Search

Ekosistem mangrove memiliki sejumlah manfaat dan jasa ekosistem, namun keberadaannya terus memperoleh tantangan dan tekanan akibat aktivitas di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi ekosistem mangrove dan konsekuensinya terhadap jasa ekosistem di kawasan ekosistem Mangrove Angke Kapuk Teluk Jakarta. Kondisi ekosistem dianalisis dengan mengkaji tutupan lahan dan tingkat kekritisan lahan mangrove menggunakan citra SPOT 6 dan Sistem Informasi Geografi, sedangkan konsekuensinya terhadap jasa ekosistem dikaji dengan analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan luasan ekosistem Mangrove Angke Kapuk sebesar 291.17 ha dengan tingkat kerapatan 272.79 ha jarang, 16.83 ha sedang dan 1.54 ha lebat. Ekosistem mangrove yang masih terlihat terjaga sebagian besar berada pada kawasan Suaka Marga Satwa Muara Angke dan Hutan Lindung Angke Kapuk, meskipun demikian posisinya sangat dekat dan berada diantara kawasan permukiman dan infrastruktur lainnya. Kondisi kawasan ekosistem Mangrove Angke Kapuk berdasarkan tingkat kekritisan lahan mangrove terkategori rusak 272.79 ha dan 18.38 ha terkategori tidak rusak. Kawasan ekosistem Mangrove Angke Kapuk berpotensi terus mengalami tekanan terutama disebabkan aktivitas dari area terbangun di sekitarnya. Kondisi tersebut juga akan berkonsekuensi terhadap menurunnya jasa ekosistem yang tersedia. Jasa ekosistem mangrove yang sediakala masih dirasakan menjadi semakin berkurang atau bahkan hilang sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kerugian ekonomi dan ancaman bencana. Keberadaan kawasan ekosistem Mangrove Angke Kapuk di pesisir utara Jakarta perlu mendapat perhatian karena masih berkontribusi memberikan jasa ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan.

Terdapat pandangan secara global mengenai status sebagai nelayan yang diidentikkan dengan kemiskinan, suatu pandangan yang sejalan dengan beberapa hasil penelitian di Indonesia. Produksi perikanan tangkap laut di Provinsi Jawa Barat relatif besar secara nasional. Produksi perikanan demersal berkontribusi sebesar 34,52% dari total produksi pada tahun 2017. Hasil produksi ini diperoleh dari aktivitas nelayan Provinsi Jawa Barat yang berada di WPP-712 dan di WPP-573. Tujuan pengelolaan perikanan, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi pemerintahan adalah untuk menyejahterakan pelaku usahanya. Indikator yang saat ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan nelayan adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN). Nilai tersebut untuk Provinsi Jawa Barat adalah 105,06 pada tahun 2014, dan 113,02 pada tahun 2017. Besaran tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan nelayan di Provinsi Jawa Barat adalah sejahtera. Di sisi lain, konsep NTN tidak menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan adalah biaya korbanan (opportunity cost), dan tidak mengakomodir konsep time value of money. Melihat kondisi ini maka pertanyaan yang ditimbulkan adalah apakah nelayan di Provinsi Jawa Barat masih sejahtera apabila dilihat melalui indikator lain selain NTN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesejahteraan nelayan perikanan demersal di Provinsi Jawa Barat menggunakan Surplus Produsen sebagai alat ukurnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata – rata, Surplus Produsen terbesar yang dialami nelayan yang berada di Laut Jawa adalah sebesar Rp3.897.109.483.225,20 pada discount rate 10%, dan nelayan di Samudra Hindia sebesar Rp104.452.115.805,11 pada discount rate 20%. Besaran discount rate tidak seiring dengan peningkatan Surplus Produsen. Perbandingan besaran Surplus Produsen dengan Angka Kemiskinan menunjukkan bahwa nelayan di Laut Jawa tidak dapat dikategorikan sebagai miskin, namun mereka yang berada di Samudra Hindia masih berada tepat di atas garis kemiskinan. Hal ini suatu hasil yang sedikit berbeda dibandingkan dengan angka NTN. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan variabel Surplus Produsen sebagai komplemen bagi Nilai Tukar Nelayan sebagai ukuran kesejahteraan nelayan.Title: Producer Surplus Of Demersal Fisheries in West Java Province With Various Discount Rate ValuesThere is a global view of status as a fishers who is identified with poverty, a view that is in line with several research results in Indonesia. Marine capture fisheries production in West Java Province is nationally relatively large. Demersal fisheries production contributed 34.52% of total production in 2017. This production result was obtained from the activities of fishers in West Java Province of WPP-712 and in WPP-573. The purpose of fisheries management, both from an economic perspective and from a government perspective, is the welfare of business actors. The indicator currently used to measure fishers’s welfare is in terms of fishers term of trade index (NTN). The value for West Java Province was 105.06 in 2014, and 113.02 in 2017. This figure shows that overall fishers in West Java Province are prosperous. On the other hand, the NTN concept does not indicate that the costs incurred are opportunity costs, and does not accommodate the time value of money concept. Seeing this condition, the question raised is whether fishers in West Java Province are still prosperous when viewed through other indicators other than NTN. The purpose of this study was to analyze the welfare of demersal fishers in West Java Province using Producer Surplus as a measuring tool. Results show that on average, the largest producer surplus experienced by fishers in the Java Sea is Rp. 3,897,109,483,225.20 at a discount rate of 10%, and fishers in the Indian Ocean are Rp. 104,452.115,805.11 at a discount. 20% rate. The discount rate is not in line with the increase in Producer Surplus. Comparison of the Producer Surplus with the Poverty Figure shows that fishers in the Java Sea cannot be categorized as poor, but those in the Indian Ocean are still just above the poverty line. This is a slightly different result compared to the NTN figure. This study recommends the use of the Producer Surplus variable as a complement to the Fishers Exchange Rate as a measure of fishers’s welfare.

Peningkatan jumlah populasi penduduk yang diikuti dengan perlambatan ekonomi dan stagnasi stok dan volume produksi perikanan tangkap menjadi masalah dalam perekonomian nasional. Perikanan budi daya diharapkan menjadi salah satu alternatif penggerak perekonomian nasional di masa datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu dan permasalahan serta menganalisis kinerja pembangunan perikanan budi daya nasional berdasarkan tipologi ekosistem budi daya. Penelitian ini dilakukan di 17 provinsi yang memiliki kontribusi lebih dari lima puluh persen produksi nasional, yang didasarkan pada 3 (tiga) ekosistem, yaitu; air payau, air laut, dan air tawar. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa efisiensi dan produktivitas adalah Data Envelopment Analysis (DEA). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang bersumber dari forum grup diskusi dan data stastitik. Data luas lahan dan jumlah pembudi daya digunakan sebagai input sedangkan volume produksi dan indeks penerimaan pembudi daya ikan sebagai output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu dan permasalahan perikanan budi daya bersifat multi dimensi yang dipengaruhi oleh aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Hasil perhitungan nilai efisiensi dan nilai indek Malmquist menunjukkan bahwa masih terjadi inefisiensi pada pembangunan perikanan budi daya nasional, meskipun secara rata-rata terjadi peningkatan produktivitas relatif di masing-masing tipologi ekosistem, yaitu air laut, air payau, dan air tawar rata-rata sebesar 8%, 13%, dan 12%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja pembangunan perikanan budi daya nasional belum optimal selama tahun 2013 – 2017, tetapi berpotensi untuk ditingkatkan di masa datang apabila didukung dengan implementasi kebijakan yang memperkuat efisiensi manajemen sistem produksi dan pengembangan inovasi teknologi.

