Search

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disingkat menjadi BOS merupakan dana pemberian pemerintah pusat (Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang diperuntukkan guna membantu aktivitas belajar-mengajar pada sekolah. Pengelolaan dana BOS diserahkan seluruhnya kepada pihak sekolah penerima dana BOS yang menurut petunjuk teknis pengelolaan melalui surat edaran yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri diawasi pihak pemerintah dan pihak orang tua siswa. Petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang setiap tahun diberikan juga mengatur mengenai pengelolaan dan pelapporan dana BOS yang diterima dan dialokasikan oleh pihak penerima dana BOS. Pada kenyataanya terdapat ketidaksesuaian terdahap petunjuk teknis yang berpotensi terjadinya kecurangan yang disengaja (fraud) maupun tidak disengaja (error). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi kecurangan dan kecurangan yang terjadi dengan membandingkan laporan mengenai pengelolaan dana BOS, wawancara dengan pihak terkait serta observasi peneliti terhadap Sekolah Dasar Negeri 3 Mojoagung, Karangrayung, Grobogan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang meggunakan Teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Cresswell.Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi kecurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, potensi tersebut diperburuk dengan tidak adanya pengawasan yang sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diedarkan oleh Menteri Dalam Negeri. School Operational Assistance Funds or commonly known as BOS are funds provided by the central government (Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia) which are intended to assist teaching and learning activities in schools. The management of BOS funds is entirely given to schools that receive BOS funds, which according to management technical instructions, circulated by the Minister of Home Affairs, and supervised by the government and parents of students. The BOS management technical instructions that are given annually also regulate the management and reporting of BOS funds received and allocated by the recipient of BOS funds. In fact, there is a mismatch between the technical instructions that has the potential to cause intentional fraud (fraud) or unintentional fraud (error). This research aims to determine the potential for fraud and to determine the fraud that occurred by comparing reports on the management of BOS funds, interview with relevant parties and researchers observations of the Public Elementary School 3 Mojoagung, Karangrayung, Grobogan. The method used is descriptive qualitative which uses qualitative data analysis techniques proposed by Cresswell. The results show that there was a potential for intentional or unintentional fraud, which the potential was aggravated by the lack of supervision in accordance with the technical instructions that had been circulated by the Minister of Home Affairs.

Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, sudah selayaknya mendapatkan pengawasan yang efektif dan efisien oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung, dalam melakukan Pengawasan juga wajib berkoordinasai dengan beberapa lembaga terkait. Contohnya, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Forum Koordinasi Sistem Stabilitas Keuangan. Salah satu tujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan adalah menjaga kepercayaan masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat wajib menjaga agar bank tersebut tetap sehat. Bank Perkreditan Rakyat diwajibkan untuk melakuakan penilaiannya secara individual dan konsolidasi, penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap faktor resiko, penilaian terhadap Good Corporate Goverment, Penilaian terhadap faktor rentabilitas, dan permodalan. Disamping itu Otoritas Jasa Keuangan juga wajib melaksanakan perlindungan nasabah secara preventif dan represif, secara preventif Otoritas Jasa Keuangan melakukan dengan cara melakukan edukasi kepada masyarakat, dan secara represif Otoritas Jasa Keuangan menfasilitasi nasabah dengan menyediakan pengaduan.

Pengawasan retribusi perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota dan dikelola dengan baik sehingga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian masih terdapat masalah dalam pengelolaan kegiatan retribusi parkir di tepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai. Hal ini dikarenakan sering muncul di lapangan yaitu tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan dan penggunaan karcis parkir yang tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yaitu Dinas Perhubungan Kota Jambi belum optimal, dikarenakan jumlah petugas pengawasan retribusi parkir di Kota Jambi yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Jambi masih minim dan tidak sebanding dengan banyaknya lokasi titik parkir tepi jalan umum yang tersebar di wilayah Kota Jambi yang seharusnya mendapatkan pengawasan yang lebih supaya mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi dan sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi terhadap pelanggaran retribusi parkir belum memberikan efek jera bagi Juru Parkir sehingga pelanggaran-pelanggaran belum dapat diatasi sampai saat ini. Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Kota, Retribusi Parkir

Negara Kesatuan Republuk Indonesia merupakan negara yang menganut supremasi konstitusi, dimana kostitusi dijadikan sumber tertib hukum yang tertinggi sehingga semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memerlukan perangkat hukum daerah atau peraturan daerah sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenagan kepada kepala daerah untuk membentuk peraturan daerah, akan tetapi pada saat ini banyak peraturan daerah yang ditertibkan oleh pemerintah, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk menghindari kekeliruan dalam pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka bagaimana pengawasan (executive review) dan (judicative review) tehadap peraturan daerah sebagai implementasi unsur-unsur negara hukum?Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki konsep negara hukum Pancasila. Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Prundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undag-undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan mengenai hirarki perundang-undangan. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ataupun bertentangan dengan kepentingan umum dapat diuji oleh Mahkamah Agung dengan model Judicial review dan oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan model executive review sebagai unsur-unsur negara hukum. Kata Kunci : Supremasi Konstitusi, Peraturan daerah, Pengawasan, unsur-unsur negara hukum

Peranan perangkat digital saat kini turut memasuki pada upaya mengurangi risiko atau mitigasi di kala bencana. Hal tersebut tergambarkan pada sistem peringatan dini yang manfaatnya telah dapat dirasakan sampai level individu sebagai pengguna perangkat digital. Pengawasan di dalamnya pun harus diberikan penjelasan agar individu pemantau aktivitas alam menyadari penggunaan sistem yang ada. Apabila tidak turut menghadirkan makna pengawasan yang dialamatkan pada sistem peringatan dini, maka pengabaian di dalamnya terhadap proses sistem peringatan dini akan mengundang kerugian sebagaimana dampak bencana alam. Analisis ini ditulis melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskripsi serta teknik studi literatur yang berhubungan dengan konseptual pengawasan. Hasilnya, tak hanya melekat pada sistem peringatan dini saja, pengawasan yang ada pada perangkat itu membuat makna di dalamnya turut mengubah konsep pengawasan yang selama ini ada. Dari sisi struktur, kemudahan, waktu, dan fungsionalitasnya hal tersebut telah mengalami transformasi. Walaupun demikian, tak serta merta adanya pengawasan langsung membuat sistem peringatan dini berjalan optimal, melainkan masih terdapat catatan tantangan yang harus disikapi jika ingin dimasifkan peranannya di luar kebencanaan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi pada kucuran dana miliaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa. Kepala desa sebagai pemimpin desa harus dapat menerapkan fungsi manajemen sejak perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju. Berdasarkan peraturan per-UU-an yang ada, pemerintah desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa. Tulisan ini menyajikan peran vital BPD sebagai penerus aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan desa. Artinya, BPD bukanlah lembaga yang dapat dengan begitu saja disepelekan, melainkan kepala desa harus senantiasa bekerja sama dengan BPD dalam pembangunan desa. Akhir penulisan ini menjelaskan tentang pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi, sejauh mana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Tulisan ini juga menegaskan bahwa faktor yang dapat mendukung pengawasan BPD adalah masyarakat, karena masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan pengawasan keuangan desa. The Role of Village Consultative Board in Village Development and Village Finance Supervision The enactment of Law Number 6 Year 2014 on Village implies the disbursement of billions of rupiah funds directly to the villages sourced from the allocation of village funds. The village head as a village leader should be able to implement the management function from planning, organizing, mobilizing, and supervising to organize his village to be more advanced. Under the existing law, the village government is assisted by the Village Consultative Board (Badan Permusyawaratan Desa). This paper presents the vital role of BPD as the successor to the aspirations of the people in the village administration. BPD is not an institution that can be underestimated, but the village head should always work with BPD in rural development. The end of this paper describes the financial supervision made by BPD. The implementation of supervision can also detect to what extent the policy of the village head is to run and the financial irregularities that occur in the implementation of such work. This paper also confirms that the factors that can support BPD supervision is the community, because the community is a critical determinant of the success of BPD in implementing village financial oversight. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10

