Search

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis profitabilitas PT. Bank BRI Syariah Tbk. Adapun beberapa faktor yang dianalisis dalam mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah, dan rasio non performing financing. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, data diperoleh berdasarkan data triwulan yang terdapat di laporan keuangan Bank BRI Syariah dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2020. Instrumen pengumpulan data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan Bank BRI Syariah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembiayaan mudharabah dan rasio non performing financing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil pengujian secara simultan pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan ijarah dan rasio non performing financing memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dari hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,396 atau 39,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini untuk menerangkan variabel dependen ialah sebesar 39,6% dan sisanya 60,4% dipengaruhi oleh variabel lainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tabungan pada Bank Umum Syariah (BUS) terhadap profitabilitas BUS antara tahun 2015 dan 2020. Variabel terikat adalah profitabilitas. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi sekunder berupa laporan tahunan BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015-2020. Penelitian ini bersifat deskriptif bersamaan dengan penelitian kuantitatif. Prosedur analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi panel yang diolah menggunakan e-views 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan murabahah tidak mempengaruhi profitabilitas BUS Indonesia, pembiayaan mudharabah memang mempengaruhi profitabilitas BUS Indonesia. Musyarakah mempengaruhi Profitabilitas BUS di Indonesia, Ijarah Mempengaruhi Profitabilitas BUS di Indonesia dan Tabungan Wadiah Mempengaruhi Profitabilitas BUS di Indonesia dan Tabungan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah dan Wadiah secara bersamaan tidak mempengaruhi profitabilitas atau secara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas BUS di Indonesia., Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tabungan pada Bank Umum Syariah (BUS) terhadap profitabilitas BUS antara tahun 2015 dan 2020. variabel terikat adalah profitabilitas. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi sekunder berupa laporan tahunan BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015-2020. Penelitian ini bersifat deskriptif bersamaan dengan penelitian kuantitatif. Prosedur analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi panel yang diolah menggunakan E view 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan murabahah tidak mempengaruhi profitabilitas BUS Indonesia, pembiayaan mudharabah memang mempengaruhi profitabilitas BUS Indonesia. , Musyarakah mempengaruhi Profitabilitas BUS di Indonesia, Ijarah Mempengaruhi Profitabilitas BUS di Indonesia dan Tabungan Wadiah Mempengaruhi Profitabilitas BUS di Indonesia dan Tabungan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah dan Wadiah secara bersamaan tidak mempengaruhi profitabilitas Atau secara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas BUS di Indonesia.ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tabungan pada Bank Umum Syariah (BUS) terhadap profitabilitas BUS antara tahun 2015 dan 2020. variabel terikat adalah profitabilitas. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi sekunder berupa laporan tahunan BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015-2020. Penelitian ini bersifat deskriptif bersamaan dengan penelitian kuantitatif. Prosedur analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi panel yang diolah menggunakan E view 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan murabahah tidak mempengaruhi profitabilitas BUS Indonesia, pembiayaan mudharabah memang mempengaruhi profitabilitas BUS Indonesia. , Musyarakah mempengaruhi Profitabilitas BUS di Indonesia, Ijarah Mempengaruhi Profitabilitas BUS di Indonesia dan Tabungan Wadiah Mempengaruhi Profitabilitas BUS di Indonesia dan Tabungan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah dan Wadiah secara bersamaan tidak mempengaruhi profitabilitas Atau secara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas BUS di Indonesia. Keywords: Profitabilitas, pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan tabungan wadiah. Keywords: Profitabilitas, pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan tabungan wadiah.

Retail sukuk is a sharia product offered to Indonesian citizens as a safe and profitable investment instrument. This study identified the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that the government may face in offering retail sovereign sukuk. It aimed to provide the government the appropriate strategies based on the historical data of listed retail sukuk and its peripherals during 2009-2020. This paper used a qualitative research approach. The data collection techniques used were literature review and in-depth interview. Internal and external factors were identified. SWOT matrix was made prior to analysis. The results show that the coupon rate offered by retail sovereign sukuk is mostly higher than BI rate. Market expansion is needed. The government shall optimize all distribution partners. Newly innovated products should be developed. Certain criteria should be formulated to determine coupon rate. This research suggests that an independent Special Purpose Vehicle should be reconstructed as a separate entity.JEL Classification: E62, G23, G28, H63How to Cite:Muchtar, M. (2021). Opportunities and Challenges of Retail Sovereign Sukuk Issuance: Lessons from Twelve Years’ Experience. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 10(2), 259-274. https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20093.

