Search

Kabupaten Belitung merupakan salah satu tujuan pariwisata yang berkembang pesat sejak ditetapkannya Kawasan Wisata Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal tersebut memicu peningkatan pembangunan dan mempengaruhi perubahan tutupan lahan, terutama di Kecamatan Tanjungpandan sebagai pusat kegiatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perubahan tutupan lahan dalam pembangunan aktivitas pariwisata di Kecamatan Tanjungpandan. Data yang digunakan adalah peta tutupan lahan tahun 2014 dan 2022 serta data fasilitas pendukung pariwisata (hotel dan fasilitas makan minum). Metode yang digunakan adalah analisis spasial dengan teknik overlay dan nearest neighbor analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tutupan lahan pada tahun 2014-2022 terjadi perubahan pada area bervegetasi, pertanian lahan kering, sawah, dan tanah kosong/gundul. Tutupan lahan permukiman dan tempat kegiatan bertambah luas sebesar 661 hektar, dengan luas terbesar pertambahnnya ada di Desa Air Merbau dengan persentase 31%. Lokasi yang mengalami perkembangan pertambahan fasilitas pendukung pariwisata rata-rata berada di lokasi yang memang sebelumnya merupakan permukiman dan tempat kegiatan. Total pertambahan fasilitas pendukung pariwisata berupa hotel dan penginapan ada 20 unit, sedangkan fasilitas makan dan minum sebanyak 56 unit. Pertambahan fasilitas pendukung pariwisata ini tidak sejalan dengan pertambahan luas kawasan permukiman dan tempat kegiatan. Untuk desa yang mengalami pertambahan kawasan permukiman dan tempat kegiatan terluas tidak menjadi desa dengan pertambahan unit failitas pendukung pariwisata terbanyak.

Pentingnya keterjangkauan puskesmas saat ini maupun dimasa mendatang membutuhkan analisis prediksi sekaligus evaluasi pada tahun berakhirnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan jangka panjang selanjutnya dalam merencanakan ketersediaan puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian jangkauan puskesmas terhadap prediksi kawasan permukiman Kota Semarang tahun 2031. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pengumpulan data melalui survey sekunder dari website penyedia data spasial dasar (Google Earth). Data yang digunakan adalah Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) tahun 2022 diinterpretasi untuk menghasilkan peta guna lahan. Peta Guna Lahan tahun 2022 digunakan sebagai basemap dalam uji akurasi. Lahan konservasi, jaringan jalan, dan jaringan sungai sebagai faktor penghambat serta kawasan permukiman tahun 2022 dan jaringan jalan sebagai faktor pendorong dalam pemodelan. Pemodelan menggunakan tools Molusce dalam aplikasi QGIS. Analisis kesesuaian jangkauan pelayanan puskesmas dilakukan dengan overlay peta jangkauan pelayanan puskesmas 2022 dengan peta prediksi kawasan permukiman 2031. Hasil dari penelitian menunjukkan Kota Semarang mengalami perubahan guna lahan yang beragam pada tahun 2022 hingga 2031. Kawasan permukiman yang belum terlayani oleh puskesmas terletak di Kecamatan Tugu, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Barat, dan Kecamatan Tembalang. Hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian jangkauan pelayanan puskesmas di Kota Semarang terhadap permukiman sekitarnya tahun 2031. Penelitian ini memperkaya temuan studi sebelumnya mengenai ketidaksesuaian jangkauan pelayanan puseksmas yang tidak hanya terjadi di pusat Kota Semarang namun juga permukiman di pinggiran Kota Semarang pada tahun 2031 akibat distribusi lokasi puskesmas yang belum merata. Dengan demikian pemerintah perlu melakukan kajian mengenai alokasi lokasi puskesmas dan perbaikan kualitas puskesmas yang ada untuk rencana tata ruang tahun 2031 dengan memperhatikan tren perkembangan permukiman dibanding melakukan pembangunan Puskesmas baru.

Banjir merupakan masalah yang sering terjadi di area perkotaan, tidak terkecuali Kota Denpasar, Bali. Denpasar menduduki peringkat ketiga di Provinsi Bali untuk kejadian banjir dengan tujuh kali kejadian atau 16% dari total insiden di daerah tersebut. Topografi landai serta curah hujan tinggi (sekitar 1800 mm per tahun) menjadi penyebab masalah banjir di Denpasar, yang diperburuk oleh kapasitas sistem drainase yang belum mencukupi, pengurangan resapan air hujan akibat pembangunan yang intensif, dan kekurangan ruang terbuka hijau. Penelitian ini membahas pembangunan Embung Sanur sebagai solusi konservasi air metropolitan yang selaras dengan konsep kearifan lokal Bali, Tri Hita Karana. Melalui metode DMAIC, didukung dengan studi literatur, riset ini mengevaluasi desain dan efektivitas Embung Sanur. Kefektifan dinilai dari kontribusi pada pengembangan perkotaan dan sosial ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan inovasi era Society 5.0. Studi ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan dan memenuhi tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait dengan Industri, Inovasi, dan Infrastruktur keairan. Kesimpulan menunjukkan kemungkinan replikasi efisiensi Embung Sanur di kota lain dengan kondisi hidrologi dan geografis serupa.

Walkability is an essential concept to consider when planning a sustainable city. This study aims to determine the walkability development strategy of the Jember City commercial corridors urban area based on people's and experts' perceptions of the Walkable Commercial Strip concept. The study was conducted in the urban area of Jember City Golden Triangle. The methods of analysis used in this study are ordinal logistic regression and AHP. Based on people's perceptions, the concepts that have the highest odds of influencing the first corridor's walkability level are the ones related to the available amenities variable, while the concept that has the highest odds of influencing the second and the third corridors' walkability level is the concept that is related to the walking path modal conflict variable. The order in which corridors have the highest development priority starts with the first corridor, Gajah Mada - Sultan Agung Street, followed by the second corridor, Ahmad Yani Street, and ends with the third corridor, Trunojoyo Street – HOS Cokroaminoto Street. The walkability development strategy for the urban area of Jember City commercial corridors is to start the order of development according to the order of priority and apply the development concepts that have the highest opportunity to influence the walkability level of each corridor based on people's perception.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP) mengalami penurunan kinerja akibat banjir rob dan penurunan tanah. Pemerintah Kota Pekalongan berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui rencana pembangunan Pelabuhan Onshore untuk meningkatkan sektor perikanan tangkap dan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan. Namun demikian, sebagaimana umumnya rencana pembangunan di Indonesia, belum ada evaluasi awal (ex-ante) yang dilakukan meskipun keberadaannya dapat meminimalisir masalah dan ketidaksesuaian hasil. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan mengkaji perkiraan dampak rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Onshore bagi masyarakat di pesisir Kota Pekalongan pada aspek fisik ruang dan sosial-ekonomi menggunakan pendekatan ex-ante. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Krapyak, Kota Pekalongan. FGD dan wawancara dilakukan guna menghimpun data penilaian masyarakat terhadap rencana pembangunan dan pendapat mengenai dampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian masyarakat untuk aspek fisik ruang dan aspek sosial-ekonomi pada tahap perencanaan berkorelasi positif terhadap perkiraan dampak pada tahap pembangunan dan operasional, sehingga penilaian antara dampak positif dan negatif menjadi seimbang. Selain itu, terpenuhinya informasi mengenai komponen-komponen evaluasi ex-ante dalam rencana pembangunan Pelabuhan Onshore dapat menjadi indikasi awal kesesuaian antara rencana pembangunan Pelabuhan Onshore dengan kebutuhan masyarakat.

Pertumbuhan penduduk mempengaruhi aktivitas masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan konsumsi yang akan menimbulkan peningkatan produksi sampah. Sampai saat ini sampah merupakan permasalahan yang kompleks dan upaya pengurangan produksi sampah terus dilakukan. Salah satunya dengan menggunakan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang menuntut peran serta masyarakat dalam memilah sampah. Faktor yang menentukan jumlah sampah adalah karakteristik masyarakat dan model penanganan sampah sehingga penting untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan bank sampah. Permasalahan mendasar di Kelurahan Tallo adalah kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pengolahan sampah, khususnya pada daerah permukiman kumuh sekitar bantaran Sungai Tallo. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi karakteristik masyarakat permukiman kumuh sekitar bantaran Sungai Tallo; (2) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Karakteristik masyarakat dapat dilihat dari segi sosial-ekonomi, bencana dan adaptasi, prasarana dasar, tingkat pengetahuan tentang sampah, dan bentuk-bentuk partisipasi dalam pengolahan sampah; (2) Faktor yang paling mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah yaitu faktor kondisi bank sampah, kemudian faktor pekerjaan, faktor lama menetap, faktor pengetahuan terhadap sampah, faktor kondisi fisik rumah, dan faktor kondisi keamanan. Penelitian ini menunjukkan tingkat kesadaran rendah namun partisipasi pemilihan sampah tinggi. Hal ini disebabkan oleh motivasi dan orientasi masyarakat permukiman kumuh dalam menambah pendapatan. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dapat berbeda berdasarkan karakteristik masyarakat. Maka diharapkan dalam mengatasi pengelolaan persampahan, diperlukan pendekatan melalui pemerintah yang disesuaikan oleh karakteristik masyarakat.