The research aims to analyze the implementation of Educator and Education Personnel Management School-Based in improving the quality of Elementary School in the district of North Bekasi.Bekasi City. Quantitative research approach and survey research method. Place of study at State Elementary School in District of North Bekasi. The number of research population is 49 public Elementary School and 35 research samples of public elementary school. The results of the research are: (a) Implementation in the planning needs of Educators and education personnel has been very good, because, as many as 26 schools (74%) are very good, 7 schools (20%) good and 2 schools (6%) enough. (b) Implementation in organizing Educators and Education Personnel Public elementary school has been very good because as many as 23 schools (66%) very good, 12 schools (34%) good. (c) Implementation in the development and development of Primary School Educators and Education Personnel has been very good because, as many as 28 schools (80%) very good, 7 schools (20%). (d) Implementation in the supervision and performance assessment of School Educators and Education Personnel has been very good, because as many as 30 schools (86%) very good, 5 schools (24%) good. (e) Implementation in Dismissal of Primary School Teachers and Education Personnel is good because, as many as 8 schools (23%) very good, 23 schools (65%) good and 4 schools (12%) enough The implication of this research is that the Implementation of Educator and Education Personnel Management public elementary schools that have been very good need to be maintained. The good implementation of Educators and Education Personnel Management can improve their performance increases. The performance of educators and education personnel is expected to improve the quality of education in primary schools. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Manajemen Pendidik dan Kependidikan Berbasis Sekolah dalam meningkatkan mutu Sekolah Dasar di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Pendekatan penelitian kuantitatif dan metode penelitian survei. Tempat studi di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bekasi Utara. Jumlah populasi penelitian adalah 49 siswa SD dan 35 sampel penelitian sekolah dasar negeri. Hasil penelitian tersebut adalah: (a) Implementasi dalam perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sudah sangat baik, karena sebanyak 26 sekolah (74%) sangat baik, 7 sekolah (20%) baik dan 2 sekolah (6%) cukup baik. (b) Pelaksanaan pengorganisasian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar negeri sudah sangat baik karena sebanyak 23 sekolah (66%) sangat baik, 12 sekolah (34%) baik. (c) Implementasi dalam pengembangan dan pengembangan Pendidik Sekolah Dasar dan Tenaga Kependidikan sudah sangat baik karena, sebanyak 28 sekolah (80%) sangat baik, 7 sekolah (20%) baik. (d) Implementasi dalam supervisi dan penilaian kinerja Pendidik Sekolah dan Tenaga Kependidikan sudah sangat baik, karena sebanyak 30 sekolah (86%) sangat baik, 5 sekolah (24%) baik. (e) Pelaksanaan pemberhentian guru sekolah dasar dan tenaga kependidikan baik karena sebanyak 8 sekolah (23%) memiliki kategori sangat baik, 23 sekolah (65%) baik dan 4 sekolah (12%) cukup . Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Manajemen Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar Negeri yang selama ini sangat dibutuhkan harus dijaga. Penerapan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang baik dapat meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar.

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang benar dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Tikung Lamongan. Dalam kegiatan ini disampaikan poin penting tahap pengelolaan dana BOS yang efektif dan efisien yaitu: (1) Perencanaan dana BOS di SMP Negeri 1 Tikung Lamongan tahun ajaran dilakukan dengan menyusun RKAS oleh tim anggaran sekolah dengan diketahui oleh komite sekolah, guru, karyawan, dan orangtua atau wali murid. Penyusunan RKAS di laksanakan bersama dengan penyusunan RAB BOS (2) Pelaksanaan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 Tikung Lamongan, dimana sekolah menerima dana bos secara triwulan. Pengunaan dana BOS di alokasikan dalam 2 komponen yaitu belanja langsung terkait dengan ke delapan Standar Nasional Pendidikan dan belanja tidak langsung terkait dengan gaji dan tunjangan para guru (3) Pengawasan dana BOS di SMP Negeri 1 Tikung Lamongan pertama-tama dilakukan oleh kepala sekolah secara langsung dengan cara rutin memeriksa laporan keuangan sekolah pada akhir bulan, berkomunikasi dengan bendahara serta melihat langsung penggunaan dana BOS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik implementasi kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan prestasi belajar melalui sistem boarding school di MA Pesis Cingambul. Metodologi penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan fenomenologi, pendekatan keilmuan, dan pendekatan yuridis formal. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research). Proses pengumpulan data menggunakan data pustaka dan data lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengulas danmenyimpulkanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Kepemimpinan Kepala MA Persis Cingambul Kecamatan cingambul Kabupaten Majalengka dalam Peningkatan prestasi belajar peserta didik masih belum optimal terutama pada aspek kompetensi supervisi; (2) Akibat langsung dari hal tersebut adalah tingkat kedisiplinan tenaga pendidik dan peserta didik di MA Persis Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka sangat rendah. Program pembelajaran, baik di Intra, ekstra maupun co kurikuler tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena seringnya ketidak hadiran tenaga pendidik maupun peserta didik; (3) Prestasi belajar peserta didik di MA Persis Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengaka masih rendah jika dibandingkan dengan target kemampuan yang harus dicapai seperti telah di tetapkan dalam Nizham sekolah, dimana dalam Nizham tersebut secara rinci disebutkan target kemampuan peserta didik tiap kelas.(4)Sistem boarding school yang seharusnya menjadi ruang untuk peningkatan prestasi belajar peserta didik MA Persis Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka belum maksimal di manpaatkan karena kegiatan di asrama tidak berjalan sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan serta pengawasan peserta didik oleh kepala sekolah kepada pembimbing dan tenaga pendidik lainnya sangat longgar.