Tawarruq which is also known as commodity Murabahah in Islamic banking is widely practiced in Malaysia to structure different types of Islamic banking products. The widespread use of tawarruq has made Islamic banks to be re-named as “tawarruq banks” and some even call tawarruq as the “magic lamp” of the industry. Shariah scholars have criticised this frequent usage of tawarruq in Islamic banking industry of Malaysia, while the practitioners have replied by saying that if tawarruq is a shariah approved concept, then what is wrong with the usage of it? However, from the shariah perspective, the issue here is not about the shariah compliance of tawarruq transactions per se. It is about the shariah limitations imposed by the scholars on the use of it. This simply means that there is a reservation made by shariah scholars in allowing the usage of tawarruq contract in Islamic finance as tawarruq is a contract allowed to be used when one has to choose between a conventional loan and tawarruq. The purpose of this research is thus to show the alternative Islamic commercial contracts that could be used to structure Islamic banking products that have been structured in the market using tawarruq. It is anticipated that the outcome of this research will assist Islamic banking industry to understand why and how they can move away from tawarruq.

Current accounts and Ijarah has been foremost and important tools operated by the Islamic Financial Institutions. This study attempts to explore a few misgivings in the handling of current accounts by the Islamic banks in Pakistan. Financial management of Islamic banks is not under consideration which leads to the violation of Shariah’s fundamentals. Also in case of Ijarah, a bank’s client suffers from financial losses which must be borne in Islamic Banking system. Islamic Banks transfer the burden of some charges emerging form ownership of leased asset on their clientele which does not have any justification according to Shariah. This research has been carried out by taking unstructured interviews from some of the concerned staff of Islamic Banks. The results depict that current accounts and Ijarah is in operation and need to be revised and refined and must comply with Shariah.

Berdasarkan kasus yang ada untuk bercocok tanam mereka menyewa lahan pertanian sebagai usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan rukun syarat dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik lahan pertanian, sistem pembayaran yang dilakukan oleh kedua pihak dalam hal ini penyewa dengan cara membayar setelah tanah tersebut panen atau menghasilkan produk pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan field research di Desa Aweh kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak. Temuan yang diperoleh bahwa pelaksanaan sewa tanah sawah di lokasi penelitian tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah sawah. Aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa yaitu hasil panennya sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman padi tersebut berbuah atau tidak berbuah. Praktik sewa-menyewa ini tampaknya mengandung unsur ketidakpastian, dan gharar yang dilarang dalam Islam dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak

Indonesia has a very extensive waqf land. Every year is always increasing. Size donated land is a great potential for the public welfare if managed with productive and professional. However, the institution of waqf as n ȃ dhir often find it difficult to finance the development and management of the donated land. This article is a literature review that aims to seek an alternative agreement that can be used to empower the donated land. The results showed that much of the literature of jurisprudence has defined-contract agreement for the empowerment of waqf land. Among the contract is ij ȃ rah classifiedtraditional ceremony in the empowerment of waqf land. Therefore, more advanced economic system, then the contract development experience and innovation to be ij ȃ rah muntahiyah bi al-Tamlik.This contract helped n ȃ dhir in financing to empower the donated land. Because all costs empowerment of financiers, and after completion of the contract, the investor will transfer ownership of the building to nȃdhir. Abstrak: Indonesia memiliki tanah wakaf yang sangat luas. Setiap tahunnya senantiasa mengalami peningkatan. Luas tanah wakaf ini merupakan potensi besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan produktif dan profesional. Akan tetapi, lembaga wakaf sebagai n ȃ dhir seringkali mendapatkan kesulitan untuk membiayai pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf tersebut. Artikel ini merupakan kajian pustaka yang bertujuan untuk mencari akad alternatif yang bisa digunakan dalam memberdayakan tanah wakaf. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak literatur fikih telah menentukan akad-akad untuk pemberdayaan tanah wakaf. Di antara akad tersebut adalah ij ȃ rah yang tergolong akad tradisional dalam pemberdayaan tanah wakaf. Oleh karena sistem perekonomian yang semakin maju, maka akad tersebut mengalami pengembangan dan inovasi hingga menjadi ij ȃ rah muntahiyah bi al- taml i k . Akad ini banyak membantu n ȃ dhir dalam pembiayaan untuk memberdayakan tanah wakaf. Karena semua biaya pemberdayaan dari pemodal, dan setelah selesai akad, pemodal akan mengalihkan kepemilikan bangunan kepada n ȃ dhir .

