Search

Pensyariatan zakat dalam Islam dimulai sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Kewajiban dalam melaksanakan rukun Islam ini dikontrol langsung oleh Rasulullah yang dibantu oleh Umar bin Khattab, Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir Dhahaq, Ibnu Qais, dan Ubadah bin al-Shamit yang diangkat sebagai amil oleh Rasulullah saw., di samping Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman.Zakat fitri merupakan zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap Muslim yang memiliki syarat-syarat tertentu yang ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri yang berfungsi untuk membersihkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat selama bulan puasa (ramadhan).Jenis makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitri adalah berupa bahan makanan pokok untuk daerahnya sendiri. Apabila ada beberapa bahan makanan pokok yang digunakan pada suatu tempat, maka dipilih yang paling mayoritas digunakan. Untuk makanan pokok yang disebutkandalam hadis Nabi saw. diantaranya adalah keju, gandum, kurma dan kismis. Untuk di Indonesia, makanan pokok untuk pembayaran zakat fitri adalah beras. Dan ukuran untuk mengeluarkan zakat fitri adalah 2,5 kg, maka pembayaran zakat fitri adalah berupa beras dengan ukuran 2,5 kg.

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan. Sedangkan sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain ridha Allah. Perbedaannya dapat dilihat dari segi bentuk. Jika infaq berbentuk materi, adapun sedekah dapat berbentuk materi dan non materi.Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan mamanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Selanjutnya pola pendayagunaan infaq dan sedekah dapat berupa konsumtif yakni dapat dikonsumsi dan berupa produktif, merupakan penyaluran dana yang disertai target merubah keadaan penerima.

Pengelolaan zakat oleh Amil Zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah saw, pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Dalam konteks ke-Indonesiaan hal itu tercermin dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana dalam Undang-undang tersebut mengatur dengan cukup terperinci mengenai fungsi, peran dan tanggung jawab Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta berbagai ketentuan lainnya.Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi lembaga pengelolaan zakat, tentunya harus dikelola sebaik mungkin. Tidak cukup sampai di situ, lembaga pengelolaan zakat juga harus akuntabel, yaitu amanah terhadap kepercayaan yang diberikan oleh muzakki dan juga amanah dalam mendistribusikannya kepada mustahiq, dalam arti tepat sasaran dan tepat guna.

Hubungan Hukum Tata Negara (HTN) Dengan Ilmu-Ilmu Lainnya1. Ilmu NegaraIlmu negara memberikan dasar-dasar teoritis kepada HTN positif, sedangkan HTN merupakan kongkretisasi dari teori-teori Ilmu Negara2. Ilmu PolitikHubungan HTN dengan Ilmu Politik pertama kali dikemukakan oleh J. Barent di dalam Bukunya De Wetenschap der Politiek. Hubungan ini diungkapkan dengan suatu perumpamaan : het vlees omhet geraamte van de staat. Artinya bahwa HTN sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu politik sebagai daging yang melekat disekitarnya.3. Hukum Administrasi Negara (HAN)Van Vollenhoven dalam bukunya Omtreck van het Administratiefrecht mengemukakan bahwa badan-badan Negara tanpa HTN akan lumpuh bagaikan tanpa sayap, karena badan-badan Negara itu tidak memiliki wewenang. Sebaliknya, apabila badan-badan Negara tanpa adanya HAN menjadi bebas tanpa batas, sebab dapat berbuat menurut kehendaknya.4. Hukum Internasional C. Parry dalam bukunya, “Manual of Public International Law” (dikutip oleh Wade and Phillips) mengatakan bahwa: HI berkaitan dengan hubungan luar negeri suatu Negara dengan Negara-negara lain. HTN mengatur hubungan Negara dengan warga negaranya dan pihak-pihak lain di dalam wilayah Negara.Materi 2: Sumber-Sumber Hukum Tata NegaraSumber hukum tata negara Indonesia mencakup sumber hukum dalam arti materiil dan sumber dalam arti formil. Sumber hukum materiil tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara, dan contoh sumber hukum yang termasuk dalam arti materiil yaitu Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara.Sumber hukum dalam arti formil diantaranya :▪ Hukum perundang-undangan ketatanegaraan▪ Hukum adat ketatanegaraan▪ Hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan▪ Yurisprudensi ketatanegaraan (Putusan hakim TUN)▪ Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan (Traktat)▪ Doktrin ketatanegaraan (Pendapat ahli Hukum tata negara).