Search

The Struggle for achieving gender equality has been undertaken in the international and national levels through the commitment of the United Nation (UN) on 30% women quota in politics and public positions. In reality, women are far lag behind due to the so-called ‘gender glass ceiling, a metaphor of ‘invisible barriers refer to ‘glass’ through which women can see higher positions but cannot reach them which is insinuated with ‘ceiling’. The root-causes are deeply rooted in cultural values and social practices whereby patriarchy and religion are dialectically amalgamated. Unless there is a theological breakthrough to a women-friendly interpretations, glass ceiling is unbreakable. This paper aims at examining the extend to which Islamic sholars, especially women in Islamic higher education in Indonesia, contribute to dismatling patriachal biases from religious traditions upholding the glass-ceiling. Before observing the initiatives taken to break the glass ceiling, the paper discusses the phenomenon of manifestation of the existence of the gender glass ceiling and the roots of why the ceiling has been so far upheld. The study reveals that there is a positive correlation between the rising theological discourses voiced by women religious scholars and the vertical mobility of women in public positions as the pathway by then the gender glass ceiling is broken. [Perjuangan kesetaraan gender dilakukan di tingkat internasional maupun nasional dengan komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kuota 30% bagi perempuan dalam politik dan publik. Pada kenyatannya, perempuan masih tertinggal jauh karena rintangan yang disebut ‘atap kaca’, suatu perumpamaan hambatan yang tidak seperti kaca, perempuan dapat melihat posisi lebih tinggi tetapi sulit menembusnya. Akar masalahnya ada pada nilai budaya dan praktik sosial dan teologi berkelindan. Tanpa ada terobosan teologis yang ramah perempuan, fenomena ‘atap kaca’ sulit dipecahkan. Studi ini menganalisis sejauh manakah kontribusi para intelektual Islam, terutama perempuan di perguruan tinggi Islam di Indonesia mampu menggeser bias dalam tradisi agama yang menguatkan ‘atap kaca’. Sebelum mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk menggeser atau meruntuhkan atap kaca bias jender, tulisan ini mendiskusikan terlebih dahulu bentuk-bentuk manifestasi keberadaan atau berdirinya atap kaca bias jender dan akar atap tersebut. Dalam studi ini ditemukan korelasi positif antara meningkatnya diskursus teologis yang disuarakan perempuan dan meningkatnya mobilitas vertikal perempuan pada posisi publik yang diharapkan dapat memecahkan atap kaca gender tersebut.]

[This article primarily discusses the links between Saudi Arabian Islamic charity organizations and the development of Salafism in Indonesia and how these links facilitate the institutionalization of Salafi groups. It specifically deals with the issues of how Islamic charity help Salafi groups create their institutions and how the Salafis distribute these charities to their own members. It also describes how they managed to survive when the flow of Saudi funds was no longer reliable. The primary focus of this article is on the way Islamic charity and Islamic charity organizations respond to existing social and political conditions by engaging in social and political activism. International Islamic charity organizations have shaped the transformation of Islamic movements over the last decades. Indonesian Salafi groups have benefitted from charities in various ways and they have enabled Salafi groups to create their institutions in Indonesia. It is no exaggeration to say that Indonesian Salafi groups have become the major players in the distribution of Saudi Arabian charities in the country. This process is inescapably linked with politics which further shapes the transformation of Salafism in Indonesia.[Pembahasan utama artikel ini adalah menjelaskan keterhubungan antara lembaga amal Arab Saudi dengan perkembangan kelompok Salafi di Indonesia dan bagaimana hubungan ini memfasilitasi penguatan organisasi kelompok tersebut. Lebih khususnya adalah bagaimana lembaga amal Islam tersebut membantu mendirikan yayasan serta membagi dana tersebut kepada anggota-anggotanya. Selain itu juga menjelaskan bagaimana yayasan yang terbentuk itu bertahan ketika tidak lagi menerima sumbangan dari Arab Saudi. Intinya adalah tulisan ini menjelaskan cara kerja filantropi Islam dan organisasi amalnya merespon kondisi sosial dan politik dengan terlibat dalam aktifisme. Organisasi filantropi Islam internasional pada dasarnya telah membawa transformasi gerakan Islam lebih dari satu dekade terakhir. Kelompok Salafi Indonesia dengan berbagai cara telah mengambil keuntungan dari dana amal ini dan untuk menguatkan organisasi mereka di Indonesia. Tidak berlebihan jika disebut bahwa kelompok Salafi merupakan pemain utama dalam distribusi dana amal ini di Indonesia. Proses ini merupakan hal yang tak bisa dihindarkan dari kaitan politik dimana telah banyak berpengaruh pada trasnformasi Salafisme di Indonesia.]

This article focuses on the controversial issue of apostasy pertaining to the alleged family of Shaykh Yusuf of Makassar, the Indonesian pioneer of Islam in colonial South Africa, after his demise at the Cape in the late 17th century during a period of Dutch occupation of both countries. It is reported in local and international historical and scholarly sources that the second generation grandchildren of this political exile and learned Islamic scholar converted from Islam to Christianity at the Cape and thereafter entered into marriages with Christian spouses. Their mother is alleged to have been the Shaykh’s daughter, Zytie Sara Marouff (alias Care Sale), and their father, the Rajah or King of Tambora (alias Abulbasi Sultan), a fellow exiled countryman. The marriage between the Rajah and Zytie is alleged to have taken place shortly after his arrival at the Cape in 1698 but before the death of Shaykh Yusuf in 1699. The conversions are recorded to have taken place within two decades of the Shaykh’s death and shortly after the death of their father, the Rajah, in 1719; both averted death sentences but died during exile at the Cape. The main aim of this article is to critically analyse these sources, which contain both conflicting information, and whose authors express ambivalent views, in an attempt to unravel the mystery surrounding their conversion and the marriage of their parents. Although some local Muslim religious authorities (ulama) at the Cape are aware of these conversions, many are not. In fact, these conversions were overlooked in a publication on the very topic. Local Muslims have therefore not been fully apprised by them of this aspect of their history because the topic is understandably also a sensitive one. The aim of this article is therefore not to dispute these facts or even that these conversions may have been a voluntary exercise and a consequence of freedom of choice. Although an analysis of some of the policies of the then Dutch colonial government which were enforced at the Cape (for example, those pertaining to interracial and interreligious marriages amidst limited religious freedom) are referred to, this article highlights that socio-economic reasons (poverty) and practical expediency (marriage) may indeed have precipitated such conversions. A detailed critical analysis, including of the Islamic law (Shari’a) pertaining to freedom of religion and apostasy, is unfortunately beyond the scope of this article due to space constraints. [Artikel ini membahas kontroversi pindah agama pada keluarga Syekh Yusus Makassar selepas diasingkan di Afrika Selatan pada masa kolonial Belanda akhir abad 17. Menurut sumber lokal dan tulisan sarjana internasional menyatakan bahwa generasi kedua keturunan Syekh Yusuf telah memeluk Kristen serta menikah dengan pasangan Kristen. Cucu yang dimaksud adalah anak dari putri Syekh Yusuf, Zytie Sara Marouff, yang menikah dengan Raja Tambora yang juga ikut dalam pengasingan di Cape Town. Pernikahan itu diperkirakan terjadi setelah rombongan tiba di Cape Town tahun 1698 dan sebelum wafatnya Syekh Yusuf tahun 1699. Sedangkan konversi agama yang terjadi sekitar dua dekade setelah wafatnya Syekh Yusuf dan selepas wafat ayah mereka Raja Tambora tahun 1719. Fokus utama artikel ini adalah mengkritisi sumber-sumber informasi yang bertentangan dan pandangan-pandangan para penulis yang ambivalen dalam rangka memperjelas misteri mengenai konversi dan pernikahan kedua orang tua mereka. Walaupun ulama lokal di Cape Town menyadari tentang konversi tersebut, namun sebagian besar tidak memperdulikannya. Sayangnya konversi ini dilihat berlebihan dalam berbagai tulisan. Lagipula penduduk muslim setempat tidak menjelaskan informasi hal ini pada catatan sejarah mereka karena dipahami sebagai hal yang sensitif. Oleh karena itu, artikel ini tidak bermaksud untuk memperdebatkan atau bahkan menguji fakta mengenai konversi agama yang memang bagian dari hak kebebasan beragama. Walaupun artikel membahas pelaksanaan kebijakan kolonial Belanda (misal pembatasan pernikahan antar ras dan antar agama ditengah pembatasan kebebasan beragama), artikel ini juga membahas sekilas soal kemiskinan dan praktik kebijaksanaan pernikahan dalam mengendapkan persoalan konversi. Namun karena keterbatasan halaman maka artikel ini tidak membahas persoalan hukum Islam mengenai kebebasan beragama dan pindah agama.]

