Search

Laut Natuna Utara adalah wilayah lama bernama baru yang di berikan Indonesia kepada salah satu wilayah laut yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Setelah terdapat klaim sepihak terhadap perairan ini dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pemerintah Indonesia kemudian memperkuat kekuatan militer di Natuna. Langkah ini memiliki resiko tersendiri baik bagi Indonesia maupun kawasan, sehingga pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya penguatan di sektor politik. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendekatan politik keamanan dapat berperan dalam menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan teori national interest dan konsep good governance untuk memunculkan penjelasan bagaimana perimbangan kebijakan antara soft approach dan hard approach yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengelola konflik di Natuna. Penelitian ini melihat bahwa kedulatan Indonesia sangat ditentukan oleh kepentingan nasional yang dihadirkan dalam kerangka konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Dalam upaya menjaga keamanan wilayah Laut Natuna Utara, negara kemudian kemudian melakukan pendekatan politik dari aspek kekuatan militer (hard power) dan non-militer (soft power).

Copyright of Jurnal Wacana Politik is the property of Jurnal Wacana Politik (JWP) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)