Penelitian ini berawal dari adanya masalah masih ada anggota BUMDes yang belum bisa menyelesaikan pekerjaanya sesuai dengan tugasnya masing-masing, pelaksanaan fungsi BUMDes belum sepenuhnya terrealisasikan, masih kurangnya disiplin kerja para anggota terutama dalam hal waktu .Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil perhitungan korelasi antara dua variabel, didapat nilai sebesar 0,50, maka dapat dianalisis bahwa terdapat hubungan yang sedang antara pengawasan pemerintah desa dengan efektivitas pelaksanaan fungsi BUMDes, lalu dari hasil koefisien determinasi sebesar 25% yang termasuk dalam kategori Pengaruhnya Cukup Berarti, sedangkan sisanya 75% adalah indikator-indikator pengawasan Pemerintah Desa yang perlu ditingkatkan.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa belum berjalan dengan baik sehingga Efektivitas fungsi BUMDes juga belum terlaksana dengan baik. Dari kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Pemerintah Desa Hegarmanah sebaiknya lebih efektiv lagi dalam melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi BUMDes, karena dengan lebih meng efektivkan lagi pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hegarmanah maka akan dapat lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Fungsi BUMDes itu juga

PDAM Tirta Galuh Ciamis sebagai salah satu perusahaan daerah yang memberikan jasa pelayanan air minum di perkotaan dan di pedesaan, PDAM menjalankan operasinya dengan prinsip-prinsip perusahaan, yaitu efisiensi dan mengusahakan keuntungan, guna memenuhi target mengisi kas pemerintah daerah. Dilain pihak, PDAM juga dituntut untuk berfungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, menunjang perkembangan dunia usaha dan perekonomian masyarakat, menunjang percepatan pembangunan di daerah yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Dua dimensi yang berbeda tentang keberadaan BUMD dalam hal ini PDAM Tirta Galuh Ciamis, hendaknya dapat dipadukan secara berimbang, walaupun sulit untuk dilaksanakan. Berangkat dari hal tersebut, penulis mencoba untuk memberikan beberapa usulan strategi peningkatan kualitas pelayanan yang di berikan oleh pegawai dengan merujuk pada mekanisme pelaksanaan pengawas yang sebaiknya dilakukan oleh PDAM Tirta Galuh Ciamis di era otonomi.

Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Terminal Ciamis berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Retribusi Terminal Penumpang dalam meningkatkan disiplin awak angkutan penumpang umum. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif sedangkan menurut pendekatan analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian yang menjadi informan sebanyak 19 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Terminal Ciamis dan 3 orang Kepala Regu Terminal Ciamis serta 15 orang awak angkutan, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Terminal Ciamis berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Retribusi Terminal Penumpang dalam meningkatkan disiplin awak angkutan penumpang umum secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari pendapat informan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Terminal Ciamis berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Retribusi Terminal Penumpang dalam meningkatkan disiplin awak angkutan penumpang umum yang menyatakan sudah baik yakni sebesar 72,30% dan yang menyatakan kurang baik sebesar 27,69% mengenai pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Retribusi Terminal. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah a) kurang memadai fasilitas terminal seperti jalur pemberangkatan dan jalur tunggu angkutan umum yang masih kurang, b) kurangnya jalinan komunikasi baik sesama petugas maupun dengan para awak angkutan, c) keterbatasan kualitas seumberdaya manusia yang sesuai dengan bidang keahliannya dan keterampilan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi, komunikasi dan pemberian informasi yakni pendataan angkutan umum semaksimal mungkin, melakukan penambahan fasilitas terminal, dan penambahan sumber daya manusia yang berkualitas dengan cara memberikan peluang untuk meningkatkan pendidikan atau pun dengan cara mengikut sertakan petugas dalam seminar-seminar ataupun pendidikan teknis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemukan dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusywaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah meggunakan penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 15 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, mengenai Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal, dikarenakan pelaksanaan fungsi pengawasna kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis masih rendah.

Latar belakang penelitian ini adalah rasa tanggung jawab pegawai dalam membuat laporan keuangan masih kurang. Hal ini masih terbukti dengan masih ditemukannya indikasi-indikasi yang menunjukkan masih adanya berkas-berkas laporan keuangan yang masih keliru dan belum diperbaiki padahal waktu penyerahan berkas tersebut sudah terlewati. Target pencapaian suatu program seringkali memerlukan sumber daya dan biaya yang masih cukup tinggi, hal ini terbukti masih banyaknua biaya yang dianggap tidak perlu dalam menyelesaikan suatu program. Kurangnya keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana pengawasan oleh inspektorat di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis tahun 2014? (2) Bagaimanakah pengelolaan keuangan daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis tahun 2014? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 46 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel X (pengawasan) adalah 2519. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 154,21. Apabila besar dipersentasekan sebesar 67,04 menunjukkan kategori tingkat pelaksanaan pengawasan pegawai kategori cukup baik. Artinya pembinaan oleh kepala cukup sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan menurut Handayaningrat (2007). Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel Y (Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah 1947. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 162,25. Jika dipersentasekan sebesar 70,54 menunjukkan kategori tingkat pengelolaan keuangan daerah kategori baik. Artinya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ukuran prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Halim dan Iqbal (2012:29). Pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi pengawasan oleh Inspektorat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengawasan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 59,29%, cukup baik 40,71% merupakan faktor lain yang tidak terbukti yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, seperti SDM, Sarana dan sebagainya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah telah mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan di daerah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menggeser beberapa urusan yang awalnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi, salah satunya adalah kewenangan terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Pengalihan kewenangan tersebut melahirkan berbagai persoalan, diantaranya adalah ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, ketersediaan anggaran, hingga ketersediaan kebijakan terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Persoalan tersebut apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan konflik pada bidang ketenagakerjaan. Hal ini akan lebih diperparah dengan terabaikannya hak-hak konstitusional setiap komponen yang berkepentingan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang berkemajuan dan berkeadaban. Sehingganya kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empirik. Penelitian hukum yang dilakukan secara empirik dapat juga disebut sebagai penelitian yang bersifat sosiologis yang menjawab permasalahannya melalui studi lapangan (Field Research). Sedangkan pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di daerah.Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, yakni minimnya sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, minimnya anggaran, dan belum adanya arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengembangan karier terhadap kepuasan kerja di PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk, Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk, Medan, yang berjumlah 80 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh dengan mengambil seluruh populasi menjadi sampel. Pengujian hipotesis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, metode analisis regresi linier berganda dengan taraf signifikan 5%.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu supervisi dan pengembangan karier berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja di PT. Ramayana Lestari sentosa Tbk, Medan. Dalam pengujian analisis linier berganda diketahui bahwa variabel supervisi dan pengembangan karier secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan nilai R Square sebesar 78,0% kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh variabel supervisi dan pengembangan karir sedangkan sisanya 22% dapat dijelaskan oleh faktor lain.

