Search

Otonomi daerah memungkinkan kabupaten untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun, dalam perkembangannya kesenjangan anggaran antar kabupaten masih terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten dapat memperoleh anggaran Dana Insentif Daerah (DID) melalui jalur Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ini memberikan apresiasi kepada daerah-daerah terbaik dalam bidang perencanaan pembangunan, pencapaian dan inovasi yang salah satu reward-nya adalah DID yang dapat dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Evaluasi on-going DID pada level kabupaten bertujuan untuk memotret realisasi, menilai efektivitas penggunaan dan menganalisis permasalahan anggaran DID tahun 2021 dari pemenang PPD tahun 2020 sekaligus memberikan rekomendasi yang diperlukan dari sudut pandang pemanfaat (daerah) kepada pemerintah pusat selaku perencana formulasi anggaran DID. Metode pengumpulan data adalah literature review, diskusi terbatas dan pengisian kuesioner google form yang bertujuan menjaring masukan perkembangan realisasi dan permasalahan pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021. Hasil analisis menggarisbawahi temuan bahwa pelaksanaan desentralisasi dalam beberapa hal justru semakin meningkatkan gap ketidakmerataan atau inequality ketika juara sebuah penghargaan sebagai landasan pemberian DID masih didominasi kabupaten yang sudah mapan secara ekonomi. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, secara umum pemerintah kabupaten menginginkan fleksibilitas penggunaan DID yang langsung menyentuh kebutuhan daerah, bukan kebutuhan pemerintah pusat. Penyempurnaan tata kelola dana transfer secara berkala diharapkan dapat mengurai persoalan desentralisasi fiskal ke depan.

Berkaitan dengan kehadiran negara untuk masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum memiliki tempat tersendiri dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional Indonesia. Dalam Program Pengawasan Penyelenggaran Pelayanan Publik, Ombudsman RI terus mendorong upaya perbaikan kualitas pelayanan publik Indonesia dengan mengembangkan hal-hal yang bersifat “mencegah” dan “menyelesaikan”. Seiring kebutuhan dan kondisi yang berkembang, Ombudsman RI mengambil peran penting dan didukung dengan oleh regulasi dan kebijakan pemerintah. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 mengamanatkan Ombudsman RI untuk terlibat aktif mendukung Prioritas Nasional melalui output prioritas penyelesaian laporan/aduan masyarakat (external complaint handling) dan penilaian kepatuhan lembaga penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik. Evaluasi kinerja terhadap 2 output prioritas ini bertujuan untuk menilai capaian, kebijakan, permasalahan sehingga dapat diberikan rekomendasi dari sudut pandang perencana pembangunan. Metode analisis menggunakan metode campuran (mixed method) berbasis analisis data target dan realisasi, studi literatur dan Focus Group Discussion. Analisis dilakukan untuk tahun 2015 sampai 2021, termasuk permasalahan didalamnya yang berpengaruh pada fluktuasi target dan capaian dalam dokumen perencanaan pembangunan. Rekomendasi mengusulkan perbaikan untuk aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, teknis pelaksanaan dan kewilayahan. Secara umum perkuatan peran Ombudsman dalam lima aspek tersebut menjadi isu penting penentu keberhasilan pengawasan penyelenggaran pelayanan publik di Indonesia di masa depan yang profesional, adil, merata, efektif, berwibawa (dapat dipercaya) dan berkualitas.