Recently Islamic banks are experiencing rapid growth in Islamic countries as well as non-Islamic countries. The profitability of the Islamic banks is based on the different instruments as a share of total financing. Mainly there are two categories of financing instruments are available, first is the trade based and the second is finance based. Modes of trade are instruments having low risk and fixed returns, whereas the modes of finance are instruments having high risk and possibly high returns. This study started with the proposition that both modes have different effects on the profitability as both have different roots in Islamic finance. For the analysis the data is collected which comprises of 19 full-fledged Islamic banks from 7 countries, the study used SEM framework controlling for macroeconomic effects and country effect. The results indicated that modes of finance have positive and modes of trade have a negative effect on the growth of assets and equity of Islamic banks. These results reiterate the faith-based model of Islamic finance and propose Islamic banks to promote the partnership based mode of finance, which is more socially beneficial to the banks and to the economy., European Journal of Islamic Finance, No 7 (2017): EJIF - European Journal of Islamic Finance, Special Issue: Islamic Banking and Finance, 2017

Each industry or individual cannot be separated from the need for funding to finance the industry or carry out consumption. Financing can be very crucial because this financing factor is as the key of development of Islamic business in the future. Ideally, Islamic Bank financing is dominated by the principle of purchase and sales financing, the principle of profit-sharing financing and the principle of ijarah financing where those financing is held using bargaining agreements and profit-sharing which must be agreed by sharia principle. This research examines the effect of information content on the principle of purchase and sales financing, the principle of profit-sharing financing and the principle of ijarah financing to falah of Islamic bank (BUS). This sample uses purposive sampling method in BUS that exists and releasing financial statements between 2011 and 2016 in which they are not loss. Data is collected from Bank Indonesia and the BUS website's. The result of this research using Structural Equation Modeling (SEM) shows that two variables which are the principle of purchase and sales financing and the principle of profit-sharing financing have positive significantly affect to falah in Islamic bank.

We empirically investigate the determinants of sukuk issuance type in Indonesia to issue either ijarah sukuk or mudharabah sukuk. We include sukuk characteristics, sharia-related factors, and firm characteristics, provide empirical evidence on the determinants of sukuk issuance type by incorporating sukuk-specific factors, firm-specific factors, and sharia compliance variables, and address the role of Sharia Supervisory Board, as the sharia representative of firm compliance for sharia products, in the issuer’s choice of sukuk type. By studying 88 sukuk issuance in Indonesia from 2009 to 2017, we find that firm profitability and the sharia compliance level have a significant effect on the probability of issuing mudharabah sukuk. Some other factors’ characteristics including sukuk yield, firm age, and inflation rate are also found to have a significant effect.

The infrastructure development is one of the vital elements in achieving the goals of the country development. When infrastructure and other public facilities are available, basic human needs can be met accurately. Financing infrastructure has been the main concern of many countries and there is a very little foreign direct investment in developing nations for many reasons. These nations apply for loans from international institutions which are expensive with many attached conditions. Similarly, evidence have shown from Gulf Cooperation Council (GCC) and Malaysia that the adoption of sukuk is an assured way toward infrastructural development of a country. For this reason, many authors perceived sukuk as alternative to conventional bond for infrastructure projects and other essential needs for countries to develop. Therefore, this study is motivated by the infrastructural development which has taken place in those countries that have been practising/using sukuk as tool for infrastructure development. This innovation will increase a lot of strategic advantage and economic development of countries by utilizing sukuk as an alternative source of funding. Using sukuk as infrastructural development’s tool will also assist countries that find it difficult to fulfil the requirement for the conventional bond.