Indonesia's development must be connected to the important role of village empowerment and disaster resilience. Efforts to increase village empowerment and resilience to disasters have been carried out previously, especially in villages in East Rembang. Even so, there has yet to be an evaluation to measure its success. This research aims to evaluate and map village empowerment and resilience using research instruments consisting of aspects, indicators, sub-indicators, and questions regarding disasters in East Rembang. The four main stages of research include instrument development, measurements of empowered and disaster-resilient villages that have been carried out, mapping of measurement results, and based on recommendations. The data collection technique used is a document study with the data collection instrument, namely a document study sheet containing a scale for measuring village empowerment and disaster resilience. The village empowerment scale was developed based on geographic, government, population, social, agricultural, economic, and housing aspects. In contrast, the disaster-resilient village scale consists of six aspects that reflect the value of security from disasters, facilities, and mitigation efforts. This research shows seven categories of villages that are empowered and resilient to disasters. The three villages with the highest level of empowerment are Sluke, Sendangmulyo, and Kragan Villages in Sluke, Sarang, and Kragan Districts, respectively. Meanwhile, the three villages with the highest disaster resilience are Sanetan, Bendo and Langgar Villages, Sluke District.

Bangunan bersejarah di Kota Medan memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi perkembangan budaya masyarakat dan destinasi wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh sistem media informasi, partisipasi masyarakat, dan kondisi lingkungan terhadap wisata bangunan bersejarah di Kota Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 218 responden yang tersebar di 8 kecamatan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif statistik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem media informasi berpengaruh signifikan terhadap wisata budaya, partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap wisata budaya, kondisi lingkungan berpengaruh signifikan terhadap wisata budaya. Hasil penelitian ini mengajak masyarakat agar dapat menjaga dan merawat bangunan bersejarah yang berada di Kota Medan sehingga menjadi pusat perhatian para wisatawan lokal dan mancanegara.

Car Free Day merupakan sebuah program di Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pengurangan jumlah kendaraan pribadi, ruang inklusi sosial dan ruang komunikasi di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian efektivitas pelaksanaan kegiatan car-free day di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Metoda kombinasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari kegiatan CFD terhadap perubahan penggunaan kendaraan bermotor. Dari sisi pengunjung, terlebih dahulu diidentifikasi karakteristik, pengetahuan, persepsi dan perilaku perjalanan pengunjung. Kemudian, dari sisi pemeritah dilakukan analisis pemangku kepentingan untuk mengetahui sumberdaya, kemampuan mobilisasi, kekuasaan, dan corak kepemimpinan. Dari hasil analisis pengunjung, 64% mengatakan kegiatan car-free day hanya sebatas new urban activism. Menariknya, hampir 90% pengunjung menggunakan kendaraan bermotor ke area CFD, dan hanya 10% yang berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan Transmetro. Dari hasil analisis pemangku kepentingan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak mendukung kegiatan CFD karena jumlah sampah dan polusi udara semakin meningkat pasca kegiatan tersebut. Keadaan semakin buruk akibat pemindahan titik kemacetan di beberapa ruas jalan akibat penutupan jalan dan sistem perparkiran yang on-street parking. Dilihat dari efektivitas, car-free day tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan pengunjung (sig. 0.139), perubahan moda transportasi (sig. 0.239), dan persepsi pengunjung (sig. 0.308). Sehingga, dapat dinilai bahwa efektivitas program car free day ini masih sangat rendah karena masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami tujuan utama dari kegiatan ini dan masih tumpang tindihnya kewenangan dan tanggungjawab pemangku kepentinganr yang terlibat dalam perumusan kebijakan hingga evaluasi kegiatan.

Pembangunan perdesaan saat ini telah diperkuat dengan berbagai kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah, namun faktanya wilayah perdesaan masih menghadapi dilema kemiskinan dan ketertinggalan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas sumber daya, potensi, serta kebijakan pembangunan perdesaan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan utama kuantitatif dan dilengkapi dengan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui formulir online yang disebar ke desa di Jawa Tengah dengan teknik area sampling. Data yang dikumpulkan berupa sumber daya pembangunan, manajemen dan tata kelola pembangunan, serta output pembangunan desa. Analisis data kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif dan data kualitatif dianalisis dengan model interaktif. Dengan mengacu pada komponen pembangunan desa manusia, alam, fisik dan finansial dari teori livelihood capital, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang tinggal di desa masih cukup rendah, sumber daya ekonomi unggulan belum dikelola dengan optimal, infrastruktur fisik menjadi perhatian utama pembangunan perdesaan, di pemberdayaan masyarakat masih rendah. Dari aspek finansial, desa mengalami ketergantungan tinggi terhadap dana pemerintah, dimana Pendapatan Asli Desa sangat kecil bahkan ada desa yang tidak memilikinya sehingga arah pembangunan menyesuaikan ketentuan sumber pendanaan tersebut. Rekomendasi dari penelitian ini adalah desa memerlukan terobosan dan inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya alam dengan lebih baik, meningkatkan kualitas SDM dan kesempatan kerja yang lebih menarik di desa, mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak serta mengubah mindset alokasi anggaran pembangunan desa ke arah pemberdayaan, peningkatan kapasitas SDM dan produktivitas. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memperbaiki skema pengelolaan keuangan desa.

Kampung di sekitar Keraton Kadriyah merupakan simbol budaya yang harus dihormati nilai-nilainya. Pengembangan kawasan itu harus berjalan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan ciri khas dan identitasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang membentuk identitas tempat dari kampung di sekitar keraton. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi, yaitu menggunakan analisis faktor untuk menganalisis faktor-faktor yang membentuk identitas tempat, selanjutnya menggunakan hasil analisis spasial untuk memaknai dan memperjelas faktor-faktor pembentuk identitas tempat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan enam (6) faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas tempat kawasan kampung: pengalaman di jalur sirkulasi utama; suasana ruang publik; pengalaman psikologi dan atraksi budaya; objek yang menarik; pengalaman di ruang gang; langgam dan ornamen.

Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan, seperti pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung pengembangan dan kemajuan suatu daerah. Dalam praktiknya untuk menunjang pembangunan infrastruktur dibutuhkan alat berat untuk mempermudah pekerjaan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang program penggunaan excavator untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur yang dikelola pemerintah kecamatan. Namun selama program ini berjalan belum pernah dilakukan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran stakeholder yang terlibat dalam program, serta mengevaluasi implementasi program penggunaan excavator untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur yang dikelola pemerintah kecamatan berdasarkan persepsi masyarakat dan stakeholder terkait. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk mengetahui peran stakeholder yang terlibat, dan metode kuantitatif dengan mengkombinasikan model evaluasi context, input, process, product, dan metode importance performance analysis untuk mengevaluasi efektivitas program. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya kolaborasi antar perangkat daerah di lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pengelolaan program kebijakan penggunaan excavator dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah yang berbeda-beda. Secara umum program penggunaan excavator ini belum berjalan efektif sesuai dengan harapan masyarakat.

Neighborhood pada perumahan berpagar secara umum ditinggali penghuni dengan tingkat pendapatan relatif homogen. Kohesi sosial tercipta akibat kesamaan atribut sosial penghuni. Pustaka terkait perumahan berpagar belum banyak memperhatikan pengaruh aspek keruangan pada kohesi sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran neighborhood pada kohesi sosial penghuni perumahan berpagar. Ukuran neighborhood diukur berdasarkan jumlah deretan rumah yang berhadapan dimana biasa terjadi interaksi tatap muka. Sebagai kasus dipilih dua perumahan kluster di Kota Tangerang Selatan, yaitu Emerald View Bintaro Jaya dan Taman Provence BSD City yang memiliki penghuni relatif homogen dan ukuran neighborhood yang variatif. Desain penelitian menggunakan metode survei kuesioner dengan sampel 80 responden yang disebar pada responden yang berasal dari berbagai ukuran neighborhood. Teknik analisis menggunakan regresi linier dengan software Smart-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran neighborhood terbukti berpengaruh pada kohesi sosial penghuni perumahan berpagar. Kohesi sosial tinggi terjadi pada lingkungan dengan jumlah unit yang tergolong kecil sebab penghuni cenderung lebih tinggi berinteraksi dengan tetangganya. Dengan demikian untuk menciptakan kohesi sosial pengembang perlu memerhatikan jumlah unit rumah dalam kluster perumahan yang dibangunnya, terutama jumlah deretan rumah yang saling berhadapan agar tercipta kohesi sosial.

