that Buya Husein Muhammad's role to increase women's participation in politics was carried out through three procedural approaches, namely advocating for women's politics, namely cultural reconstruction, constitution, and religion.

Pembuatan kerajinan anyaman di Desa Perdamaian, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun sebagai bentuk pemberdayaan UMKM yang akan menunjang kereativitas dan keterampilan masyarakat. Namun disisi lain, terdapat permasalahan dalam mengembangkannya yaitu : kurangnya ketersedian bahan kerajinan anyaman dan ketelatenan dalam membuat kerajinan anyaman. Masyarakat Desa Perdamaian banyak yang berprofesi sebagai petani. Demikian pula dengan pemuda Desa Perdamaian, mereka banyak memilih bekerja di luar kota.[1] Digital marketing banyak menawarkan kemudahan dalam evaluasi data dan strategi-strategi yang telah diterapkan di bandingkan dengan metode pemasaran konvensional. Tidak hanya itu biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasaran digital relatif lebih murah dan mudah ketimbang dengan cara-cara yang tradisonal. Namun masih banyak pengusaha yang masih benlum mengetahui bagaimana cara nya memasarkan usaha mereka melalui media digitam marketing. Maka dari itu sangatlah penting untuk kita memberi pengetahuan tentang pemasaran melalui digital marketing. &nbsp

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pengembangan kemandirian dilakukakn dengan cara memberikan edukasi tentang sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga untuk menghimpun aspirasi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat yang dibentuk atas dasar masyarakat yang menjadi mitra pemerintah dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana implementasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa pada LPM Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kabupaten Tulang Bawang Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi peran dan fungsi LPMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dwi Tunggal Jaya yaitu dalam menampung aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat, penggerak gotong royong serta pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup, berjelan dengan baik serta pengimplementasian aturan yang ada. Adapun saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah : Diharapkan kepada para aparat Desa serta pengurus LPMD untuk tetap menjaga konsistensian kinerja dengan meningkatkan perhatian dan sosialisasi program kepada masyarakatkan, serta lebih memotivasi masyarakat agar dimasa yang akan datang pembangunan desa membawa masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dan maju.

The company must have a Mining Business Permit,a Special Mining Business Permit (IUPK),and Business Permit to Transport and Sell Coal.One of the decisions regarding the criminal act of abusing mining business permits is in the decision Number:550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk.The problems in this study are what are the factors causing and how judges consider criminal acts to provide opportunities for other people to use Mining Business Permits (IUP),IUPK and Business Permits to transport and sell coal.Decision Study Number:550/Pid.B/LH /2020/PN.Tjk).This study using secondary data sources and primary data.Factors causing the crime to provide opportunities for other people to use IUP,IUPK,and Business Permits to transport and sell coal were carried out by the Defendant because the Defendant was a worker who was ordered by his superior named Limanto to submit documents on behalf of PT.Prisma Jaya to the truck driver for transport and deliver coal.The judge's consideration of criminal act provides an opportunity for other people to use the IUP,IUPK and business permits to transport and sell coal where the Judge gives a verdict that the defendant is subject to imprisonment for 10 months and the Defendant remains detained and determines that the Defendant is burdened with paying court fees in amount of Rp.5,000.00.