Pakistan need to enhance the liquidity management framework for its growing Islamic finance industry. Sukuk is a best Shariah-compliant debt instrument for short term liquidity needs since Sukuk is highly tradable instrument with low level of market risk. In view of that, there is an increasing trend in the global issuances of corporate and sovereign Sukuk. Therefore, this case study aims to explore the issuance of Sukuk in Malaysia as an example. Malaysia is dominating the Sukuk Market and has been issuing Sukuk since 1990. The underlying structure of the proposed Sukuk model for Pakistan is Istisna that is an Islamic project bond. Pakistan has the potential to replicate the Sukuk model of Malaysia. However, it is required to have an active secondary trading market in order to develop an effective and dynamic Sukuk market.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki sukuk uygulamalarını, çalışma esaslarını ve süreçlerini, Sukuk uygulamaları olan İslam ülkeleri, Malezya, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerinde olan Dubai örneği ile karşılaştırmalı olarak incelemektir. Ayrıca İslami finansta kullanılan yöntem ve ürünler ile ilgili standartları belirleyen İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOİFİ) tarafından yayınlanan standartlar ile Türkiye'deki Sukuk uygulaması karşılaştırılarak/ Türkiye'deki Sukuk uygulamasında eksiklikler ortaya koyulmuş ve önerilerde bulunmuştur.Anahtar kelimeler: Sukuk, Mudarebe, Müşareke, Katılım Bankası, Kira Sertifikası, Murabaha, İcara, İstisna The purpose of this study is to compare and study the working principles, processes and the application of the sukuk in turkey with other Islamic countries like Malaysia, Bahrein and UAE (the application of Dubai Emirate) also suggestion has been made and clarified the defects about the sukuk application in turkey by comparing the standards relating to the methods and products used in the Islamic finance issued by Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.Keywords: Sukuk, Mudarabah, Musharakah, Participation Bank, Rent Certificate, Murabahah, Ijarah, Istisna'a 142

Al-Ijārah al-Muntahiya bit al-Tamlik (IMBT) merupakan salah satu alternatif skim pembiayaan syariah untuk memfasilitasi pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan jenis usaha nasabah sekaligus mengamankan kepentingan bank. Artikel ini berusaha menjelaskan operasi akad IMBT di perbankan syariah. Dibandingkan dengan akad mudharabah, akad IMBT ini lebih fleksibel dan kompetitif bagi nasabah dalam penetapan harga sewa, walaupun ada beberapa risiko yang mungkin terjadi yang harus diantisipasi. seperti risiko default yaitu nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja, aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh si pemberi sewa (muajjir), dan nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

This paper describes how the economic development of Islam in Indonesia and Islamic investment offender, specific investment is viewed from two musty mudharabah and ijarah. We know people are familiar with conventional investments that rely on the interest rate, but the author tries to see a bunch of people who do not invest based on the interest rate. Community groups in question are gold and pearl merchants in the city of Mataram; they traded with the islamic law principle informed with the actual quality of the goods, weighing, and make an appointment with either. Associated with investments, they provided capital among traders with profit sharing agreement at the end of the year, 60 percent to 40 percent owner of capital for business managers. Labor they take an average of 2 people for each trader with wage system 50 thousand rupiahs per day. Contribution to the development of economic gold traders Mataram is helpful in employment, supporting the development of West Nusa Tenggara Tourism, both domestic and abroad, especially in the area of increased income tax payments, an increase in the welfare of the community with many traders who perform the Hajj.