Kawasan konservasi yang digunakan sebagai lokasi wisata selam, berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem sumberdaya terumbu karang yang ada disekitarnya. Wisatawan yang memperoleh kepuasan ketika menikmati keindahan alam laut, maka mereka harus memberikan kontribusi balik terhadap lingkungan. Dana kontribusi tersebut akan dipergunakan untuk biaya perbaikan kualitas lingkungan yang rusak akibat aktivitas wisatawan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar kontribusi PES terhadap keberlanjutan ekosistem terumbu karang sebagai penunjang kegiatan wisata selam, dan bagaimana mekanisme pungutan PES yang efisien dan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, iuran PES dari pengguna jasa wisata selam berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekosistem terumbu karang apabila iuran tersebut dikelola secara baik dan benar. Dalam skema pungutan PES yang diusulkan pada artikel ini adalah dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan terhadap kawasan konservasi ke dalam lembaga pengelola dana PES. Title: PES (Payment For Environment Services) Contribution for Sustainability of Scuba Diving Tourism in Gili Matra Conservation AreaConservation areas which are utilized as diving tourism location, have potencials to cause damages of the surrounding thicks of coral reef ecosystem resources. Tourists who have gained satisfaction when enjoying the beauty of the nature “under the sea”, hence they must provide reciprocal contributions for the environment. The contribution funds will be used for costs of damaged environmental quality restoration due to tourist activities. Therefore, the purpose of this research is to analyze the magnitude of PES’ contribution to the sustainability of coral reef ecosystems as a mean to support diving tourism activities, and how the collection mechanism of PES is being efficient and optimal. Research results indicated that, PES fees from users of diving tourism services have significant effects on growth of coral reef ecosystem if the fees are managed properly and correctly. In the collection scheme of PES which is proposed in this article is by involving the entire stakeholders who have importance to the conservation areas into funding management institution for PES.

Tuna dan cakalang memiliki potensi ekonomi yang besar di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kedua komoditas ini telah menunjukkan gejala over fishing di dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi seberapa besar deplesi ikan tuna dan cakalang di Indonesia. Deplesi sumber daya dihitung melalui perkiraan stok dan tingkat hasil lestari dengan menggunakan model produksi surplus dan estimasi parameter menggunakan metoda Clarke Yoshimoto Pooley (CYP). Nilai deplesi diperoleh dari perkalian volume deplesi dengan unit rent. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume rata-rata deplesi sumber daya ikan tuna dan cakalang pada periode 1992-2015 adalah (-) 2.828 ton per tahun. Rata-rata nilai deplesi sumber daya ikan tuna dan cakalang menunjukkan angka negatif, yaitu (-) Rp131,89 miliar per tahun. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa selama periode 1992-2015, stok sumber daya ikan tuna dan cakalang mengalami penurunan sebesar 2.828 ton per tahun dengan nilai potensi kerugian atau kehilangan akibat penurunan stok yang mencapai Rp131,89 miliar per tahun. Title: Tuna And Skipjack Resources Depletion In Indonesia ABSTRACT Tuna and Skipjack has a great economic potential in Indonesia. Several studies have shown that these commodities have symptomed of over-fishing in the world, including Indonesia. This study aims to estimate the extent of tuna and skipjack depletion in Indonesia. Resource depletion is calculated through stock estimates and sustainable yield levels using surplus production model and parameter estimation of Clark Yoshimoto Pooley (CYP) method. Depletion value is obtained from multiplication of depletion volume with unit rent. Results of the study showed that the average volume of depletion of tuna and skipjack resources in the period 1992-2015 was (-) 2,828 tons per year. The average value of tuna and skipjack resource depletion showed negative numbers, ie (-) IDR 131.89 billion per year. This negative value indicates that during the period 1992-2015, the stock of tuna and skipjack fish resources decreased by 2.828 tons per year with the potential value of loss or loss due to a decrease in stock which reached IDR131,89 billion per year.

