Search

This research was distributed by the existence of the phenomenon of changing job fair services that go an offline system to an online system and not achieving the three performance targets in the implementation of online job fair services through the BIMMA applicatio.. The purpose of this research is to find out how the e-Readiness of the Bandung City Manpower Service in organizing online job fair market services through the BIMMA application. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The validity technique is done by triangulating sources from the results of interviews and documentation studies. The results of this research showed that the e-Readiness of the Bandung City Manpower Service in providing online job fair market services through the BIMMA application was considered ready on the grounds that there were 5 (five) factors that had been fulfilled and 1 (one) factor that had not been fulfilled related to the factors affecting e-Readiness of the Bandung City Manpower Office. These factors can be seen from the availability of telecommunication infrastructure needs, the availability of connectivity and the use of IT by the government because the facilities have been used and maintained properly, the funds and budget are available according to their needs, the law that regulates online job fair market services is available, and there has been a paradigm shift by government employees. Suggestions for this problem are the Bandung City Manpower Service needs to pay attention to the needs of facilities and infrastructure, refinement of human resource planning in the division of tasks, re-analyze the workload and quantity of employees, take decisive action in carrying out tasks issuing sanctions, and increasing the intensity of discussion and joint evaluation among employees. Penelitian ini dilatabelakangi oleh adanya fenomena perubahan pelayanan bursa kerja dari sistem offline menjadi sistem online serta tidak tercapainya tiga capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi BIMMA. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana e-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi BIMMA. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa e-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi BIMMA dinilai sudah siap dengan alasan telah terdapat 5 (lima) faktor yang sudah terpenuhi dan 1 (satu) faktor yang belum terpenuhi terkait dengan faktor yang mempengaruhi e-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Faktor-faktor tersebut yaitu bisa dilihat dengan sudah tersedianya kebutuhan infrasturktur telekomunikasi, sudah baiknya tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah karena sarana dan prasaran telah dimanfaatkan dan dirawat dengan baik, sudah tersedianya dana dan anggaran sesuai dengan kebutuhannya, sudah tersedianya perangkat hukum yang mengatur tentang pelayanan bursa kerja online, dan sudah baiknya perubahan paradigma oleh para pegawai. Saran yang diajukan atas penelitian ini ialah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung perlu untuk memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana, melakukan perencanaan SDM dalam melakukan pembagian tugas, menganalisis kembali antara beban kerja dan kuantitas pegawai, melakukan tindakan yang tegas dalam menjalankan sanksi, dan meningkatkan intensitas diskusi dan evaluasi bersama antar pegawai.

In achieving Good Governance, the Bandung City Government implements e-Government to improve the quality of its performance. The implementation of e-Government is expected to increase the convenience, efficiency and accessibility of public services. One form of e-government implementation, the Bandung City Personnel, Education and Training Agency (BKPP) implements a Dynamic Work Allowance (TKD) system based on Electronic Performance Remuneration (e-RK). -RK affects the achievement of employee performance as expected so that it can give birth to solutions or recommendations for the smooth implementation of activities in government agencies, especially in the city of Bandung. The research method used is a quantitative approach. To measure which dimensions are inadequate, the authors use the TPC (technology performance chain) theory from Goodhue and Thompson (1995) which shows four dimensions including Task Characteristics, Technologies Characteristics, Task-technology fit, and Utilization. The performance theory used is Mitchel's theory in Sedarmayanti (2001) where there are five dimensions in assessing performance, namely Promptness, Quality of Work, Initiative, Communication, and Capability. ). The researcher used a sampling technique, namely the proportionate stratified random sampling technique with a total sample of 46 people. The results showed that e-RK had a high effect on the