This article discusses the mystical view of Shaykh Iḥsān Jampes Kediri, East Java. He is known as a muslim jurist as well as a practical Sunnī Sufi of Nusantara (Indonesia), with a worldwide reputation. The main reason for his reputation originates from his monumental work Sirāj al-Ṭālibīn a voluminous commentary of al-Ghazālī work, Minhāj al-’Ābidīn, which had successfully reaffirmed orthodox Sunnī sufism that built and developed by al-Ghazālī. The sufism attitudes and ways of Shaykh Iḥsān in the journey were as if dealing with a sufi group which had philosophical pattern. Additionally, Shaykh Iḥsān Jampes in Sirāj al-Ṭālibīn reviewed the sufistic core stages which are called maqāmāt by many sufis, but Shaykh Iḥsān calls them steep road (‘aqabah) consisting of seven steep stages. These differences bring some consequences not only on the number of steps/stairs/maqām and the final destination of his mystical journey, namely gnosis and deification; but also question the limit of human being who physically cannot be united with God. On the other hand, God could have chosen to be invited to unite in accordance with His will. These seven ‘aqabah are to deliver a traveller towards ma’rifatullāh (gnosis) as the ultimate mystical journey.[Artikel ini membahas pandangan sufistik Syaykh Iḥsān Jampes Kediri Jawa Timur. Ia adalah ahli hukum Islam yang juga sebagai praktisi sufi sunni yang terkenal di nusantara kala itu. Alasan utama yang membuatnya diperhitungkan adalah karyanya Sirāj al-Ṭālibīn yang berupa komentar terhadap Minhāj al-’Ābidīn karya al-Ghazālī. Sikap dan jalan sufi Shaykh Iḥsān Jampes tampaknya bersepakat dengan pola sufistik falsafati. Dalam karyanya tersebut ia membahas tingkatan yang oleh para sufi biasa disebut maqāmāt, dimana ia sendiri menyebutnya dengan jalan terjal (‘aqabah) yang terdiri dari 7 tingkatan. Perbedaan ini tidak hanya membawa perbedaan konsekuensi jumlah tangga dan tujuan akhir (gnosis dan deification), tapi juga soal batasan kemampuan fisik manusia untuk menyatu dengan Tuhan. Di sisi lain, Tuhan dapat juga mengundang untuk bersatu berdasarkan kehendakNya. Tujuh tingkatan ‘aqabah inilah yang akan membawa para musafir menuju ma’rifatullāh sebagai puncak perjalanan spiritual.]

The notion of Indonesian madhhab (school of Islamic law) is usually considered to have stopped with Hasbi and Hazairin. On the contrary, The notion of Indonesian madhhab has continued to grow and develop. Even though it has a variety of styles and trends, all of the notions of Indonesian madhhab have the same characteristics that are both contextual and formal. In addition to trying to formulate Islamic law in accordance with the context of Indonesian society, it also seeks to apply the results into statutory regulationswith formal applications. With such characteristics, the Indonesian madhhab places ‘urf (customs and community context) in a very important position as the main consideration in establishing Islamic law. Methodologically, to produce Islamic law in accordance with the Indonesian context, the Qur`anic text and the Hadith of the Prophet dialogue with Indonesian ‘urf. By using a historical approach to Islamic legal thinking, this article discusses the development of the ‘urf concept as put forward by the thinkers of Indonesian madhhab, since its emergence until now, and then discusses the influence of the notion of Indonesian madhhab regarding ‘urf in the legal products related to Islamic law in Indonesia. Following that scheme, this study found that the notion of Indonesian madhhab continues to develop along with the development of scholarly thinking about ‘urf from its thinkers.[Pemikiran tentang mazhab Indonesia biasanya dianggap telah berhenti sampai Hasbi dan Hazairin. Namun sebenarnya, pemikiran mazhab Indonesia tersebut terus mengalami perkembangan sampai dengan sekarang. Walaupun memiliki berbagai macam corak dan kecenderungan, namun semua pemikiran mazhab Indonesia tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu bersifat kontekstual dan formal. Pemikiran mazhab Indonesia disamping berupaya memformulasikan hukum Islam sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia, juga berusaha untuk menjadikan hasil formulasinya tersebut sebagai aturan perundang-undangan yang berlaku secara formal. Dengan karakteristiknya yang semacam itu, mazhab Indonesia menempatkan ‘urf (adat dan konteks masyarakat) pada posisi yang sangat penting sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum Islam. Secara metodologis, untuk menghasilkan hukum Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia, dalam pemikiran mazhab Indonesia, teks Qur`an dan Hadis Nabi didialogkan dengan ‘urf Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan sejarah terhadap pemikiran hukum Islam, artikel ini membahas perkembangan konsep ‘urf yang dikemukakan oleh para pemikir mazhab Indonesia, sejak mulai dicetuskannya hingga saat ini, kemudian dibahas juga pengaruh dari pemikiran mazhab Indonesia tentang ‘urf tersebut dalam produk aturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum Islam di Indonesia. Dengan kajian tersebut, artikel ini menemukan bahwa pemikiran mazhab Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran tentang ‘urf dari para tokohnya.]

An everlasting and perpetual peace in the life of different religious adherents anywhere is the prime purpose of human beings. This article will discuss the methods and approaches of religious education in a contemporary multicultural society. Three approaches to the study of religion: dogmatic, critical, and ethical will be elaborated simultaneously. One cannot rely solely on one approach and neglects the two others without having their implications and consequences in the life of multi-religious society. In addition to the religious and Islamic studies perspectives, I will elaborate the issues based on philosophical concepts, i.e. subjective, objective, and intersubjective, as well. The subjective perspective is commonly based on ‘ulūm al-din, meanwhile the objective one is on social sciences. The combination between the two is called, in this paper, as an intersubjective pattern of religiosity. One of its distinctive features is its sensitivity towards and its ability to accommodate the presence of other communities whose rights are respected and guaranteed.[Kedamaian yang kekal dan abadi bagi semua pemeluk agama yang berbeda di berbagai aspek kehidupannya merupakan tujuan utama dari kemanusiaan. Artikel ini membahas beberapa metode dan pendekatan pendidikan agama pada masyarakat multikultural dewasa ini. Tiga pendekatan dalam pengkajian agama yang dogmatis, kritis dan etis akan dielaborasi secara simultan. Satu pendekatan tidak bisa berdiri sendiri dan menegasikan dua yang lain karena implikasinya dalam kehidupan masyarakat yang multireligius. Selain dalam perspektif keagamaan dan keislaman, artikel ini akan mengelaborasi persoalan di atas dengan pendekatan filosofis: subjektif, objektif, dan intersubjektif. Pendekatan subjektif umumnya didasarkan pada ulūm ad-dīn, sedangkan pendekatan objektif didasarkan pada ilmu-ilmu sosial. Perpaduan antara keduanya, dalam artikel ini, disebut dengan pola keagamaan yang intersubjektif. Salah satu kekhasan pola yang disebut terakhir ini adalah sensitifitasnya terhadap kehadiran kelompok lain dan kemampuannya mengakomodasi kelompok lain tersebut sebagai pemegang hak-hak yang harus pula dijamin dan dihormati.]

This writing examines three short stories in the short story anthology of Adab Am Qillah Adab by Nawāl Al-Sa’dāwī, namely: “Adab.Am Qillah Adab”, “al Umm al-Suwisriyyah al-Qātilah”, and “Qiṣṣah Fatḥiyyah al-Miṣriyyah”. The analysis focuses on Nawâl al-Sa’dâwî’s critique of religious constructions of gender relations. The subjectivity of Salvoj Žižek is the theory used and hermeneutics is the method of analysis. The purpose of the study is to find out the reasoning behind the radical acts of Al-Sa’dāwī over her rejection of patriarchal religious constructions in her three short stories. The result of the analysis shows that the literary work is the explanation of the radicalization of the author’s actions, Al-Sa’dāwī, as a subject. Such radicalization is her rejection of the needy Symbolic (patriarchal religion construction) as her attempt to escape the Symbolic. Al-Sa’dāwī continues to move because the subject is split and empty. Therefore, Al-Sa’dāwī makes an effort to seek full self-fulfillment to and approach The Real in order to kill the old tyrannical Symbolic and pick up the new Symbolic, which is the construction of a just religion and liberate women.[Tulisan ini mengkaji tiga cerpen dalam antologi cerpen Adab Am Qillah Adab karya Nawâl al-Sa’dâwî, yaitu: “Adab..Am Qillah Adab”, “al-Umm al-Suwisriyyah al Qātilah”, dan “Qiṣṣah Fatḥiyyah al-Miṣriyyah”. Analisis difokuskan pada kritik Nawāl Al-Sa’dāwī terhadap konstruksi agama atas relasi gender. Subjektivitas Salvoj Žižek adalah teori yang dipakai dan hermeneutik merupakan metode analisisnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan di balik tindakan radikal Al-Sa’dāwī atas penolakannya pada konstruksi agama yang patriarkis dalam tiga cerpennya. Hasil analisis menunjukkan bahwa karya sastra menjelaskan radikalisasi tindakan pengarang, Al-Sa’dāwī, sebagai sebuah subjek. Radikalisasi tersebut adalah penolakannya terhadap Yang Simbolik yang berkekurangan (konstruksi agama patriarkis) sebagai usahanya untuk melepaskan diri dari Yang Simbolik. Al-Sa’dāwī akan terus bergerak dikarenakan subjek itu terbelah dan juga kosong. Oleh sebab itu, Al-Sa’dāwī melakukan upaya untuk mencari pemenuhan dirinya secara terus-menerus dan mendekati The Real agar dapat membunuh The Symbolic lama yang tiranik dan menjemput The Symbolic baru, yaitu konstruksi agama yang adil dan membebaskan perempuan.]

