Search

Persyaratan menjadi Sub Penyalur BBM yang diatur oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalu Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 belum didukung kebijakan Daerah dalam kebijakan perijinan usaha bidang minyak dan gas yang menjadi kewenangannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 terhadap pelaku usaha Pertamini/Pom Mini di Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Informan Kunci adalah Kepala Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dan Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia Karawang. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan BPH Migas membangun kemitraan hanya sampai SPBU dan belum mencapai Sub penyalur, yang disebabkan minimnya sosialisasi pemenuhan persyaratan normatif sub penyalur. Kurang tertibnya penyesuaian aturan persyaratan menjadi Sub Penyalur kepada pelaku usaha pertamini/POM Mini menyebabkan legalitasnya tidak diakui. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang hanya mengawasi dan tera terhadap akuratisasi mesin SPBU sesuai Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan dan tidak mengakui keberadaan para pelaku usaha Pertamini/POM Mini. Kedua, Pilar intepretasi. Penguatan kewenangan yang dimiliki oleh BPH Migas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dalam pengaturan penyaluran BBM tertentu maupun penugasan khusus, berpatokan kepada MoU (Nota Kesepahaman) antara Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan BPH Migas, yang bertolakbelakang dengan pemahaman pihak pelaku usaha pertamini/POM Mini yang memiliki kesepakatan dengan pihak pemerintah desa/kecamatan setempat. Ketiga, pilar penerapan. Penerimaan masyarakat terhadap pelaku usaha pertamini/POM Mini di Kabupaten Karawang cukup baik dan merasa terbantu serta menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan keuntungan bagi masyarakat dan pengawasan dilapangan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang terhambat oleh belum adanya pedoman operasional (SOP) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.Kata Kunci : Penerapan Kebijakan, Kewenangan, Sub Penyalur

Wacana pengembangan potensi dari berbagai daerah di Indonesia mengalamipeningkatan seiring dengan adanya pola pengembangan budaya lokal. Salah satu diantaranya adalah pengembangan batik karawang. Batik Karawang merupakan salah satu batik yang memiliki sejarah dalam perkembangan batik Indonesia. Motif batik ini merupakan salah satu motif batik yang dicatat oleh penjajah Belanda. Motif batik ini memiliki nama motif Batik Tarawang (Batik Tarum Karawang) dan merupakan salah satu kain batik yang ikut dalampameran batik Jawa yang dilakukan di negara Belanda pada tahun 1892. Batik Tarawang (Batik Tarum Karawang) ini adalah motif batik yang dibuat oleh seniman batik yang berasal dari keturunan bangsa Cina yang menetap di Indonesia. Dalam perkembangannya, ternyata harus diimbangi dengan adanya peran pemerintah dalam membuat strategi pengembangan batik karawang agar tetap eksis dan di kenal di dunia luar.Oleh karenanya peneliti ingin menegetahuibagaimana strategi Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam pengembangan batik di kabupaten Karawang. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumen dan visual. Hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa strategi Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam pengembangan batik Karawang di kabupaten Karawang pada Fase Identifikasi masih belum maksimal, Fase Pengembangan sudah cukup baik, Fase Penyelesaian masih belum maksimal dan pada Fase Implementasi dan Evaluasi sudah cukup baik.Kata Kunci: Strategi, Batik Karawang, Budaya Lokal.