Search

Bawaslu merupakan lembaga penting dalam pelaksanaan pemilu untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kompleksitas pelaksaan pemilu secara serentak menjadi tantangan bagi Bawaslu sebagai salah satu lembaga inti dalam proses pemilu serentak tahun 2024, agar dapat mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Undang- Undang Pemilu atau UU No. 7 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi pengawasan pemilu serentak di Indonesia serta kewenangan Bawaslu dalam menghadapi pemilu serentak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu saat ini telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya. Optimalisasi pengawasan pemilu serentak 2024 dilakukan Bawaslu melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) serta mekanisme kerja yang telah diterapkan secara optimal agar proses pelaksanaan pemilu berjalan lancar sesuai dengan amanah konstitusi.

Copyright of Jurnal Pendidikan Indonesia is the property of Publikasi Indonesia and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Kemajuan teknologi yang telah berkembang sangat pesat dapat membantu pekerjaan manusia dalam berbagai bidang. Salah satu kegiatan yang dapat diotomatisasi adalah aktivitas pengawasan kegiatan manusia dalam sebuah ruangan, misalnya bagi lansia ataupun orang cacat. Umumnya kegiatan pengawasan membutuhkan tenaga manusia untuk memantau kejadian dan aktivitas di lokasi tertentu secara live maupun direkam melalui kamera CCTV. Dengan perkembangan teknologi, seluruh kegiatan pengenalan terhadap aktivitas manusia dapat dilakukan secara otomatis. Sistem dapat mengenali aktivitas duduk, berdiri, belajar, mengangkat tangan, serta bertepuk tangan. Sistem dibuat dengan menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN). Eksperimen akan dilakukan dengan data uji yang berasal dari internet maupun rekaman video yang dilakukan oleh tim di lapangan. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan dapat mengenali aktivitas manusia dengan nilai akurasi sebesar 86,65% untuk data uji dari internet dan 96% untuk data uji dari IP camera yang terpasang pada sebuah lokasi. Selain itu, sistem juga dapat menghasilkan sebuah rangkuman catatan aktivitas terhadap seluruh kegiatan yang terjadi di dalam lokasi tersebut pada kisaran waktu yang ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas kinerja karyawan penyadap tanaman karet di PT. Atjeh Raya Corpindo Kebun Alur Buluh, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling, dengan pertimbangan bahan sampel bersifat homogen atau rata-rata memiliki karakter yang sama. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas kinerja karyawan penyadap tanaman karet di PT. Atjeh Raya Corpindo Kebun Alur Buluh, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur digunakan analisis statistik dengan metode linear berganda. Pengolahan data dilakukan menggunakan software komputer SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja (X1) berpengaruh nyata atau signifikan terhadap produktivitas, variabel pengawasan (X2) berpengaruh nyata atau signifikan terhadap produktivitas, variabel pengalaman (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas, dan variabel premi (X4) berpengaruh nyata atau signifikan terhadap produktivitas kinerja karyawan penyadap tanaman karet di PT. Atjeh Raya Corpindo Kebun Alur Buluh, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Kata Kunci : Lingkungan Kerja; Pengalaman; Pengawasan; Premi; Produktivitas

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya temuan BPOM mengungkapkan bahwa obat sirup yang beredar di pasaran mengandung zat berbahaya etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG), dengan munculnya isu ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi apotek atau toko obat yang menjual obat sirup. Tugas pokok BPOM adalah mengawasi setiap produk yang ada di pasaran, terutama untuk produk yang dikonsumsi oleh badan sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh sebab itu kiranya penulis perlu menganalisis lebih jauh mengenai tanggung jawab BPOM terhadap peredaran obat sirup yang mengandung zat berbahaya dan Bagaimana peran BPOM dalam mengatasi peredaran obat sirup yang mengandung zat berbahaya.

Fungsi pengawasan dalam manajemen pendidikan menjadi salah satu peran penting, guna mencapai tujuan pendidikan agar berjalan sesuai yang ditetapkan. Sayangnya, pelaksanaan pengawasan sekolah di Indonesia ternyata masih menemui hambatan dan kendala yang menyebabkan program tidak berjalan dengan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kinerja pengawas di jenjang sekolah yayasan menengah pertama ditinjau dari perspektif guru dan kepala sekolah. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan melibatkan 54 orang diantaranya 51 guru, 2 kepala sekolah, 1 wakil kepala sekolah dari dua sekolah yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pengawas di jenjang sekolah menengah pertama mendapat respon yang positif dari guru dan kepala sekolah. Namun masih ada beberapa ruang lingkup tugas pengawas yang perlu perbaikan seperti pemantauan dalam elaborasi kemampuan peserta didik, pemantauan pengelolaan keuangan, dan pembimbingan dalam meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas bagi guru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengelolaan manajemen perpustakaan pada SMK Swasta yang ada di Kota Pekanbaru, serta untuk menganalisis penerapan fungsi-fungsi manajemen perpustakaan dalam upaya meningkatkan Gerakan Literasi Sekolah di SMK Swasta Akreditasi A di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan memberikan deskripsi tentang pengelolaan manajemen perpustakaan pada SMK Swasta di Kota Pekanbaru. Subjek dari penelitian adalah perpustakaan sekolah dan objek penelitian adalah manajemen pengelolaan perpustakaan sekolah. Teknik analisis dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan dalam pencapain visi, misi dan tujuan perpustakaan sudah terlaksana dengan sangat baik, baik untuk perencanaan program kerja yang harus dilaksanakan oleh tim manajemen perpustakaan maupun perencanaan terhadap bahan-bahan pustaka itu sendiri. Pengorganisasian sudah terlaksana dengan baik, hal ini sebagai dasar dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dalam team work sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab benar-benar dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya. Penggerakan yang dilakukan oleh pimpinan dilaksanakan dengan baik, pola kepemimpinan yang demokratis, hal ini sesuai dengan harapan bawahan yang menginginkan adanya keterbukaan dalam lingkungan kerja. Pengawasan sudah terlaksana dengan baik, pelaksanaan pengelolaan perpustakaan sekolah sesuai dengan tujuan, serta visi dan misi perpustakaan yang telah disusun sebelumnya.

Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan pengawasan terhadap prinsip kepatuhan syariah dalam akad pembiayaan mudharabah. Terwujudnya nilai-nilai Syariah (Shariah compliance) merupakan salah satu aspek yang membedakan sistem tradisional dan syariah. Pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperlukan untuk memastikan penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan setiap akad pembiayaan mudharabah oleh lembaga perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Mengumpulkan dan menganalisis data secara kualitatif dari metode yuridis sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya terdapat dua sistem pengawasan perbankan syariah, yaitu: pertama, pengawasan keuangan, yaitu kepatuhan umum terhadap industri perbankan dan prinsip kehati-hatian bank; pengaturan prinsip hukum. Pengawasan yang dilakukan OJK berupa pengawasan di bidang regulasi dan lembaga perbankan syariah, sedangkan DPS bekerja sama dengan berbagai fungsi audit internal untuk memantau pelaksanaan kepatuhan syariah. Pengawasan bank syariah secara menyeluruh penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana bank syariah menganut prinsip syariah.

This study aims to determine the role of the Department of Food Crops, Horticulture and Plantation in Malang Regency in supervising the conversion of agricultural land in Malang Regency. The research method used is a sociological approach based on field research and interviews as well as the rule of law. The results of this study can be concluded that the role of the Department of Food Crops, Horticulture and Plantation of Malang Regency in supervising the occurrence of the conversion of agricultural land is firstly involved in the governance of the permit process for the conversion of agricultural land with the Related Regional Work Units (SKPD), Second, increasing land productivity. agriculture and finally provide guidance to farmers so as not to convert their agricultural land. It can be concluded that people who want to convert agricultural land to other uses must follow the process of permitting land conversion by completing the required documents to the relevant agencies and increasing coaching activities for farmers not to easily convert their agricultural land. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di kabupaten malang. Metode penelitian ini digunakan yaitu pendekatan sosiologis yang didasarkan penelitian lapangan dan wawancara serta peraturan keadaan hukum. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yaitu pertama terlibat dalam tata Kelola proses perijinan alih fungsi lahan pertanian bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terkait, Kedua meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan terakhir melakukan pembinaan terhadap petani agar tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ingin mengalihfungsikan lahan pertanian ke peruntukan lainnnya harus mengikuti proses perijinan alih fungsi lahan dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan kepada instansi yang terkait dan meningkatkan kegiatan pembinaan kepada petani untuk tidak mudah mengalihfungsikan lahan pertaniannya.

Perubahan Polri sejak terpisah dari ABRI meliputi aspek kelembagaan, substansi, dan budaya, ditandai dengan disahkannya undang-undang tentang Polri sebagai dasar hukum bagi Polri menjadi institusi yang mandiri dan profesional. Namun, reformasi Polri dari aspek budaya belum terlaksana sesuai harapan, khususnya dalam penegakan hukum, masih terjadi penanganan perkara yang tidak profesional dan bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga pengawasan eksternal salah satunya oleh Kompolnas menjadi penting. Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dimana data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, serta ditunjang data primer dari lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Kompolnas saat ini, dan bagaimana penguatan Kompolnas pada masa mendatang dalam pengawasan penyidikan tindak pidana oleh Polri. Hasil penelitian, bahwa masih banyak terdapat kelemahan pada Kompolnas, yakni kedudukan Kompolnas yang dibentuk sebagai lembaga penasihat yang ditempatkan di bawah Presiden, pembentukan Kompolnas hanya berdasarkan Peraturan Presiden dengan tugas dan kewenangan yang terbatas, budaya hukum anggota Polri yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi Kompolnas, sumber daya manusia masih sangat kurang, sarana prasarana belum memadai, dan alokasi anggaran tidak dapat memenuhi beban kerja Kompolnas. Penguatan Kompolnas pada masa mendatang melalui perubahan Kompolnas secara kelembagaan sebagai lembaga pengawas eksternal Polri yang independen, memperkuat dasar hukum pembentukan Kompolnas dengan undang-undang, membangun budaya hukum anggota Polri dengan meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi Kompolnas, menambah jumlah pegawai Kompolnas dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan, menyediakan sarana prasarana berupa gedung kantor beserta fasilitas yang memadai, dan menambah jumlah anggaran sesuai dengan beban kerja yang dihadapi oleh Kompolnas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Pengaruh Motivasi Instrinsik, Kompensasi dan Pengawasan Pimpinan terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli yang berjumlah 40 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sensus dimana seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional. Data dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli, pengawasan pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli dan secara simultan motivasi intrinsik, kompensasi dan pengawasan pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.