Kuantitas produksi udang tambak Indonesia meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir, dari 97,2 ribu ton tahun 1989 menjadi 352 ribu ton tahun 2010, dengan puncaknya 409 ribu ton pada tahun 2008. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kinerja produktivitas tambak udang dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi TFP menggunakan pendekatan angka Indeks Tornqvist Theil. Hasil studi menunjukkan bahwa pertumbuhan udang tambak Indonesia periode 1989-2008 lebih karena pertumbuhan input/faktor produksi bukan karena pertumbuhan TFP. TFP berfluktuasi disebabkan belum berhasil diatasinya permasalahan penyakit. Hasil konfirmasi pada tingkat lapang menggunakan data primer dari 163 petak tambak menunjukkan bahwa serangan penyakit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TFP. Intensifikasi, benur bersertifkat, dan lamanya pendidikan berkorelasi positif, akan tetapi kondisi riil Indonesia berbeda yaitu mayoritas tambak dikelola secara non intensif. Studi ini juga menunjukkan bahwa luas pengusahaan dan sistem kerjasama antara pembudidaya dengan lembaga pemasaran lainnya berpengaruh negatif terhadap TFP. Terkait dengan hal itu, pemerintah perlu memprioritaskan meningkatkan produktivitas dengan mengatasi serangan penyakit melalui penambahan anggaran riset bidang penyakit, penyediaan benur bermutu, peningkatan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, diperlukan regulasi dalam hal pengaturan pola tanam dengan penggantian species yang dapat memutus rantai penyakit. Disamping itu, direkomendasikan agar mengurangi padat penebaran. Tittle: Productivity Performance and Factors Influencing to the Total Factor Productivity (TFP) of Indonesia Shrimp Cultured.Production of Indonesian shrimp cultured has experienced a remendeous growth during the last two decades with its peak performance at 409 metric tons in the year of 2008. The objective of this research was to analyze productivity performance of Indonesian shrimp cultured using the Tornqvist Theil Index and its determinants. Results showed that source of growth was mainly due to input gowth. TFP fluctuations were mainly because of disease outbreaks. Using field data comprises a total of 163 ponds confirm that disease outbreaks plays an important role in lowering TFP. Intensification, fry certification, and education halved a positive correlation with TFP. However, the Indonesian shrimp farmers in majority cultured the shrimps using traditional system. On the other hand, cooperation between farmers and other marketing institution and total pond area show a negative effects on achieving higher TFP. Therefore, the government could improve farmed shrimp productivity through increasing research budget on diseases, improving seed quality and human resources. The government should also put a priority regulation on changing cropping system accompanied by changing shrimp species cultured so that carrier agents of diseases can be broken. Apart from these, lowering stocking density was also suggested.

Ketimpangan ekonomi antar wilayah pulau utama di Indonesia merupakan sesuatu yang secara alamiah akan terjadi. Hal ini karena, sebagai negara epulauan, Indonesia memiliki enam wilayah pulau utama dengan karakteristik yang berbeda, yang tentunya akan menyebabkan pola pembangunan dan tingkat kemampuan tumbuh yang berbeda pula. Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis tendensi proses konvergensi ekonomi antar wilayah pulau utama, dan; (2) Menduga faktor penentu pertumbuhan ekonomi wilayah pulau utama dan konrtibusinya terhadap tendensi konvergensi. Penelitian dilakukan menggunakan unit analisis wilayah pulau utama dan data sekunder periode 1985-2010 yang dianalisis dengan pendekatan ekonometrika model data panel. Hasil penelitian mununjukkan bahwa tendensi proses konvergensi ekonomi wilayah pulau utama di Indonesia selama periode analisis telah terjadi namun berlangsung lambat dengan kecepatan konvergensi ekonomi sebesar 3,22-8,50% per tahun (secara kondisional). Berdasarkan model fixed-effect, peubah modal fisik dan modal manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan PDRB per kapita kondisi mapan. Sementara peubah resultan dari pertumbuhan penduduk dan penyusutan modal berpengaruh negatif terhadap tingkat pertumbuhan PDRB per kapita kondisi mapan. Dengan mengontrol peubah-peubah penentu pertumbuhan ekonomi, mampu mendorong kecepatan tendensi proses konvergensi meningkat sebesar 1,56-4,75% per tahun dengan half-life time 10,34-31,76 tahun. Hal ini berarti bahwa untuk mempercepat konvergensi ekonomi antar wilayah utama Indonesia dibutuhkan peningkatan modal fisik dan modal manusia yang terdistribusi secara lebih merata, dan diikuti pengendalian pertumbuhan penduduk dan penyusutan modal. Mengingat bahwa wilayah pulau utama di Indonesia memiliki sumberdaya kelautan yang besar, maka kebijakan untuk mempercepat konvergensi tersebut perlu diimplementasikan dengan mempertimbangkan peran kelautan yang disinergikan dengan upaya meningkatkan interrelasi (konektivitas) sektoral dan spasial antar wilayah di Indonesia. Title: Tendency of Convergence Process and Determinant of Economic Growth of Main Island Regions in Indonesia, 1985-2010The economic disparity among the main island