Search

One of the roles of the Capital Market in Indonesia is as a vehicle for investment for the community. The public, which in this case are investors, can channel their funds to securities traded in the Capital Market, one of which is bonds with the type of medium-term bonds or MediumTerm Notes (MTN). In fact, investing in bonds in the Capital Market is not only profitable for investors, but is also faced with the risk of loss, including because of the PKPU decision filed by a third party against the issuer, which then results in the non-fulfillment of investors' rights. This study examines the fulfillment of investors' rights in investing in bonds in the Capital Market, where the fulfillment of these rights is constrained because the issuer of bonds received a PKPU decision requested by a third party. This study uses a normative juridical approach with qualitative descriptive-analytical specifications. The results show that the rights of investors in investing in MTN bonds according to the trusteeship contract as outlined in the bond issuance prospectus are to get payment of principal and bonds payable, but in fact investors do not get the right to payment of principal and interest of the 6 bonds because of the PKPU decision to issuers. Abstrak. Salah satu peran Pasar Modal di Indonesia adalah sebagai wahana investasi bagi masyarakat. Masyarakat yang dalam hal ini adalah investor dapat menyalurkan dananya pada efek yang diperjualbelikan di Pasar Modal, salah satunya adalah obligasi dengan jenis obligasi jangka menengah atau Medium Term Notes (MTN). Kenyataanya, berinvestasi pada obligasi di Pasar Modal bukan hanya mendatangkan keuntungan bagi investor, tetapi juga dihadapkan risiko kerugian diantaranya karena putusan PKPU yang dimohonkan oleh pihak ketiga terhadap emiten, kemudian menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak investor. Penelitian ini mengkaji mengenai pemenuhan hak-hak investor dalam investasi pada obligasi di Pasar Modal yang pemenuhan hak-haknya tersebut terkendala karena emiten penerbit obligasi mendapat putusan PKPU yang dimohonkan oleh pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak investor dalam investasi pada obligasi jenis MTN sesuai kontrak perwaliamanatan yang dituangkan pada prospektus penerbitan obligasi adalah mendapatkan pembayaran pokok dan utang obligasi, namun pada faktanya investor tidak mendapatkan hak atas pembayaran pokok dan bunga ke-6 obligasi karena putusan PKPU terhadap emiten.

Shopee Paylater is an electronic payment facility provided by an e-commerce, namely Shopee.co.id. Shopeepaylater offers an alternative electronic payment facility for consumers to make purchases using bailout funds previously lent by Shopee and paid at a specified time in accordance with the terms and conditions that apply. There is an increase in public interest in using Shopee Paylater, and many people still do not understand their rights and obligations, so it is necessary to regulate this in order to provide certainty and protection for users and business actors providing Paylater services. The existence of this research is to look at the forms of credit agreements that arise in the implementation of buying and selling with the Shopee Paylater feature, including the legal relationship between parties in Paylater transactions. Research method In this normative juridical study, only library data or secondary data were examined, which included primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of research and discussion, credit agreements that occur in Shopeepaylater transactions with consumers based on an analysis of Article 1313 of the Civil Code are not contradictory and the credit agreement is valid as stated in Article 1320 of the Civil Code. Credit agreements that arise in these transactions are standard agreements, namely agreements where the existing terms and conditions have been arranged unilaterally by the agreement giver. The standard agreement that exists for credit transactions between Shopeepaylater and consumers is regulated in Article 1319 of the Civil Code. The legal relationship between the parties involved in the shopee paylater transaction is between PT. Commerce Finance as a creditor with Shopee paylater consumers as debtors occurs on the basis of a loan agreement as referred to in Article 1754 of the Civil Code. The legal relationship that occurs between PT. Commerce Finance with PT. LDN is the principal and the principal. This then makes PT. LDN has the right to distribute funds to Shopee paylater consumers. Abstrak. Shopee Paylater merupakan salah satu fasilitas pembayaran elektronik yang disediakan oleh salah satu e-commerce yaitu Shopee.co.id. Shopeepaylater menawarkan fasilitas pembayaran elektronik alternatif konsumen melakukan pembelian menggunakan dana talang yang dipinjamkan sebelumnya oleh Shopee dan dibayarkan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Adanya peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan Shopee Paylater masih banyak masyarakat belum memahami hak dan kewajibannya dengan itu perlu adanya pengaturan hal tersebut guna memberikan kepastian dan perlindungan bagi pengguna dan pelaku usaha bisnis penyedia layanan Paylater. Adanya penelitian ini untuk melihat bentuk perjanjian kredit yang timbul dalam pelaksanaan jual beli dengan fitur Shopee Paylater tersebut, termasuk hubungan hukum antara pihak dalam transaksi Paylater. Metode penelitian Dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang diteliti hanya data kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perjanjian kredit yang terjadi pada transaksi Shopeepaylater dengan konsumen berdasarkan analisis Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bertentangan dan perjanjian kredit tersebut sah sebagaimana pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit yang timbul pada transaksi tersebut merupakan perjanjian baku yaitu perjanjian yang sebab syarat dan ketentuan yang ada telah diatur secara sepihak oleh pemberi perjanjian. Perjanjian baku yang ada pada transaksi kredit antara Shopeepaylater dan konsumen telah diatur pada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi shopee paylater yaitu antara PT. Commerce Finance selaku kreditur dengan konsumen Shopeepaylater selaku debitur terjadi atas dasar perjanjian pinjam meminjam sebagaimana Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun hubungan hukum yang terjadi antara PT. Commerce Finance dengan PT. LDN ialah pemberi kuasa dan penerima kuasa. Hal ini lantas menjadikan PT. LDN berhak menyalurkan dana kepada konsumen Shopeepaylater.

