Search

Abstrak Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat hierarkis, oleh sebab itu ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung No.543 Tahun 2018, khususnya yang mengatur tentang pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi antara Peraturan Walikota Bandung No.543 Tahun 2018 dengan peraturan di atasnya dan juga mengetahui bagaimana keberlakuannya bila terjadi inkonsistensi, serta mengetahui tindakan hukum bila terjadi inkonsistensi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan mengenai pengesahan P3SRS dalam Peraturan Walikota Bandung No.543 tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori, dan oleh karena itu tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya penyelesaiannya guna mencapai kepastian hukum adalah dengan melakukan judicial review atau executive review. Kata Kunci : Konsistensi Vertikal, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, dan Pengesahan P3SRS

This study examines the determinants of companies’ reporting decisions. We employ three measures at the country-level: (1) investor protection, (2) trade union density, and (3) economic development. Regression model analysis was used to measure whether companies used integrated reports (IR) or traditional sustainable reports. Using sample data from Fortune Global 300 for the year 2017, which is the latest available data, this paper follows logistic regression models. The study finds out that the probabilities of publication of IR are high in countries with high trade union density, weak investor protection, and low levels of economic development. These results help companies and managers to better cope with current business environments.