Search

ionRestorative Justice accommodates the interests of the parties, including the victim, because the victim in this case is involved in determining the sanctions for the perpetrator. Restorative Justice returns conflict to the most affected parties (victims, perpetrators and “their community”) and gives priority to their interests. Restorative justice seeks to restore the victim's safety, personal respect, dignity, and more importantly a sense of control. By adhering to the paradigm of restorative justice, it is hoped that the loss and suffering suffered by the victim and his family can be recovered and the guilt burden of the perpetrator of the crime can be reduced because he has received forgiveness from the victim or his family.

SIPerlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yangmelekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945 yang berbunyi : “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa:” Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana dari perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukumatau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditunjukan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam hukum “hak” disebut juga hukum subyektif. Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif, dalam hal hukum subyektif adalah norma-norma, kaidah. Perlindungan hukum selalu terkait dengan Peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Bronislaw Malinowski dalam bukunya “Crime and Costum In Savege”, mengatakan bahwa hukum tidak hanya beperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.Kata Kunci : Perlindungan hukum , hak - hak pekerja, perjanjian kerja

B ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak . Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orangtua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing - masing seperti yang telah diatur didalam perundang-undangan. Dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting didalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya .

Kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang normativ singkat dan dalam Jumlah yang besar. Dalam penilitian ini merumuskan apa saja dampak yang ditimbukan akibat penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dan sanksi hukum pidana terhadap penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Type penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian normative atau metode penelitian hukum kepustakaan yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan didasari pada bahan hukum primer dan sekunder. Diantaranya : Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak. Dari hasil pembahasan dapat bahwa; Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan menyebabkan kerusakan sumberdaya dan lingkungan di laut, khususnya ekosistem terumbu karang yang merupakan sebuah bagian daerah yang memiliki areal perairan laut dalam wilayahnya, ancaman resiko cacat dan kematian yang mungkin terjadi bisa diabaikan dan konflik antar masyarakat nelayan, dimana nelayan tradisional semakin kesulitan mencari ikan Karena sumber daya ikan lama-lama menipis.

Jurnal ini berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam kitab undang undang hukum pidana dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Latar belakang jurnal ini diawali dengan pertanyaan -pertanyaan mengenai pertama, kategori pencemaran nama baik dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang inforasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan pro dan kontra atas penerapan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi dalam kehidupan masyarakat.Kedua, sanksi atau akibat hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana elektronik khususnya pencemaran nama baik. Untuk masalah pertama dari penelitian sebenarnya secara norma pencemaran nama baik di KUHP itu sama dengan apa yang ada dalam UU ITE, namun bila dilihat dari ancamanya akan nampak perbedaanya. Untuk permasalahan yang kedua mengingat asas lex specialis lex generalis apabila kejahatan dilakukan melalui media internet penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE harus didahulukan mengingat bahwa undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan peraturan khusus tapi tanpa mengesampingkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) karena keduanya saling melengkapi, hal itu dilakukan karena dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak menjelaskan secara rinc i tentang kategori pencemaran nama baik. Untuk bentuk dan jenis pencemaran nama baik bisa melihat buku II bab XVI kitab undang-undang hukum pidana, tetapi untuk penerapan ancamanya secara concrit menggunakan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Keywords : tindak pidana, pencemaran nama baik melalui media informasi dan transaksi elektroni

Perkawinan, merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian Pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dipandang sebagai kemajuan positif sebab mengakomodasikan tuntutan jaman, terkait dengan mobilitas dan aktivitas “antar manusia antar negara”. Undang-undang tersebut merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memecahkan permasalahan yang rentan dan sensitif yaitu kewarganegaraan seseorang terkait dengan status kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Di dalam Undang-Undang tersebut, menerapkan azas-azas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Ius Soli dan Campuran. Artinya, Si anak dapat memilih kewarganegaraan sendiri sesuai dengan apa yang terbaik bagi dirinya. Anak hasil perkawinan campuran hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegalisasikan kewarganegaraan sesudah 18 tahun. Aparat yang menangani status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran agar melaksanakan ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan secara adil dan tidak diskriminatif. Keywords : Perkawinan