Slametan, referring to a broad communal prayer, feast, and food-offering to commemorate or celebrate critical live cycles, such as birth, marriage, and death, constitutes an essential ritual for Javanese Muslims. Despite growing Islamization, in which this ritual is often renamed as tahlilan, elements of local beliefs in it remain. This study aims to re-examine the Javanese Muslim death ritual tradition and offers a new interpretation. It explores the elements of local belief and its convergence with the universal Islamic teaching and demonstrates that the Javanese norms fit the fundamental Islamic doctrines, rendering this ritual easily acceptable by the Javanese. This study concurs with the previous studies stating that this ritual paves tolerance and social integration and unites Islam and local tradition. However, this study specifically examines the meanings of the death ritual and argues that the idea of honoring predecessors and maintaining an uninterrupted symbolic communication between the alive, namely descendants, and the dead such as late parents and forebears, constitute common Javanese and Islamic values. [Slametan merupakan salah satu ritus penting bagi muslim Jawa yang berupa doa dan makan bersama serta berbagi makanan untuk memperingati atau merayakan peralihan daur hidup seperti kelahiran, pernikahan dan kematian. Meskipun Islamisasi terus berlanjut, ritus yang sering disebut juga dengan tahlilan ini masih menyisakan unsur-unsur kepercayaan lokal. Dalam artikel ini akan ditinjau kembali ritus tradisi kematian muslim Jawa dan menawarkan sebuah interpretasi baru. Tulisan ini juga mengeksplorasi unsur-unsur lokal yang menemukan titik temu dengan ajaran nilai universal dalam Islam serta menunjukkan kesepahaman norma Jawa dengan doktrin dasar Islam sehingga ritus ini mudah diterima oleh orang Jawa. Tulisan ini juga sependapat dengan kajian-kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa ritus ini menguatkan pondasi toleransi, integrasi sosial dan penyatuan Islam dengan tradisi lokal. Meskipun demikian tulisan ini fokus pada pemaknaan ritus kematian dan berpendapat bahwa penghormatan pada leluhur serta menjaga komunikasi simbolik antara yang meninggal dan dan yang hidup, terutama yang ditinggalkan merupakan hal yang umum dalam nilai-nilai Kejawaan dan Keislaman.]

Prasenjet Duara (2015) accuses divine religions as the cause of the environmental crisis and natural disasters. Duara's thesis was counterattacked by scientists and religionists who stated that religion has the spirit and teachings of careness for the environment. Nevertheless, the arguments they built are still theological, normative and theoretical. This study is an antithesis to the Duara’s statement and at the same time presents evidence based on the primary data that occurred in three Sufi communities. The focus of this study analyzes Sufi activism in Indonesia in safeguarding the earth, as a form of substantial religious responses to the environmental crisis due to climate change. Through the principles and mechanism of qualitative research methods, researchers sought to analyze mitigation and adaptation actions to climate change carried out by the Majlis Zikir Kraton Pekalongan, Jamaah Aoulia Panggang and Pesan Trend Ilmu Giri. The data are obtained through interviews, observation and documentation and they are analyzed interactively. The results of the study revealed that climate change is believed by the Sufis as God’s authority due to human destructive behavior. For Sufis, overcoming climate change must begin with a change in the perspective of human relations, nature and God. In the case of three Sufi communities, religion is not just a doctrine of the relationship between God and humans, but also operational guidance on how to synergize with nature. Through a substantial religious spirit, the Sufis guard the earth through the re-actualization of the narratives of takhalli, tahalli and tajalli, as ecological repentance, ecological movements, and ecological campaigns in mitigating and adapting to climate change. [Prasenjet Duara (2015) menuduh agama-agama samawi sebagai penyebab terjadinya krisis lingkungan dan bencana alam. Tesis Duara mendapat serangan balik dari ilmuwan dan agamawan yang menyatakan bahwa agama memiliki spirit dan ajaran kepedulian terhadap lingkungan. Hanya saja argumen yang mereka bangun masih bersifat teologis, normatif dan teoritis. Kajian ini merupakan antitesa terhadap pernyataan Duara, dan sekaligus menyajikan bukti berdasarkan data-data lapangan yang terjadi pada tiga komunitas sufi. Fokus kajian ini menganalisis aktivisme kaum sufi di Indonesia dalam menjaga bumi, sebagai bentuk respons kaum beragama subtansial terhadap krisis lingkungan akibat perubahan iklim. Melalui prinsip dan mekanisme metode penelitian kualitatif, peneliti berusaha menganalisis tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dilakukan oleh Majelis Zikir Kraton Pekalongan, Jamaah Aoulia Panggang dan Pesan Trend Ilmu Giri Yogyakarta. Data-data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan dianalisis secara interaktif. Hasil kajian mengungkap bahwa perubahan iklim diyakini oleh kaum sufi sebagai otoritas Tuhan yang disebabkan perilaku destruktif manusia. Bagi kaum sufi, mengatasi perubahan iklim harus dimulai dari perubahan cara pandang relasi manusia, alam dan Tuhan. Dalam kasus di tiga komunitas sufi, agama tidak sekedar menjadi doktrin tentang relasi Tuhan dan manusia, melainkan juga petunjuk operasional bagaimana bersinergi dengan alam. Melalui spirit agama yang subtansial, kaum sufi menjaga bumi melalui reaktualisasi narasi takhalli, tahalli dan tajalli, sebagai pertaubatan ekologi, gerakan ekologi, serta kampanye ekologi dalam perilaku mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.]

This article deals with the position of penghulu and modin and examines how they struggle for influence in the context of marriage registration. Materials of this article result from my ethnography in a village in East Java in 2017. I did interviews, participant observation and document analysis and applied the “state-in-society” approach to analyse the finding. In this article, I suggest that to maintain their influence, penghulu tend not to present themselves as ulama although their identity as a religious authority is highly important. Instead, penghulu identify themselves as the state agency by materialising their authority to provide state recognition of Muslim marriages into the resource of power. On the other hand, modin play important roles in bridging the relationship between the state and society. Modin find themselves subject to compromise between competing legal orders so that they sometimes need to produce an alternative legal norm to make their intermediary role possible. [Artikel ini mendiskusikan posisi penghulu dan modin serta melihat bagaimana mereka berjuang untuk berebut pengaruh di masyarakat dalam hal pencatatan perkawinan. Bahan-bahan artikel ini diperoleh dari etnografi yang saya lakukan di sebuah desa di Jawa Timur pada tahun 2017. Saya melakukan wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen serta menggunakan pendekatan “state-in-society” untuk menganalisa temuan lapangan. Saya menyimpulkan bahwa untuk mempertahankan pengaruhnya, penghulu cenderung tidak menampilkan dirinya sebagai ulama meskipun identitas mereka sebagai otoritas agama tetap penting. Sebaliknya, mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai agen negara dengan mentransformasi otoritas untuk memberikan pengakuan negara atas perkawinan sebagai sumber kekuasaan. Selain itu, modin memiliki peran penting dalam menjembatani hubungan negara dan masyarakat. Modin berada dalam situasi kompetisi antar norma hukum sehingga terkadang perlu untuk membuat norma hukum alternatif untuk mempertahankan posisi mereka.