Supervision is an examination to ensure that what is done in accordance with company goals, evaluating the implementation of the work, as well as improving what is being done to ensure the achievement of optimal results. Therefore, any financial institutions need to be done Supervision so that the achievement of set targets will be easily achieved, and preventing the occurrence of aberrations on what had been planned in advance. Issues to be discussed in this research first, how the implementation of the Supervision which is conducted at Cooperation UGT Sidogiri of the Village Bugih Pamekasan, and secondly, how the role of supervision in Increasing Employee Productivity Marketing Division at Cooperation UGT Sidogiri of Village Bugih Pamekasan. This type of research used is descriptive qualitative, which depicts or describes a case according to what is in the field. Sources of data are interviews, observation and documentation. Based on the research results, it can be concluded that: 1) Implementation of Supervision at Cooperation UGT Sidogiri of Village Bugih Pamekasan are: a) Supervision is done by the Branch Head of Cooperation UGT Sidogiri of Village Bugih Pamekasan, b) Supervision applied is Supervision directly and indirectly, periodic monitoring and supervision performed before activity, during the event, and after the activity. 2). The Role of Supervision in Increasing Employee Productivity Marketing Division at cooperation UGT Sidogiri of village bugih pamekasan is : a) to prevent the occurrence of various aberrations or errors, so it can be known earlier of various forms of aberration and errors.b) To guarantee or striving the implementation of activities to suit plans have been made before in order to achieve the goal. c) To correct errors or aberrations occurring.

The purpose of this research is to determine the production cost, the eligibility and sensitivity of “Sumber Hidup” rice milling business in Marindi village, sub-district of Haruai, Tabalong regency. This research uses quantitative analysis methods. The data collecting has been done in April to May 2015. The quatitative analysis methods use invesment criteria analysing with:, Net Present Value (NPV) , Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), and business sensitivity. Based on the research, the eligibility of business study conclude that “Sumber hidup” rise milling business is worth to be carried on as long as the range of production cost is 10% to 40%. But if the production cost reach more than 50% of the whole cost, the business is not worth to be carried on.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai profesi yang memiliki tujuan pengabdian pada negara melalui peran penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankankan profesionalitas dan integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bersifat netral dan bebas dari intervensi politik. Undang-Undang Kepegawaian dengan perubahan terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan diamanatkan pula Sistem Merit sebagai sistem yang mendasari pengisian jabatan tinggi secara terbuka dan pelaksanaan sistem tersebut pada seluruh instansi. Dengan adanya Sistem Merit, dibentuklah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memiliki wewenang untuk mengawasi penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, juga terhadap pelaksanaan norma dasar, kode etik, dann kode perilaku ASN berdasarkan perolehan kewenangan secara delegasi dari Presiden melaui undang-undang dengan tanggung jawab berada pada penerima delegasi.

This study aims to examine the effect of accountability, transparancy, and supervision on the budget erformance concept in value for money on regional work unit (SKPD) City of Bandung. The sample used in this tudy was 57 SKPD in City of Bandung. Field research are used to collect the data by using questionnaires as nstruments. Partial Least Square (PLS) approach employed SmartPLS software as data analysis method. Statistical test was utilizied as testing the hyphothesis. The results of the study with inner models showed that accountability, transparency, and supervision significant effect partially on the budget performance concept in value for money on regional work unit (SKPD) City of Bandung. Keywords. accountability; transparency; supervision; value for money. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. Sampel dalam penelitian ini adalah 57 SKPD di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen. Metode analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t-statistic. Hasil penelitian dengan evaluasi inner model menunjukkan secara parsial akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. Kata Kunci. akuntabilitas; pengawasan; transparansi; value for money.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaruh pengawasan dan lingkungan kerja terhadap kinerja pada PT. Bussan Auto Finance. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey dengan maksud mencari hubungan (korelasi) antara dua variabel bebas yaitu pengawasan (X1) dan lingkungan kerja (X2) dan satu variabel terikat yaitu kinerja karyawan PT. Bussan auto finance yang berjumlah 61 orang yang sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini.Menguji hipotesis pertama terdapat pengaruh signifikan antara pengawasan terhadap kinerja karyawan PT. Bussan Auto Finance dapat dilihat dengan menggunakan perbandingan antara t hitung (2.179) dengan t tabel (2.002) dengan besarnya koefisien determinasi pengawasan menunjukkan angka sebesar r=0,273 atau 27,3%. Dapat dilihat dari Lingkungan Kerja angka t hitung (37.375) dengan t tabl (2.002) dengan besarnya koefisien determinasi lingkunga kerja menunjukkan angka 0,980 atau 98%. Dapat dilihat persamaan regresinya Y=-3,163.

Kebiasaan mengkonsusmsi minuman beralkohol merupakan tantangan bagi kesehatan masyarakat, penggunaan minuman beralkohol secara berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai masalah yang terkait dengan kesehatan. Menurut WHO secara global penggunaan alkohol yang berakibat buruk menyebabkan kurang lebih 3.3 juta kematian per tahunnya (5.9% total dari seluruh kematian) dan 5.1% beban penyakit berhubungan dengan konsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol memiliki tantangan yang serius pada pertumbuhan dan perkembangan remaja, hal ini diakibatkan dari pengaruh minuman beralkohol pada remaja yang menjadikan tubuh dan pikiran tidak berfungsi dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pola minum-minuman beralkohol pada remaja dan pengawasan terhadap minuman beralkohol. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistemik, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami. Pengkonsumsi minum-minuman beralkohol di Sulawesi Utara ada sebanyak 38,9% satu bulan terakhir dengan mengkonsumsi alkohol 1-3 hari/bulan, sedangkan yang mengkonsumsi lebih dari 5 hari/minggu sebanyak 10,2%. Jenis minuman yang paling banyak dikonsumsi ialah minuman tradisional sebanyak 58,5% kemudian remaja sudah mulai meminum minuman beralkohol sejak pada usia 10-14 tahun dengan frekuensi satu kali perbulan kemudian frekuensinya meningkat seiring dengan bertambahnya usia serta pengaruh ajakan dari teman sebayanya, ini merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan untuk para remaja kedepannya. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah ataupun instansi terkait terhadap pengawasan minuman beralkohol menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Faktor usia dan tekanan teman sebaya menjadi faktor utama penyebab penggunaan minuman beralkohol pada remaja serta kegiatan preventif dan promotif yang kurang dari instansi terkait. Perlu adanya pengawasan dari semua pihak serta kontribusi dan kolaborasi dari instansi terkait dalam pencegahan dan pengawasan pada minuman beralkohol seperti melakukan program pendekatan kepada para pedagang untuk tidak menjual minuman beralkohol di dekat pemukiman, sekolah, dan tempat umum lainnya. Melakukan kampanye seperti memperkenalkan efek berbahaya terhadap mengkonsumsi minuman beralkohol pada remaja, memberikan motivasi-motivasi kepada remaja untuk tidak mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol dan terus menjaga kesehatan untuk masa depan yang lebih baik.