The purpose of this study is to know and conduct an analysis of the function of the Regional Supervisory Assembly in notary supervision in North Gorontalo Regency and the obstacles faced by the regional supervision assembly in conducting notary supervision in North Gorontalo Regency? This research uses a type of normarif-empirical research using the Statute Approach;and CaseApproach. the results of this study show, that first, the function of the regional supervision assembly in notary supervision in North Gorontalo Regency is the same as regional supervision assemblies throughout Indonesia it is divided into two, namely the construction of its intent for preventive measures to prevent violations to be committed by a notary, and supervision is an essive re-pr actas aresult of the non-enactance of preventive measures in the construction. Second, the obstacles faced by the regional supervision assembly in conducting notary supervision in North Gorontalo Regency are: First, sanctions to the notary from the regional supervisor and from the center, second, not only notary when done coaching and supervision, the third, namely communication errors that cause problems become greater. Keywords: Regional Supervisory Council; Supervision; Coaching; Notary Public Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui dan melakukan analisis terhadap fungsi Majelis Pengawasan Daerah dalam pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara dan kendala yang dihadapi majelis pengawasan daerah dalam melakukan pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normarif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach); dan Pendekatan kasus (Case Approach). hasil Penelitian ini menujukkan, bahwa Pertama, Fungsi majelis pengawasan daerah dalam pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara sama seperti majelis pengawasan daerah di seluruh indonesia hal itu terbagi dua yaitu pembinaan maksudnya untuk tindakan preventif guna mencegah pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan oleh notaris, dan pengawasan adalah tindakan represif sebagai akibat dari tidak diindahkannya tindakan preventif dalam pembinaan. Kedua, kendala yang dihadapi majelis pengawasan daerah dalam melakukan pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara adalah; pertama, sanksi kepada notaris itu dari pengawas wilayah dan dari pusat, kedua, tidak kopertaifnya notaris ketika dilakukan pembinaan dan pengawasan, yang ketiga, yaitu kesalahan komunikasi sehingga menyebabkan masalah menjadi lebih besar.

The election of village heads (Pilkades) is the representation of democracy at the village level. Nevertheless, the supervision mechanism by the district/city level election committee (PPK) becomes problematic when the authority also coincides with the authority to operate. It is important to know the legal construction regarding the supervision of village head elections and the model of village head election supervision in the future. These will be analyzed normatively using a statutory approach, case approach, and concept approach. The results of this study show that Pilkades is an important process to actualize the Constitutional rights of communities, democracy and village autonomy. However, the regulations governing the pilkades are not in line with democratic values and the principle of free and fair election because of the unification of the authority to operate and supervise simultaneously at the Village Head Election Committee formed by the regional Head. Therefore, improvements to the supervision of the Pilkades in the future can be carried out with three models, namely: involving district/city Bawaslu, forming district/city Pilakdes Supervisors, direct supervision by district/city Bawaslu.

Problems in planning readiness that have not been optimally arranged in the Master Plan for Utilization of Special Autonomy Fund (DOKA) 2008—2027 are the cause of the difficulty in carrying out an effective supervisory function. In addition, at the level of DOKA allocation at the Provincial to Regency/City levels, it is still full of intervention and domination by ex-members of Free Aceh Movement (GAM), both in the executive and legislative. These two problems are the main factors that hinder the achievement of the goal of the DOKA for the welfare of the Acehnese people. By using a qualitative descriptive research method, this paper aims to unravel the root cause of the DOKA allocation problem that has an impact on the problem of poverty in Aceh. The results of this study conclude that there are two factors that cause problems in the allocation of DOKA, namely supervision and political intervention. The control factor that is not optimal is caused by planning that has not been arranged in detail in the DOKA Master Plan. Meanwhile, the political intervention factor arises from the dominance of ex members of GAM in every DOKA budget planning.

Pengawasan terhadap etika dari anggota dewan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar tugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai pengawas sekaligus mengadili pelanggaran-pelanggaran etika dari anggota dewan. Upaya penguatan yang diperlukan terhadap kedudukan, keanggotaan dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan agar kedepannya dapat menjadi sebuah peradilan etika dan dapat bersifat mandiri dan akuntabel. Selain itu, perlu dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur etika pejabat publik, dan mengatur pula lembaga pengawasan yang bersifat terpadu sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi atas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang bersifat internal di masing-masing lembaga negara.

This research is intended as an effort to analyze the budget performance of Regional Apparatus Organizations in South Sumatra Province with a value for money concept approach. This study consisted of the dependent variable, namely the performance of the regional apparatus organization budget, while the independent variable consisted of transparency, accountability, and supervision. The data used in this research is the result of distributing questionnaires to selected respondents in 21 Regional Apparatus Organizations. The sample selection technique used purposive sampling, while the data analysis technique used multiple linear regression. The results of the analysis and discussion of hypothesis testing show that partially transparency, accountability, and supervision have a positive and significant effect on-budget performance, including simultaneously also showing a positive and significant effect on-budget performance, but it is necessary to increase budget performance, this shows that the R2 value is 0.446. or 44.6%.