Pengantar Akuntansi Syariah: Pendekatan Praktis ini ditulis dengan menggunakan bahasa sederhana agar mudah dimengerti oleh mereka yang baru belajar akuntansi syariah. Prasyarat untuk mempergunakan buku ini adalah telah belajar ekonomi syariah dan pengantar akuntansi. Buku ini dapat digunakan oleh mahasiswa dari jurusan pendidikan akuntansi atau pun dari non akuntansi, Meskipun buku ini di desain khusus bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah akuntansi syariah dengan bobot 2 sks., {"references":["Antonio dan Muhammad Syafi'i. 1999. Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum. Jakarta: Kerjasama BI dan Tazkia Institute.","Dewan Syariah Nasional. 2001. Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk lembaga keuangan syariah. Jakarta: IAI","Hosen, M.Nadratuzzaman dan AM. Hasan Ali. 2008. Kamus Populer keuangan dan ekonomi syariah. Jakarta: PKES Publishing","Karim, Adiwarman. 2003. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: International Institute of Islamic Thought Indonesia.","Kieso, Donald E., Jerry J. Weygant, Terry D. Warfield. 2001.Akuntansi Intermediate. Jakarta: Salemba Empat","Muhammad.2011. Rekonstruksi Kerangka Dasar Konseptual Untuk Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Syariah 1. Universitas Mercu Buana","Nurhayati, Sri., Wasilah. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesa. Jakarta: Salemba Empat","Nurhayati, Sri., Wasilah. 2013. Akuntansi Syariah di Indonesa: Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat","Reeve, James M., Carl S. Warren, dkk. 2008. Principles of Accounting: Indonesian Adaptation. Jakarta: Salemba Empat","Sabbiq, Sayyid. 2008. Fikih Sunnah. Jakarta: Penerbit Pena","Sutardi, Tatang. 2010. Ijarah: Aplikasinya pada lembaga keuangan syariah. Samarinda: PA-Tanah Grogot","Weygant, Jerry J., Donald E. Kieso, Paul D. Kimmel. 2005. Accounting Principles. Jakarta: Salemba Empat","Wibisana, M. Jusuf. 2010. Tantangan atas Penerapan SAK Syariah. Jakarta: disajikan dalam kongres IAI ke XI, tanggal 9 Desember 2010"]}

2014 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang kelebihan dan kekurangan implementasi PSAK 107 tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam pembiayaan perumahan pada PT Bank Muamalat Cabang Makassar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Hasil penelitian terhadap perlakuan akuntansi IMBTyang dilterapkan oleh PT Bank Muamalat Cabang Makassar menunjukkan bahwa skim IMBT yang diterapkan telah sesuai dengan standar ditetapkan dalam PSAK 107. Adapun kelebihan dan kekurangan implementasi PSAK 107 tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam pembiayaan perumahan adalah nilai asset dalam laporan keuangan menggelembung sehingga bank akan menanggung pajak yang besar. Alternatif Musyarakah Mutanaqisah yang dipandang lebih baik daripada IMBT membuat PT Bank Muamalat Cabang Makassar memutuskan untuk beralih pada pembiayaan perumahan menggunakan skim Musyarakah Mutanaqisah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian komparatif sistem pembiayaan gadai syariah PT Pegadaian Syariah Cabang Tello dalam hal ini yaitu Rahn Emas dan Sewa Penitipan Emas (Ijarah) telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu karyawan pegadaian syariah di bidang gadai emas maupun dokumentasi-dokumentasi dari pihak pegadaian. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belum semua sistem pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 terutama pada sistem penetapan biaya administrasi Pegadaian Syariah. Akan tetapi dalam hal penetapan tarif sewa penitipan barang dan perlakuan akuntansinya yang menyangkut pengakuan dan pengukuran serta penyajiannya dalam laporan keuangan telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002. Kata kunci: gadai syariah, rahn emas, ijarah Islamic mortgage finance system analysis at PT. Pegadaian (Persero) branch syariah Tello in Makassar Hasmira Abdul Latief Mediaty This study aims to determine the suitability of comparative Islamic mortgage finance system PT Pegadaian branch Sharia Tello in this case the rent Rahn Gold and Gold Luggage (Ijarah) are compliant with Sharia Fatwa Council National Council of Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 . This study uses a comparative descriptive study. Data were obtained through interviews with the employees PT Pegadaian sharia Islamic mortgages in the pawning gold and documentation from the PT Pegadaian. The results of this study it can be concluded that not all Islamic mortgage finance system in the Pegadaian Sharia guided by the National Fatwa Council of Indonesian Ulama Council No.26/DSN-MUI/III/2002 especially on systems costing PT Pegadaian Sharia administration. However, in the case of prince fixing rent baggage and the accounting treatment relating to the recognition and measurement and presentation in the financial statements in accordance with the National Fatwa Council of Indonesian Ulama Council Sharia No.26/DSN- MUI/III/2002. Keywords: Islamic mortgage, gold rahn, ijarah