Penerapan Land Value Capture (LVC) di Free Trade Zone (FTZ) Dompak terhambat oleh peraturan LVC belum tersedia di Indonesia. Belajar dari pengalaman internasional yang disesuaikan dengan kondisi FTZ Dompak saat ini yang masih dalam tahap pembangunan, penerapan LVC perlu didukung melalui peraturan, kebijakan, dan kelembagaan dari segi kesesuaian rencana tata ruang, dukungan pengadaan lahan, maupun kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan, peraturan, kelembagaan yang mendukung penerapan LVC di FTZ Dompak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan berupa data wawancara dan telaah dokumen kebijakan peraturan. Analisis yang digunakan berupa analisis isi terarah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Rencana pengembangan kawasan FTZ Dompak telah terintegrasi dengan rencana tata ruang, hal tersebut dapat memberi jaminan bagi investor dalam berinvestasi; 2) BP tidak leluasa dalam mengelola aset dikarenakan belum memperoleh Hak Pengelolaan Lahan (HPL); 3) Meskipun saat ini belum ada keterlibatan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur, FTZ Dompak telah menunjukan kelayakan secara finansial dan kesiapan dalam menerapkan skema Kerjasama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU) khususnya pada kawasan prioritas Blok F (Industry Halal).

Urbanisasi dan perkembangan kota yang cepat, diiringi dengan permintaan pemenuhan infrastruktur perkotaan yang meningkat. Dalam upaya pemenuhan infrastruktur perkotaan, mayoritas masih menggunakan infrastruktur energi tak terbarukan. Hal tersebut mendorong munculnya berbagai dampak dari perubahan iklim. Dalam mengatasi kondisi tersebut terdapat inovasi pemenuhan infrastruktur dengan energi terbarukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara bibliometrik bagaimana perkembangan dan apa saja topik paling sering dibahas terkait pemanfaatan energi terbarukan dalam infrastruktur perkotaan. Studi bibiliometrik dilakukan dengan pengumpulan data base artikel ilmiah dan analisis menggunakan VOSViewer. Hasil studi bibliometric menunjukkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan pada infrastruktur perkotaan paling banyak tercatat berasal dari Asia dan Afrika dengan topik popular adalah infrastruktur dan sistem, pembangunan perkotaan, pemanfaatan energi, dan kajian bangunan berkaitan dengan implementasi dari pembangunan infrastruktur. Selain itu, hasil penenlitian juga membahas topik bagaimana integrasi adanya infrastruktur dengan pemanfaatan energi terbarukan, pengembangan infrastruktur perkotaan memanfaatkan energi terbarukan dengan konsep smart city, kapasitas dan skema penyediaan infrastruktur perkotaan dengan energi terbarukan dan mengenai kebijakan penyediaannya.

Pembangunan fisik di suatu wilayah memerlukan lahan, seperti sektor perumahan, pertanian, industri, pertambangan, serta transportasi. Pertambahan jumlah penduduk akan berimplikasi terhadap meningkatkan kebutuhan akan ruang yang menyebabkan perubahan Land Use Land Cover (LULC) di suatu wilayah. Kabupaten Majalengka merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Segitiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) yang telah direncanakan dan ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis LULC perubahan di Kabupaten Majalengka (2011-2021) menggunakan data citra Sentinel 2A selama 10 tahun (2011-2021) diperoleh dari Google Earth Engine (GEE). Klasifikasi LULC menggunakan machine learning dengan pendekatan random forest dipadu dengan Analisa Normalized Difference Built-Up Index (NDBI), Normalized Difference Water Index (NDWI) dan peta lahan baku sawah untuk menghasilkan peta tutupan lahan. Hasil pengolahan citra yang menghasilkan peta penggunaan lahan menggunakan alogaritma smile-Random Forest pada platform GEE dipadu dengan Analisa NDWI dan NDBI mengahasilkan peta tutupan lahan yang akurat dengan nilai OA sebesar 98.81% dan kappa sebesar 95.91%. Penurunan luasan lahan pertanian (sawah, ladang) di Kabupaten Majalengka mengalami penyusutan seluas 4457,36 ha dalam kurun waktu sepuluh tahun (2011-2021). Kelebihan Platform GEE dimana menyediakan akses cepat dan mudah ke berbagai data citra satelit tanpa harus mengunduh atau menyimpan data secara lokal.

Potensi Nagari Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar belum banyak diketahui oleh kalangan umum, walaupun telah menjadi tujuan wisata dengan potensi tenunan khas daerah, dan ukiran rumah adatnya, namun belum mendapat perhatian khusus dan intensif dalam pengembangan potensi wilayah. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji potensi daya tarik agrowisata berbasis lanskap budaya pertanian dan aspek pendukung wisata Nagari Pandai Sikek. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif meliputi Location Quotient (LQ), Shift-Share Analysis (SSA), dan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Nagari Pandai Sikek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor unggulan komparatif Nagari Pandai Sikek pada produksi pertanian adalah selada, wortel, cabe, bawang daun, bawang merah, tomat, dan kembang kol. Sektor keunggulan kompetitif adalah bawang merah, selada, cabe, bawang daun, kembang kol, wortel, dan seledri. Jorong Koto Tinggi merupakan Jorong (dusun) yang paling basis pada sektor produksi pertanian di Nagari Pandai Sikek. Jorong Baruah dengan nilai tertinggi pada objek daya tarik wisata sarana dan prasarana. Potensi daya tarik agrowisata di Nagari Pandai Sikek dari hasil LQ dan SSA terletak pada Jorong Koto Tinggi dengan komoditi selada, wortel, cabe, bawang daun dan bawang merah. Potensi daya tarik objek wisata terletak pada Jorong Baruah pada aksesibilitas, akomodasi, sarana, dan prasarana.

Pedagang keliling sebagai bagian dari kegiatan ekonomi informal memberikan kontribusi yang tidak kecil baik sebagai tools bagi masyarakat bawah untuk menavigasi kondisi sosial ekonominya maupun bagi kondisi lingkungan, karena pedagang keliling menjadi salah satu representasi dari hubungan kota dengan wilayah hinterlandnya, tumbuhnya jiwa wirausaha dan meminimalkan pergerakan masyarakat dalam berbelanja. Pedagang keliling mendatangi konsumennya dengan berhenti di banyak titik yang umumnya merupakan ruang publik yang mendekati guna lahan tertentu tanpa menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, karena hanya berhenti sesaat, tanpa ada ruang yang diakuisi seperti halnya pedagang kaki lima. Setiap titik henti yang menjadi lokasi dagang para pedagang keliling memiliki karakteristik yang memberikan berpengaruh terhadap bentuk aktivitas yang terjadi baik dari segi sosial maupun ekonomi. Ruang publik menjadi pilihan lokasi berdagang oleh para pedagang keliling karena pada dasarnya tingginya mobilitas di kawasan sehingga dapat memberikan banyak keuntungan. Melalui teknik analisis korelasi Spearman, ditemukan bahwa pendapatan bersih yang diperoleh para pedagang keliling menjadi variabel dominan yang memiliki hubungan erat/berkorelasi positif dengan variabel karakteristik lokasi titik henti pedagang keliling diantaranya jenis tata guna lahan aktivitas utama yang ditempati, jarak titik henti, tingkat keamanan, kenyamanan, dan kebersihan.

Terbentuknya kawasan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Srengsem mencerminkan adanya permasalahan lingkungan, sosial, dan perekonomian yang perlu diatasi. Deliniasi kawasan kumuh di Kelurahan Srengsem terdapat di puncak bukit, dan kawasan sempadan rel kereta api serta peruntukan kelurahan tersebut sebagai kawasan industri menengah. Permukiman kumuh di kelurahan ini tergolong didalam klasifikasi kumuh dengan tingkat yang ringan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan terbentunya permukiman yang diidentifikasi kumuh di Kelurahan Srengsem. Penelitian ini menggunakan mix method, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder serta analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik kawasan dan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) untuk menilai faktor utama pembentuk permukiman kumuh. Berdasarkan hasil analisis, faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem meliputi terdapat beberapa rumah yang tidak memiliki status kepemilikan akan bangunan, kepadatan penduduk di beberapa kawasan deliniasi kumuh, minimnya pengelolaan terhadap sampah sehingga sampah rumah tangga yang dihasilkan dilakukan pembakaran, dan tingkat pendapatan penduduk yang rendah dengan terdapat beberapa warga dengan pekerjaan sebagai buruh dan juga pekerja serabutan.