Abstrak - Realitas Pengawasan di Tubuh Pemerintahan Desa terhadap Korupsi Tujuan Utama - Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengawasan realisasi anggaran desa menghadapi korupsi. Metode – Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Beberapa pihak yang terkait dalam proses realiasai anggaran desa menjadi informan dalam penelitian ini. Temuan Utama – Penelitian ini menemukan bahwa secara menyeluruh pengawasan yang terjadi di tingkat desa sudah berjalan dengan baik dan pengendalian korupsi bisa berjalan. Hanya saja masih terdapat kelemahan yang berkaitan dengan pengawasan yaitu sumber daya manusia yang kurang mampu. Selain itu, korupsi pemerintah desa dalam realisasi penganggaran desa memang ada walaupun tidak banyak Implikasi Teori dan Kebijakan – Pelatihan peningkatan kapasitas perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengkawal keuangan desa. Pada sisi lainnya, sosialisasi kepada masyarakat mengenai seluruh rencana dan realisasi program desa diperlukan supaya pengawasan berjalan secara maksimal. Kebaruan Penelitian - Penelitian ini mengevaluasi pengawasan desa yang sudah berjalan dalam menghadapi korupsi. Abstract - The Reality of Supervision in the Village Government against Corruption Main Purpose - This study aims to determine the supervision of realizing the village budget against corruption. Method - This study uses a qualitative descriptive method. Several parties involved in the village budget realization process become the informants. Main Findings - This study finds that overall supervision at the village level was running well and corruption control was working. It is just that there are still weaknesses related to supervision, namely inadequate human resources. In addition, village government corruption in the village budget realization does exist, although not much. Theory and Practical Implications - Capacity building training needs to be carried out to increase the capacity of village officials in guarding village finances. On the other hand, socialization to the community regarding all plans and realization of village programs is needed so that supervision runs optimally. Novelty - This study evaluates existing village surveillance in the face of corruption.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap Perda dan rancangan Perda. Hal tersebut mengindikasikan adanya dualisme kewenangan evaluasi rancangan Perda antara Pemerintah Pusat dengan DPD. Penelitian ini berfokus menjawab pertanyaan: (a) bagaimana kewenangan pengawasan rancangan Peraturan Daerah dalam sistem hukum Indonesia? (b) bagaimana implikasi dualisme pengawasan rancangan Peraturan Daerah terhadap kepastian hukum pengawasan rancangan Peraturan Daerah dan pengaturan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi domain pemerintahan daerah? Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konstruksi pengawasan rancangan Perda dan implikasi dualisme pengawasan rancangan Perda antara DPD dan Pemerintah Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundangan-undangan dan literatur terkait dengan pengawasan rancangan Perda, khususnya terkait evaluasi rancangan Perda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan rancangan Perda oleh DPD secara normatif telah memperluas lingkup rancangan Perda yang dapat dievaluasi, dengan beberapa catatan hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawasan intern harus dapat merumuskan arah kebijakan strategis, namun masih menghadapi kendala di antaranya adalah belum sepenuhnya menjawab substansi permasalahan dan belum optimalnya komunikasi efektif sesuai mekanisme pengawasan intern. Mekanisme pengawasan intern penting untuk melihat apakah pekerjaan telah sesuai dengan rencana. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi mekanisme pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta kendala-kendala yang dihadapi. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara serta data sekunder. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan menggambarkan bahwa mekanisme pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM belum sesuai dengan harapan. Dalam upaya perbaikan, maka perlu dilakukan: (1) merevisi pedoman penugasan pengawasan. (2) pembentukan Komite Audit. (3) memperbaiki standar operasional prosedur. (4) penambahan auditor dan pelatihan teknis. (5) Pengembangan SIMWAS yang menyediakan data dan proses secara on-line real time (OLRT). (6) secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan sistem pengawasan intern.

In the era of globalization like today, the ease and speed of getting things are highly sought after, including the ease and speed of getting financial services. Financial Technology (Fintech) is a digital financial service that offers and provides convenience and speed of financial services. The emergence of Fintech certainly provides convenience for people to get financial services. But we need to remember that in our constitution, Indonesia is a rule of law so that everything that is done in this country must be based on law. Including the Fintech business, must be regulated and monitored by existing laws in Indonesia. So it is necessary to know the regulation and supervision of Fintech's business in Indonesia, which will be further explained in this paper. The writing method used is normative juridical, using secondary data by analyzing primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the research results it is known that Fintech's business in Indonesia is regulated and supervised by three institutions namely the Ministry of Communication and Information, Bank Indonesia, and the Financial Services Authority.

Penegakan hukum administrasi lingkungan bersifat preventif yang dilaksanakan melalui instrumen pengawasan dan perizinan. Selanjutnya instrumen sanksi administrasi sebagai penegakan hukum secara represif dalam upaya menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Dalam hukum administrasi negara dikenal prinsip bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin tersebut. Pasal 1 angka 35 UUPPLH memberikan definisi bahwa Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin lingkungan tersebut adalah pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Pasal 71 UUPPLH mengatur bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin tersebut, pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendelegasikan kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggung di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengkaji masalah penegakan hukum administrasi lingkungan, maka penelitian bertujuan untuk mengurai masalah yang kompleks, karena terdapat jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Metode penelitian normatif dilakukan melalui pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan filsafat (filosofis approach). Penelitian memfokuskan pada analisis substanstif penegakan hukum administrasi melalui instrumen pengawasan yang berorientasi pada asas keterpaduan sebagai salah satu dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa macam alat tangkap salah satunya adalah alat tangkap pukat hela (mini trawls) dan pukat tarik (seine nets) atau disebut dengan pukat arad yang merusak lingkungan ekosistem sumber hayati bawah laut. Secara hukum alat ini telah dilarang tentang Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak ekosistem bawah laut. Harapannya pengelolaan sumberdaya perikanan dan pengelolaan wilayah pesisir harus berpijak pada komitmen arus keutamaan yaitu pengelolaan sumberdaya yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan generasi dimasa yang akan datang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 telah menghapuskan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat khususnya dalam hal pembatalan Peraturan Daerah. Menteri Dalam Negeri kini tidak lagi dapat membatalkan Peraturan Daerah Provinsi, dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang dianggap bermasalah. Tidak adanya lagi pengawasan yang bersifat represif dari Pemerintah Pusat terhadap peraturan daerah tentunya dapat mempengaruhi implementasi dari sebuah kebijakan nasional ketika sampai di daerah. Di samping itu, kualitas Peraturan Daerah yang masih jauh dari kondisi ideal juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sedangkan upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat akan menjadi sangat terhambat tanpa adanya kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah. Penelitian ini hendak menganalisis peraturan daerah dari segi pengawasannya. Penelitian ini akan mengkaji bentuk pengawasan peraturan daerah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini berkesimpulan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. masih terdapat kewenangan pengawasan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain masih perlunya penguatan mekanisme pengawasan preventif, terdapat instrumen pengawasan lain yang dapat digunakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun masyarakat daerah itu sendiri.

