Search

Peningkatan mutu dan keamanan pangan produksi IRTP bergantung pada efektifitas pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan IRTP oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Kajian ini bertujuan 1) mengidentifikasi regulasi yang dirujuk, program dan kegiatan, serta anggaran yang disediakan, 2) mengevaluasi penerapan CPPB IRT oleh IRTP, dan 3) memberikan rekomendasi. Data diperoleh dari berbagai dokumen Pemerintah Kabupaten Cianjur dan dari survei. Jumlah sampel 10% (71 IRTP), diambil dengan cara purposive sampling. Regulasi yang dirujuk cukup memadai tetapi belum lengkap, karena regulasi pokok untuk pembinaan IRTP tidak disosialisasikan seluruhnya. Pemerintah Kabupaten Cianjur belum mengembangkan regulasi mutu dan keamanan pangan IRTP. Program menghasilkan 82% IRTP memenuhi prasyarat dasar operasional, 11% belum memiliki SPP-IRT dan SPKP, dan 7% memiliki SPP-IRT tetapi tidak dapat menunjukkan SPKP-nya. Anggaran program masih kecil dan hanya difokuskan pada kegiatan penyuluhan keamanan pangan dan sertifikasi produksi pangan IRT; belum mencakup seluruh IRTP yang terdaftar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Hampir 58,94% responden IRTP telah menerapkan beberapa parameter CPPB IRT dengan nilai baik, antara lain lingkungan produksi, peralatan produksi, fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi, kebijakan terhadap kesehatan karyawan, praktik sanitasi dan hygiene, dan penyimpanan produk. Hampir 38,78% dinilai masih kurang pada parameter suplai air dan pengolahan, pengendalian hama, praktik sanitasi, serta kemasan dan pelabelan. Berdasarkan analisis, pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan IRTP di Kabupaten Cianjur dinyatakan berada pada tingkat efektivitas sedang. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur hendaknya menggalakkan sosialisasi regulasi, menajamkan outcome program, memperbesar anggaran, dan meningkatkan mutu dan frekuensi penyuluhan, serta mengadvokasi/mendampingi IRTP.