Search

Perkembangan ragam teknologi, khususnya teknologi informasi menuntut masyarakat untuk memiliki minat dan kebiasaan literasi. Tuntutan pola pikir yang bertumbuh, menuntut setiap pembelajaran untuk selalu haus akan ilmu. Aktivitas belajar bagi anak, khususnya kegiatan membaca buku merupakan hal yang penting bagi anak dan dapat menjadi jembatan bagi perolehan data dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan bagi tumbuh kembangnya dan kebutuhan karirnya di masa mendatang. Aksi Penelitian Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan menggunakan strategi Pemasaran Sosial, yaitu mensinergikan dimensi Product (produk sosial), Price (harga yang harus dibayar target penerima), Place (bagaimana pesan menyasar penerima) dan Promotion (segala bentuk dan varian aksi yang menunjang perubahan perilaku yang ditargetkan). Kombinasi 4 P diaplikasikan untuk mencapai tujuan program yaitu meningkatkan minat membaca dan menambah frekuensi perilaku membaca buku pada anak-anak binaan Yayasan Wahana Karya Bakti Pertiwi yang berlokasi di Stasiun Kereta Api Bandung

Yayasan Plan International Indonesia adalah organisasi nirlaba di bidang pembangunan dan kemanusiaan yang memajukan hak-hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Menurut laporan tahunan 2020, terdapat sepuluh mitra yang bekerja sama dengan Plan International Indonesia. Kemitraan merupakan sebuah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dengan memadukan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat menguntungkan kedua pihak. Kemitraan sendiri penting bagi organisasi atau perusahaan untuk memperoleh dukungan, kepercayaan, hingga kesetiaan (loyalitas) dari masyarakat. Metode penulisan yang akan digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menganalisis mengenai kemitraan yang dilakukan oleh Yayasan Plan International Indonesia dengan menggunakan salah satu strategi dalam administrasi pekerjaan sosial yakni community relations. Hasil analisis menghasilkan bahwa kemitraan yang dilaksanakan oleh Plan Indonesia dalam berbagai bentuk program maupun layanannya menggunakan strategi community relations.

Di era saat ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyebabkan perubahan di segala aspek, tidak terkecuali lembaga pelayanan sosial. Revolusi ini mengharuskan organisasi pelayanan sosial untuk mengikuti dan mengambil peran agar tidak tertinggal mengenai tren yang terjadi. Agar tidak tertinggal, salah satu cara untuk menghadapi fenomena ini, yaitu dengan menjalin kerja sama dengan organisasi lain baik pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Data diambil melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan pihak staff ACT Jabar, sementara studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri website atau situs dan jurnal atau artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penulisan. Hasilnya, ACT dalam melaksanakan strategi kemitraannya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas program, serta publikasi melalui media online dan media cetak.

Lembaga pelayanan sosial atau yang biasa dikenal juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan suatu hal yang lahir akibat adanya kesenjangan antara kebutuhan sosial dengan apa yang disediakan oleh pemerintah. Dikarenakan kebutuhan masyarakat di masa pandemi Covid-19 meluas hingga ke ranah daring, maka muncullah kesenjangan yang sebelumnya tidak ada atau tidak terdeteksi. Artikel ini bermaksud untuk mengungkapkan suatu kesenjangan yang sangat dirasakan pada masa pandemi yaitu mengenai minimnya kebijakan maupun payung hukum yang melindungi anak dan hak-hak yang dimilikinya dalam ranah daring. Sebagai upaya dalam menjalankan perannya selaku lembaga pelayanan sosial, Yayasan SEJIWA bersama lembaga aliansi ID-COP (Indonesia Child Online Protection) menginisiasikan pembuatan kebijakan yang berusaha untuk melindungi anak serta memenuhi hak-hak mereka khususnya dalam ranah daring bernama Kebijakan Keselamatan Anak (KKA). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus di lapangan berupa observasi, wawancara, dan juga studi kepustakaan melalui magang di Yayasan SEJIWA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan SEJIWA berhasil menjalankan perannya sebagai lembaga pelayanan sosial dalam mengisi kesenjangan yang ada dengan mempengaruhi kebijakan melalui penginisiasian dan penyusunan Kebijakan Keselamatan Anak (KKA).