Pengadaan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta memberikan dampak yang signifikan, terutama bagi masyarakat lokal sebagai pemilik lahan yang terkena akuisisi. Oleh karena itu, penting bagi pemrakarsa proyek untuk menyediakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) guna mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif. Meskipun AMDAL telah disusun sebelumnya untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan dan sosial, temuan lima tahun setelah penerbitan menunjukkan bahwa dampak negatif, terutama dalam sistem penghidupan yang tidak berkelanjutan, masih dirasakan oleh sebagian masyarakat terdampak. Dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat terdampak dijelaskan melalui konsep aset modal dalam kerangka Sustainable Livelihood yang dianggap mampu memprediksi dampak sosial dalam beberapa studi AMDAL skala internasional. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui data kuesioner dan pendekatan kualitatif sebagai data pendukung melalui analisis dokumen AMDAL dan wawancara terarah. Melalui analisis aset modal, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prediksi AMDAL dan kondisi masyarakat lima tahun setelah menerima kompensasi lahan sebagai tahap akhir skema pengadaan lahan untuk Bandara Internasional Yogyakarta.

Kedungsepur, situated in Central Java Province, Indonesia, encompasses the regions of Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, and Purwodadi, making it a strategically significant area. Its designation as a metropolitan area was established by Presidential Decree Number 78 of 2017, with one of its primary objectives being to promote equity by reducing urban primacy. This study seeks to assess the metropolitanization of Kedungsepur from 2016 to 2020, focusing on two key indicators: polycentricity and spatial transformation. Polycentricity is evaluated based on concentration, accessibility, and connectivity, while spatial transformation is measured by analyzing the percentage of built-up land and urban level. Polycentricity is assessed using secondary data from BPS-Statistics Indonesia, while the percentage of built-up land and urban level is determined through the interpretation of Sentinel 2A satellite imagery from 2016 and 2020. The findings indicate a moderate improvement in polycentricity during the 2016—2020 period, with partial spatial transformation occurring, particularly along highway corridors between cities. In conclusion, metropolitanization demonstrates positive progress toward its objectives, albeit requiring more balanced control over spatial transformation processes.

Ketimpangan pembangunan antar daerah adalah tantangan utama dalam kebijakan pembangunan. Penentuan prioritas pembangunan yang tepat menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan ini. Penelitian ini menghadirkan pengembangan dan penerapan Indeks Komposit Prioritas Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat sebagai alat evaluasi yang relevan. Metodenya melibatkan pengumpulan data dari sejumlah indikator pembangunan, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), persentase penduduk miskin, dan Gini Rasio. Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks komposit ini memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat prioritas pembangunan di berbagai daerah provinsi. Hasil dari indeks komposit membagi daerah-daerah menjadi tiga tingkat prioritas: tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Daerah dengan prioritas tinggi menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, daerah dengan prioritas menengah dan rendah menunjukkan ruang untuk peningkatan yang lebih baik dalam pembangunan mereka. Penelitian ini juga menyoroti peran infrastruktur dalam percepatan pembangunan, terutama di daerah-daerah dengan prioritas tinggi. Fokus pada pengembangan infrastruktur dasar, seperti irigasi, air bersih, sanitasi, dan transportasi, menjadi kunci dalam upaya pemerataan pembangunan. Pendekatan berbasis ilmiah dan teknoratik digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional dan objektif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Utara tertinggal dari kabupaten/kota yang sama-sama merupakan kabupaten/kota awal sejak berdirinya Provinsi Lampung tahun 1964 dan bahkan tertinggal dari kabupaten pemekarannya. Kondisi ini merupakan anomali bila dikaitkan dengan teori neo klasik yang menyatakan bila pembangunan telah berjalan dalam waktu lama maka perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun (convergen). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ketertinggalan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara dibandingkan dengan kabupaten/kota yang dibentuk bersamaan dengan berdirinya Provinsi Lampung. Metode penelitian dilakukan melalui analisa kualitatif menggunakan data kuantitatif yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dari komponen IPM yang ada, indeks kesehatan dan indeks pengeluaran merupakan komponen yang berkontribusi dalam menyebabkan kesenjangan (ketertinggalan) pencapaian IPM di Kabupaten Lampung Utara. Indeks pengeluaran merupakan indeks yang paling dominan menyebabkan kesenjangan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara. Pencapaian indeks pendidikan Kabupaten Lampung Utara tertinggi kedua setelah Kota Bandar Lampung di antara kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung terutama dikarenakan pencapaian rata-rata lama sekolah (RLS) yang baik. Untuk mengejar ketertinggalan dalam pencapain IPM, maka Kabupaten Lampung Utara perlu lebih memfokuskan pembangunan ekonomi agar pendapatan per kapita meningkat, di samping program di bidang kesehatan juga perlu ditingkatkan.

Kota Cerdas baik secara konsep maupun praktik memiliki kecenderungan pada determinasi teknologi digital dalam setiap programnya. Padahal, aspek lokal memiliki potensi dan masalahnya sendiri yang secara unik dapat menentukan arah kebijakan dan program pembangunan. Untuk itu, artikel ini bertujuan merekomendasikan implementasi kota cerdas berbasis masyarakat cerdas dengan melihat secara holistis baik dari sisi regulasi, teknologi, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpumpun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bandung dapat merumuskan kebijakan kota cerdas yang berakar pada potensi lokal dengan menciptakan ruang-ruang kreatif. Ruang-ruang kreatif itu pada dasarnya merupakan sebuah inovasi sosial yang relevan dalam kerangka kota cerdas.

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai sentra pertanian tanaman pangan di Kalimantan Timur memberikan dampak positif bagi struktur perekonomian serta berperan sebagai lumbung pangan Provinsi Kalimantan Timur. Selain potensi terdapat permasalahan terkait alih fungsi lahan pertanian yang sulit dihindari. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan Citra Satelit 7 ETM+ dan Landsat 8 OLI/TIRS untuk mengetahui perubahan tutupan lahan pertanian pada tahun 2010 – 2020 menggunakan metode spasial (overlay). Kemudian analisis dilanjutkan menggunakan metode Exploratory Factor Analysis (EFA), dimana data yang digunakan adalah produktivitas lahan pertanian, luas kepemilikan lahan pertanian, pendapatan petani, nilai jual lahan pertanian, laju pertumbuhan penduduk, kebijakan perlindungan lahan pertanian, ketersediaan sumber daya air, jumlah tenaga kerja sektor pertanian, biaya produksi pertanian, harga jual komoditas pertanian. Hasil dari analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk analisis Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi perubahan lahan pertanian seluas 53.134,24 ha dari total luas lahan pertanian yang terdapat pada tahun 2010. Lahan pertanian mengalami perubahan menjadi perairan, hutan, perkebunan, lahan terbangun dan lahan terbuka. Faktor yang mendorong alih fungsi lahan pertanian adalah produktivitas lahan pertanian, pendapatan petani, nilai jual lahan pertanian, kebijakan perlindungan lahan pertanian, ketersediaan sumber daya air, biaya produksi pertanian dan harga jual komoditas pertanian. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menyesuaikan dengan bentuk perubahan lahan yang terjadi. Sehingga strategi yang dirumuskan berkaitan dengan kebijakan pada sektor pertanian, distribusi bantuan sarana dan prasarana pertanian dan peningkatan pengetahuan sektor pertanian.

Population growth in Ciparay District, as in several areas in West Java Province, has been increasing, especially in the last ten years, leading to an increase in housing needs and converting rice fields to residential land. This study aims to identify the spatial conversion dynamic of rice fields and analyze the factors that influence the conversion of rice fields in Ciparay District, Bandung Regency. The method used in this research is a quantitative descriptive method with map overlay analysis techniques and multiple linear regression analysis. This study found that the characteristics of land conversion in Ciparay District are divided into four land use/ land cover changes: rice field to residential land, rice field to dryland farming, rice field to vacant land, and dryland agricultural to settlement. The most significant change in land use/ land cover is in the change of rice fields to residential areas, which is 336.09 hectares. The factor that had the most influence on the land conversion of rice fields was the accessibility ratio.