Various losses that occur to consumers in Indonesia are not uncommon. What happens is a number of important events that concern the security and safety of consumers in consuming a product. For Muslims, halal and haram are essential in religion. With the issuance of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, which regulates the rights and obligations of business actors in producing halal products through halal certification, it is hoped that consumer concerns about halal products can be resolved to create comfort and safety for consumers. Therefore, the objectives of this study are: 1) to find out the legal arrangements for guarantees for comfort and safety for consumers in halal products as one of the protections for consumers in terms of Islamic Law and Halal Product Guarantees. 2) to find out the role of the Government in consumer protection of guaranteed halal product certification in Indonesia. This research uses a normative juridical approach method, namely a study of rules related to consumer protection of halal products, with analytical descriptive research specifications. The result of this study is to clarify how important the halal and haram problems that occur in society, as well as the role of the government in ensuring safety, comfort, and smoothness in carrying out religious teachings. The emergence of obligations for each manufacturer in carrying out halal certification of their products, in order to create legal protection for users of these products. There are institutions that are authorized to carry out and supervise halal certification, namely BPJPH, LPH, and MUI Abstrak Berbagai kerugian yang terjadi pada konsumen di Indonesia tidaklah jarang terjadi. Hal yang terjadi adalah sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Bagi umat Muslim halal dan haram merupakan suatu hal yang penting dalam agama. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal, yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban para pelaku usaha dalam memproduksi produk-produk yang halal melalui sertifikasi halal, dan diharapkan kekhawatiran konsumen akan produk halal dapat teratasi demi terciptanya kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen. Maka dari itu tujuan penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum atas jaminan terhadap kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam produk halal sebagai salah satu perlindungan terhadap konsumen ditinjau dari Hukum Islam dan Jaminan Produk Halal. 2) Untuk mengetahui peranan Pemerintah dalam perlindungan konsumen atas jaminan sertifikasi produk halal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu kajian terhadap kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap produk halal, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini yaitu memperjelas betapa pentingnya permasalahan halal dan haram yang terjadi di masyarakat, serta peran pemerintah dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran dalam menjalankan ajaran agama. Timbulnya kewajiban bagi setiap produsen dalam melakukan sertifikasi halal atas produknya, agar terciptanya perlindungan hukum bagi pemakai produk tersebut. Terdapat lembaga-lembaga yang berwenang dalam menjalankan dan mengawasi sertifikasi halal, yaitu BPJPH, LPH, dan MUI.