This article aims at discussing two important points of rice ethnophilosophy in Sasak society. First, it explains how various symbols of language and culture and local mythos of rice in agricultural Sasak society experienced reinterpretation over key concepts of Islamic Worldview. Second, it illuminates how those modified symbols and mythos in Sasak society contains similarities with the ones in Malay culture as recorded in Hikayat Asay Pade manuscript and Kitab Berladang. The study uses ethnohermeneutic method in reading the text in the context of Sasak culture. The result shows some points of transformation in the symbols and mythos about rice in Sasak culture after being adapted to Islamic Worldview. The reinterpretation clarifies a spirited ethnophilosophy about harmony and equilibration of human life with nature and God. Adaptation conducted by the Islamic carrier among the agricultural Sasak society at the beginning of Islamic influence exemplifies how the spreading of Islam was undertaken peacefully through the confirmation of symbols and local mythos to maintain stability and harmony.[Tulisan ini mendiskusikan tentang simbol (bahasa dan budaya) dan mitos padi lokal dalam masyarakat Sasak agraris yang mengalami reinterpretasi setelah konsep-konsep kunci Islamic worldview mulai diadaptasi dan disebarkan oleh para penyebar Islam awal di kalangan petani tradisional. Selanjutnya, didiskusikan pula tentang persinggungan simbol dan mitos lokal Sasak tersebut (setelah mengalami reinterpretasi dengan konsep-konsep kunci Islam) dengan budaya Melayu yang terekam dalam manuskrip Hikayat Asay Pade dan Kitab Berladang. Berdasarkan hasil pembacaan dengan metode etnohermeneutik dapat dipahami tentang apa saja hasil reinterpretasi masyarakat Sasak agraris mengenai simbol dan mitos padi lokal setelah mengalami persentuhan dan penyesuaian dengan Islamic worldview. Hasil reinterpretasi tersebut menjelaskan pandangan budaya (etnofilosofi) yang sangat bernas tentang harmonisasi dan keseimbangan hidup manusia dengan Tuhan dan alam. Selain itu, adaptasi yang dilakukan oleh penyebar Islam awal di kalangan masyarakat Sasak agaris ini merupakan contoh bagaimana Islam disebarkan dengan damai dan adaptif terhadap simbol dan mitos lokal supaya keseimbangan dan keharmonian tetap terjaga.]

This paper aims to analyze Muhammad Mahfūẓ al-Tarmasī’s concept of wali and karāma, as well as his response and position in the discourse on those issues. Drawing on historical, hermeneutics, and intertextual approach, it will elaborate his involvement in the 19th century discourse on wali and karāma, in which the Wahhabiyya’s strong influence in Mecca was taking place. In this sense, Mahfūẓ wrote a treatise on Sufism entitled Bughyat al-Adhkiyā’ fī Bahthi’an Karāmāt al-Awliyā’. Although he mastered on tasawwuf and possessed a genealogical chain to al-Ghazali, al-Qushairi and some other Sufis, he did not use their arguments. He preferred to quote the arguments of the jurists (fuqahā’), such as al-Subkī and al-Haytamī. This actually shows the strength of his work in compiling arguments using the “criticism from within” approach. He realized, to some extent, that criticism to Sufism mainly came from the jurists (fuqahā’). Therefore, in order to be easily accepted, criticizing critics needs to employ the same perspective, fuqahā’s arguments. In fact, Mahfūẓ criticism was not only directed at the jurists (fuqahā’) but also to the group which at that time were incessantly spreading the ideas delegitimizing Sufism (in the context of orthodoxy), Wahhabiyya. This can be seen clearly in the way of Mahfūẓ’s selection of figures and groups to whom he criticized. But interestingly, he delivered critics in a smooth way and did not show his finger directly to the nose of Wahhabiyya.[Tulisan ini merupakan analisis terhadap konsep wali dan karomah menurut Muhammad Mahfūẓ al-Tarmasi, serta respon dan posisinya dalam diskursus isu-isu tersebut. Dengan menggunakan pendekatan historis, hermeneutika, dan intertekstual, tulisan ini menjelaskan keterlibatannya dalam wacana abad 19 tentang wali dan karomah, di mana pengaruh kuat Wahhabiyya di Mekah tengah berlangsung. Untuk itu, Mahfūẓ menulis sebuah risalah tentang Sufisme berjudul Bughyat al-Adhkiyā’ fi Bahthi’an Karāmat al-Awliyā’. Meski ia menguasai tasawwuf dan memiliki silsilah spiritual yang sampai kepada beberapa Sufi kenamaan, namun dalam karyanya ini ia tidak menggunakan argumen-argumen mereka. Ia lebih suka mengutip argumen para ahli hukum (fuqahā’), seperti al-Subki dan al-Haytami. Ini merupakan salah satu kekuatan dari kepiawaiannya dalam menyusun argumen menggunakan pendekatan “critic from within” karena ia menyadari bahwa kritik terhadap tasawuf labih banyak berasal dari para fuqahā’. Oleh karena itu, agar mudah diterima, suatu kritik perlu menggunakan perspektif yang sama dengan sang pengkritik, dalam hal ini argumen fuqaha. Faktanya, kritik Mahfūẓ tidak hanya diarahkan pada para fuqahā’ tetapi juga kepada kelompok yang pada saat itu terus-menerus menyebarkan ide-ide delegitimasi tasawuf (dalam konteks ortodoksi), seperti Wahhabiyya. Ini dapat dilihat dengan jelas dari cara Mahfūẓ memilih tokoh dan kelompok yang ia kritik. Namun yang menarik, ia menyampaikan kritik dengan cara yang halus dan tidak secara explisit menunjuk langsung Wahhabiyya yang saat itu mulai berkuasa.]

ICMI is inseparable with the rise of the middle class Muslim communities in Indonesia. This is because the roles and contributions of ICMI are very significant in the development of middle class Muslim communities. Although the establishment of ICMI has its pros and cons, it is undeniable that ICMI’s contributions towards development of the Muslim communities are huge. This article aims to identify the roles and contributions of ICMI in the development of middle class Muslim communities in Indonesia in the New Order era. The roles of ICMI are based on education and economic aspects, the consolidation of the Islamic movement in Indonesia aspects, and the political agenda aspects. Based on our findings, we conclude that ICMI is deemed to be the pioneer of middle class Muslim communities’ revival in Indonesia especially in the New Order era.[ICMI tidak dapat dipisahkan dengan kebangkitan masyarakat Muslim kelas menengah di Indonesia. Hal ini disebabkan peran dan kontribusi ICMI sangat signifikan dalam perkembangan masyarakat Muslim kelas menengah. Meskipun pendirian ICMI diliputi pro dan kontra, namun tidak dapat sangkal bahwa kontribusi ICMI terhadap pembangunan masyarakat Muslim kelas menengah sangat besar. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan kontribusi ICMI terhadap perkembangan masyarakat Muslim kelas menengah di Indonesia pada zaman Orde Baru. Peran ICMI ini ditinjau dari aspek pendidikan dan ekonomi, aspek konsolidasi gerakan Islam Indonesia, dan aspek agenda politik. Berdasarkan hasil penemuan, kami menyimpulkan bahwa ICMI dapat dianggap sebagai pelopor kebangkitan masyarakat Muslim kelas menengah di Indonesia terutama pada zaman Orde Baru.]

Based on observation in the District of Cianjur, West Java, Indonesia shariatization was a form of local re-packaging sharia where the term ‘sharia’ has been replaced with ‘Akhlaq al-Karimah’ (noble character). It then had the effect of not only silencing critical groups but also moderating sharia to become more open and inclusive. More importantly, the local-branded sharia became a common ground for the various Islamist groups to coalesce and, indeed, suppress vigilante action to renounce violent threat, at the very least, and served to lessen the divides between them. In this regard, the so-called sharia was like ‘killing two birds with one stone’ that on one side was a form of moderation to the critical groups but, on the other, was designed to be a common ground for various Islamist groups to coalesce. [Berdasarkan penelitian di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, shariatisasi di Indonesia telah mengambil bentuk lokal dengan mengganti istilah ‘shariah’ dengan ‘akhlaq al-karimah’. Hal ini tidak hanya membungkam kelompok kritis, tetapi juga memoderasi syariah menjadi lebih terbuka dan inklusif. Terpenting adalah lokalisasi syariah menjadi landasan bersama bagi berbagai kelompok Islam untuk berkoalisi, dan alih – alih menekan aksi massa yang bisa menimbulkan kekerasan, dan yang menimbulkan perpecahan diantara mereka. Dalam hal ini, perumpamaannya seperti ‘sekali lempar, dua burung terjatuh’, yang mana satu sisi merupakan bentuk moderasi kelompok kritis, satu sisi yang lain menjadi pondasi bersama koalisi berbagai kelompok Islam.]

