Search

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan audit internal di PNPM Mandiri Perkotaan dalam deteksi dan pencegahan kecurangan (fraud). Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya. Objek dari penelitian ini adalah PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Kalianget. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut serta diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internal audit yang dilaksanakan pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Kalianget sudah cukup memadai dalam deteksi dan pencegahan kecurangan (fraud) dengan struktur pengendalian intern yang baik sebagai anti-fraud controls dan deteksi kecurangan dilakukan melalui prosedur-prosedur audit namun disarankan agar internal auditor PNPM Mandiri Perkotaan di masing-masing desa di Kecamatan Kalianget tidak hanya melakukan pemeriksaan pada Unit Pengelola Keuangan saja namun juga memberikan pemeriksaan pada unit-unit yang lain secara umum yang di kelola oleh BKM masing-masing. Kata kunci : PNPM MP, Audit Internal, Deteksi dan Pencegahan, Kecurangan (Fraud).

The purpose of this research is to find out leadership role sub-district implementation people empowerment program Damau sub-district Talaud. Data sources/ informant 15 people taken from government element sub-districts, government work units government element village unsure (BPD, LPM) and the citizens. Document collected by engineering interview. Data analysis used interactive model techniques. The result of this research are: (1) leadership role in sub-district coördination implementation and supervision of people empowerment program Damau sub-district Talaud in doing so good. (2) national community empowerment program PNPM MP independent national programs is in a policy framework as the basic reference and the implementation of poverty eradication programs dna-based pemberdayaan society. With the existence of this community empowerment program public life in Damau sub-district Talaud peace, can say and life more economic growth. (3) based on conclusion this research and leadership roles can be expressed not only the need for the implementation of community empowerment programs but also SDM people become purpose and objective pemberdayaan to watch. Think of this then Research results suggested: sub-district coördination leadership role in implementation and supervision of people empowerment program needs to be improved in sub-district Damau, Talaud. Keywords: leadership, community empowermen.

Rumusan masalah penelitian ini adalah ‘Bagaimana pelembagaan (forum) musyawarah sebagai media partisipasi masyarakat dalam permusan dan implementasi program operasional PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Bandar Lampung?’. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bentuk pelembagaan (forum) musyawarah dalam perumusan dan implementasi program operasional PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Bandar Lampung, sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Berkaitan dengan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa LKM dan KSM merupakan bentuk pelembagaan (forum) musyawarah dalam permusan dan implementasi program operasional PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Bandar Lampung. Forum ini masih bersifat simbolik. Artinya forum musyawarah masih dikondisikan oleh pemerintah dengan mekanisme pembentukan bersifat top down, keanggotaannya cerminan representasi elit (elitis) bukan representasi masyarakat miskin dan demikian pula dengan keikutsertaan warga masih terkesan sebagai partisipasi semu. Kondisi inilah yang menyebabkan substansi program aksi PNPM MP di Kota Bandar Lampung belum menyentuh akar persoalan kemiskinan warga kota. Program aksi baru mampu mengatasi fenomena (gejalah) yang muncul atau ‘symptomatic program’ dan belum mengarah kepada ‘strategic program’. Program operasional belum beorientasi atau berpihak pada rakyat miskin sebagai sasaran (pro poor policy), tetapi masih menunjukkan kehendak dan keinginan pemerintah. PNPM Mandiri Perkotaan Kota Bandar Lampung belum menunjukan program aksi (kebijakan) hasil dari pelembagaan (forum) musyawarah atau sebagai hasil proses deliberasi, tetapi lebih merupakan ‘in policy’, yaitu kebijakan inkremental, tambal-sulam atas kebijakan sebelumnya dan lebih mencerminkan kepentingan pemerintah. Ada dua saran yang menjadi masukan untuk ditindak-lanjuti oleh pemerintah kota guna meningkatkan kualitas kebijakan (program), yaitu: (1) perlu merumuskan rancangan kelembagaan (forum) musyawarah yang benar-benar mencerminkan hakekat musyawarah yang sesungguhnya dengan dilandasi kerangka legal formal yang mengatur partisipasi publik kedalam bentuk perencanaan partisipatif; dan (2) perlu menumbuh-kembangkan nilainilai demokrasi perencanaan melalui kerjasama nyata, pembinaan manajerial, dukungan finansial dan penguatan jejaring (networking) kemitraan dengan organisasi akar rumput sebagai wadah masyarakat.