regions in Indonesia is a natural occurrence. Due to the fact that, as an archipelago, Indonesia is consisted of six main island regions, each with its own indigenous characteristic, thus generating different development patterns and different developing abilities. Therefore, a research has been done to: (1) Analyze the tendency of economic convergenceprocess among the main island regions; and (2) Estimate the determinant factors of economic growth within the main island regions, as well as their contributions toward the convergence tendency. The research was conducted with the main island regions as the analysis unit, and secondary data covering a 25 years period, spanning from 1985 to 2010. The data acquired were analyzed using a data panel econometric model. The analysis resulted in a finding that there has been a convergence tendency among the main island regions in Indonesia during the period analyzed. The economic convergence rate found was considered low with an estimated rateper annum of 3,22%-8,5% (Conditionally). Based on the fixed effect model, both physical and human capitals were the variables which positively affecting the growth of the steady state per capita Regional Gross Domestic Product. While population growth and capital depreciation were the variables which negatively affecting the growth of the steady state per capita Regional Gross Domestic Product. The simulation done using the model developed showed that by controling the previously mentioned economic growth determinant factors, it was possible to induce faster convergence process tendency per annum rate to 1,56%-4,75%, with reduced half-life time to 10,24-31,76 years. Therefore, a faster regional economic convergence would require more physical and human capital to be distributed evenly among the main island regions, while constraining population growth and capital depreciation. Considering that each main island region owns a relatively abundant marine resource, therefore the convergence rate inducing policy should be implemented by pushing the role of marine sectors, while strengthening the sectoral and spatial connectivity among regions in Indonesia.

Klasifikasi pelabuhan perikanan Indonesia yang terdiri atas PelabuhanPerikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan PerikananPantai, dan Pusat Pendaratan Ikan. Klasifikasi tersebut di atas didasari hubungan inti plasma di mana pelabuhan perikanan yang besar ditunjang beberapa pelabuhan perikanan yang lebih kecil (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2008). Hubungan inti plasma tersebut tidak berjalan karena tidak mempunyai pola hubungan yang jelas. Oleh sebab itu diperlukan alternatif klasifikasi pelabuhan perikanan dengan memasukan unsur jaringan industri seperti yang diusulkan oleh Israel & Rouqe (2000) yang mengklasifikasikan pelabuhan perikanan menjadi tiga yaitu penyedia jasa utama, penyedia jasa antara (server), dan client. Penelitian ini bertujuan menentukan klasifikasi sentra industri perikanan berbasis pelabuhan perikanan dalam jaringan industri yang efektifdan efisien dilakukan di Kabupaten Belitung selama 11 bulan sejak Oktober 2007 sampai Agustus 2008. Metode yang dipergunakan adalah multi criteria analysis yang dilanjutkan dengan analisis technique for order preference by similarity to ideal solution. Parameter yang diukur meliputi infrastruktur pelabuhan perikanan, kapasitas kapal perikanan, kemandirian faktor input, dan produksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pulau Belitung berperan sebagai penyedia jasa utama, Pulau Mendanau, dan Pulau Seliu berperan sebagai penyedia jasa antara (server), dan Pulau Gersik dan Pulau Sumedang berperan sebagai client.Klasifikasi pelabuhan perikanan dalam suatu jaringan industri berimplikasi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pembangunan pelabuhan perikanan tangkap sebagai sentra industri perikanan tangkap.Indonesian government classify fishing port into 4 categories namely Ocean Fishing Port, National Fishing Port, Sea Shore Fishing Port, and Fish Landing Fishing Port. The above classification based on partnership or lingkage industry among fishing ports. However, the lingkage industry do not run effectively due to unappropriate pattern. Improving the condition, Israel & Roque (2000) suggested to classify fishing port into 3 categories namely main service provider, intermediate service provider or server, and client. This paper describes an alternative formula that considers industrial linkage among fishing ports as fishing industrial centers. The research was held on Belitung Regency as long as 11 months from October 2007 to August 2008. There are several factors should be considered in building fishing port namely fishing facilities, fishing capacity, input dependency and fish landing capacity. The 4 factors are analyzed by multi criteria analysis then continued by technique for order preference by similarity to ideal solution analysis. The research concludes that the Belitung is as the main service provider, the Mendanau Island and Seliu Islands are as the intermediate service provider or server, the other 2 islands are as the client. The new classification will increase effectiveness and efficiency of fishing port developments.

Keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya perikanan sangat bergantung pada pelibatan stakeholders untuk ikut berperan dan bekerja aktif mengarah tujuan yang akan dicapai. Sejak tahun 2003 pemerintah Kota Makassar menerapkan sistem manajemen pesisir dan lautan terpadu (integrated coastal zone Management) pada pantai kota dengan berorientasi revitalisasi. Dan tahun 2009, Proyek Central Point of Indonesia di Makassar membangun berbagai fasilitas di sepanjang pantai dengan berorientasi pada reklamasi pantai. Hal tersebut berdampak pada rusaknya lingkungan dan menurunnya produktifitas sumberaya ikan kerapu. Selain program yang terlalu ekspansif ke arah pesisir dan laut, pelibatan stakeholder terkait sumber daya ikan kerapu pun tidak harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi dalam pengelolaan perikanan kerapu di kawasan spermonde kota pada pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan berdasarkan pendekatan ekosistem (EAFM). Pendekatan dilakukan dengan menggunakan analisis stakeholder dan analisis hubungan entitas socio-ecological system (SES). Hasil analisis stakeholder menunjukkan kelompok stakeholder primer adalah; kelompok kelayan kerapu, kelompok pemodal, kelompok nelayan lainnya, polisi perairan, dinas kelautan dan perikanan propinsi sulawesi selatan dan dinas kelautan dan perikanan kota makassar. Berdasarkan analisis stakeholder grid, kelompok stakeholder tersebut merupakan kelompok yang harus dilibatkan secara aktif dengan berdialog dua arah menuju implementasi EAFM di Kepulauan Spermonde Kota Makassar. Rekomendasi pengelolaan perikanan, dari identifikasi dengan menggunakan analisis hubungan entitas SES seperti: Perlunya upaya pendampingan. Perlunya mengembangan diversifikasi usaha. Penegakan hukum yang kuat dan konsisten. Perlunya kerjasama membenahi infrastruktur. Perlunya meningkatkan komunikasi terpadu antar entitas. Perlunya meningkatkan komunikasi interentitas penyedia infrastruktur.