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 merupakan dasar yang kuat bagi DPR untuk menggunakan hak angket terhadap KPK. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif, sehingga menjadikan KPK layak menjadi subyek hak angket DPR. Terkait dengan alasan tersebut, sebagian pihak termasuk KPK tidak sependapat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan artikel ini ditujukan untuk menganalisis mengenai ratio decidendi dari Mahkamah Konstitusi, yang dalam hal ini pada ternyata ada kekeliruan hakim dalam pertimbangannya, di antaranya adalah adanya kesalahan menafsirkan kosiderans, dan tidak mempertimbangkan konsep lembaga negara independen yang berkembang pada konteks negara modern. Selain itu ada inkonsistensi baik dalam pendapatnya sendiri, maupun bila dibandingkan dengan Putusan MK Nomor 012-016-019 PUU-IV/2006, yang intinya bahwa KPK adalah lembaga yang bukan bagian dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tetapi merupakan lembaga independen.

Penelitian ini membandingkan tahapan pengelolaan keuangan di Desa Bringin dan Desa Popongan Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang serta melihat potensi dan motif kecurangan dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi lapangan, wawancara dan pengumpulan data berupa dokumen yang berkaitan. Hasil dari pengelitian ini, secara garis besar kedua desa sudah melalukan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain itu, pihak ekternal juga melakukan pengawasan melalui monev sedang pihak internal, aparat desa telah memperketat dalam pengelolaan dana desa seperti melakukan pengawasan secara detail dalam pengelolaan dana desa.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan jenis pajak daerah yang memiliki peranan yang cukup signifikan karena terkait dengan penggunaan bahan bakar sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PBBKB. Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa ini. Diperlukannya pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau agar penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaaran Bermotor (PBBKB) dapat menjadi optimal.

Drinking water quality of refill depots in BanyumasPurposeThis study was conducted to determine the association between water source, reservoir quality, environmental hygiene, hygiene behavioral handlers, filter size, filter quality, the use of disinfectants and the use of a coagulant with the microbiological quality of drinking water refill.MethodsThis analytic observational study used a cross-sectional design. The study population was drinking water depots that have implemented internal monitoring of drinking water quality, the selection of the sample using simple random sampling method, with the total sample of 162.ResultsA total of 140 DWD (86.42%) are eligible microbiological, 22 DWD (13.58%) are not eligible. The source of water that is the most widely used are water wells (53.09%), while the source of water from the taps and springs are used as much as 33.95% and 12.96%, respectively.ConclusionThere is no relationship between the water source, reservoir quality, environmental hygiene, hygiene behavioral handlers, the size of the filter, the use of disinfectants and the use of a coagulant with the microbiological quality of drinking water refill. There is a relationship between the quality of the filter with the microbiological quality of drinking water refill (p-value=0.0304 95%CI 1.006-10.525; PR=3.255)., Penggunaan air isi ulang meningkat karena kurangnya akses terhadap sumber air minum. 420 depot air tersedia di Banyumas. 66% di antaranya telah menerapkan pemantauan kualitas air dan hanya 83,4% memenuhi syarat sebagai air minum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan kualitas air isi ulang. Studi observasional ini melibatkan 162 depot air minum yang telah menerapkan pemantauan kualitas air sebagai sampel. Analisis data dilakukan secara statistik. Ada 13,58% depot air belum memenuhi syarat. Sumber air minum berasal dari sumur (53,09%), perusahaan air minum lokal (33,95%) dan mata air (12,96%). Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber air, kualitas tandon, kebersihan lingkungan, perilaku kebersihan penjamah, ukuran saringan, penggunaan desinfektan dan penggunaan koagulan tidak terkait dengan kualitas air isi ulang. Namun ada hubungan yang signifikan antara kualitas filter dan kualitas isi ulang air (p value = 0,03; 95% CI = 1.00-10,53; PR = 3,26). Situasi tersebut juga mengindikasikan lemahnya pengawasan depot air isi ulang sehingga membuat kualitas air belum memenuhi standar keamanan untuk konsumen.

Sebagai adalah salah satu kota yang mempunyai pertumbuhan ekonomi cukup bagus, Kota Malang memiliki 1.057 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 66.007 orang. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengawasan ketenagakerjaan di Kota Malang, persoalan yang dihadapi dan upaya optimalisasinya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Disnakertrans Kota Malang dalam melakukan optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan hanya bersifat pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis. Sejak tahun 2012 tidak ada penambahan jumlah pengawas pegawai Ketenagakerjaan. Sehingga jumlah temuan pelanggaran ketenagakerjaan tidak berubah secara signifikan. Keterbatasan jumlah pengawas, pegawai pengawas tidak mempunyai kewenangan dalam pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi dan pencabutan ijin, peraturan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menentukan jumlah pengawas dan kultur pengawas yang selalu mengutamakan upaya non yustisial dalam bentuk pembinaan jika terjadi pelanggaran merupakan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh Disnakertrans Kota Malang dalam melakukan tugasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas beberapa konsep penting, yaitu kemungkinan adanya kecenderungan tindakan fraud pada lembaga keuangan syariah, strategi anti fraud, sistem pengawasan pada lembaga keuangan syariah, serta bagaimana standar audit kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk fraud preventive. Fokus dalam kajian ini lebih ditekankan pada lembaga keuangan perbankan syariah, dimana kajian yang dilakukan menggunakan studi pustaka yang mengacu pada penelitian terdahulu dan diakhiri dengan analisis kritis dan solusi praktis terkait permasalahan yang diangkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen perawatan peralatan di studio seni kriya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya Yogyakarta mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam perawatan peralatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di studio seni kriya PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta, meliputi widyaiswara, pengelola studio, teknisi, dan karyawan unit produksi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan manajemen perawatan peralatan PPPPTK Seni dan Budaya termasuk dalam kategori cukup dengan skor aktual 80,10 dan persentase 64,60%. Nilai tertinggi ditunjukkan pada fungsi pengorganisasian dengan persentase 68,40% dengan kriteria cukup, berikutnya berturutturut adalah fungsi pelaksanaan yang mencapai persentase 65,20% dengan kriteria cukup, fungsi perencanaan yang mencapai skor aktual 22,93 dan persentase 63,69%% dengan kriteria cukup, dan fungsi pengawasan yang mencapai skor aktual 14,79 dan persentase 61,63% dengan kriteria cukup. TOOLS MAINTENANCE MANAGEMENT OF CRAFT STUDIO IN THE CDETEP IN ART AND CULTURE YOGYAKARTA Abstract This study aims to investigate the tools maintenance management of the craft studio in The Center for Development and Empowerment of Teachers and Education Personnel (CDETEP) in Art and Culture Yogyakarta, including planning, organizing, actuating, and controling. This study is quantitative descriptive. Data sources were all employees of the craft studio in The CDETEP in Art and Culture Yogyakarta, including widyaiswara, studio maintainers, technicians, dan production unit employees.The data collection used a questionnaire with Likert scale. The result is the overall tools maintenance management of the craft studio in The CDETEP in Art and Culture is in the average category with the percentage of 64.60%. The highest is on organizing function with the percentage of 68,40% in the average category, the next is actuating with the percentage of 65,20% in the average category, planning with the percentage of 63,69%, while the lowest is on controlling function with the percentage of 61,63% in the average category