performance of BKPP employees. The results showed that the contribution given by e-RK had an effect of 87.8% on employee performance. Then for the rest as much as 12.2% is the influence of other contributions not examined in this study. Based on the hypothesis test, the value of tcount > ttable (17.807 >2.01537) was obtained. So it can be concluded that Ho is rejected and there is a significant effect on the implementation of e-RK on the performance of BKPP employees. Dalam mencapai Good Governance, Pemerintah Kota Bandung menerapkan e-Government untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Penerapan e-Government diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi serta aksesibilitas yang dari pelayanan publik. Salah satu bentuk penerapan e-government, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung menerapkan sistem pemberian Tunjangan Kerja Dinamis (TKD) yang berbasis Elektronik Remunerasi Kinerja (e-RK).Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menjelaskan apakah penerapan E-RK berpengaruh terhadap tercapainya kinerja pegawai sesuai yang diharapkan sehingga bisa melahirkan solusi ataupun rekomendasi bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan di instansi-instansi pemerintah khususnya di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Untuk mengukur dimensi mana yang tidak memadai, penulis menggunakan teori TPC (technology performance chain) dari Goodhue dan Thompson (1995) yang menunjukan empat dimensi diantaranya Task Characteristic, Technologies Characteristic, Task-technology fit, dan Utilization. Adapun teori kinerja yang digunakan ialah teori Mitchel dalam Sedarmayanti (2001) dimana terdapat lima dimensi dalam menilai kinerja, yaitu Ketetapan Waktu (Promptness), Kualitas Kerja (Quality of Work), Inisiatif (Initiative), Komunikasi (Communication), dan Kemampuan (Capability). Peneliti menggunakan teknik penarikan sampel yaitu teknik proportionate stratified random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 46 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-RK berpengaruh tinggi terhadap kinerja pegawai BKPP. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi yang diberikan e-RK berpengaruh sebesar 87,8% terhadap Kinerja Pegawai. Kemudian untuk sisanya yaitu sebanyak 12,2% merupakan pengaruh dari kontribusi lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh nilai thitung > ttabel (17,807 >2,01537) . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan terdapat pengaruh signifikan penerapan e-RK terhadap Kinerja Pegawai BKPP.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah melalui kebijakan dalam penyusunan suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di Kota Bogor. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya interaksi manusia dari berbagai kalangan sehingga menjadikan Kota Bogor sebagai kawasan yang dapat memicu terjadinya penyebaran HIV/AIDS terutama melalui dua cara yaitu hubungan seks yang tidak aman dan NAPZA suntik.Implementasi suatu layanan kesehatan dapat berjalan dengan baik atau tidak diperlukan adanya kebijakan pemerintah pusat yang diterjemahkan dalam kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian yaitu studi kasus, dan peneltian ini mengunakan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan HIV/AIDS di Kota Bogor terbilang cukup baik, karena telah dapat menurunkan kasus positif setiap tahunnya. Demikian masih banyak yang perlu dibenahi konsep 3 zero pada tahun 2030, dengan maksud untuk menghilangkan kasus baru, kasus kematian yang disebabkan oleh HIV/AIDS, dan diskriminasi yang diterima oleh ODHA. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2016 oleh KPA masih terbilang belum maksimal yang poin utamanya adalah dalam pihak-pihak terkait. Pihak terkait sebagaimana dimaksud yang menjadi permasalahan utama adalah Pemerintah Kota Bogor dan masyarakat Kota Bogor. Saran praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan perhatian khusus bagi pengembangan penuntasan permasalahan HIV/AIDS khususnya bagi Pemerintah Kota Bogor. Pelatihan yang berkaitan dengan cara penangan secara psikologis terhadap ODHA memerlukan teknik-teknik yang pasti agar tidak adanya rasa putus asa dari ODHA dan tetap hendak untuk mengikuti pengobatan secara berkala.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman di TPU Leuwigajah Kota Cimahi. Latarbelakangi yang mendasari penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal, peneliti menemukan adanya indikasi masalah yaitu belum pernahnya UPT Pemakaman Kota Cimahi memberikan surat teguran terhadap wajib retribusi yang terlambat membayar retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman semenjak UPT Pemakaman dibentuk dan adanya keterlambatan pelaksanaan sanksi pembongkaran makam yang belum dibayarkan retribusinya hingga bertahun-tahun oleh UPT Pemakaman Kota Cimahi. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman tersebut, peneliti menggunakan teori dari Thomas B. Smith (2012) yang mengemukakan tiga prinsip pada implementasi kebijakan berdasarkan komponen the implementing organization, yaitu the structure and personnel, the leadership of the administrative organization, dan the implementing program and capacity. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, serta studi kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena berubahnya pelayanan pembuatan KRK dari sistem manual menjadi sistem online. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana e-Readiness Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan KRK Online. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori Indrajit yang terdiri dalam enam faktor e-Readiness, yaitu infrastruktur telekomunikasi, tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah, kesiapan SDM di pemerintah, ketersediaan dana dan anggaran, perangkat hukum, dan perubahan paradigma. Selain itu penulis pun menambahkan faktor pandangan masyarakat untuk melihat e-Readiness Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan di lapangan serta triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa e-Readiness penerapan pelayanan KRK online belum siap yang disebabkan oleh belum terpenuhi nya berbagai faktor. Terlihat dari belum terpenuhi nya infrastruktur telekomunikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, belum optimalnya tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah, dan juga faktor kesiapan SDM di pemerintah yang belum siap. Saran yang diajukan atas permasalahan yang terjadi adalah dilakukannya evaluasi dan analisis beban kerja serta penyesuaian kuantitas SDM di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, melakukan evaluasi kembali untuk memperhatikan kuantitas dan kualitas dari infrastruktur telekomunikasi yang disediakan, serta melakukan kembali sosialisasi mengenai tutorial penggunaan KRK online kepada masyarakat

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)”. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Budiman Rusli, yang terdiri dari isi atau konten kebijakan, implementator kebijakan dan kelompok target serta lingkungan kebijakan. Metode penelitian yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang Kabupaten Bandung belum berjalan dengan efektif. Masih kurangnya komunikasi dengan kelompok target kebijakan, kapabilitas, kompetensi dan konsistensi pelaksana yang masih kurang dalam menjalankan tugasnya. Serta kelompok target yang masih tradisional sehingga sulit diberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah, belum mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Agar implementasi kebijakan tersebut berhasil, Bidang Pengelolaan Sampah harus lebih fokus terhadap peningkatan aspek-aspek seperti komunikasi, pembinaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, koordinasi dengan Kecamatan ataupun Kelurahan yang sudah disertai TPS/TPST dalam pemanfaatannya serta peningkatan kapabilitas dan konsistensi pelaksana dan dukungan publik yaitu dari kelompok target dan dunia usaha.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan toko modern di Kota Bandung yang semakin banyak dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Minimarket sebagai salah satu jenis toko modern yang ada di Kota Bandung. Bahkan menurut Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2018 tercatat terdapat 465 jumlah minimarket yang tersebar di 30 Kecamatan di Kota Bandung.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam melakukan pengendalian penataan minimarket di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Ricky W. Griffin tentang langkah-langkah pengendalian atau Levels of Control tentang empat langkah dalam pengendalian yaitu: establishing standards, measuring performance, comparing performance against standards, dan considering corrective action.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan aspek yang ada dalam Pengendalian Penataan Minimarket di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, observasi, wawancara dan dokumen. Dan untuk memvalidasi data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian penataan minimarket di Kota Bandung belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran yang terjadi mulai dari permasalahan perizinan, hingga ketidaksesuaian tata ruang. Selain itu terdapat pengawasan yang tidak diikuti dengan laporan. Hingga masih lemahnya penindakan terhadap minimarket yang melanggar. Walaupun terdapat Surat Moratorium, namun Surat Moratorium bukanlah solusi atas pelanggaran-pelanggaran minimarket di Kota Bandung. Karena Surat Moratorium hanya menyelesaikan masalah penerbitan izin baru minimarket di Kota Bandung.