The Indonesian rules on marriage manage that a marriage is required to be one faith marriage, i.e., a man and woman to embrace the same religion, and prohibits interfaith marriage. However, in practice interfaith marriage is concluded and the couple of such marriage struggled to conduct the marriage and to have the marriage legitimized. One of the ways is to propose a designation or decree from the civil court to officially allow them to marry and to mandate the Civil Marriage Registrar to register their marriages. This article discusses the practice of interfaith marriages based on the permission from the civil courts’ judges in Surakarta. Deploying the socio-legal approach and based on interviews with some relevant persons and on the observation on a number of civil courts’ decrees, this article finds that there are interfaith marriages in Indonesia and interfaith couple struggled to get their marriages officially admitted and legalized by taking the advantage of the legal gap on the issue. This article also argues that there has been divergent legal interpretation within Indonesians which led to legal uncertainty regarding the rules of interfaith marriage in Indonesia.[Peraturan tentang perkawinan di Indonesia mengatur pernikahan satu agama. Pernikahan harus antara wanita dan laki-laki Muslim dan larangan pernikahan beda agama. Banyak praktik pernikahan melakukan ikatan beda agama. Pernikahan ini diilakukan para pasangan dengan berupaya keras dengan cara apapun untuk dapat menikah secara formal. Salah satu cara dengan memohon ijin melalui putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan memberikan ijin pernikahan beda agama dan mandat kepada pegawai Pencatat Sipil untuk dicatatankan sebagai pernikahan. Artikel ini mengkaji praktik pernikahan beda agama melalui penetapan Pengadilan Negeri di Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan wawancara dan analisa terhadap beberapa penetapan dalam penyusunan paper. Artikel ini membahas pernikahan beda agama yang dilakukan masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan dan mengupayakan secara keras cara dalam pernikahan beda agama. Argumen lain artikel ini adalah pola penafsiran hukum yang beragam dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Tafsir ini membawa pada ketidakmapanan dan ketidakpastian hukum terkait dengan ketentuan pernikahan beda agama di Indonesia.]

The sack of Baghdad is a dramatic event which was immediately followed by several key historical events, including the rise of Islamic Mongol. Founded by Chengiz Khan, the Mongol are the destroyer machine who previously ended the glory of Islam in 13th century Middle East. A lot has been said concerning that dramatic siege, but little has been discussed regarding the continuation between the siege and the “reverse flow” of the Mongols as the unique events in the aftermath of the Baghdad’s fall. The object of this paper is to examine the siege of Baghdad in the light of Central Asian frame and to explore the important events in the aftermath of the siege which are related to the rise of the Islamic Mongol Dynasties. [ Jatuhnya Baghdad merupakan peristiwa tragis yang diikuti oleh sejumlah peristiwa lain, termasuk munculnya kerajaan Mongol Islam. Dibawah kepemimpinan Chengisz Khan, Mongol berhasil menggantikan kejayaan Islam di Timur Tengah abad ketigabelas. Banyak studi yang telah mengkaji peralihan tersebut, namun sedikit yang membahas kelanjutan proses tersebut dan arus balik Mongol pasca jatuhnya Baghdad. Artikel ini membahas peralihan Baghdad dibawah konstelasi Asia Tengah dan peristiwa penting dibalik pendudukan Mongol hingga munculnya dinasti Islam Mongol.]

The dynamics of encounter between Shiism and Sunnism have been investigated by some scholars, nevertheless the detailed study on the ventures of Sunni-Shia convergence which takes place in Austria is still underdeveloped. Such a picture is significance in revealing the features of Sunni-Shia ecumenism and its relationship with ‘European Islam’. This paper investigates the problems and the prospects for Sunni-Shia rapprochement in Austria, as well as the extent to which ecumenism in this country could serve as a model for Western Europe. The conflicts between Sunnites and Shiites are in some ways grounded in the misunderstandings between these two main sects of Islam. The recognition of faith community plays a part in figuring the fate of rapprochement between Sunnites and Shiites in the country. The prospects for Sunni-Shia ecumenism in Austria lie in the hands of authoritative personages and organisations, and in the ability of various elements of the society to enter into a dialogue to eradicate misunderstandings and prejudices. The authentic elaboration of ‘European Islam’ will also mould the future of Sunni-Shia ecumenism in Austria. There are possibilities and limits of applying Austrian model of Sunni-Shia ecumenism to other countries in Western Europe.[Dinamika perjumpaan antara Sunni dengan Syiah telah diteliti oleh banyak ahli, meskipun demikian kajian khusus tentang hubungan Sunni – Shiah dengan studi kasus di Austria masih belum banyak diteliti. Gambarannya terletak pada arti penting pemahaman prinsipil antara Sunni – Syiah dan keterhubungan mereka dengan Islam Eropa. Tulisan ini menjelaskan berbagai persoalan dan prospek dalam membangun kedekatan keduanya di Austria sebagaimana kelanjutan perihal keyakinan di Negara tersebut sebagai model untuk Eropa Barat. Konflik antar pengikut Sunni - Syiah diantaranya mengakar karena ketidaksepahaman antar dua kelompok ini. Pengakuan komunitas agama berperan dalam penentuan pemulihan hubungan antara Sunni dan Syiah di negara ini. Prospek ekumenisme Sunni-Syiah di Austria ada di tangan tokoh dan organisasi kompeten, dan kemampuan beberapa pihak masyarakat untuk berdialog sehingga dapat menghilangkan kesalahpahaman dan prasangka. Elaborasi otentik ‘Islam Eropa’ juga akan membentuk masa depan ekumenisme Sunni-Syiah di Austria. Termasuk adanya kemungkinan dan batasan penerapan model ekumenisme Sunni-Syiah Austria ke negara-negara lain di Eropa Barat.]

An attractive phenomenon of Indonesian Islam in 1990s era up to the recent time is an emergence of thought battle within Muslim scholars concerning religon and science. From the struggle, various terms have arisen such as: Islamization of knowledge/science, scientification of Islam, objectification of Islam, compatibility, ayatization or ayatisasi (from Arabic āya [verse, sign] i.e. to find the Qur’ānic āya for every single knowledge/science finding), integration, integration-interconnection, and so forth. According to the typology of Ian Barbour, instead of conflict and independence, religion-science relations in Indonesian Islam are always in the position of integration and dialogue. However, this article focuses on how the discourse of religion-science relations is conducted to express Islamic identity and political become more salient and stronger, particularly within Indonesian urban Muslims. Since the pioneers in 1970s to1980s such as Rasjidi, Moenawar Chalil, Buya Hamka and Syekh Kadirun Yahya, then more academic discourse such as the figures of Hidajat Nataatmaja, Kuntowijoyo, Mulyadhi Kartanegara and Amin Abdullah, to very popular writers of ayatisasi, Islamization of science has--at least three main agendas: the politics to strengthening Muslim identities, the spirit against secularist-Western, and apologetic attitudes as part of the theological campaign. This popular phenomenon shows that Islam is not merely regarded as ‘a perfect religion’ in terms of ethics, ritual as well as spiritual, but also it is kind of ‘Islamic revival’, i.e. a politically meaningful term, ‘revival of the ummah in all its aspects’.[Salah satu fenomena menarik islam Indonesia tahun 1990an hingga sekarang adalah perdebatan pendapat diantara ilmuwan muslim terkait hubungan agama dan sains. Dari perdebatan tersebut setidaknya memunculkan istilah seperti islamisasi pengetahuan atau ilmu, ilmuisasi islam, obyektifikasi islam, keserasian, ayatisasi, integrasi, integrasi – interkoneksi, dan lainnya. Berdasarkan tipologi dari Ian Barbour, alih-alih konflik dan independensi, hubungan agama dan sains di muslim Indonesia lebih tepat berada diposisi integrasi dan dialog. Dalam artikel ini fokus tertuju pada bagaimana wacana hubungan agama dan sains sebagai ekspresi identitas politik dan keislaman, khususnya pada muslim perkotaan. Sejak 1970-1980an mulai dikenal nama-nama seperti Rasjidi, Moenawar Chalil, Buya Hamka dan Kadirun Yahya hingga nama – nama yang lebih akademis seperti Hidajat Nataatmaja, Kuntowijoyo, Mulyadhi Kartanegara dan Amin Abdullah. Setidaknya ada tiga agenda dari gerakan ini yaitu politik penguatan identitas keislaman, semangat melawan sekulerisasi barat dan sikap defensif yang merupakan bagian dari dakwah. Singkatnya, fenomena ini menunjukkan bahwa islam tidak hanya sebagai agama yang sempurna secara etis, tapi juga ini bagian dari kebangkitan islam seperti dalam istilah politiknya, kebangkitan islam di segala aspeknya.]

