Search

The purpose of this study is to understand the essence of language action in legal construction as a means of communication that should rely on language grammar in interpreting the meaning of sentences. Such a method is an attempt to avoid the different interpretations of the multiple interpretations of the meaning of language. The simplification of legal language must be linked to the content of the rules, where there are two arguments regarding "intentions and extensions", before carrying out legal interpretation, then interpretation is generally understood as a process, action, series of interpreting and explaining the meaning of something that is less clear or opinion, view of the context in which it is interpreted. This study uses a normative juridical method that explains the interpretation of manuscripts, legal principles and principles, legal rules, theories and legal doctrines that apply as a tool to understand the meaning of legal language communication and to understand the substance of a statutory regulation. The research approach uses a conceptual approach to examine and examine the subject matter. The consequences of blurred inter-connections result in a disparity in the factual application of the law which is correlated with a “policy during decision-making” in a formulaic policy which is a “policy” context. Based on these aspects, especially in language action, it is essentially an "effort in realizing clarity of meaning in laws and regulations so that they are in accordance with current and future implementation and conditions.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini adalah pembatalan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri menjalankan kewenanganya yang telah di atur dalam Undang-undang tersebut. Tetapi disisi lain apa yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri menimbulkan permasalahan baru dimana kewenangan itu masuk dalam ranah yudisial. Sehingga Asosiasi Pemerintah Daerah melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kewenangan itu dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat. Tetapi pada 14/6/2017 Mahkamah Konstitusi kembali menguji putusan tersebut bertentangan dengan UUD’45 sehingga satu-satunya yang berwenang membatalkan Peraturan Daerah adalah Magkamah Agung, putusan itu sekaligus mengakhiri dualisme perbedaan tafsir dua lembaga negara dalam melakukan kewenannganya. Adapun implikasi yang terjadi yakni adanya perubahan politik hukum, yang mengharuskan Pemerintah untuk segera mengoptimalkan fungsi pengawasan preventif terhadap rancangan peraturan-peraturan daerah sebelum disahkan dan dinyatakan berlaku untuk umum. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian law in book atau studi kepustakaan dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (statute approach atau legislation regulation approach), konseptual (conceptual approach), sejarah (historical approach), perbandingan (comparative approach) dan sistem (system approach). Adapun kosentrasi penelitian ini terkait dengan kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding. Yaitu, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh lagi setelah putusan Mahakamah Konstitui dibacakan, hal itu berbeda dengan putusan pengadilan lainnya yang masih memungkinkan adanya upaya hukum seperti adanya kasasi atau Peninjauan Kembali. Maka dengan begitu putusan Mahkamah Konstitusi membawa perubahan implikasi politik hukum terhadap pemerintah yang hanya bisa melakukan pengawasan melalui a-priori review. Probelematika lain yang terjadi adalah menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi yang apabila dilihat pada Pasal (24C) Ayat (1) UUD’45 dapat ditemukan frasa “final”, tetapi tidak ditemukan frasa “mengikat” celah inilah yang kemudian putusan Mahkamah Konstitusi seringkali diabaikan/tidak dilaksanakan. Maka untuk dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, diperlukan adanya harmonisasi perundang-undangan untuk memuat yurisprudensi ke dalam hirarki Perundang-undangan dengan cara merevisi UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai alternatif bahwa, sifat yurisprudensi itu sendiri tidak cocok apabila diterapkan dalam negara yang menganut hukum civil law/Eropa Kontinental, berbeda dengan sifat yurisprudensi yang diterapkan pada negara yang menganut hukum common law/anglo saxon.

Penelitian ini mempunyai tujuan khusus dalam memberikan gambaran dan informasi mengenai pelanggaran kejahatan di dalam dunia maya, dewasa ini, berbagai macam tujuan dan motif yang dilakukan oleh sekelompok oknum atau orang tidak bertanggung jawab yang kemudian dengan sengaja membuat keributan dengan keahlian khusus yang dimilikinya, sebagai dampak adanya dari pelanggaran kejahatan tersebut berimplikasi pada sebuah ancaman secara global ke seluruh dunia, khususnya kepada orang perorangan, badan hukum, dan instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu, penelitian yang menitik beratkan pada studi literatur seperti, buku, karya ilmiah/jurnal, perundang-undangan dan bahan hukum lainya yang mendukung dalam peneltian ini kemudian diimplikasikan dalam studi kasus yang terjadi didalam dunia maya. Sejauh ini dampak atau implikasi adanya pelanggaran kejahatan didalam dunia maya tidak hanya menyesatkan bagi pembaca informasi elektronik, tetapi juga mengancam kedaulatan nasional dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Kejahatan didalam dunia maya yang tidak mengenal ruang dan waktu, apabila tidak segera disiapkan payung hukum dalam menegakan hukum dan tercapinya keadilan bagi masyarakat, hal itu berpotensi semakin meningkatnya tingkat pelanggaran kejahatan yang sudah mulai masuk pada era Revolusi Industri 4.0 dan akan bertransformasi di era 5.0 yang mengedepankan sisi digital sebagai alat komunikasi teknologi yang semakin berbahaya bagi generasi muda yang akan datang, jika tidak segera diantisipasi oleh regulasi sebuah sistem hukum yang lebih memadahi dan lebih dinamis. Meskipun saat ini Indonesia sudah memiliki UU ITE No. 11/2008 dan sebagian telah diperbaruhi dengan keluarnya UU No. 16/2016 tetapi hal itu masih belum cukup dalam menghadapi arus global lintas negara.