Penelitian ini berjudul, “Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis dalam Pengembangan Pariwisata”. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah belum optimalnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis pasca Pangandaran memisahkan diri menjadi Daerah Otonomi Baru. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus mempunyai perencanaan strategis yang jitu untuk mengembangkan pariwisata yang ada. Penulis menggunakan teori Perencanaan Strategis yang dikemukakan oleh Bryson, yang terdiri dari identifikasi mandat, visi dan misi organisasi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, identifikasi isu strategis, dan merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima langkah pokok perencanaan strategis yang dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT dan diukur dengan test litmust, menghasilkan tiga isu paling strategis, yaitu 1) kerjasama dengan investor dalam pengembangan obyek wisata, 2) memperluas kerjasama antar pelaku, dan 3) menguatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih kompeten.

Penelitian ini merupkan hasil penelitian mengenai Efektitas Pengelolaan Sampah Domestik Pada Daerah Aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap keadaan Daerah Aliran Sungai Citarum yang tercemar oleh sampah domestik dan mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Dampak buruk yang dirasakan salahsatunya adalah banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Dayeuhkolot. Setelah ditelusri lebih lanjut, tercemarnya Sungai Citarum oleh sampah domestik ini juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah di kawasan Daerah Aliran Sungai Citarum. Dalam menelusuri persoalan diatas, penelitian ini menggunakan teori pengelolaan sampah oleh Pires, Martinho, Rodrigues, dan Gomes yang mencakup lima aspek pengelolaan sampah yaitu Descriptive, Performance, Economic, Environmental, dan Social. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan (obsercasi dan wawancara). Teknik penentuan nforman yaitu menggunakan teknik purposive. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah domestik pada Daerah Aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot masih belum berjalan efektif dikarenakan masih ditemukan berbagai masalah dalam pengelolaan sampah yang dilakukan. Rute pengangkutan sampah sampai ke TPA dinilai belum efektif, selain itu kurangnya TPSS juga kemudian menjadi sumber masalah selanjutnya yang belum teratasi. Partisipasi masyarakat dalam pengeloaan sampah juga masih dirasa kurang mendukung program yang ada.

Menyadari akan pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas guru melaksanakan sebuah program sertifikasi guru. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program sertifikasi guru untuk guru madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi program menurut Charles O. Jones yang menyebutkan tiga aktivitas dasar yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive . Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program sertifikasi guru dalam jabatan khususnya pada guru Madrasah Aliyah Negeri Ciparay yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung pada pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Dilihat dari organisasi masih kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang tersedia. Dari aspek interpretasi, para pelaksana program sudah memahami tujuan dan pedoman program akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih belum konsisten. Dalam aspek aplikasi, ditemukan pengawasan pada pelaksanaan program tidak berjalan, terlihat pada belum adanya laporan evaluasi untuk pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. ABSTRACT Recognizing the importance of the role of education in improving the quality of human resources, the government seeks to improve the quality of teachers to implement a teacher certification program. The purpose of this study was to find out how the process of implementation of the teacher certification program for madrasah teachers conducted by Kementerian Agama District Bandung. The theory used in this research is the theory of program implementation by Charles O. Jones who cites three basic activities, namely the organization, interpretation, and application. The method used is descriptive qualitative determination techniques informants usingtechnique. purposive sampling. The results showed that the implementation of certification of teachers, especially teachers of Madrasah Aliyah Negeri Ciparay conducted by Kementerian Agama District Bandung not optimal because there are still some obstacles encountered. Judging from organizations still lack the human resources and financial resources available. From the aspect of interpretation, all program managers have understood the objectives and guidelines for the program but in the implementation of tasks and functions are still not consistent. In the aspect of the application, found the supervision of the implementation of the program is not running, is seen in the absence of an evaluation report on the implementation of in-service teacher certification program that has been implemented in previous year.