Undang Undang No. 7 tahun 2017 pasal 101 telah mengamanatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai badan yang bertugas mengawasi proses demokrasi elektoral mulai dari Pemilihan Legislatif (PILEG), Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA), dan Pemilihan Presiden (PILPRES). Sebagai dadan yang diamatkan secara konstitusional dalam hal pengawasan pemilu, sebuah inovasi dibutuhkan dalam meningkatkan nilai guna pengawasan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Paper ini akan menjelaskan praktik inovasi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam pengawasan pemilu dan mendorong partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan mendayagunakan data primer yang juga didapatkan dari aktivitas partisipatif tim penulis. Paper ini memyimpulkan bahwa inovasi diwujudkan melalui program kelas pengawasan pemilu dengan merumuskan agen pengawasan pemilu partisipatif di seluruh kecamatan sangat efektif meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih khususnya pemilu pemula.

This study aims to analyze the dimensions of job satisfaction and its influence on employee organizational commitment at the Regional Finance Board of Pohuwato Regency. The data used in this study are primary data that comes from filling out questionnaires. The study population was 59 employees using the census method. The analysis technique used to answer research problems and test hypotheses is multiple regression analysis with the help of Statistical Product Service Solution (SPSS) software which is used to analyze the data. The results of this study are (1) there is a positive and significant effect on the satisfaction dimensions of the job itself. toward employee organizational commitment, (2) there is a positive and significant influence on the dimensions of satisfaction on salaries on employee organizational commitment, (3) there is a positive and significant influence on the dimension of satisfaction in supervision of employee organizational commitment, (4) there is a positive and significant influence on the satisfaction dimensions of employees promotion opportunities on employee organizational commitment, (5) there is a positive and significant effect of the satisfaction dimensions of coworkers on employee organizational commitment, (6) there is a positive and significant influence on the dimensions of satisfaction in working conditions on employee organizational commitment. The dominant variable that affects organizational commitment is the satisfaction dimension of promotion opportunities. The findings of this study indicate that if the dimensions of job satisfaction are increased, the organizational commitment of employees to the organization will increase.

Latar belakang penelitian adalah partisipasi masyarakat di Kecamatan Mappakasunggu Sulawesi Selatan dalam program dana desa belum maksimal. Hal ini disebabkan minimnya pendidikan masyarakat dan minimnya pengetahuan kesadaran masyarakat tentang program dana desa. Tujuan penelitian untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam program dana desa. Metode yang digunakan adalah angket (kuesioner). Pengabdian dilaksanakan oleh warga desa dan tim di Kecamatan Mappakasunggu, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian adalah setelah warga desa mengikuti kegiatan penyuluhan yang dihadiri oleh para kepala desa menunjukkan bahwa partsipasi masyarakat dalam program dana desa mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui bahwa warga desa hadir dalam musyawarah desa, menyampaikan aspirasi, pertanyaan dan keluhan serta ikut melaksanakan serta mengawasi jalannya program dana desa. Program tersebut untuk menambah usaha produktif warga desa sehingga dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan masyarakat desa di Kecamatan Mappakasunggu Sulawesi Selatan.

Fungsi Bawaslu Provinsi, Kota Kabupaten/Kota diperluas dengan Undang-Undang tentang pemilu, Bawaslu dapat melaksanakan Mediasi, dan Proses Adjudikasi, namun dibatasi dengan waktu yang sangat singkat, sementara rentan kendali yang luas, dengan 92 % wilayah laut dan 8 % wilayah darat. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui strategi pengawasan pemilu pada daerah kepulauan Maluku. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tresier. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan rentan waktu yang cepat namun wilayah yang luas maka di era revolusi 4.0, pengenegakan hukum dengan memakai basis teknologi informasi dan komunikasi, dengan ini maka tidak akan terkendala waktu dan rentan wilayah.

Abstract. This study aims to examine the effect of accountability, transparancy, and supervision on the budget erformance concept in value for money on regional work unit (SKPD) City of Bandung. The sample used in this tudy was 57 SKPD in City of Bandung. Field research are used to collect the data by using questionnaires as nstruments. Partial Least Square (PLS) approach employed SmartPLS software as data analysis method. Statistical test was utilizied as testing the hyphothesis. The results of the study with inner models showed that accountability, transparency, and supervision significant effect partially on the budget performance concept in value for money on regional work unit (SKPD) City of Bandung. Keywords. accountability; transparency; supervision; value for money. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. Sampel dalam penelitian ini adalah 57 SKPD di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen. Metode analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t-statistic. Hasil penelitian dengan evaluasi inner model menunjukkan secara parsial akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. Kata Kunci. akuntabilitas; pengawasan; transparansi; value for money.

