Search

This article aims to provide legal logic for the permissibility of choosing criminal law for non-Muslims who commit criminal acts regulated in the Aceh Qanun Jinayat based on one of the legal principles raised (endorsement) as the basis for establishing norms in the qanun in question, namely the principle of submission which is actually not recognized in criminal law. The research data are several decisions of the Syar’iyah Court in Aceh against violations of the Qanun Jinayat committed by non-Muslims. It is assumed that the decision is a shift in the principles of criminal law. This problem will be analyzed by observing the basic principles of criminal law, including the principles of the application of criminal law and the politics of criminal law. The results of the study showed that from the point of view of the principles of criminal law which is a compelling law, this submission is a deviation, but from a legal-political perspective, because the birth of permissible provisions in qanuns is a political process, where the demand to apply Islamic Sharia which basically only applies to Muslims, then as a softening of the territorial principle non-Muslims are allowed to vote.

This research aims to predict the extent of the punishment disparity probability in the Qanun Jinayat's rape formula as a consequence of the breadth of the formula and to determine the construction of the definition and classification method of the classical Islamic jurisprudence’s az-zina bil-ikrah formula and the Qanun Jinayat’s rape formula as a consequence of radical differences between the two coercive sexual delicts that are formed based on Islamic law. This research is normative legal research by using statute and comparative approach. The research results showed that the Qanun Jinayat’s rape formula has the punishment disparity probability in the same delict, the disparity in delicts those have same seriousness gradation, the disparity of punishment imposed by one judges panel, the disparity of punishment imposed by different judges panel for the same delict and the disparity of punishment in different actions in one delict formula with different gradations of seriousness. The definition and classification of az-zina bil-ikrah are constructed through the bayani method, while the definition and classification of the rape are constructed through the istishlahi method.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan sebab penegakan hukum tindak pidana pemilu di Provinsi Aceh belum berkeadilan dan model penegakan hukum tindak pidana pemilu di Provinsi Aceh yang berkeadilan. Kajian ini menjadi perlu oleh karena pelaksanaan pemilu yang selama ini dilaksanakan dianggap masih belum berjalan dengan baik, sehingga diperlukan perbaikan dalam segala lini terkait dengan pelaksanaan tersebut. Data di dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pemilu tidak berkeadilan adalah kurangnya sinergi antara lembaga penegak hukum yang duduk di Gakkumdu, masih ada Pasal yang multi tafsir dan singkatnya waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu sehingga sulit mencari bukti maupun saksi. Model penegakan hukum yang dilakukan adalah Panwaslih Provinsi Aceh melakukan Rakernis dengan Panwaslih Kabupaten/Kota dalam rangka mematangkan persiapan pembentukan Sentra Gakkumdu di jajaran Pengawas Pemilu dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan guna meningkatkan optimalisasi penegakan hukum tindak pidana pemilu meskipun di dalam pelaksanaannya masih saja terdapat persepsi yang berbeda terhadap ketentuan yang ada.

Sanksi pidana bagi pemotong pajak termasuk Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke Kas Negara diatur Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya, namun dalam prakteknya masih terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana dengan menggunakan aturan-aturan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya ke Kas Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus. Pengumpulan data dengan data sekunder, serta analisis data dilakukan secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk mengetahui ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya ke Kas Negara dapat dilihat dari corak kesengajaan yang dilakukan, apabila kesengajaan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi, maka perbuatan tersebut termasuk tindak pidana korupsi.

Intussusception is the most common paediatric abdominal emergency in young children. Even though red current jelly stool is the pathognomonic feature, it only presents in less than 15% of cases. The clinical diagnosis is often missed as the presentation can mimics others. A recurrent case within 48 hours of reduction is even rare and can be falsely suspected as a normal post-reductive presentation. We highlighted a recurrence of intussusception in a 3-year-old boy, who was initially well after being discharged to home. Medical attention was sought initially but was informed that the clinical presentation could be resolved in a few days. Nevertheless, a second opinion has been sought in view of the persistent frequency pattern. Without delay, readmission of the child was arranged for surgical reduction. Regardless of the mild severity of gastrointestinal symptoms, the possibility of recurrence of intussusception should be suspected despite the presumed success of the initial intervention. [ABSTRACT FROM AUTHOR]