2017 ABSTRAK Gusti Ngurah Rai, B111 13 355, ANALISIS NORMATIF EKSAMINASI PUTUSAN DALAM MENUNJANG SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA, dibimbing oleh Bapak M. Syukri Akub, selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, selaku Pembimbing II. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan Eksaminasi Putusan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, serta bagaimana Eksaminasi Putusan tersebut dilakukan. Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian Hukum Normatif yang memberikan perspektif mengenai kegiatan Eksaminasi Putusan dalam Sistem Peradilan Pidana, yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah aturan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa Eksaminasi Putusan bukan merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Eksaminasi Putusan hanya merupakan salah satu upaya pengawasan internal dan peningkatan profesionalitas serta kualitas putusan hakim dalam memutus suatu perkara. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi; Laporan Bulanan dan Daftar Banding. Ada dua model Eksaminasi Putusan yang dikenal, yaitu Eksaminasi Internal yang berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 1967 dan Eksaminasi Eksternal yang belum memiliki landasan hukum. Putusan yang menjadi objek eksaminasi adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan memuat pertimbangan- pertimbangan terperinci, yang mana untuk Eksaminasi Internal putusan tersebut merupakan putusan yang diputus dan dipilih sendiri oleh hakim yang bersangkutan dan untuk eksaminasi eksternal putusannya dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kata kunci: Eksaminasi Putusan, Putusan, Pengawasan, Sistem Peradilan Pidana

2017 ABSTRAK Dewina Sri Antasari Kadola??? (B 121 13 351), dengan judul ???Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja???. Dibimbing oleh Marthen Arie selaku Dosen Pembimbing I dan Anshori Ilyas selaku Dosen Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengawasan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja, serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam mengawasi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja. Penelitan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan Narasumber di lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik yang diajukan. Pendekatan kedua adalah dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara dan menganalisis data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja. Dinas tersebut membentuk tim untuk mengawasi semua bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Tana Toraja yaitu Tim Polisi Sempadan. Pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan sebelum Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan dan Pengawasan setelah Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan. Pengawasan sebelum IMB dikeluarkan, berupa peninjauan lokasi sebelum surat rekomendasi dikeluarkan. Pengawasan setelah IMB dikeluarkan berupa peninjauan apakah aktivitas pembangunan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam IMB yang telah diberikan. Tim Polisi Sempadan masih belum optimal bila ditinjau dari pelanggaran- pelanggaran yang masih terjadi. Juga lokasi pengawasan yang belum menyeluruh pada semua kecamatan di Kabupaten Tana Toraja. 2) Faktor penghambat dalam mengawasi Izin mendirikan bangunan di Kabupaten Tana Toraja yaitu; a) belum adanya peraturan Bupati yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, b) jumlah pengawas yang sangat sedikit untuk mengawasi semua bangunan di Kabupaten Tana Toraja, dan c) kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Pengaruh Pengendalian Manajemen terhadap Pengawasan Kepabeanan dan Cukai (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar). The Effect of Management Control on Customs and Excise Supervision (A Case Study in Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar). Slamet Mujiono Harryanto Kastumuni Harto Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis hubungan antara pengendalian manajemen (kebijakan, komitmen, komunikasi, kinerja pegawai, penghargaan, dan hukuman) memberi pengaruh terhadap pengawasan kepabeanan dan cukai. Populasi yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar. Data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu menggunakan kuesioner kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pengendalian manajemen dan pelaksanaan pengawasan kepabenan dan cukai. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan pengendalian manajemen terhadap pengawasan kepabeanan dan cukai. Sehingga, pengaruh antara faktor tersebut dengan faktor lainnya dapat menjadi bahan referensi bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar. Kata kunci: pengendalian manajemen, pengawasan, kepabeanan dan cukai. The purpose of this research is to find empirical evidence and analyze the effect of management control (policy, commitment, communication, employee performance, reward, and punishment) on customs and excise supervision. Populations used in this research are employee of Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar. The research data will be gathered through fields research with questioner on the related party who have contribution in management control and customs and excise supervision. Data were analysed using simple regression analysis. The research result indicates the significant effect of management control customs and excise supervision. Thus, this effect can be a reference on the Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar. Keywords: management control, supervision, customs and excise

142101038 Perencanaan merupakan suatu proses penentuan aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam menjalankan aktivitasnya, Setiap perusahaan memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan perusahaan bukan hanya untuk memperoleh laba maksimal dengan pengorbanan tertentu untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, namun lebih mengedepankan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

142101027 Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai berbagai kegiatan tertentu dalam usahanya untuk mencapai tujunnya. Secara umum, tujuan utama sebuah perusahaan adalah memperoleh laba (profit). Selanjutnya laba tersebut digunakan untuk menjamin kelanjutan usaha (continue), untuk meningkatkan pertumbuhan usaha (growth), serta untuk mempertahankan kelangsungan usaha (survival). Perusahaan yang memenuhi hal diatas dapat digolongkan sebagai perusahaan yang makmur. Kemakmuran perusahaan dapat tercapai apabila kinerja perusahaan meningkat dan perusahaan menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik dan dapat bersaing secara kompetitif dalam persaingan dunia usaha seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Kota Makassar dan Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Ombudsman (ORI) Perwakilan Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Kebijakan Publik Di Kota Makassar. Jenis penelitian ini dilakukan penulisan lebih berorientasi pada penelitian tarapan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan survey. Untuk mengumpulkan data, telah ditentukan para informan yang akan memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti. untuk mendukung penelitian ini diperlukan beberapa data, karena itu, dalam melaksanakan pengumpulan data digunakan metode Observasi atau pengamatan dan Wawancara. Hasil peneliitan Menjukan Peran Obudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi selatan tersebut, dalam melakukan pengawasan Pelayanan Publik di Kota Makassar sesuai yang diharapkan yaitu melalui Seleksi laporan, Permintaaan klarifikasi, Investigasi, Wawancara dan Rekomendasi. Salah satu faktor penghambat Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan publik di Kota Makassar adalah Sumberdaya Manusia (SDM) dan Faktor pendukung Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Selatan adalah Penggunaan teknologi informasi.