Gampong adalah pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini, gampong ataupun desa diberikan kewenangan yang besar dalam melakukan tatakelola pemerintahan desa terutama dalam mengelola keuangan gampong. Tuha peut diberikan kewenangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, terutama mengawasai kinerja pemerintahan gampong. Rumusan masalah pada penelitian ini dibatasi pada bagaimanakah peran tuha peut dalam melakukan pencegahan korupsi dana gampong? Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif sebagai proses untuk memberikan pemahaman yang komplek yang terjadi pada interaksi manusia.

Dengue virus (DENV) is mosquito-borne viral diseases, transmitted by the vector mosquitoes such as Aedes sp. Infection with four serotypes of DENV-1 to 4. Indonesia, dengue haemorrhagic fever (DHF) was first recognized in 1968 in the cities of Jakarta and Surabaya. In 2007, we started DENV surveillance in Surabaya supported by the joined program of the Japan Initiative for Global Research Network on Infectious Disease (J-GRID) established the Indonesia-Kobe University Collaborative Research Center for Emerging and Reemerging Infectious Diseases (CRC-ERID). The results of serotype and genotype, in Surabaya and Bangkalan are similar with previous result in Indonesia, but especially in Bogor similar with Japan 2014. This study showed the importance of continuous virus surveillance in dengue endemic areas, in order to understand the dynamic of dengue infection disease in Indonesia. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi pada kucuran dana miliaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa. Kepala desa sebagai pemimpin desa harus dapat menerapkan fungsi manajemen sejak perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju. Berdasarkan peraturan per-UU-an yang ada, pemerintah desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa. Tulisan ini menyajikan peran vital BPD sebagai penerus aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan desa. Artinya, BPD bukanlah lembaga yang dapat dengan begitu saja disepelekan, melainkan kepala desa harus senantiasa bekerja sama dengan BPD dalam pembangunan desa. Akhir penulisan ini menjelaskan tentang pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi, sejauh mana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Tulisan ini juga menegaskan bahwa faktor yang dapat mendukung pengawasan BPD adalah masyarakat, karena masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan pengawasan keuangan desa.

Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh lingkungan kerja fisik dan pengawasan terhadap efektivitas kerja pegawai pada pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen. Pengambilan sampel dengan teknik random sampling yaitu dengan proporsional random sampling sejumlah 33 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner yang didukung metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier ganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Ada pengaruh positif yang signifikan antara Lingkungan Kerja Fisik terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas pendidikan Kabupaten Sragen (2) Ada pengaruh positif yang signifikan antara pengawasan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen (3) Ada pengaruh positif yang signifikan antara Lingkungan kerja Fisik dan pengawasan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen

Abstrak: Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini dikaji dari perspektif auditi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus dan teknik analisis tematik. Fenomena penelitian ini berdasarkan pada laporan hasil pemantauan tahunan oleh unit pemantauan Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat yang menunjukkan adanya fakta bahwa penyelesaian tindak lanjut masih ada yang berstatus dalam proses dan belum ditindaklanjuti. Hasil penelitian menemukan kurangnya komunikasi pada tingkatan manajemen SKPD Kabupaten Sumbawa Barat dan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, sehingga penyelesaian tindak lanjut belum tercapai secara maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya status penyelesaian yang belum dan/atau tidak ditindaklanjuti. Untuk ke depannya agar kepala/pimpinan SKPD yang secara umum memiliki komitmen dalam upaya penyelesaian dapat mengupayakan komunikasi yang lebih baik dan melibatkan semua komponen dalam organisasi dengan membentuk pola hubungan tugas. Kata Kunci: audit, pemeriksaan, pengawasan, pemantauan, tindak lanjut. Abstract: Settlement Analysis of Follow-up Results of the Examination of the Auditor West Sumbawa District Inspectorates. This research examined from the perspective of an auditee using a qualitative approach, case study method, and technique of thematic analysis. The phenomenon of this research report is based on the results of monitoring yearly by the monitoring unit of the Inspectorate of Western Sumbawa district that shows the existence of the fact that the completion of follow-up there still are in the process and not to be follow up. The study results found a lack of communication on the work unit management level of West Sumbawa Regency and still lack the human resources (HR) are competent, so the completion of follow-up has not reached its full potential as evidenced by the completion status still has not been and/or not acted upon. For the future so that the head/leader of the work unit, which has a commitment to the quest of completion can seek better communication and involving all the components in the organization by forming a pattern of relationship tasks. Keywords: auditing, examination, follow-up, monitoring, supervision.

Pada Ditreskrimum Polda Sumbar terdapat banyak penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini memerlukan pengawasan secara internal guna mencegah terjadinya praktek maladministrasi dalam proses penyidikan. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyidikan Pada Ditreskrimum Polda Sumbar dilakukan dengan cara menginvetarisir setiap laporan polisi yang masuk dan mengelompokan tingkat kesulitan perkara. Terhadap pengaduan dari masyarakat akan dilakukan pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran proses penyidikan dengan membentuk tim audit investigasi untuk menguji kebenaran pengaduan tersebut. Dari hasil audit investigasi akan diberikan surat balasan kepada masyarakat atau lembaga yang menyampaikan pengaduan terkait temuan dari investigasi. Kendala dalam faktor minimnya pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam proses penyidikan dan faktor penerapan sanksi yang belum dapat memberikan efek jera dan daya tangkal terhadap penyimpangan dalam proses penyidikan. Efektifitas Fungsi Pengawasan Penyidikan Terhadap Keberhasilan Penyidikan Pada Ditreskrimum Polda Sumbar belum efektif. karena berdasarkan indikator pada adanya kekecewaan dan komplain dari masyarakat.