Perkembangan produksi perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu secara total mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat pada periode 2002 sampai 2013. Peningkatan produksi hanya terjadi pada armada Kapal Motor (KM) dengan armada lebih 5 GT, sedangkan produksi ikan dari Perahu Motor Tempel (PMT) dengan armada kurang dari 5 GT mengalami penurunan tajam. Pada tahun 2013 share produksi ikan dari KM sebesar lebih 95 % sedangkan produksi ikan dari PMT kurang dari 5 %. Kondisi ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor produktivitas total dan indeks ketidakstabilan pada perikanan tangkap. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus – Desember 2014 di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Teknik analisis menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) dan Coppock Index Instability (CII). Data yang digunakan adalah data time series statistik PPN Pelabuhan Ratu. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar armada telah mencapai tingkat efisiesni (nilai efisiensi=1); sedangkan perubahan total faktor produktivitas mengalami fluktuasi yang tajam (berada dikuadran III) pertumbuhan tinggi disertai ketidakpastian yang tinggi, mengindikasikan terjadi ketidakstabilan. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya persaingan yang ketat diantara pelaku usaha sehingga menyebabkan terjadinya over-fishing dan over-capasity. Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk dapat mengurangi ketidakstabilan dengan cara rasionalisasi armada tangkap terutama alat tangkap yang sudah tidak efisien dan pengendalian kapal tuna long line. (Total Factor Productivity And Instability Index Of Marine Capture Fisheries: Case in Pelabuhan Ratu, West Java)Fishery production at the Nusantara Fishery Harbour in Pelabuan Ratu increases more than double of production from 2002 to 2013. The increase was only occured for number of marine inboard motor size more than 5 GT, while marine outboard motor size less than 5 GT experienced a sharp decrease. In 2013 the production share of marine inboard motor was more than 95 per cent, while the production share of marine outboard motor was less than 5 per cent. This condition had an impact on imbalaced resource allocation. The applied policy was formulated for fishery management in Pelabuhan Ratu based on information of efficiency, productivity change, and instability index. The analysis was done by using Data Envelopment Analysis (DEA) and Coppock Index Instability (CII) approaches. The result showed that most of big boats (more than 5 GT) have been efficient (efficiency value=1), while total productivity factor fluctuated sharply and indicated instability of production. Coppock Index Instability and growth index showed that most of conditions were on positive growth stage with high level of instability. This conditon caused tight competition among businessmen leading to over fishing and over capacity. A policy is needed to reduce instability by rationalizing capturing boat, especially the infficient ones and to controlling tuna long line vessel.

Industri perikanan tangkap yang optimal dan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan perencanaan yang tepat melalui penerapan instrumen pengelolaan yang tepat pula.Neraca Ekonomi Sumber daya ikan (NESI) adalah salah satu instrumen perencanaan yang selayaknya digunakan sebagai basis pengelolaan sebagaimana dimandatkan oleh UU No. 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. NESI dapat menjadi acuan utama dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP).Secara umum NESI memberikan pemahaman bagi pengambil kebijakan mengenai bagaimana aliran stok sumber daya ikan dan kaitannya dengan perubahan dinamika alamiah dan juga kegiatan ekonomi perikanan tangkap. Paper ini akan membahas mengenai NESI untuk perikanan tangkap di Pantai Utara jawa, khususnya pada perikanan pelagik, demersal dan udang. Metode yang digunakan adalah analisis bioekonomi standard dan estimasi parameter dengan CYP dan Fox, serta perhitungan neraca dengan metode System of National Account dari FAO (2004) yang disesuaikan dengan kondisi data yang ada. Hasil analisis meliputi pengukuran neraca aset standing stock (physical asset account) ikan ekonomis penting beserta perubahannya, pengukuran sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan (fishable biomass) deplesi dan neraca moneter. Paper juga memberikan solusi rekomendasi kebijakan bagi pengelolaan perikanan di wilayah kajian. Title: North Coast of Java Fisheries Resource Accounting Optimal and sustainable fisheries Industries, can only be achieved by proper planning through implementation of appropriate management instruments. FRA consider an instruments of planning, which should be used as a basis for management, as mandated by Law No.32/ 2009, regarding the Management and Protection of the Environment. FRA could be the main reference of Fisheries Management Plan (FMP). In general FRA provides insights understanding for policy makers on how the flow of the stock of fish and its relation to the changes in natural dynamics. This paper discusses the North Coast of Java’s FRA, especially on the pelagic, demersal, and shrimp Fisheries. Standard bioeconomic analysis, using CYP and Fox models for parameter estimation, were used in this study. As parameters were estimated, FRA was calculated using the System of National Accounts of FAO (2004), modified to the conditions of existing data. The results of the analysis include the measurement of standing stock assets accounting (physical asset account), and its amendment on economically important fish, fishable biomass, depletion and monetary accounting. Paper also provides a solution for management of the fisheries, through policy recommendations in that particular study area.