Pembangunan kawasan pinggiran cenderung tumbuh lebih lamban dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji disparitas pembangunan kawasan perbatasan/pinggiran dibandingkan kawasan perkotaan di Kabupaten Pati. Studi ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakandata indeks desa membangun (IDM) dan data wawancara terhadap pendamping desa (PD) dan stakeholder lainnya. Teknik analisis meliputi analisis deskriptif capaian IDM dan komparatif rerata capaian IDM antar kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan pinggiran memiliki capaian pembangunan bervariasi. Capaian nilai indeks pembangunan kawasan paling rendah berada di kawasan pinggiran barat (67,27) disusul kawasan pinggiran selatan (68,20), kawasan pinggiran timur (69,42), dan kawasan pinggiran utara (71,06). Kemudian kawasan perkotaan memiliki capaian pembangunan (77,20). Komparasi campaian pembangunan, ada perbedaan capaian pembangunan antara kawasan pinggiran dan kawasan perkotaan berdasarkan klasifikasi rerata IDM. Sebagian besar kawasan pinggiran memiliki capaian pembangunan kategori “Moderat”, sedangkan kawasan perkotaan mempunyai capaian kategori “Tinggi”. Namun perbedaan nilai capaian pembangunan antara IDM 4 kawasan pinggiran dibandingkan IDM kawasan kota relatif kecil. Ini dibuktikan dengan nilai hitung t komparasi IDM kawasan pinggiran selatan, timur, barat dan utara dibandingkan kawasan kota (1.179; 1,064; 1,441; 0,792) lebih kecil dari nilai t tabel (2,101; 2,078; 2,149; 2,201). Nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel berarti disparitas pembangunan kawasan pinggiran dibandingkan kawasan kota relatif kecil. Walaupun diaparitas kecil, ini perlu dieliminasi untuk meningkatkan kesetaraan pembangunan, dan kawasan yang memiliki capaian pembangunan lebih kecil perlu mendapat prioritas dalam kebijakan pembangunan.

Konsekuensi dari revolusi Industri 4.0 yang ada di Indonesia saat ini adalah digitalisasi. Era dimana teknologi digital akan berdampak pada hilangnya sebagian banyak jenis pekerjaan di dunia. Terlebih dengan munculnya pandemi Covid-19, banyak usaha-usaha yang akhirnya merugi bahkan mengakhiri kegiatan bisnisnya. Desa menjadi salah satu harapan utama dari aktivitas ekonomi namun belum memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan dari ekonomi desa. Kehadiran lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa merupakan sebuah harapan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, desa-desa di Indonesia perlu mengembangkan tata kelola BUMDes agar dapat terus bersaing berbagai jenis usahanya di era ekonomi digital. Penelitian fokus pada mengeksplorasi indikator-indikator yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan tata kelola BUMDes yang merespon era revolusi industri 4.0. Metode yang digunakan yaitu metode deduktif dengan pengumpulan data sekunder dan analisis berupa sintesa dari literatur. Temuan dalam penelitian bahwa tata kelola BUMDes memiliki dimensi dari hulu hingga ke hilir yang meliputi (1) dimensi kebijakan, perencanaan dan kelitbangan, (2) dimensi tata kelola SDM, (3) dimensi tata kelola keuangan dan kesekretariatan, (4) dimensi tata kelola produksi, (5) dimensi tata kelola logistik dan pergudangan, dan (6) dimensi tata kelola pemasaran dan penjualan.

KSK Luwuk-Bonebobakal merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan potensi perikanan yang cukup besar dimana produksi perikanan tangkap di tahun 2020 mencapai 4.505 ton. Dengan potensi tersebut maka pembangunan berbasis sektor perikanan di wilayah ini menjadi begitu penting sehingga sektor perikanan dapat menjadi pendorong utama pembangunan di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan pengembangan wilayah berbasis sektor perikanan berdasarkan tingkat perkembangan wilayah dan potensi sumber daya ikan. Tingkat perkembangan wilayah diidentifikasi menggunakan analisis skalogram, potensi sumber daya ikan diidentifikasi dengan model surplus produksi dan arahan pengembangan wilayah dirumuskan menggunakan penggabungan metode Proses Hirarki Analitik (AHP) dan metode Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman (SWOT) yaitu analisis A’WOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan wilayah pesisir di KSK Luwuk-Bonebobakal yang berada dalam Hierarki 1 berjumlah 3 desa/kelurahan, Hierarki 2 berjumlah 5 desa/kelurahan, dan Hierarki 3 berjumlah 34 desa/kelurahan. Pemanfaatan ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil di wilayah ini berada dalam status pemanfaatan penuh sedangkan pemanfaatan ikan karang dan ikan demersal berada dalam status pemanfaatan sedang. Berdasarkan tingkat perkembangan wilayah dan potensi sumber daya ikan yang ada di wilayah ini maka arahan prioritas strategi untuk mengembangkan wilayah ini adalah meningkatkan produksi ikan karang dan ikan demersal berdasarkan wilayah penangkapan dan alat tangkap yang diperbolehkan, mendirikan koperasi nelayan dan menjalin kerjasama dengan Unit Pengolahan Ikan serta pengadaan perahu fiber 3-4 GT di setiap kelompok nelayan.

Perkembangan kawasan perekonomian seringkali mengesampingkan aspek – aspek lainnya, terutama aspek lingkungan. Padatnya aktivitas antara kawasan permukiman dan kawasan perdagangan dan jasa menimbulkan beberapa permasalahan terhadap kondisi prasarana lingkungan. Kecamatan Kaliwates, merupakan kawasan perkotaan yang berada di Kabupaten Jember yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Fungsi utama tersebut dapat dilihat dengan adanya pasar induk tradisional serta beberapa jenis pusat perbelanjaan terbesar di Kabupaten Jember yang tersebar di Kecamatan Kaliwates. Kawasan perdagangan dan jasa merupakan salah satu kawasan yang memiliki perlakuan khusus dari pemerintah Kabupaten Jember karena kawasan ini memiliki nilai komersial yang tinggi. Dari padatnya aktivitas yang ada pada wilayah Kecamatan Kaliwates, menimbulkan permasalahan lingkungan. Salah satu permasalahan yang sering muncul yaitu munculnya genangan setiap musim hujan karena jaringan drainase permukiman tersumbat oleh limbah pasar. Keadaan tersebut dialami secara periodik serta tidak ada pengawasan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan permukiman dan berdampak pada keberlanjutan kawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan arahan dalam upaya peningkatan kondisi lingkungan permukiman pada kawasan perdangan dan jasa di Kecamatan Kaliwates menggunakan metode skoring. Metode skoring ini digunakan untuk menganalisis upaya penanganan dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang berada pada kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Kaliwates. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 114KK. Dari hasil penilaian tersebut, diperoleh bahwa kondisi lingkungan permukiman yang berdampingan dengan pusat perdagangan dan jasa masih berada pada kondisi buruk. Sehingga untuk menciptakan lingkungan permukiman yang ideal dan sehat dirumuskan arahan yang didasarkan kondisi potensi dan permasalahan pada wilayah penelitian dengan memperhatikan aspek pelayanan, ekonomi (kesejahteraan), dan ekologi (lingkungan).

Taman sebagai salah satu bentuk dari RTH publik mulai dibangun oleh Pemerintah Kota Depok sebagai upaya peningkatan jumlah RTH. Pembangunan taman-taman di setiap kelurahan untuk menyediakan ruang publik yang aktif menuai sejumlah respon positif maupun negatif terkait kualitasnya sehingga diperlukan studi evaluatif keberhasilan taman di kelurahan sebagai ruang publik untuk menilai fungsi sosial dari taman di kelurahan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari inklusivitas, keamanan, kenyamanan, kesenangan dan aktivitas bermakna. Peneliti menggunakan teknik analisa MCA (Multi-criteria Analysis) sebagai teknik analisa utama. Dalam proses pengolahan teknik analisa MCA, terdapat input skor dan bobot yang didapatkan dari berbagai teknik analisa pendukung seperti teknik analisa AHP (Analytical Hierarchy Process) dan Public Space Index. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik fisik taman melalui observasi secara langsung, persepsi pengguna taman dan persepsi bobot prioritas yang diperoleh berdasarkan ahli/stakeholders dalam penyediaan taman berkualitas. Hasilnya, sebanyak 22 taman kelurahan di Kota Depok telah berada dalam kategori berhasil dan memiliki karakter utama sebagai fungsi rekreasi. Sedangkan untuk aspek inklusivitas (0,91) memperoleh nilai akhir keberhasilan tertinggi di setiap taman-taman di kelurahan sedangkan kesenangan (0,18) merupakan aspek keberhasilan terendah. Manfaat temuan ini adalah menjadi referensi dalam pengembangan taman terhadap indikator yang dirasa dapat menciptakan efektivitas ruang publik yang berada di dalam lingkungan permukiman