Peraturan Daerah (Perda) sebagai produk hukum pemerintahan daerah untuk mengatur dan memerintah sendiri sebagai manifestasi otonomi, tetapi dalam praktiknya sering kali dihadapkan dengan penundaan atau pembatalan akibat fungsi pengawasan preventif atau represif oleh Pemerintah. Melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi (MK) meneguhkan fungsi pengawasan preventif dan membatalkan fungsi pengawasan represif dengan harapan: pertama mengakhiri dilema konstitusional fungsi Pengawasan Pemerintah terhadap Perda; kedua, memperkuat otonomi daerah; dan ketiga, meneguhkan pengujian perda sebagai kompetensi Mahkamah Agung (MA). Namun hal tersebut justru menciptakan dikotomi baru, baik terkait hubungan Pemerintah Pusat dengan pemerintahan daerah maupun dalam memaknai fungsi pengawasan represif dihubungkan dengan kompetensi MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Bentuk dikotomi baru yang dimaksud; pertama, merevitalisasi instrumen sentralisme; dan kedua mereduksi otonomi dan fungsi kekuasaan Pemerintah dengan karakteristik yang bersifat aktif, sepihak (bersegi satu) dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan undangundang. Dimensi konstitusional yang harus dipastikan, bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan represif terhadap Perda memberi kedudukan hukum bagi Pemerintah Daerah otonom untuk dapat mengajukan permohonan pengujian kepada MA. Local Regulation (Perda) as a legal product of local government is to regulate and govern itself as a manifestation of autonomy. Yet, in practice it is often confronted with delays or cancellations due to the Government's preventive or repressive supervision functions. Through Decision Number 137 / PUU-XIII / 2015, the Constitutional Court (MK) affirmed the function of preventive supervision and canceled the repressive supervision function in the hope of: first, ending the constitutional dilemma of the Government Oversight function on Local Regulations; second, strengthening local autonomy; and third, confirm the perda review as Supreme Court (MA) competency. However, this actually creates a new dichotomy, both in relation to the relationship between the Central Government and the local government and in interpreting the repressive monitoring function associated with the MA competency in examining the legislation under the regulations toward the statute. The form of the new dichotomy in intended; firstly, revitalize the instrument of centralism; and secondly reducing the autonomy and function of the Government's power with active, unilateral (onesided) characteristics in supervising and ensuring the implementation of the statute. The constitutional dimension that must be ensured is that the implementation of the repressive oversight function of the Local Regulation gives a legal standing for the autonomous local Government to be able to submit an application for judicial review to the Supreme Court.

Studi ini menelaah komitmen kepala sekolah dalam mengimplementasi kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Palopo, Kota Palopo. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui komitmen kepemimpinan kepala sekolah dalam hal perencanaan, pengorganisasian, supervise, dan pengawasan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan guru di SMP Negeri 3 Palopo sebanyak 20 orang guru. Pengumpulan data dengan teknik angket dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan rata-rata. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa komitmen kepemimpinn kepala sekolah mampu terlaksanakan. Hal ini dibuktikan oleh penilaian guru yang cenderung baik. Begitu pula dengan kemampuan pengorganisasian, kemampuan supervise, dan kemampuan pengawasan yang seluruhnya mampu dilaksanakan dengan baik, berdasarkan penilaian guru.

At risk behavior of driver is an unsafety driving and it could harm themselves and others. One of the causes of the at risk behavior are lack of monitoring supervision, behavior of the industrial society as well as public community that haven't been optimal yet. It is 88% accident at work that caused by the unsafety behavior. This research aimed to find out the relation between knowledge, behavior, education, training, SOP and also the supervision of at Risk Behavior for dump truck's driver. This was an observational analytic quantitative study with cross sectional approach. The samples were 122 dump truck drivers. Data processing was done in the stages of editing, coding, entry, cleaning and tabulating. Data analyze was conducted by univariate, bivariate, and multivariate. The result showed that variables which has causality relation with at risk behavior, were the training (p=0,004) and the supervision (p=0,017). The confounding variable were the SOP and behavior while the education was not related to the variable. The conclusion was there is a causality relation between training and supervision with “At Risk Behavior” of dump truck’s driver. It is recommended for driver to participate in the training for work safety. It's also suggested for the supervisor to improving supervision method according to the policy and giving rewards to those drivers who's have great performance.

Monitoring is the important thing for the security of an area. Based on the monitoring, the condition of the area, events, and objects can be observed. Monitoring of an area generally uses Closed Circuit Television (CCTV). But CCTV cameras only function as passive supervisor which are unable to detect the appearance of objects. Therefore, the motion detection techniques need to be applied to detect the appearance of the objects. In this paper, a Gaussian blur and accumulative frame difference method was applied to detect the appearance of the objects. The method works by comparing the reference frame as a benchmark with the target frame which is filled by the objects. Based on the results of the test, the system is able to detect the objects that appear by raising a segmentation line on the objects. Then, the time of objects appearance will be recorded in a *.csv file and the system visualizes the appearance of the objects in time-series graphs. Objects appearance examination at a distance of 1 to 10 meters can work well during a bright conditions. However, in dark environments (less than 40 lux), the system has not been able to detect the appearance of an object because it depends on the specification of camera used by the users. Then, in testing the number of the objects, the system can detect multiple objects. However, if there are several objects that are too close, those objects will be merged as one object