Nur Amaliah Ramadhani.A31107024. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT Bank BNISyariah Tbk. Cabang Makassar. Dibimbing oleh DR.H. Abdul Hamid Habbe SE, M.Si. (Pembimibing I) dan Drs. Abdul Rahman Ak (Pembimbing II) Kata Kunci: Gadai Syariah,Ijarah, PSAK 107, dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002. Konsepyang jauh dari riba dan sesuai dengan syariat Islam, membuat produk perbankan syariah menjadi pilihan umat Muslim di Indonesia yang berniat menjalankan agama secara kaffah. Gadai Emas Syariah dari BNI Syariah disebut juga pembiayaan Rahn yang merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Penelitian ini bertujuan1)Untuk mengetahuikesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariahBank BNI SyariahdenganPSAK 107(akad ijarah). 2)Mengetahui kesesuaian gadai emas syariah di Bank BNI Syariah denganFatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.(3)Mengetahui tingkat pengembalian pendapatan (keuntungan) dari pembiayaan gadai syariah pada PT. BankNegara Indonesia Syariah, Tbk. Cabang Makassar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Adapun pengumpulan data yangdilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap karyawan Bank BNI Syariah Kantor Syariah Cabang Makassar dan menggunakandata berupa pedoman akuntansi dan perlakuan akuntansi ijarah yang diterapkan dalam produkPembiayaan BNI iB Gadai Emas. Dari hasil penelitian PT.Bank BNI Syariahtelah menjalangkan pedoman akuntansi PSAK 107,dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002. Serta Tingkat pengembalian keuntungan dari pendapatan pembiayaan gadai syariah (rahn) untuk tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan.

Konsep yang jauh dari riba dan sesuai dengan syariat Islam, membuat produk gadai syariah menjadi pilihan umat Muslim di Indonesia yang berniat menjalankan agama secara kaffah. Gadai emas syariah dari Pegadaian Syariah disebut juga pembiayaan Rahn yang merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas lantakan atau perhiasan kepada Pegadaian sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Penelitian yang berjudul analisis aplikasi sistem pembiayaan gadai syariah ini bertujuan untuk 1) mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Makassar dengan PSAK 107 (akad ijarah), 2) mengetahui kesesuaian pembiayaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Makassar dengan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, 3) mengetahui kesesuaian pembiayaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Makassar dengan Hukum Syariat Islam. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap karyawan Pegadaian Syariah Cabang Makassar dan menggunakan data berupa buku pedoman Pegadaian Syariah Cabang Makassar. Dari hasil penelitian Perum Pegadaian Syariah telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, Namun belum sesuai dengan hukum syariat Islam secara menyeluruh.

Konsep yang jauh dari riba dan sesuai dengan syariat Islam, membuat produk perbankan syariah menjadi pilihan umat Muslim di Indonesia yang berniat menjalankan agama secara kaffah. Gadai Emas Syariah dari Bank Syariah Mandiri disebut juga pembiayaan Rahn yang merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah Bank Syariah Mandiri dengan PSAK 107(akad ijarah). 2) Mengetahui kesesuaian gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri dengan Fatwa DSN MUI No.25 dan No.26/DSN-MUI/III/2002. 3) Mengetahui kesesuaian gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri sesuai dengan syariah islam (AlQur???an dan Al-hadist). Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Syariah Cabang Makassar dan menggunakan data berupa pedoman akuntansi dan perlakuan akuntansi ijarah yang diterapkan dalam produk Pembiayaan BSM iB Gadai Emas. Dari hasil penelitian PT. Bank Syariah Mandiri telah menjalangkan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002, tetapi belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 dan syariah islam (AlQur???an dan Al-Hadist).