This study traces the genealogy of Islamic education at the Faculty of Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta. The genealogycal approach used in Foucault’s terminology means that the objectivity of science covers two aspects, namely the archeology of knowledge and power. Data is comprised of ideas and opinions that develop among lecturers at FITK. Data is analyized interpretatively, descriptively, and comparatively. Findings show that in the early period of its formation (1951), Islamic education science at FITK was influenced by religious teachings brought from the Middle East. But since the secularization of Islamic education in Turkey led by Fethullah Gülen (1990), the mecca of Islamic education has split into two poles; on the one side, it follows dogmatic religious teachings stemming from Middle East traditions, and on the other side, it needs to respond to the Western secular tradition. Since 2007 the dynamics of FITK has moved toward a dialectics of integrative Islamic education.[Tujuan penelitian ini adalah melacak akar genealogi integrasi keilmuan pendidikan Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pendekatan genealogi dalam terminologi Foucault dimaksudkan bahwa obyektivitas ilmu mencakup dua unsur, yakni arkeologi pengetahuan dan kekuasaan. Data-data berupa ide dan gagasan yang lahir dan berkembang dari para dosen FITK dianalisis secara interpretatif, deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal berdirinya (1951), embrio keilmuan pendidikan Islam di FITK dikuasai ilmu-ilmu agama dari Timur Tengah. Tetapi, sejak terjadi sekularisasi pendidikan Islam di Turki yang dipimpin Fethullah Gülen (1990), kiblat keilmuan pendidikan Islam terpecah dan dikotomi; di satu sisi harus tunduk pada kebenaran ilmu-ilmu agama dari Timur Tengah tetapi di sisi lain harus merespon ilmu pendidikan sekuler dari Barat. Dalam perkembangan mutakhir, tepatnya sejak 2007 dinamika keilmuan FITK bergerak menuju dialektika keilmuan pendidikan Islam yang integratif]Keywords: IntegratedIslamic Education, scientific genealogy, the Faculty of Tarbiyah and Teaching.

Arabic names are a component of a changing Islamic discourse in Java. If Arabic names in Java undergo change and growth, then this has implications for changes in Javanese Islam. This research demonstrates the validity of an approach that uses names as a window into Javanese culture. Drawing on a dataset of 3.7 million names analyzed diachronically across 100 years, and using a quantitative method sharpened by ethnography, the analysis of names offers a new way to investigate trends that were previously often difficult to document systematically. In the past, Javanese names usually reflected social classification: santri, abangan, priyayi, or lower and upper class. However, towards the end of the twentieth century, names with class connotations were increasingly abandoned (see Kuipers and Askuri 2017). In this paper we explore further the connection between the decline of class marked names, and the rise of Arabic names. Drawing on data from Askuri (2018), we argue that although the decline of class marked names precedes the sharp rise in the use of Arabic names, the former does not seem to have caused the latter in a simple way. Our data show that in the 20th century, there were two important stages in the Arabisation of Javanese names; 1) an initial “synthetic” stage of one-word blended Javanese Arab names, popular from roughly 1930-1960; 2) a later stage, beginning in 1980, of 2 and 3 word names, one of which was a purified Arabic name . The conclusions have implications for an understanding of the role of hybridity and purification in Javanese Islamic modernity. [Nama-nama Arab merupakan salah satu komponen dari wacana Islam yang dinamis di Jawa. Jika nama-nama Arab di Jawa mengalami perubahan dan pertumbuhan, maka hal ini memiliki implikasi perubahan dalam masyarakat Islam di Jawa. Penelitian ini menunjukkan validitas pendekatan yang menggunakan nama sebagai jendela ke dalam budaya Jawa. Berdasarkan pada dataset 3,7 juta nama yang dianalisis secara diakronis sepanjang 100 tahun, dan menggunakan metode kuantitatif yang dipertajam dengan etnografi, analisis nama menawarkan cara baru untuk menyelidiki trend yang sebelumnya sering sulit untuk didokumentasikan secara sistematis.Di masa lalu, nama-nama Jawa biasanya mencerminkan klasifikasi sosial: santri, abangan, priyayi, atau kelas bawah dan atas. Namun, menjelang akhir abad ke-20, nama-nama dengan konotasi kelas semakin ditinggalkan. Dalam makalah ini kami mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara penurunan nama-nama yang berkonotasi kelas rendah yang ditandai dengan dan munculnya nama-nama Arab. Berdasarkan data dari Askuri (2018), kami berpendapat bahwa meskipun penurunan nama yang berkonotasi kelas rendah mendahului kenaikan yang tajam dalam penggunaan nama-nama Arab, yang pertama tampaknya tidak menyebabkan yang terakhir dengan cara yang sederhana. Data kami menunjukkan bahwa pada abad ke-20, ada dua tahapan penting dalam Arabisasi nama-nama di Jawa; 1) tahap awal “sintesis” dari nama campuran Jawa-Arab dalam satu kata, yang populer dari sekitar 1930-1960; 2) tahap selanjutnya, dimulai pada tahun 1980, yang tersusun dari 2 atau 3 kata, dimana salah satunya ialah nama Arab yang dimurnikan (purified Arabic names). Kesimpulan ini memiliki implikasi dalam pemahaman tentang peran hibriditas dan pemurnian dalam modernitas Islam di Jawa.]

The 21st history of the Qur`an sees the scripture’s contiguity with the social media technology. This paper discusses the hermeneutical configuration of the Qur`an commentary in social media, not as religious phenomena in sociological or anthropological perspective, but rather as a study of the history of exegesis. The inquiry addresses two points: the character of the Qur’an commentary presented in Facebook within the context of the modern Qur’anic commentary and the effects it carries out. The paper suggests that digital hermeneutics emerges as the step forward for popularizing commentary with its simple and straightforward presentation. Accordingly, people are now closer to Qur`anic interpretation than ever before, and therefore the upsurge of semantic function of the Qur`an is observed. At the same time, digital hermeneutics marks the phenomena of equality and democratization of participation in hermeneutical activity and the challenge on authority.[Sejarah Al-Quran abad ke-21 ditandai dengan perkawinan kitab suci ini dengan teknologi sosial media. Paper ini mendiskusikan bangunan hermeneutis tafsir Al-Quran di sosial media, bukan sebagai fenomena keberagamaan dalam nuansa sosiologis dan antropologis, melainkan sebagai studi sejarah tafsir. Ada dua hal yang dikaji: tentang karakter tafsir Al-Quran yang muncul di Facebook dalam konteks tafsir modern dan pengaruh yang dimunculkannya. Diskusi ini menyimpulkan bahwa digital hermeneutics muncul sebagai kelanjutan dari tafsir populer dengan penampilannya yang sederhana dan lugas. Oleh sebab itu, orang-orang saat ini menjadi semakin dekat dengan penafsiran Al-Quran, dan meningkatnya fungsi semantik Al-Quran menjadi jelas terlihat. Pada saat yang sama, digital hermeneutics menandai kesetaraan dan demokratisasi dalam partisipasi terhadap aktivitas hermeneutis Al-Quran dan tantangan terhadap otoritas.]

Dewasa ini terutama pengalaman di Indonesia, banyak sekali terjadi praktik-praktik bisnis yang tidak mengindahkan norma-norma etika ekonomi yang normal. Hasrat meraih keuntungan dan menjadi pemenang dalam persaingan pasar, seringkali tidak menggunakan strategi-strategi bisnis yang bertumpu pada nilai-nilai religius yang sebenarnya merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Tulisan ini membahas nilai-nilai dalam Islam yang bermanfaat bagi pengembangan kultur perusahaan. Nilai-nilai tersebut diintegrasikan melalui pembentukan karakter sumber daya manusia dalam perusahaan, yang digali dari sifat-sifat kepemimpinan Nabi Muhammad Saw dan ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan topik sebagai dasar pembahasan. Impak yang diharapkan dari terbentuknya kultur yang Islami dalam perusahaan, akan menghasilkan produk-produk dan jasa-jasa yang valuable dan halal bagi pelanggannya.

Language is one of the distinguishing factors between human and other creatures in the universe. It is also the identity of a society as there is no society without a language. Both language and society have close relationship that could not be separated as they are interrelated. Every single change in any society has a certain effect ot its language, either in its words or in its meanings. This is also happened to Arabic in the Arab world. Islam that came to the Arabs brought about some significant change in their faith, religious services, attitude and also some other new traditions. To articulate all these new things, the social construct some new terms that are adapt from the existing language by some process, i.e., changing, shifting, broadening and even narrowing the meaning. However, those changes did not remove the original meaning of a word. It means that, many times, a word has two meaning which we knows later as etymological and terminological meanings. This article tries to reveal those changes and distinguish the pattern of the charge.

This article discusses the political attitude of some Indonesian Muslims to the reformation era of Indonesia. Euphorically, they responded the reformation in the same way as in the early history of Indonesian politics, i.e., they are interested much in struggling their political interest in the formalistic ways. This study has found that the Islamic figures who struggling political Islam in the substantive ways are entrapped in formalistic struggle. Compared to the era of Old and New Order political system, some politician Muslims hardly offer new political strategies. Their political attitudes have been promoted so far are merely on the following three points. First is an interest to raise their political parties to the power. Second is to pose their groups without any good quality agenda. Third, inconsistency of some figure in struggling for Muslim society, they struggling for their own group. Instead, It seem that the attitude of some elite politician Muslims is influenced by political changes and their religious understandings. It is clear that if political Islam is struggled without any good and distinct concept or agenda, the politician Muslims would face some obstacles which are difficult to be solved. Therefore, basic wide-ranging understanding is necessary for politician Muslims in comprehending some political affairs in Indonesia.