Praktik kewirausahaan sosial saat ini semakin banyak dan tersebar di berbagi wilayah Indonesia. Sejumlah kajian telah menyatakan bahwa praktik ini bermanfaat dalam membangun nilai sosial dan kesejahteraan sosial. Maka berangkat dari hal tersebut, semakin diperlukan kiranya penelitian yang semakin mendalam terkait isu ini untuk dapat mendokumentasi dan menghasilkan kerangka-kerangka model kewirausahaan yang semakin baik.Penelitian ini mencoba mendeskripsikan praktik kewirausahaan sosial di Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung denga menggunakan kanvas model bisnis. Skema industri ini dibangun dengan memberdayakan masyarakat sekitar dalam produksi keset, sehingga ikut membantu dalam mensejahterakan warga. Warga yang menjadi pekerja adalah para ibu rumah tangga yang mendapatkan pelatihan pembuatan keset.

Pembatasan sosial kembali dilakukan ketika laju pertumbuhan virus Corona atau Covid-19 dari hari-hari tidak menunjukkan perlambatan bahkan malah menunjukan percepatan. Dampak dari kurang efektifnya penangan tersebut memunculkan pandemi berkepanjangan yang berdampak luas pada kondisi ekonomi serta kondisi sosialmasyarakat di Indonesia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid dua ini berdampak pula bagi perusahaan transportasi yang kini harus siap menghadapi potensi penurunan jumlah penumpang secara drastis akibat pembatasan mobilisasi masyarakat. Salah satu yang terkena dampak kebijakan tersebut diantaranya adalahperusahaan transportasi, dalam kasus ini PT Kereta Api Indonesia (PT.KAI) penerapan bebas Covid-19 dengan mengharuskan melakukan Rapid Test Antigen bagi para calon penumpang yang akan menggunakan jasa kereta api, menjadi kebijakan yang harus dilakukan oleh PT. KAI. Peluang konflik dapat terjadi ketika masyarakat merasa berkeberatan jika persyaratan tersebut memberatkannya. Dengan menggunakan studi literature artikel ini bertujuan untuk melihat pengelolaan konflik yang dibahas melalui analisis konflik, yang diharapkan dapat memberikan strategi pengelolaan konfliknya. Hasilnya menunjukkan berbagai persoalan dihadapi oleh PT.KAI,beriku juga dengan berbagai alternatif solusi tergambarkan yang menjadi modal dalam menghindari konflik yang akan terjadi.

Virus corona yang mewabah diseluruh dunia tentunya sangat membuat masyarakat panik dan hati-hati dalam menjalankan aktivitasnya. Virus mulai terjadi pada tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019 yang terdapat lima pasien dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) dan kemudian penyebaran virus ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Di Indonesia sendiri viru corona mulai terdapat kasus sejak tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus. Sampai pada tanggal 31 Maret 2020, penyakit ini sudah tembus di angka 1.528 orang yang terjangkit COVID-19 dan 136 kasus kematian. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kebijakan yang akan diterapkan oleh indonesia salah satunya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dampak dari kebijakan ini tentunya bermacam-macam sehingga memunculkan sebuah tatanan baru yang mana masyarakat perlu berdamai dengan virus ini. Kehidupan normal baru ditempuh dengan adanya kemajuan teknologi diera society 5.0. Maka, tujuan dari penulisan ini adalah memetakan model keberfungsian sosial yang mungkin akan dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi kehidupan normal baru atau new normal, selain itu juga akan memberikan gambaran perilaku masyarakat sebelum dan sesudah adanya pandemi ini. Penulisan ini menggunakan metode penelitian data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, berita, dan dokumen-dokumen lainnya.

Air adalah sumber kehidupan dan merupakan hak bagi setiap manusia, bahkan Bangsa Indonesia sudah mengatur dan menetapkan dalam pasal 33 UUD 1945 Hak yang dimaksud adalah melalui kebijakan selaku pemegang kendali dalam pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. PT. Sukaputra Grahacemerlang (SGC) (Anak Perusahaan PT. Sentul City) sebagai pihak pengembang perumahan Sentul City telah melakukan konflik dalam pengelolaan sumber air bersih terhadap warga Sentul City. Situasi tersebut dapat berdampak konflik berkepanjangan terutama pada konflik sosial di masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Melihat kondisi warga yang menjadi korban karena sulitnya mendapatkan pasokan air bersih, sudah saatnya para pemangku kepentingan turun tangan untuk segera mengatasi masalah ini. Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan dokumen berita, jurnal serta dokumen lain yang mendukungnya.