142101003 Suatu perusahaan tertentu pada dasarnya selalu berusaha untuk mencapai tujuan didirikannya perusahaan tersebut. Untuk menunjang agar tercapainya tujuan itu, setiap perusahaan mempunyai aktiva (harta/asset) tertentu guna memperlancar kegiatan yang dilaksanakan perusahaan.

Menurut Ecoton (2014), di Kecamatan Driyorejo dan Wringinanom Kabupaten Gresik sepanjang kanan kiri Kali Surabaya terdapat lebih dari 1.000 bangunan permukiman, tempat usaha dan sarana umum yang dibangun secara permanen di atas sempadan Kali Surabaya. Sementara itu Dinas Pengairan Provinsi jawa Timur mengidentifikasikan di sepanjang Kali Surabaya yang melewati Kecamatan Wringinanom dan Driyorejo terdapat 1.191 bangunan yang dibangun di daerah sempadan sungai. Di antaranya adalah pembangunan gudang dan ruko City Nine di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo dan pembangunan perumahan yang menggunakan alat berat yang memakan sempadan Kali Surabaya di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo. Dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 63.PRT/1992 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan bekas Sungai; serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai; dilarang membangun gedung di dalam daerah sempadan sungai, karena menyebabkan penyempitan sungai yang bisa berujung terjadinya bencana banjir. Pelanggaran terhadap pemanfaatan sempadan sungai terjadi karena lemahnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini sebagai pengelola sempadan sungai adalah Balai besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas yang merupaan kepanjangan tangan dari Kementrian Pekerjaan Umum yang berwenang mengelola Kali Brantas dan Kali Surabaya. BBWS tidak aktif melakukan pemantauan terhadap pelanggaran dan tidak memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum secara tegas sehingga terjadi pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai seperti sekarang. BBWS kurang koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa yang dilalui Kali Surabaya sehingga seolah-olah Kali Surabaya menjadi kawasan tanpa pengelola. Pelanggaran terhadap pemanfaatan sempadan Kali Surabaya merupakan bentuk pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang. Dalam Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui Peraturan Zonasi, perizinan, pemberian insentif/disinsentif, dan pemberian sanksi. Strategi pengendalian dan pengawasan sempadan sungai di Kecamatan Driyorejo dan Wringinanom dilakukan dengan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom yang di-perda-kan. Pengendalian melalui perizinan merupakan filter berjenjang melalui penerbitan Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Site Plan, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya yang diperlukan, oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik yang berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, Badan Pertanahan Kabupaten Gresik, dan instansi lain yang berkaitan. Pengendalian melalui pemberian disinsentif merupakan upaya untuk menghambat pemanfaatan ruang yang tidak dikehendaki perkembangannya. Pemberian sanksi berupa sanksi administratif mulai peringatan tertulis sampai pembongkaran bangunan.

Masalah yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Lampung Tengah adalah adanya KSK yang tidak bekerja sesuai prosedur jika tidak diawasi pimpinan secara langsung. Selain itu, tingkat disiplin KSK masih relatif rendah. Masalah tersebut menyebabkan kinerja KSK BPS belum optimal. Data didapatkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan alat analisis korelasi produk momen, regresi sederhana, dan regresi linier berganda. Hasil analisis menyatakan bahwa pengawasan dan disiplin berpengaruh signifikan terhadap kinerja KSK BPS Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini difokuskan pada analisis hukum independensi inspektorat daerah dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah. penelitian ini memfokuskan pada masalah sebagai berikut: 1) Apakah kedudukan hukum inspektorat daerah sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah dapat melaksanakan tugas pengawasan secara independen? 2) Bagaimana reorganisasi pelembagaan inspektorat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara efektif pada pemerintah daerah?Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, dan penelitian hukum inconcreto. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi dokumen, buku, makalah, laporan penelitian, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan materi penelitian ini.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi inspektorat daerah mutlak dipenuhi dan diperkuat. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah sangat diharapkan guna mewujudkan cita-cita Pemerintah untuk menuju Pemerintahan yang Baik (good governance). Indenpedensi inspektorat daerah merupakan prasyarat dalam melakukan pengawasan yang efektif.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan kapal pukat cincin berdasarkan Juknis Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan No 143 tahun 2012. Data yang diambil adalah semua data dari kapal yang beroperasi pada setiap bulan pengamatan yaitu pada bulan September- Desember 2018 dan Januari- Februari 2019. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kepatuhan terhadap factor kesesuaian pelabuhan pangkalan, kelengkapan dokumen kapal, hari operasi penangkapan ikan, dan keseuaian jumlah ikan dengan kapasitas penyimpanan ikan tergolong baik dengan nilai persentasi kepatuhan 76-100% . Bagi kapal-kapal yang patuh diberikan apresiasi sedangkan yang tidak diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

2016 BAYU AGUSTRI ANZAR (B 121 12 157), degan judul ???Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pemerintah Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap???. Dibimbing oleh Abdul Razak selaku Pembimbing I dan Anshori Ilyas selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Pemerintah Desa Allakuang serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan tersebut. Badan Permusyawratan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa agar pelaksanaan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, pengawasan yang baik oleh BPD merupakan hal mutlak yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidrap dengan objek penelitian adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Allakuang dan Pemerintah Desa Allakuang, Kecamatan Maritangngae, Kabupaten Sidrap. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik penelitian serta mengumpulkan data-data berupa laporan dan dokumen tertulis. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif berbagi hasil wawancara dan membandingkan dengan dokumen tertulis lalu melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa Allakuang dimana adanya Pemerintah Desa yang berjalan tanpa Bendahara Desa. Namun, secara umum pengawasan BPD sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik, komunikasi yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa, dan masyarakat yang cukup puas dengan kinerja pemerintah desa. Faktor-faktor yang memengaruhi fungsi BPD dalam pengawasan pemerintah desa Allakuang adalah Pemerintah Desa, masyarakat Desa Allakuang, pendanaan terhadap operasional BPD, dan anggota BPD Allakuang. Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pemerintah Desa