This research examines the involvement of the community in creating and managing neighbourhood parks in Perumnas Mojosongo residential area, Surakarta, Indonesia, with the risk of transgression. The neighbourhood parks were undeveloped until residents intervened in these government land without legal permission. This research aims to explore the motives for intervening in these sites and the processes that drive the success of self-organised actions by local residents. It expands on previous studies by examining a different setting: spaces intended for public facilities in a planned residential area. The research began with a quantitative strand to select two sites that function properly as neighbourhood parks as the cases. The selection phase analysed the characteristics of the neighbourhood parks using frequency statistics by assessing the sites' condition from participant observation and official documents. Then, a multiple case study utilised semi-structured interviews to retrieve experiences from 16 key informants, residents with first-hand experiences regarding both parks’ development. The research concludes that residents' proximity to government-owned land motivates them to initiate park development, even on a small scale, when the government neglects the land. However, the legitimacy of their actions is only quasi-legitimate, as they lack formal permission from the government to utilise the land. Instead, their actions are supported by verbal permission, the perception of dispute resolution as a permit, or even the assumption of government funding as a form of approval. Social recognition from neighbourhood associations becomes a determinant of the safety of their actions.

Keberadaan sungai di Kalimantan ikut membentuk budaya berhuni di tepian sungai. Namun perubahan iklim, proses geomorfologi serta pola bermukim masyarakat memicu disrupsi permukiman tepian sungai seperti kebakaran dan banjir.oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait pola adaptasi dalam upaya resiliensi pada Permukiman Tepian Sungai. Tujuan naskah ini meneliti cara adaptasi pada permukiman tepian sungai di kota Banjarmasin yang diawali dengan kajian teori mendalam terkait adaptasi dan resiliensi. Metode penelitian diawali dengan penelusuran teori resiliensi dan kata kuncinya, yang didapatkan hasil bahwa resiliensi erat kaitannya disrupsi, eksposur dan cara merespon agar dapat pulih seperti kondisi semula. Ketiga komponen tersebut diamati pada Permukiman Tepian Sungai di Banjarmasin, yang diketahui bahwa disrupsi pada permukiman tepian sungai di Banjarmasin adalah erosi dan sedimentasi, banjir dari hulu dan dampak pasang air laut, serta kebakaran. Upaya adaptasi masyarakat antara lain dengan menggunakan elemen interior, meninggikan bangunan eksisting dan membangun bangunan baru lebih tinggi, serta rumah tradisional lanting sebagai upaya adaptasi dan mitigasi. Sedangkan adaptasi terhadap bencana kebakaran, upaya mitigasi dengan sistem sosial Barisan Pemadam Kebakaran dan bantuan swadaya untuk warga yang mengalami kebakaran.

Kecamatan Sungai kunyit adalah kawasan strategis Kabupaten Mempawah dan salah satu kawasan strategis Provinsi Kalimantan Barat. Penunjukan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan wilayah kecamatan. Kondisi fisik menunjukkan terjadinya kesenjangan antar wilayah pada pusat pertumbuhan kawasan strategis dan wilayah internal Kecamatan Sungai Kunyit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat perkembangan wilayah internal Kecamatan Sungai Kunyit sebagai kawasan strategis pusat pertumbuhan. Pendekatan spasial digunakan dalam penelitian ini dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan data statistik dan citra landsat 8 untuk melihat perubahan penggunaan lahan. Teknik analisis yang digunakan adalah GIS dan indeks komposit untuk melihat indeks perkembangan wilayah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perkembangan dari tahun 2014 sampai dengan 2020 masih sama terdapat 3 desa dengan klasifikasi tinggi, pada tahun 2014 desa dengan klasifikasi sedang terdapat 8 desa sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 7 desa, dan desa dengan klasifikasi rendah pada tahun 2014 terdapat 1 desa meningkat di tahun 2020 menjadi 2 desa. Kecamatan Sungai Kunyit sebagai kawasan strategis belum dapat mendorong perkembangan wilayahnya, pertumbuhan spasial terkonsentrasi pada pusat kawasan strategis sehingga perkembangan wilayah tidak merata menyebabkan terjadi kesenjangan wilayah.

Kebijakan pemerintah membangun kawasan dan pemberian status kawasan khusus pada daerah tertentu seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Free Trade Zone, dan Kawasan Strategis Nasional untuk menarik investasi, merupakan bentuk aglomerasi spasial ekonomi di Indonesia. Eksternalitas positif dari aglomerasi tersebut dapat menghasilkan efisiensi biaya-biaya akuisisi usaha, faktor produksi, dan informasi. Oleh karena itu, aglomerasi dapat menarik pertumbuhan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA). Penelitian ini mengukur dampak aglomerasi akibat kebijakan pemerintah dalam menarik PMA yang didasarkan atas tipe sumber dana investasi (asing atau lokal) serta dikontrol oleh beberapa faktor determinan investasi lainnya. Menggunakan regresi data panel dari 34 provinsi di Indonesia dengan periode waktu 2013–2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi investasi asing berdampak positif bagi PMA. Dengan dilakukannya aglomerasi maka tingkat PMA di suatu daerah akan meningkat.

Penanganan kawasan kumuh juga dilakukan pada kota sedang dan kota kecil, tidak hanya terpusat pada kota besar. Penanganan kawasan kumuh di kota-kota sedang dan kecil menjadi cukup strategis apabila kawasan tersebut dekat dengan pusat kota, misalnya kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran. Seperti halnya Kampung Pancuran yang termasuk Bagian Wilayah Kota I (BWK I) Kota Salatiga yang merupakan kawasan sentra perdagangan dan jasa, Kampung Pancuran menjadi permukiman padat dan kumuh. Namun, kini Kampung Pancuran berhasil mengubah predikat kampung kumuh menjadi kampung yang tangguh. Transformasi Kampung Pancuran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor fisik, kependudukan, sosial dan ekonomi. Untuk memahami karakteristik dari faktor-faktor tersebut maka penelitian ini bertujuan menganalisis faktor determinan yang mempengaruhi terjadinya transformasi Kampung Pancuran dari “kampung kumuh” menjadi tangguh. Hasil analisis menunjukkan faktor kependudukan, faktor ekonomi, faktor fisik dan faktor sosial merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan. Kampung Pancuran memiliki mobilitas sosial yang tinggi sehingga faktor kependudukan menjadi pengaruh terkuat, diikuti faktor ekonomi yaitu pembukaan usaha rumahan seperti usaha kuliner dan usaha berbasis online, faktor fisik yaitu karakteristik pemanfaatan lahan dan bangunan tempat tinggal menjadi sekaligus tempat usaha dengan menghabiskan lahan horizontal dan membangun rumah secara vertikal, dan faktor sosial yaitu kesadaran masyarakat akan spesialisasi kemampuan yang dimiliki perseorangan.

Pembangunan metropolitan di Kota Semarang menjadi pemicu tingginya fenomena urbanisasi dan urban sprawl di kawasan pinggiran, diantaranya Kabupaten Semarang. Hal itu berdampak pada permasalahan sistem transportasi yang berperan penting dalam pertumbuhan kota. Dibutuhkan pergeseran strategi yang lebih inovatif dengan penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD). Beroperasinya Bus Rapid Trans (BRT) Trans Jateng koridor I Semarang Tawang-Terminal Bawen dapat menjadi embrio bagi Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan konsep TOD. Halte BRT sebagai titik transit berpotensi dikembangkan berdasarkan konsep TOD sebagai upaya penataan sistem transportasi yang terintegrasi dengan kawasan disekitarnya. Terdapat 29 halte di Kabupaten Semarang di sepanjang jalan arteri Ungaran-Bawen yang menjadi objek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menenetukan tipologi halte BRT Trans Jateng Koridor I di Kabupaten Semarang berdasarkan konsep TOD. Penelitian ini menggunakan analisis buffering dan analisis cluster. Variabel yang digunakan adalah kepadatan permukiman dan proporsi tutupan lahan (density), jenis guna lahan dan proporsi permukiman-non permukiman (diversity), serta ketersediaan jalur pejalan kaki dan konektivitas jaringan jalan (design). Dari hasil analisis diketahui 3 tipologi TOD, yaitu 16 halte sebagai TOD kota, 8 halte sebagai TOD sub kota, dan 5 halte sebagai TOD lingkungan.