Sejak awal digulirkan pemerintah, dana transfer khusus telah menjadi instrumen pendanaan yang berperan signifikan dalam pembangunan daerah, termasuk pada sektor kesehatan. Implementasi DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagai salah satu bentuk dana transfer pada tahun 2020 menghadapi kenyataan mewabahnya COVID-19 pada bulan Maret yang berdampak pada tidak optimalnya proses pembangunan maupun evaluasi on going yang menjadi masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Peningkatan kebutuhan pendanaan sektor kesehatan dengan berbagai karakteristiknya juga mendorong permintaan terhadap data pelaksanaan yang tetap valid dan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disisi lain, kunjungan langsung ke lapangan terkendala oleh berbagai kebijakan di awal pandemi seperti pembatasan sosial skala besar maupun kendala-kendala transportasi yang didukung oleh regulasi pemerintah membatasi ruang gerak evaluasi on going. Penggunaan big data menjadi keniscayaan yang dapat dilakukan untuk memotret implementasi DAK Fisik 2020 Bidang Kesehatan dalam rangka memberikan masukan/rekomendasi sesuai kondisi terkini. Penelitian ini berupaya mengoptimalkan big data dalam analisis evaluasi on going pembangunan daerah. Metodologi yang digunakan adalah Intelligence Media Management (IMM) untuk melihat persepsi publik terkait perubahan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam konteks evaluasi on going. Analisis ini juga didukung dengan literature review berbagai sumber buku-buku, dokumen-dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian bertujuan menyajikan sintesis informasi terkait pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun 2020 untuk memberikan masukan perencanaan pembangunan tahun berikutnya yang lebih adaptif terhadap perubahan situasi terkini.

After going through a long process, in March 2019, Jakarta resident have Mass Rapid Transit (MRT) as a modern mass transportation mode. The presence of the MRT planned since 1986 is expected to be one of the solution to dealing with the heavy traffic in Jakarta that seemed impossible to handle. The problems that followed is MRT passenger behaviour is not prepared with all the regulations that must be enacted in the use of MRT, so that various violations of the regulations are found. This paper attempts to find factors that cause regulatory violations and factor that lead to changes in passenger behaviour in addressing MRT presences based on literature, big data, and qualitative descriptive analysis. It is also expected to be able to provide recommendations that can be given with an emphasis on social aspects. Studies are conducted using secondary data on passenger behaviour in MRT and the facility obtained from various sources and observations. Studies describe social phenomena occurring in communities where MRT trials are caused by culture and people’s readiness to use new technologies, and the existence of the MRT since one year of operation is able to change people's behavior.

Pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada hakikatnya dilakukan dalam rangka meningkatkan daya dukung lahan dan lingkungan. Dalam praktiknya, pembangunan nasional bidang ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangan dan kapasitas pendanaannya. Salah satu upaya mengurangi ketimpangan fiskal dan dalam rangka akselerasi pembangunan nasional bidang LHK, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan. Dana transfer ini diperlukan karena sampai tahun 2019, upaya peningkatan kualitas lingkungan dan daya dukung DAS dan danau masih belum sesuai harapan nasional. Makalah ini berusaha menganalisis perencanaan dan implementasi DAK Fisik Penugasan Bidang LHK tahun 2019 dari perspektif evaluasi pembangunan daerah. Studi ini menggunakan Mix Method dengan penggunaan data-data numerik baik sekunder (dokumen perencanaan, capaian dan dokumen lain yang relevan) maupun primer. Pengumpulan data diperoleh melalui FGD maupun kuisioner pada lokasi sampel. Metode analisis gap digunakan untuk menemukan kesenjangan perencanaan pusat-daerah serta menilai kesesuaian alokasi pendanaan yang diterima provinsi dengan sasaran pembangunan yang telah digariskan dalam RKP 2019. Hasil studi menemukan bahwa tingkat kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi tahun 2019 dengan DAK Fisik Penugasan Bidang LHK tahun 2019 adalah sebesar 22,3%. Alokasi DAK Fisik Penugasan Sub Bidang LH belum mencerminkan prioritas kewilayahan DAS dan Danau sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 141/2018. Masih banyak Provinsi yang berada pada DAS dan Danau Prioritas namun alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Sub Bidang LH kecil. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, sebesar 71% DAK sudah efektif untuk mencapai tujuan/sasaran, sedangkan 29% sisanya masih belum optimal. Dalam implementasinya, ditemui beberapa kendala sehingga memerlukan rekomendasi lebih lanjut.