Harald Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan fiqh before the Classical Schools, Leiden: Brill, 2002

This article deals with an uṣūlī concept known among the Hanafi legal theoretician under the name of dalālāt al-khāf (the denotation of an obscure text) and its relation to the mechanism of ijtihād with special reference to the case of euthanasia. The author examines the meaning of the obscure text (al-khāfiy) and discusses the mechanism followed by the uṣūlī in clarifying the ambiguity in it, taking euthanasia as an example. From this, the author concludes that the process of legal reasoning in founding out a legal rule for a case involves three poles which have dialectical relations to one another: the text, the reality, and the objective of law. The text with its symbolic characteristic and its relying upon generalization and abstraction in expressing an object enables the mujtahid to add a new meaning to it and this meaning is produced through an adequate understanding of the case and the spatio-temporal space in which it happens in the one hand and through considering the objective of law as meaning space on the other hand. The reality of the case shades light in our understanding of the text, while the text in the same time gives us a clear orientation in coping with the reality.

The role of Nīshāpūrī medieval scholars in the tenth-eleventh century in the formation of Sunnī orthodoxy has been rarely discussed. The existing scholarship focuses primarily on the local history of Nīshāpūr and other parts of eastern Muslim world or emphasizes more on the contribution of Baghdādī scholars in the light of the formation of Sunnī legal schools, which in turn is deemed as Sunnī orthodoxy, than their counterpart in Nīshāpūr and other cities in the east. Therefore, this paper attempts to show how Muslim scholars from Nīshāpūr contributed to the advancement of Sunnī scholarship in the fifth/eleventh century through a closer study of intellectual strategies developed and employed by Nīshāpūrī scholars to cope with their local challenges. They built intellectual networking and attempted to integrate legal and theological scholarship in Islamic scholarship to deal with their local problems, which interestingly shaped their distinctive contribution in the light of Sunnī scholarship tradition. By means of this attempt of intellectual networking and harmonizing legal scholarship (fiqh) and theological scholarship (kalām), they were not only able to tackle local problems but also equipped with intellectual means to push doctrinal boundaries within Sunnī scholarship in the fifth/eleventh century.[Peran ilmuwan Nīshāpūr abad pertengahan dalam pembentukan ortodoksi Sunni di abad 10 – 11 masehi masih jarang dibahas. Kebanyakan sarjana yang ada lebih banyak memperhatikan sejarah lokal Nīshāpūr dan bagian lain dari dunia muslim di timur atau menekankan pada kontribusi sarjana asal Baghdād dimasa puncak formasi mazhab Sunni, dimana lebih sering dianggap sebagai Sunni ortodoks daripada kawan mereka di Nishāpūr dan kota lain di timur. Oleh karena itu, artikel ini berusaha untuk menunjukkan bahwa sarjana muslim dari Nishāpūr berkontribusi pada pengembangan pemikiran Sunni di abad pertengahan melalui kajian mendalam pembangunan strategis intelektual dan karya dari sarjana Nishāpūr dalam mengatasi tantangan lokal. Mereka membangun jaringan intelektual dan berusaha mengintegrasikan hukum dan teologi dalam Islam dengan masalah lokalitas, yang mana kontribusi khasnya berpengaruh dalam tradisi teologi Sunni. Melalui usahanya ini, jaringan intelektual dan harmonisasi fiqh dan kalam, mereka tidak hanya mengatasi persoalan lokal tetapi juga melengkapinya dengan seperangkat intelektual untuk mendorong batas-batas dalam tradisi Sunni di abad pertengahan.]

In this article, the writer studies the relation between Arabic linguistics and the process of Islamic legal reasoning from an Islamic legal theory perspective. The question raised regards how Muslim jurists and legal theoreticians perceive the importance of Arabic linguistics as a part of the methodological tool in extracting Islamic legal norms from their sources, the connection of the two disciplines in theoretical level, and their mutual influences. The study shows that Muslim jurists and legal theoreticians agree unanimously that Arabic language mastering is an indispensable condition for a mujtahid to be valid. Further, Muslim jurists and legal theoreticians rely heavily in many cases on the grammatical rules set by the Arab grammarians and integrate these rules into the construction of their legal theory. Nevertheless, they do not merely transfer these rules as such into uṣūl al-fiqh but develop them to the extent to which the grammarians themselves do not attain.[Dalam artikel ini, penulis menelaah hubungan antara ilmu bahasa Arab dengan proses penetapan hukum Islam dari perspektif ilmu uṣūl al-fiqh. Pertanyaan yang dibahas berkisar pada bagaimana para fukaha dan teoretikus hukum memahami pentingnya bahasa Arab sebagai bagian dari metodologi dalam menetapkan norma-norma hukum Islam dari sumbernya, hubungan antara ilmu bahasa Arab dan ilmu uṣūl al-fiqh dalam tataran teoretis, serta pengaruh timbal balik antara dua disiplin ilmu tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa para fukaha dan teoretikus hukum sepakat bahwa penguasaan bahasa Arab merupakan syarat mutlak bagi seorang mujtahid agar ijtihadnya sahih. Lebih jauh, dalam banyak kasus, para fukaha dan teoretikus hukum sangat bergantung pada aturan-aturan gramatika yang ditetapkan oleh para ahli tata bahasa Arab dan mengintegrasikan aturan-aturan ini ke dalam konstruksi teori hukum mereka. Namun demikian, mereka tidak hanya mengalihkan aturan-aturan ini ke dalam teori uṣūlal-fiqh tetapi mengembangkannya lebih jauh sesuai yang keperluan.]

This paper discusses a neglected traditional Islamic figure called modin, who actually has potential and greater opportunity in countering the growing numbers of relatively new Islamic groups that perpetuate intolerant ideology. This paper is based on a fieldwork in the Village of Sidoluhur, Godean, Sleman, DIY. The primary data used for this research is derived from in-depth interviews with 17 people such as modin, village officers, mosques’ board members, and active jamaah (members) of the mosques. I argue that modin has a significant contribution in softening tensions among Muslims at a hamlet level. He will be functioning effectively in preserving local Islamic practices and, at the same time, filtering intolerant ideology in society. In so doing, contestations among modin, who might come from various Islamic groups, have to be carefully considered to maximize his roles in society, especially in countering intolerant views proposed by some transnational Islamic groups. [Artikel ini membahas peminggiran figur Islam tradisional di Jawa yang dikenal dengan sebutan modin. Figur ini sebenarnya mempunyai potensi dan peluang besar untuk menandingi perkembangan kelompok Islam yang menyebarkan ideologi intoleran. Artikel ini ditulis berdasarkan riset lapangan di Desa Sidoluhur, Godean, Yogyakarta, dengan melakukan wawancara mendalam terhadap tujuh belas informan meliputi modin, perangkat desa, pengurus masjid, dan jamaah masjid. Penelitian ini menunjukkan bahwa modin mempunyai kontribusi penting dalam meredam ketegangan umat di tingkat dusun. Ia berperan dalam melestarikan praktik Islam lokal sekaligus menyaring ideologi intoleran dalam masyarakat. Adanya kontestasi di antara modin yang berasal dari kelompok yang berbeda perlu menjadi pertimbangan untuk memaksimalkan peran modin di masyarakat dalam menandingi ideologi intoleran yang diusung oleh kelompok Islam transnasional.]