2016 ABSTRAK Andi Reza Pahlevi (B 111 12 388) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin : Efektivitas Penerapan Sanksi Mengenai Larangan Parkir Dibahu Jalan Di Kota Makassar di bawah bimbingan H.M.Said Karim selaku pembimbing I dan Abd.Asis pembimbing II. Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi berupa pidana dan mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi berupa pidana atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Juncto Peraturan daerah nomor 64 Tahun 2011 terhadap larangan parkir dibahu jalan. Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Polres Makassar dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Dari hasil penelitain yang dilakukan, menunjukkan bahwa : 1. Efektifitas penerapan sanksi larangan parkir dibahu jalan Kota Makassar belum berjalan secara optimal atau dengan kata lain efektifitas sanksinya yang berupa pidana denda masih kurang efektif sebagaimana yang diharapkan. Ringannya sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar mengingat pidana denda tersebut masih dapat dibayarkan oleh pihak ketiga; 2. Bahwa pengawasan aparat penegak hukum maupun instansi terkait tentang larangan parkir dibahu jalan belum maksimal. Hal ini terlihat masih banyaknya terjadi pelanggaran disebabkan masih kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum dan juga disebabkan oleh kultur hukum masyarakat kita yang masih kurang sadar akan pentingnya hukum untuk ditaati; 3. Peran aparat kepolisian polrestabes Makassar dalam menanggulangi pelanggaran larangan parkir dibahu jalan Kota Makassar adalah upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif yaitu penyuluhan, pemasangan spanduk, baliho, pamflet dan penyebaran brosur. Upaya represif yaitu penindakan dengan teguran maupun penilangan.

2016 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan inspektorat terhadap penerapan good government governance pada Pemerintah Kabupaten Maros. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap 48 responden di inspektorat, wawancara, dan kepustakaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaruh dari masing-masing variabel peranan inspektorat (x) terhadap penerapan good government governance (y) mempunyai arah yang positif. Hasil uji hipotesis t menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0.047 lebih kecil dari 0,05, (2) peranan inspektorat dalam menerapkan good government governance sudah diterapkan secara efektif dimana posisi inspektorat pada Kabupaten Maros telah diperhitungkan dan adanya pemberdayaan yang maksimal atas kemampuan pegawai inspektorat. Research aims to understand the role of inspectorate against the implementation of good government governance in the district government maros .This is a quantitative research. The kind of data that used the primary and secondary data. Data is collected from spreading the questionnaire to inspectorate, interview, and literature. The result of the research indicated that (1) the impact of of each variable the role of inspectorate (x) against the implementation of good government governance (y) had a positive direction. The results of the hypothesis t indicated the level of significance of 0.047 smaller than 0.05, (2) the role inspectorate in applying good government governance it has been applied effectively where position inspectorate on maros regency have been calculated and the maximum empowerment over the ability employees inspectorate

Implementasi Perda APBD Kabupaten Batang pada periode 2016 dari sisi pengawasan DPRD sebagai mitra Kepala Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tulisan membahas dan menganalisa pola pengawasan DPRD terhadap perda APBD yang memiliki implikasi tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perda perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD). Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisa data bersifat kualitatif. Pengawasan DPRD Kabupaten Batang terhadap Perda APBD belum berjalan maksimal yang disebabkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Batang lebih didominasi pengawasan teknis-fungsional daripada pengawasan politik. Polla pengawasan DPRD Kabupaten Batang belum berorientasi pada visi-misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Batang 2012-2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan DPRD Batang terhadap pelaksanaan Perda APBD Batang 2016 adalah faktor hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana prasarana penegakan hukum dan faktor masyarakat (Budaya). Faktor hukum sendiri telah dapat menciptakan kondisi pengawasan DPRD berjalan efektif. Faktor aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana prasarana penegakan hukum dan faktor masyarakat (Budaya) masih menjadi menjadi penghambat pengawasan DPRD Batang terhadap pelaksanaan Perda APBD Batang 2016. Hambatan-hambatan tersebut adalah belum terjalin koordinasi dan sinergi antar aparat pengawasan fungsional dan DPRD Kabupaten Batang, belum digunakan dengan baik pola penganggaran berbasis kinerja, belum optimalnya penerapan budaya berbasis kinerja dan belum tersedianya mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran. Kata Kunci: Otonomi Daerah ; Check and Balances ; Good Governance ; Pengawasan.

Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang diperoleh/dialami pasien selama dirawat di rumah sakit. Berdasarkan Kepmenkes No.129 tahun 2008, standar kejadian infeksi nososkomial di rumah sakit ??? 1,5%, namun di RS Stella Maris kejadian infeksi masih tinggi yaitu 6,9%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengawasan, kebijakan, evaluasi dan pelatihan terhadap pencegahan infeksi nosokomial oleh perawat pelaksana. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perawat rawat inap sebanyak 160 perawat. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proporsional sampling dengan responden 114 perawat. Analisa data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan tabulasi silang yang menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kebijakan (p=0,039) dan pelatihan (p=0,003) dengan pencegahan infeksi nosokomial oleh perawat pelaksana di ruang rawat inap RS Stella Maris Makassar. Sedangkan tidak ada hubungan antara pengawasan (p=1,00) dan evaluasi (p=0,591) dengan pencegahan infeksi nosokomial oleh perawat pelaksana di ruang rawat inap RS Stella Maris Makassar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara kebijakan dan pelatihan dengan pencegahan infeksi nosokomial dan tidak ada hubungan antara pengawasan dan evaluasi dengan pencegahan infeksi nosokomial.

2015 Pada tahun 2011-2012, terjadi penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Maros. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, pengawasan, dan konsultasi oleh account representative terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Maros. Sampel diperoleh secara random sampling. Metode pengumpulan data melalui kuesioner, dan selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel kualitas pelayanan dan pengawasan berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel konsultasi tidak berpengaruh secara signifikan. Secara simultan variabel kualitas pelayanan, pengawasan, dan konsultasi account representative berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi. Kata Kunci: kualitas pelayanan, pengawasan, konsultasi, kepatuhan formal wajib pajak. In 2011-2012, a decline happened in the level of compliance of the individual taxpayer (WPOP) on KPP Pratama Maros. This study aims to empirically examine and analyze the impact of quality of service, supervision, and consultation by the account representative to the formal compliance individual taxpayer. This study was conducted by using a survey of individual taxpayers in KPP Maros. Samples were obtained by random sampling. Data were collected through questionnaires, and then the data were analyzed by using multiple linear regression analysis. The results of regression test found that the quality of variable of service and supervision is significantly influenced, whereas the variable of consultation is not significantly influenced. Simultaneously, the variable quality of service, supervision, and consultation of account representative significantly influence the formal compliance of the individual taxpayer. Keywords: quality of service, supervision, consultation, formal compliance taxpayer.