This research will unmask the essence of a more comprehensive legal context by reviewing a Supreme Court (MA) ruling, Cassation Decision Number 1555 K/PID.SUS / 2019. The verdict is contradicted by ius contitutum and ius constituendum. The case that appealed against the alleged corruption with the issuance of the issuance of the BLBI Declaration Letter to the Indonesian National Trade Bank conducted by Syafruddin Arsyad Temenggung was acquitted by the judges of the Supreme Court, who had previously been sentenced to a high court criminal sentence of 13 years in prison and a fine of Rp. 700 million and 3-month confinement, which later sentenced Syafruddin to be increased to 15 years in prison and a fine of Rp.1 billion with 3 months subsidiary confinement on appeal. This research is classified as normative legal research, by inventorying primary and secondary legal materials as well as approaching legal concepts which are then drawn conclusions and presented theoretically. In this study it is more interesting that the Supreme Court judges are more likely to protect public officials from the bondage of the law.

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui sistem pemerintahan desa adat yang masih original dengan mengambil sudut pandang dari konsep sistem Hukum Tata Negara Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriftif eksplanatory, normatif dan empirik. Penelitian ini dilakukan di desa sendi (Desa Adat) Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya adat istiadat serta kearifan lokal termasuk desa sendi (desa adat) dalam menerapkan sistem pranata pemerintahanya perlu adanya kajian yang lebih mendalam yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban atas hilangnya kode wilayah administratif desa sendi dari pengakuan pemerintah melalui Peraturan Dalam Negeri No. 56 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, nama Sendi tidak lagi termasuk dalam 299 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Mojokerto.

The aim of comparing the TUN judicial system in France with the Indonesian state is to provide an analysis of the competence of state administration justice in France (its administrative court), particularly regarding the administrative or technical implementation of the judiciary. This can provide direction for the ius constituendum in the competence of the Indonesian State Administrative Court, as well as explain contempt of court actions in the implementation of TUN Judicial decisions between Indonesia and France. The research was conducted using a normative juridical approach and has a literary nature. The Indonesian state administration court system still expects an ius constituendum regarding contempt of court regulation. The French state is known as a country that has judicial authority in the world so that the French state does not recognize contempt of court in the application of the TUN court decision.

The focus of this research study aims to reaffirm the contents of article 45 paragraph (5) of the ITE Law related to complain offenses which are considered confusing in providing clear definitions and obscurity of legal certainty which can hinder the law enforcement process for justice seekers if there is a dispute in cyberspace. This type of research is normative legal research, descriptive using deductive reasoning. From the results of the discussion, this study shows that the complaint offense listed in the ITE Law which is abstract in nature is blurred if the complaint does not have a more concrete explanation of the meaning of the complaint. So that the Judicial Review needs to review the contents of the article. Policy formulation UU ITE No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which was last amended by Act No. 19 of 2016 specifically with the interaction of social change and changes in law today address alignments on the one hand in the interests of a group. Fokus dalam studi penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali isi pasal 45 ayat (5) UU ITE terkait dengan delik aduan yang dirasa membingungkan dalam memberikan definisi yang jelas serta terkaburnya sebuah kepastian hukum yang dapat menghambat proses penegakkan keadilan hokum bagi pencari keadilan apabila ada sengketa di ruang cyber space. Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, deskriptif dengan mengunakan penalaran deduktif. Dari hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa delik aduan yang tercantum dalam UU ITE yang bersifat abstrak menjadi kabur apabila delik aduan ini tidak mempunyai penjelasan yang lebih konkrit dari arti delik aduan tersebut. Sehingga dirasa perlu Judicial Review mengkaji lagi muatan pasal tersebut. Formulasi kebijakan UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 khususnya dengan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum dewasa ini menujukan keberpihakan pada satu sisi dalam kepentingan suatu golongan.

To promote Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, especially within the scope of Sidoarjo Regency. Odoo ERP is the right choice with complete and open source modules that allow users to customize modules as needed and do not require a lot of capital to apply to MSMEs. Designing ERP for Odoo Sinar Mentari that uses make to stock strategy can overcome the problems faced, namely the flow of information that has not been integrated between lines as well as in purchasing activities, these MSMEs cannot control the amount of material to be purchased and stock in stock also often accumulates or lacks material that results in a high total cost that has an impact on the benefits of MSMEs. This problem solving in Sinar Mentari in Terik Village is by designing Odoo ERP system using Sales module, Purchases Manufacturing, Contacts Directory, and Employees by first calculating the next period demand forecasting using moving average method and making production master schedule using POM-QM software system design research results in an Odoo-based ERP system that has many advantages, namely being able to access information on business activities such as inventory, improve work processes, efficiency, reduce paper use, improve system control and automation that greatly impact business income.

Involution of the uterus is one of the physiological changes that occur in the puerperal mother in which the uterus back to the condition before pregnancy with one of the indicators is the decrease high of fundus uteri. Fenomena in the field, there are still many found postpartum post SC the third day with high of fundus uteri still one finger below umbilikus . The Failed involution of the uterus can cause bleeding, if not promptly treated can cause death. The purpose of this study was to analyze factors affecting uterine involution in post-SC mother.Type of analytic research, one group prepost test design. Population of post SC mother in RSUD dr. Iskak Tulungagung regency, with accidental sampling technique obtained 33 respondents who do not do early breastfeeding initiation, do not experience complications during childbirth and get diet from hospital. This research was conducted on October 1 - 31, 2016. The analysis technique uses dependent t test. There was a relationship between age and involution of uteri that was statistically significant with p value 0,000. There was a relationship between parity and involution of uteri that was statistically significant with p value of 0.000. There was a influence between the puerperal Gymnastics to involution of uteri that was statistically significant with p value of 0.000 uterine involution on Post SC primiparous mother can still run normally, as long as the mother is willing to do puerperal gymnastics and when giving birth has age between 20-35 years old. For that counseling and screening high risk of childbirth and postpartum care is necessary to avoid postpartum complications.