Search

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah ajang pesta demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, pergantian kekuasaan di negara demokrasi dinyatakan dengan Pemilu yang dilaksanakan secara damai serta berkala dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ditetapkan konstitusiKewenangan sebagaimana telah tertulis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang telah secara jelas mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menyelesaikan sengketa hasil suara Pilkada, hal ini didukung pula dengan ditetapkannya ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang dimana dalam pasal tersebut diamanatkan untuk dibentuknya sebuah Badan Peradilan Khusus yang akan menangani penyelesaian sengketa hasil suara Pilkada. Permasalahan yang akan di bahas terkait Apa faktor-faktor diperlukannya Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia? Apa Urgensi dibentuknya Undang-Undang Peradilan Khusus Pemilu bagi Indonesia? Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini Penulis gunakan berdasarkan asas-asas hukum yang ada pada data kepustakaan atau data sekunder. Selain itu, Penulis mempelajari kaidah hukum dengan menelaah, peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. ABSTRACTThe Regional Head Election is an event for a democratic party in Indonesia that is held once every 5 (five) years, the change of power in a democratic country is declared by-elections that are held peacefully and periodically by taking into account the principles stipulated by the constitution. Authority as written in the Decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013 which has clearly stated that the Constitutional Court is not authorized to settle disputes over the results of the Regional Head Election, this is also supported by the stipulation of Article 157 paragraph (3) of Law Number 8 of 2015, which in that article is mandated for the establishment of a Special Judicial Body that will handle the settlement of disputes over the results of the Regional Head Elections. The problems that will be discussed are related to what background is needed for a Special Election Court in Indonesia? What is the urgency for the establishment of a Special Election Court Law for Indonesia? The approach to the problem that will be used in this research is a normative juridical approach in this study. The author uses it based on the legal principles that exist in the library data.