Pantai Sipakario merupakan obyek wisata unggulan pertama di Kabupaten Penajam Paser Utara dan salah satu obyek wisata yang termasuk kawasan strategis wisata bahari. Dalam rangka pengembangan pariwisata yang ideal perlu melibatkan peran serta masyarakat melalui partisipasi. Adapun dalam pengembangan pariwisata tingkat partisipasi pelaku pariwisata di kawasan obyek wisata Pantai Sipakario termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat di kawasan obyek wisata Pantai Sipakario. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis korelasi sehingga diperoleh hasil bahwa terdapat 2 (dua) faktor pendorong partisipasi yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat, yaitu motivasi dan kesempatan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Semarang salah satunya bergerak pada bidang kuliner yang memiliki jumlah permintaan yang banyak karena merupakan makanan khas Semarang. Kelurahan Krobokan menjadi sentra industri UMKM bandeng presto terbesar di Kota Semarang. Fenomena pandemi COVID-19 ternyata sangat berdampak terhadap penurunan pendapatan UMKM. Pembatasan pergerakan yang dilakukan menyebabkan penjualan hasil produksi menjadi turun. Usaha dalam mempertahankan kinerja UMKM mulai dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada masa pandemi sehingga usahanya sebagai mata pencaharian tetap dapat berjalan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bentuk adaptasi UMKM yang berperan dalam meningkatkan kinerja selama masa pandemi. Data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari pemilik UMKM. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis statistika deskriptif, deskriptif komparatif, dan analisis tipologi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sebesar 90% dari 21 UMKM telah melakukan bentuk adaptasi. Kegiatan pemasaran melalui media sosial merupakan bentuk adaptasi yang paling berperan dalam meningkatkan kinerja UMKM bandeng presto di Kelurahan Krobokan. Hal tersebut menyebabkan dapat bertahannya UMKM bandeng presto di masa pandemi COVID-19.

Keterkaitan antara guna lahan dan transportasi saat ini menjadi kunci dalam penyediaan hunian terjangkau di kawasan transit khususnya di perkotaan. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih ditemukan banyak kendala yang perlu segera ditangani seperti terbatasnya aturan teknis terkait pelaksanaan dan lemahnya aspek kelembagaan khususnya terkait badan pengelola kawasan transit. Kajian ini merumuskan alternatif strategi berdasarkan hasil pembahasan dan diskusi melalui serangkaian kegiatan focus group discussion (FGD), interview dan seminar dengan berbagai stakeholder baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah dan para ahli yang terkait. Dalam FGD dikumpulkan data berupa tantangan, isu dan strategi yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan transit. Dalam kajian ini dilakukan sebanyak empat kali FGD dengan melibatkan pemda di Jabodetabek dan dua kali seminar yang melibatkan akademisi sebagai narasumber. Hasil kajian ini merumuskan strategi ke dalam empat kelompok antara lain integrasi arahan rencana tata ruang, pembentukan badan pengelola kawasan transit, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait kawasan transit, dan alternatif penyedian lahan bagi hunian terjangkau di kawasan transit.

The public transportation planning has an essential role in traffic accessibility management. As the urban population grows, the traffic issues also significantly rise and more complex. The problems are traffic casualties, traffic jams, air pollution, and other severe issues. Meanwhile, the DKI Jakarta managed a regulation number 10 in 2014 regarding the bus rapid transit operation in the metropolitan area. Unfortunately, the private vehicle is still favorable since public buses have many drawbacks, particularly in transportation integration and service. The research aims to analyse the impact of public transport policy on Bus Rapid Transit operation in Metropolitan Jakarta. The methodology applies a qualitative approach, where it analyses the current condition of transportation problems. Besides, a deep review of the Master Transportation Plan is conducted to evaluate the potential problems in Bus Rapid Transit Operation. Following that, the impact of transport policy consists of direct impact, indirect impact, and cumulative impact. The PESTEL analysis applies to study the social, economi, environmental, infrastructure, and regulation in BRT management. The result indicated that the social, economic, and environmental aspect has a direct impact on BRT operation. Meanwhile, only the infrastructure aspect is classified as indirect impact since the integration modes only related to the transport demand. Finally, the mitigation strategy is formulated to overcome the BRT problems in Metropolitan Jakarta.

Alun-alun Pagaden merupakan salah satu aset ruang terbuka publik di Kabupaten Subang. Peranan Alun-alun sebagai tempat masyarakat beraktivitas tentunya harus memiliki kualitas aset yang baik. Akan tetapi, berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan ditemukan beberapa indikasi masalah yaitu pengunjung memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan pintu masuk alun-alun, pengunjung kesulitan untuk mendapatkan fasilitas sesuai dengan penggunanya terutama bagi penyandang disabilitas, terdapat penumpukan sampah di area tertentu, dan fasilitas yang tersedia terbatas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas aset Alun-alun Pagaden berdasarkan key attributes of successful places. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan kualitas aset Alun-alun Pagaden dinilai cukup baik. Belum tersedia jalur pejalan kaki beserta area parkir sebagai kriteria kemudahan tempat untuk didatangi dan dilihat dengan interpretasi 41,6%. Selain itu pada Alun-alun Pagaden belum tersedia area tempat duduk beserta penerangan yang cukup sebagai kriteria kenyamanan dan citra positif dengan interpretasi 12,5%. Pada kriteria kegunaan dan keterikatan masyarakat terhadap ruang terbuka dinilai cukup baik dengan interpretasi 75%, yakni pengguna alun-alun dari berbagai generasi dapat memenuhi aktivitas sosial, ekologis, ekonomi, arsitektural, serta fungsi darurat.

Meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lon Malang akan menyebabkan kerusakan lingkungan jika daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diperhatikan mulai dari sekarang. Guna mengurangi kerusakan lingkungan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik kawasan wisata, daya dukung dan daya tampung wisata dan arahan pengembangan kawasan wisata berkelanjutan di Pantai Lon Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan teknik fotomapping dan presentase, perhitungan daya dukung dan daya tampung, dan Analythical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan wisata Pantai Lon Malang memiliki daya tarik wisata alam berupa pantai pasir putih yang membentang didukung dengan fasilitas dan aktivitas yang di tawarkan seperti berenang, banana boat, berkuda, ATV, permainan anak, camping, dan spot foto. Hasil perhitungan analisis daya dukung dan daya tampung menunjukkan jumlah maksimum wisatawan yang dapat di tampung secara fisik atau luas wilayah sebesar 2308 pengunjung/hari, dan daya tampung maksimum yang dapat mempengaruhi ruang atau riil kegiatan wisatawan sejumlah 344 pengunjung/hari, serta jumlah maksimum wisatawan yang dapat di tampung dengan mempertimbangkan kapasitas manajemennya atau daya dukung efektif sebanyak 227 pengunjung/hari, kondisi ini masuk dalam klasifikasi daya dukung besar yang artinya wisata Pantai Lon Malang saat ini masih dapat menampung wisatawan dengan segala aktivitas wisata yang dilakukan dengan memperhatikan kapasitas manajemennya, baik kondisi sosial ekonominya, lingkungan maupun budayanya. Arahan pengembangan wisata Pantai Lon Malang agar berkelanjutan adalah dengan mempertahankan kondisi daya dukung dan daya tampung baik secara fisik, riil maupun daya dukung efektifnya. Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan ke depan adalah kolaborasi antara pemerintah daerah dan pengelola Pantai Lon Malang agar potensi eksisting dipertahankan dan kebersihan pantai dapat dilakukan secara periodik.

Terjalinnya ikatan psiko-sosial merupakan ukuran keberhasilan perumahan. ‘Ruang komunal terencana’ dapat memfasilitasi terbangunnya ikatan tersebut. Dijumpai fenomena ‘ruang komunal terencana’ tidak digunakan secara maksimal. Atas dasar masalah tersebut, penelitian ini diarahkan pada karakteristik ruang komunal terencana. Rusunami Bendungan Hilir II menjadi kasus dengan pertimbangan memiliki ruang komunal terencana yang beragam serta sudah terjalin ikatan antar penghuni mengingat usia rusunami hampir 30 tahun. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara deduktif teridentifikasi empat karakteristik ruang komunal, yaitu sebagai wadah kegiatan sosial, kemudahan dicapai, memberi rasa aman, dan memberi privasi pada komunitas. Lapang bola, ruang serbaguna, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), taman, dan masjid adalah lima jenis ruang komunal terencana yang diteliti. Pengumpulan data menggunakan metode survey angket. Sampel sebanyak 96 keluarga penghuni rusunami. Teknik analisis menggunakan CFA (confirmatory factor analysis) memakai Smart-PLS. Hasilnya ke empat karakteristik ruang komunal adalah signifikan. Karakteristik sebagai wadah kegiatan sosial berlaku pada 60% jenis, sementara tiga karakteristik lainnya berlaku pada 80% jenis. Pada ruang serbaguna dan RPTRA keempat karaktersitik (100%) adalah signifikan, sedangkan pada ruang komunal lainnya 50% - 75% karakteristik terbukti. Dengan hasil ini, maka ke empat karakteristik tersebut perlu dipertimbangkan di dalam perencanaan pembangunan ruang komunal di perumahan agar dapat difungsikan secara maksimal.