Problems related to leakage of personal data, especially in the field of E-Commerce, still occur frequently in Indonesia, therefore specific personal data protection rules are needed. In this regard, the purpose of this study is to find out the arrangements for protecting personal data in the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022. Leakage of personal data has indirectly robbed human rights which is very detrimental from a human perspective. used in writing this thesis is to use a normative legal approach and use analytical descriptive writing specifications and use data collection techniques consisting of library research. The author uses descriptive research specifications through analysis through a qualitative legal problem approach based on laws and regulations related to the subject matter then analyzed qualitatively normatively. From the results of this study it can be concluded that the regulation regarding personal data leakage is the Personal Data Protection Act of 2022 No. 27. As a result of the leakage of personal data, the controller is responsible for compensation for damages in accordance with Article 46 (1) of the Personal Data Act. This is based on Article 1365 of the Civil Code, which states that anyone who commits an unlawful act is obliged to compensate for losses caused by his mistakes. In this case, the government has an important role in monitoring the security of public personal information. Apart from the state, the public also plays an important role in implementing regulations related to the protection of personal data. Permasalahan terkait kebocoran data pribadi khususnya di bidang E-Commerce masih sering terjadi di Indonesia, oleh karena itu diperlukan aturan perlindungan data pribadi yang spesifik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Kebocoran data pribadi tersebut secara tidak langsung telah merampas hak asasi manusia yang sangat merugikan bagi sudut pandang manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analitis serta menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif melalui analisis melalui pendekatan masalah hukum kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok masalah kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang kebocoran data pribadi adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 No. 27. Akibat kebocoran data pribadi tersebut, pengendali bertanggung jawab atas ganti rugi atas ganti rugi sesuai dengan Pasal 46 (1) Undang-Undang Data Pribadi. Hal ini didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memantau keamanan informasi pribadi masyarakat. Selain negara, masyarakat juga berperan penting dalam pelaksanaan regulasi terkait perlindungan data pribadi.

OJK has the function to organize an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector, and to provide special consumer protection for consumers in the financial services sector. the case of default on the payment obligations of customers' claims occurred in Bumiputera Life Insurance 1912. There were five million customers intended for children's education funds or Education Insurance in the company. This study aims to determine and analyze the role of the Financial Services Authority (OJK) in supervising the solvency of Insurance Companies in the Joint Life Insurance (AJB) Bumiputera 1912 in terms of Financial Services Authority Regulation No.1/POJK.05/2018 concerning financial health for insurance companies in the form of entities. joint venture law. And Implementation of the Role of the Financial Services Authority (OJK) in law enforcement against the Joint Life Insurance Company (AJB) Bumiputera 1912 regarding the payment of education insurance funds to customers in terms of regulations in the insurance sector linked to Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. The research method used in this research is normative juridical and data collection techniques through literature study. Based on the results of the study, it can be concluded that the OJK has the authority to ask the company to carry out a financial restructuring plan if the company has not met the solvency level target and the role of OJK in law enforcement against the Bumiputera 1912 Joint Life Insurance company, namely OJK has given administrative sanctions in stages. Abstrak. OJK mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, dan melakukan perlindungan konsumen khusus pada konsumen sektor jasa keuangan. kasus gagal bayar atas kewajiban pembayaran klaim nasabah terjadi pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912. Ada lima juta orang nasabah ditujukan untuk dana pendidikan anak atau Asuransi Pendidikan di perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan mengawasi solvabilitas Perusahaan Asuransi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan keuangan bagi perusahaan Asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama. Dan Implementasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 terkait pembayaran dana asuransi pendidikan kepada nasabah ditinjau dari peraturan di bidang perasuransian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa OJK berwenang untuk meminta kepada perusahaan untuk melakukan rencana penyehatan keuangan apabila perusahaan belum memenuhi target tingkat solvabilitas dan Peran OJK dalam penegakan hukum terhadap perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yaitu OJK sudah memberikan sanksi administratif secara bertahap.