Criminal Procedure Code in the document asserted that the defendant-formation-convict defendant as a “Seeker of Justice”, then the suspect-defendant-convict get the attention and protection of the law by setting the portion of his or her rights are quite large. Criminal Procedure Code can be considered as an oriented arrangement of substance abusers. Over ± 30 years KUHAP rights owned by the perpetrator, especially during the last 10 years, little by little reduced by the law governing criminal procedure in the legislation spread outside the Penal Code. The arrangement does not mean deprivation of the rights of the suspect-defendant-convict who had been there before, but the reduction of quality in the implementation or fulfillment of their legal rights in such a way that essentially contrary to the philosophy underlying the establishment of legal norms in the Code of Criminal Procedure or the laws in the context of political conflict granting legal protection to suspects, accused-convict. Therefore, there should be firmness in the draft Law on Criminal Procedure that the formation of the new Code of Criminal Procedure did not reduce or remove the least the rights of suspects, defendants, and convicts who have been published in the Code of Criminal Procedure, on the contrary the Draft Law on the Law of Criminal Procedure in fact strengthen it with more concrete legal instruments and easy to apply. Keywords: Judge Commisioner, Supervision, Inspection ABSTRAK Dokumen KUHAP menegaskan bahwa terdakwa-narapidana sebagai “Pencari Keadilan”, maka tersangka-terdakwa-narapidana mendapatkan porsi perhatian dan perlindungan hukum dengan menetapkan bagian hak yang cukup besar. KUHAP dapat dianggap sebagai suatu pengaturan untuk pelaku substansi. Selama ± 30 tahun hak KUHAP yang dimiliki oleh pelaku, terutama selama 10 tahun terakhir, sedikit demi sedikit dikurangi dengan hukum yang mengatur acara pidana dalam perundang-undangan yang tersebar di luar KUHP. Pengaturan ini tidaklah berarti perampasan hak-hak tersangka-terdakwa-narapidana yang sudah ada sebelumnya, tapi pengurangan kualitas dalam penerapan atau pemenuhan hak-hak hukum mereka sedemikian rupa yang pada dasarnya bertentangan dengan filosofi yang mendasari pembentukan norma hukum dalam KUHAP atau hukum dalam konteks konflik politik pemberian perlindungan hukum untuk tersangka-terdakwa-narapidana. Oleh karena itu, harus ada ketegasan dalam draft UU Acara Pidana bahwa pembentukan Kode baru Acara Pidana tidak mengurangi atau menghapus setidaknya hak-hak tersangka, terdakwa, dan narapidana yang telah diterbitkan dalam KUHAP, Sebaliknya, RUU tentang Hukum Acara Pidana, pada kenyataannya, memperkuatnya dengan instrumen hukum yang lebih konkret dan mudah diterapkan. Kata Kunci: Hakim Komisaris; Pengawasan; Pemeriksaan

Salah satu unsur terpenting negara hukum menurut Sri Soemantri adalah pengawasan dari badan-badan peradilan. Salah satu bentuk pengawasan adalah judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, tidak semua tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Beberapa tindakan atau kebijakan pemerintah justru lahir lebih dahulu sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan bahkan beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk melahirkan kebijakan pemerintah yang justru merugikan warga negara.Terkadang sengketa hukum terjadi bermula dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yangseharusnya mempertimbangkan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (publik)dan bukan hanya kepentingan orang per orang saja, namun kenyataannya banyak terjadi suatu kebijakan merugikan kepentingan umum, sehingga acapkali kepentingan umum diabaikan yang pada akhirnya kepentingan umum tidak lagi menjadi prioritas utama. Hal inilah yang menjadi penyebab pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa. Terjadinya pelanggaran hukum inilah yang menimbulkan daya dorong bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam upaya menyelesaikan sengketa guna menegakkan hukum.Dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas penyelesaian melalui badan peradilan sebagai salah satu syarat dari negara hukum (rechtstaat) yaitu judicial control. Badan peradilan merupakan suatu badan yang memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa. Salah satu gugatan kelompok yang dilakukan oleh para pencari keadilan adalah gugatan citizen lawsuit; One of the most important elements of state law by Sri Soemantri is the supervision of the judicial authorities. One form of oversight is judicial review conducted by the Supreme Court and the Constitutional Court. However, not all government action based on legislation that has been there. Some activities or government policies born before the legislation that governs and even some legislation established to give birth to government policies that harm the citizens. Sometimes a legal dispute occurs stems from policies issued by the government, which should take into consideration the public interest or the interests of many (public) and not just the interests of individuals. There were many cases of a policy detrimental to the public interest so that often the public interest is ignored that the ultimately the public interest is no longer a top priority. This is the cause of the violation committed by the authorities. Violations of the laws are what caused the impetus for the public to participate in efforts to resolve the dispute to enforce the law. In this paper, the authors will only discuss a settlement through the judiciary as one of the requirements of state law (rechtstaat) is judicial control. The judiciary is a body that plays important role in the settlement of disputes. One of a class action carried out by those seeking justice is a citizen lawsuit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen perawatan peralatan di studio seni kriya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya Yogyakarta mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam perawatan peralatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di studio seni kriya PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta, meliputi widyaiswara, pengelola studio, teknisi, dan karyawan unit produksi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan manajemen perawatan peralatan PPPPTK Seni dan Budaya termasuk dalam kategori cukup dengan skor aktual 80,10 dan persentase 64,60%. Nilai tertinggi ditunjukkan pada fungsi pengorganisasian dengan persentase 68,40% dengan kriteria cukup, berikutnya berturut-turut adalah fungsi pelaksanaan yang mencapai persentase 65,20% dengan kriteria cukup, fungsi perencanaan yang mencapai skor aktual 22,93 dan persentase 63,69%% dengan kriteria cukup, dan fungsi pengawasan yang mencapai skor aktual 14,79 dan persentase 61,63% dengan kriteria cukup.