The urban forest can provide social benefits as a public recreation area. Efforts to utilize the urban forest as a recreational area need to be carefully planned, so it is necessary to assess the recreational potential of the urban forest to produce effective planning. This study aims to reveal in depth the potential utilization of urban forest assets as a public recreation area based on the determination of outdoor recreation potential. The study method used is descriptive qualitative and quantitative with data collection techniques, including observation, interviews, and documentation studies. Based on the results of the assessment, it is revealed that the recreational potential of the Kibitay Urban Forest assets is included in the high recreational potential category by 64% because it has sufficient landscape feature value and high climate value and accessibility. This shows that the Kibitay Urban Forest has the potential to be used as a public recreation area, although recreational facilities are not fully adequate. Future research can consider conducting asset planning for Kibitay Urban Forest facilities in Sukabumi City as a public recreation area.

A landed house is a real estate product that is used to fulfill consumption or investment motives. This study was conducted to compare the preferences of developers, consumers, and investors for housing prices in Surabaya on both motives. Respondents were selected by purposive sampling and obtained 417 respondents. Data collection through questionnaires was conducted offline to developers and online to consumers and investors. Test data used Kendall concordance and Kruskal Wall test to analyze the comparison of developer, consumer, and investor preferences. The results showed that the three players had different preference variables on house prices in Surabaya related to physical quality, brand, location concept, location environment, financial condition, and livability. Developers focus on products (physical quality and housing concept) and brands. Consumers prioritize physical quality, location environment, and financial condition. Furthermore, investors prioritize the physical and environmental quality of the location. Physical quality is a key preference among developers, consumers, and investors. These findings indicate that each party has their own prioritized interests, so their preferences differ according to their motives.

Ruang kota memiliki potensi yang melekat ke susunan komponen-komponen dasar penyusunnya. Kota Blitar merupakan kota dengan beragam pemanfaatan ruang yang meliputi pemanfaatan ruang pada lingkungan terbangun dan lingkungan tidak terbangun. Makalah ini bertujuan untuk merumuskan model mengenai kaitan antara sentralitas konfigurasi ruang dengan kompomen-komponen morfologis kota yang merefleksikan bentuk-bentuk pemanfaatan ruang. Kajian ini mempergunakan pendekatan kuantitatif untuk melakukan analisa korelasi dengan data berupa pola jaringan jalan, frekuensi kemunculan jenis guna lahan dan sebaran bangunan. Space syntax dipergunakan untuk menganalisa sentralitas ruas jalan dan statistik deskriptif dipergunakan menganalisa distribusi guna lahan dan bangunan. Kemudian, analisa Rank-Spearman dipergunakan untuk analisa korelasi antara sentralitas pola jaringan jalan dengan guna lahan dan sebaran bangunan. Kajian ini menemukan bahwa semakin tinggi sentralitas ruas jalan maka guna lahan akan semakin banyak ditemui fasilitas perdagangan dan jasa, pelayanan umum, RTH, dan hunian. Namun, tidak terjadi korelasi yang kuat dengan sebaran bangunan. Hubungan ini digambarkan dalam bentuk permodelan yang dapat dipergunakan untuk memahami kemungkinan kemunculan guna lahan komersial yang didorong oleh meningkatnya sentralitas ruang dan aksesibilitas antara ruang perkotaan.

Banjir disebabkan karena gangguan siklus air saat meresap, menampung, dan mengalirkan air hujan akibat manajemen siklus air perkotaan dan pengelolaan air hujan yang buruk. Pendekatan penanganan banjir yang masih mengandalkan rekayasa infrastruktur abu-abu terbukti belum efektif. Konsep Water Sensitive Urban Design/WSUD menawarkan paradigma baru dalam penanganan banjir dengan solusi berbasis alam melalui pengelolaan air hujan dan penurunan limpasan air permukaan di kawasan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan prinsip penerapan WSUD pada kawasan perkotaan sebagai upaya menurunkan risiko banjir. Penelitian diawali dengan perumusan jenis dan prasyarat penerapan WSUD; identifikasi persoalan dan peluang penerapan WSUD di berbagai jenis guna lahan, karakterisik bangunan dan fisik lingkungan. Pada bagian akhir, studi ini merumuskan prinsip penerapan WSUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan WSUD dihadapkan pada persolan karakteristik guna lahan, keterbatasan luas kaveling atau ruang terbuka yang dapat meresapkan air, serta kondisi dinding dan atap bangunan yang ringkih. Oleh karena itu, tidak semua jenis WSUD dapat diterapkan di kawasan perkotaan dan beberapa diantaranya membutuhkan penyesuaian dalam penerapannya apabila tidak sepenuhnya persyaratan penerapan WSUD dipenuhi. Prinsip penerapan jenis WSUD didasarkan pada obyek bangunan, kaveling dan ruang di luar kaveling untuk setiap jenis penggunaan lahan.

Pengembangan taman saat ini begitu masif di Indonesia. Namun, pengembangan tersebut baru dari segi kuantitas, belum banyak di kualitas dan identitas. Banyak taman yang mengadopsi desain, bentukan, dan nilai-nilai dari taman yang sudah ada di daerah lain bahkan di luar negeri. Padahal, Indonesia dengan suku bangsa yang besar memiliki kekayaan budaya lokal yang dapat menjadi keunikan dan identitas tersendiri dalam pengembangan taman di wilayah Indonesia, termasuk Budaya Pepadun dan Saibatin di Lampung. Pepadun dan Saibatin merupakan dua kelompok masyarakat adat di Lampung yang memiliki beberapa motif dan unsur budaya yang berbeda. Masyarakat adat Pepadun juga cenderung mendiami area daratan sedangkan Masyarakat adat Saibatin cenderung tinggal di area pesisir Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi dan rencana pengembangan taman di Kota Bandar Lampung berdasarkan area geografis dan unsur penciri masyarakat adat lampung Pepadun dan Saibatin. Metode penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif melalui kajian data sejarah-budaya dan observasi lapang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peninggalan budaya masyarakat adat Lampung berupa motif dan unsur identitas budaya lainnya dapat diintegrasikan dan diterapkan dengan rencana pengembangan taman. Peta geografis masyarakat adat Lampung di Kota Bandar Lampung menjadi salah satu penemuan dari penelitian ini.

Sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu konsep pengembangan ekonomi lokal berbasis inovasi yang telah marak diimplementasikan berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Konsep ini membangun sektor unggulan di suatu wilayah dengan mengintegrasikan seluruh elemen inovasi seperti politik/regulasi, aktor inovasi, kolaborasi, koherensi kebijakan berjenjang, sosial budaya, dan keselarasan dengan isu global. Keberhasilan suatu daerah dalam menerapkan SIDa dapat ditinjau melalui pengukuran tingkat kapasitas inovatifnya. Perbedaan metode penerapan di setiap negara memicu beragamnya alat pengukuran. Di Indonesia, pengelolaan elemen inovasi umumnya diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk program inovatif. Artikel ini bertujuan untuk memperkenalkan model pengukuran implementasi SIDa yang komprehensif yang disebut Radar Sistem Inovasi Daerah (R-SIDa). Model pengukuran dilakukan dengan menilai kapasitas inovatif daerah melalui keterpenuhan elemen inovasi dalam program-program inovatif. Aplikasi permodelan diterapkan pada tiga daerah yang telah berkomitmen menerapkan SIDa dalam peta jalan pembangunan daerahnya yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Pemalang, dan Kota Pekalongan. Hasil pengukuran terhadap ketiga daerah tersebut menunjukkan bahwa R-SIDa mampu memetakan impelementasi SIDa dan mengukur tingkat kapasitas inovatif daerahnya. Skor kapasitas inovatif yang tinggi terbukti menunjukkan daerah mampu mengelola program inovatif dengan pjjakan kebijakan inovasi yang kuat dan didukung oleh kolaborasi seluruh aktor inovasi dalam pengembangan sektor unggulan lokal, begitu pun sebaliknya.