Search

Pemerintah DKI berusaha untuk membatasi masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi di Kota Jakarta, salah satu caranya adalah dengan penerapan ERP. Tetapi penerapan kebijakan ini harus didukung oleh kebijakan lainnya, seperti ketersediaan moda transportasi umum, sehingga penerapan kebijakan ini akan dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta dapat dikurangi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berapa peningkatan waktu tempuh akibat kemacetan di Jalan Sudirman dan pilihan moda transportasi masyarakat saat ERP diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah contigent choice model (CCM). Akibat kemacetan di Jalan Sudirman terjadi peningkatan waktu tempuh rata-rata adalah 72 menit, dan jika ERP di terapkan moda transportasi yang akan dipilih oleh masyarakat adalah busway sebesar 70,64 persen dan kereta api sebesar 13,76 persen.

Traffic violations is still not taken seriously in Indonesia, 111~for hmately gafe a big impact 011 regional income. This study discused about the impact tl1e implementation of traffic discipline on local income based on Law No. 21 of 2009. This study approaches the number of violations associated witli the penalties for violations. Observations was conducted in the morning, afternoon and evening for 2 hours which is a solid hour passengers. While the observations made to the vehicle who commits an offense within that period. Further estimated the average per day of violation for the incident and then calculated the amount of the fine revenue in certain periods. The results of the study found that the estimate of receipts relatively large fines which indicates the first violation ever occurred that indicate the presence of non-compliance of traffic regulations. The second penalty is the appropriate option to create a deterrent effect on the offense. Fines provide benefits to local government as a source of income as well as educate tire publictransportation drivers to obey the rules. In Malaysia, a fine policy can be effective because the workers are very disciplined and a beingof the rules. On the other hand it is designed with a simple mechanism in which fines violators will pay the fine at the time of extending the driver's license. This approach is effective for improving adherence offenders while keeping the fine revenue obviously go into the treasuryaccount.Key Words: traffic violations, discipline, Law No. 21 of 2009, revenues

Kota Tangerang Selatan merupakan kota yang sedang giat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Akibatnya, aktivitas perekonomian masyarakat juga ikut meningkat dan mendorong peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan. Sebagai konsekuensinya, hal tersebut akan meningkatkan kebutuhan lahan parkir dan meningkatkan pendapatan retribusi parkir, salah satunya parkir tepi jalan umum. Namun, sayangnya kontribusi parkir tepi jalan umum terhadap penerimaan daerah masih sangat rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Tangerang Selatan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum serta merumuskan prioritas strategi dalam upaya optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kinerja, analisis regresi linier berganda, dan proses hierarki analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum tahun 2010-2015 masih belum baik dan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum adalah jumlah kepemilikan kendaraan bermotor (roda 2 dan 4) dan penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum periode sebelumnya. Strategi dalam upaya optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Tangerang Selatan yang dianalisis dengan AHP sesuai dengan urutan bobot dan prioritasnya adalah sebagai berikut: (a) Perbaikan sistem pengelolaan parkir tepi jalan umum dengan bobot sebesar 0.336 (b) Perbaikan sistem pengawasan parkir tepi jalan umum dengan bobot sebesar 0.234 (c) Peningkatan sosialisasi dan penegakkan hukum dengan bobot sebesar 0.208, (d) Peningkatan kualitas SDM dengan bobot sebesar 0.141, (e) Evaluasi kebijakan tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dengan bobot sebesar 0,080.

Regional autononn; has created considerable authority fur each autonomous region. MunicipalihJ of Bogar and Bogar district government take advantage of regional autonomy to provide the best service to its communities. The Jdnds of these services is to develop Terminal Bubulak Ialadon. Both terminals have a close distance so many problems arise. This study uses three analysis (analysis of locations, the analysis of perception and analysis of the role linkages. In addition this study also identifiJ (identify the role of the terminal). This research examined the application of Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan. The results showed the existence of violations of the Minister of Transportation regulations. Bubulak terminal development in accordance with the regulations. However, the construction of the terminal I.aladon break the rules. People still feel the non optimal function of these two terminals. On the other hand the presence of adjacent terminal 2 is problematical. Serious problem is crowded that created and low service. For that poliaj recommendation is to combine the two terminals into one node as mandated m; the Decree of the Minister of Transportation. Keywords: Terminal, location, function terminal.

This paper is a study to produce a poliCtJ to deal with congestion in the city of Bogar by using ahierarchical analysis approach to obtain a poliCt; priority. The results of this study is the main sourceof congestion in the cihj of Bogar is the number of vehicles that exceed the capacihJ of the offendercau.ses congestion in the cihj of Bogar, is the gJVernment. 17ie main obstacle to congestion in the cihJof Bogar is the rule of law. While the poliCtj priori.hj to address congestion in the city of Bogar is thereduction of urban transportation and/ or replacement modes. This is becau.se tire number of vehiclesfrom year to year is alwm;s increasing.Keywords : analytical hierarcln;, policy priori.ties, the number of vehicles, the perpetratorcau.ses congestion