Perbedaan yang ada di masyarakat menjadi suatu keunikan yang perlu dijaga sekaligus merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa. Perbedaan menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik di masyarakat. Indonesia sebagai masyarakat multikultural hidup dengan perbedaan yang saling tumpang tindih dimana terdapat perbedaan dalam perbedaan yang menjadikan peluang untuk munculnya konflik semakin besar. Seperti kita ketahui bahwa konflik sebagai masalah sosial merupakan suatu hal yang kompleks yang mana dapat terjadi karena beberapa hal yang saling berkaitan dan saling tumpang tindih, seperti halnya perbedaan kepentingan dan kesalah pahaman yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik sebagaimana konflik yang terjadi antara dua kelompok preman di Majalaya. Dalam artikel ini penulis mencoba menjelaskan bagaiman konflik terjadi antara dua kelompok masyarakat dan bagaiman konflik tersebut diselesaikan dengan melakukan analisis melalui metode penelitian studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab konflik dua kelompok preman di Majalaya berlatar belakang konflik identitas, kepentingan, dan persaingan ekonomi. Konflik ini merupakan konflik permukaan yang tidak memiliki akar permasalahan yang dalam. Konflik antara dua kelompok preman diselesaikan dengan pembubaran paksa oleh pihak kepolisian dan juga dilakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya konflik susulan.

Pengakuan pemerintah terhadap hukum adat masih setengah hati. Padahal, eksistensi hukum adat memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Tubrukan antara proyeksi pembangunan dari pemerintah, kepentingan masyarakat umum, beserta hak ulayat dari masyarakat adat, telah menimbulkan gesekan yang sangat rentan akan timbulnya konflik. Seperti halnya yang memicu terjadinya konflik yang memanas di dalam masyarakat sunda wiwitan atas sengketa lahan. Yang mana perlakuan Jaka yang mengklaim tanah adat menjadi tanah milik pribadi sebagai bentuk pelanggaran hukum adat dan kemudian ditambah dengan putusan PN Kuningan yang memanangkan permintaan Jaka atas hak milih tanah adat seluas 224 m2. Putusan PN tersebut dinilai cacat hukum dan tidak memperhatikan asal usul sejarah. Maka hal tersebut menimbulkan berbagai aksi perlawanan dari pihak kubu masyarakat adat Sunda Wiwitan untuk berusaha memperoleh kembali haknya atas tanah adat mereka. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk menjelaskan latarbelakang terjadinya konflik dan pemicu terjadinya konflik dengan menggunakan teori identitas yang nantinya dapat dirumuskan resolusi konflik yang efektif. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan studi litelatur yang diperoleh dari jurnal,buku, dan berbagai macam berita. Hingga saat ini konflik yang bergulir belum menemukan kejelasan karena belum terdapat resolusi konflik yang jelas dan masih sampai kepada tahap digagalkannya proses eksekusi tanah adat seluas 224 m2oleh Pengadilan Negri Kuningan. Government recognition of customary law is still half-hearted. In fact, the existence of customary law has a strong constitutional foundation in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. Collisions between projected development from the government, the interests of the general public, along with customary rights from indigenous peoples, have created a very vulnerable friction in the emergence of conflict. As is the case that triggered a heated conflict in Sunda Wiwitan society over land disputes. Which is the treatment of Jaka who claimed customary land to be privately owned as a form of violation of customary law and then added with the Kuningan District Court decision to adopt Jaka's request for customary land rights of 225 m2. The Kuningan District Court ruling was deemed legally flawed and did not pay attention to the origin of history. So this caused various acts of resistance from the sides of the Sunda Wiwitan indigenous people to try to regain their rights to their customary lands. The purpose of writing this article is to explain the background of the occurrence of the conflict and the trigger for the occurrence of conflict by using identity theory which can later be formulated effective conflict resolution. The method used in writing this article is to use litelatur studies obtained from journals, books, and various kinds of news. Until now the rolling conflict has not yet found clarity because there is no clear conflict resolution and is still up to the stage where the process of execution of customary land of 225 m2 was thwarted by the Kuningan District Court.