In the global socio-political situation today, where rigid, extreme and radical interpretations of religion are commonly found and widespread, the contribution of Indonesian post-graduate education, especially Islamic higher education, come to the front stage and become a topic of serious discussion. In term of education in Indonesia, there is an unavoidable fact that Islamic education including Islamic higher education is not a new phenomenon. The situation led to the fact that some international Islamic scholars began to consider the Islamic higher education in Indonesia as a potential alternative system of graduate education including religious education and its contents and methods in offering innovation and transformation. This seems to be much more conducive approach and research to local, regional and global community and peace. This article will explain descriptively the long history of Islamic education and its development. It also aims at presenting elaboration on how higher education of indigenous Islam can modify their own teaching and research methodologies to be more relevant to the intellectual development and advancement, especially that of sciences and humanities in particular. The focus will be on: what are the key issues and elements of the Indonesian Islamic higher education leading to significantly change and contribute to the welfare of the nation and mankind, especially on the development of research which seems to illustrate the weakness of previous educational institutions system in Indonesia. Moreover, there is one thing to remember that the worldwide academic community cannot wait for any longer the solution strongly expected to reduce the weakness since development of religious education and Islam in the Middle East, South Asia, and some parts of the Muslim world is not, more or less, promising for the sake of global humanity, prosperity and peace.[Pada situasi sosial-politik global dewasa ini, ketika interpretasi agama yang rigid, ekstrim dan radikal meluas dan mudah dijumpai, kontribusi pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam, harus tampil dan menjadi bahan diskusi serius. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, terdapat fakta tak terbantahkan bahwa pendidikan Islam termasuk pendidikan tinggi Islam, bukanlah hal baru. Situasi di Indonesia ini mendorong akademisi Islam internasional untuk mempertimbangkan pendidikan tinggi Islam sebagai alternatif dalam inovasi dan transformasi pendidikan, baik dalam hal materi ataupun metodologi. Tulisan ini menjelaskan sejarah panjang perkembangan pendidikan Islam. Selain itu, juga mengelaborasi bagaimana sistem pendidikan Islam memodifikasi metode pengajaran dan risetnya agar lebih sesuai dengan perkembangan dan capaian ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial humaniora dewasa ini. Tulisan ini berfokus pada isu-isu dan unsur-unsur kunci pendidikan tinggi Islam yang sekiranya mampu berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan bangsa, khususnya perkembangan riset yang memetakan kelemahan dari sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, satu hal yang harus diingat bahwa komunitas akademik dunia tidak bisa menunggu lebih lama lagi solusi untuk menutupi kekurangan - kekurangan tersebut, terlebih karena perkembangan pendidikan agama dan Islam di Timur Tengah, Asia Selatan, dan wilayah lain dunia Islam tidak terlalu menjanjikan terhadap kemanusiaan, kesejahteraan, dan perdamaian global.]

Husein Muhammad, a feminist ‘ālim or kyai of Dar al-Tauhid Islamic boarding school in Arjawinangun Cirebon, West Java, Indonesia, has written various articles and books on women issues and gender problem. Growing up in a conservative family, and graduating from Al-Azhar University, kyai Husein becomes one of the main proponents of Islamic feminism in Indonesia. Apart from leading a pesantren (Islamic boarding school), in 2000 kyai Husein established Fahmina Institute, an NGO which strives to promote community empowerment and gender justice based on pesantren tradition, and Fahmina Islamic Studies Institute, an Islamic higher education, which aims to build a tolerant and unprejudiced Indonesian Islam. This article discusses his approach in reinterpreting the Qur’ānic verses and Islamic traditions on women issues, and his contribution in the light of the discourse of gender and feminism in Islam as well as in mainstreaming gender in Indonesia. [KH Husein Muhammad merupakan ulama feminis, pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat, yang telah menghasilkan banyak tulisan dan buku terkait persoalan perempuan dan masalah gender. Beliau yang dibesarkan dalam keluarga tradisional dan lulusan Universitas Al-Azhar, kini telah menjadi tokoh utama feminis Islam di Indonesia. Disamping menjadi pemimpin pondok pesantren, beliau mendirikan Fahmina Institute pada tahun 2000 yang merupakan sebuah LSM pemberdayaan masyarakat dan keadilan gender berbasis pesantren tradisional. Selain itu juga mendirikan Fahmina Islamic Studies Institute, sebuah perguruan tinggi Islam yang bertujuan membangun toleransi dan mengikis prasangka Islam Indonesia. Tulisan ini membahas pendekatannya dalam menafsirkan ayat al Qur’an dan tradisi Islam mengenai persoalan perempuan serta kontribusinya dalam pencerahan wacana gender dan feminisme dalam Islam terutama pengarusutamaan gender di Indonesia.]

The Nahdlatul Ulama (NU) has long been known for its moderate, pluralist theology. However, many grassroot NU clerics and activists do not pay attention to these pluralist teachings. Instead, they carried out attacks and religious persecutions against religious minorities such as the Ahmadi and Shi’ite communities in Indonesia. It is puzzling to see a big contradiction between the pluralist theological beliefs articulated by some of NU’s senior clerics and the religiously intolerant actions conducted by many of its clerics and activists against religious minorities at a grassroot level. Using insights from social movement theory, this article argues that the roots of such contradictions can be traced back to NU’s organizational structure, which is decentralized and leave ultimate theological authority with local clerics who run their own Islamic boarding schools (pesantren) and issue their own theological interpretations and rulings (fatwa) that are being obeyed by their students and followers.[NU telah lama dikenal berteologi moderat dan pluralis. Meskipun demikian, ulama dan aktifis akar rumput kurang memperhatikan ajaran pluralis tersebut. Bahkan sebagian dari mereka justru terlibat dalam penyerangan dan persekusi kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Shiah di Indonesia. Hal ini cukup membingungkan dan kontradiktif antara artikulasi pemikiran pluralis tokoh senior NU dengan tindakan intoleran yang dilakukan pengikut NU di level akar rumput. Dengan pendekatan teori gerakan sosial, artikel ini menjelaskan kontradiksi tersebut dengan melacak akarnya pada struktur organisasi NU yang terdesentralisasi dan otoritas teologi berbasis ulama lokal yang mempunyai pesantren dan interpretasi keagamaannya sendiri yang dipatuhi oleh santri dan pengikutnya.]

This article seeks to analyse the structure of the epistemology of Fayḍ al-Raḥmān, a Javanese Qur’anic-exegetical work by Ṣāliḥ Darat, a prominent Javanese ulama in the nineteenth century. It is the only Javanese Qur’anic-exegetical work (kitāb al-tafsīr) with the Sufi-esoteric interpretation (al-tafsīr al-ṣūfi al-ishārī). Yet, there has not been research discussing its epistemology of interpretation whereas it is significant to grasp its fundamental structure of thought. Employing historical-philosophical approach, this article argues that Fayḍ al-Raḥmān’s exegesis reflect the illuminative epistemology (‘irfāni) by which Ṣāliḥ Darat does not only explain the textual meaning (al-ma‘nā al-ẓāhir) but also the esoteric meaning (al-ma‘nā al-ishārī) of the Qur’an. In Ṣāliḥ Darat’s view, the relation of the two resembles the relation between spirit and body that cannot be separated. The esoteric interpretation thus constitutes revealing inner meanings of the Qur’an. According to Ṣāliḥ Darat, the ideal interpretation is to grasp both the textual and esoteric meaning of the Qur’an. With the Sufi-esoteric interpretation, Ṣāliḥ Darat truly intends to bridge the epistemological polemics between Muslim jurists (fuqahā’) who are inclined to the textual meaning and Sufi-philosophers who are inclined to the esoteric meaning. Besides, written in Arabic-pegon script, Ṣāliḥ Darat’s Fayḍ al-Raḥmān fortifies the Javanese cultural identity in the sense that Javanese Qur’anic exegesis have equal authority as Arabic Qur’anic exegesis. This also reflects the cultural strategy to oppose the policy of the Dutch colonialism that enforced the use of Latin alphabet on behalf of bureaucracy and correspondence at the time.[Artikel ini mendiskusikan tentang struktur epistemologi tafsir Fayḍ al-Raḥmān karya Ṣāliḥ Darat. Kitab tersebut merupakan satu-satu kitab tafsir berbahasa Jawa dengan corak tafsir sufi isyari. Namun demikian, selama ini belum ada riset-riset terdahulu yang mengkaji tentang isu epistemologi tafsirnya. Padahal, dengan mengkaji epistemologinya, kita akan memahami struktur fundamental pemikirannya. Dengan pendekatan historis-filosofis, artikel ini berargumen bahwa epistemologi tafsir Fayḍ al-Raḥmān mencerminkan epistemologi ‘irfāni (illuminasi) dengan corak tafsir sufi isyari. Ketika menafsirkan al-Qur’an, Ṣāliḥ Darat tidak hanya menjelaskan dimensi makna zahir ayat, tetapi juga makna batinnya. Baginya, relasi keduanya tidak dapat dipisahkan, ibarat tubuh dan ruh. Sehingga, penafsiran al-Qur’an menjadi lebih hidup dan mendalam. Penafsiran yang ideal ialah manakala mampu menangkap kedua makna tersebut secara sinergis. Dengan corak tafsir sufi isyari, Ṣāliḥ Darat sebenarnya ingin mendamaikan konflik epistemik antara kaum fuqaha’ yang hanya berorietasi pada makna zahir dan kaum sufi yang hanya berorientasi pada makna batin. Di sisi lain, penggunaan tulisan Arab-Pegon dalam kitab tafsirnya merefleksikan peneguhan identitas kultural Jawa bahwa tafsir berbahasa Jawa memiliki otoritas yang sama dengan tafsir-tafsir yang berbahasa Arab. Hal ini juga merupakan strategi kebudayaan untuk melawan kolonialisme Belanda yang ketika itu menginstruksikan agar menggunakan tulisan laitin dalam birokrasi dan surat-menyurat.]

A controversial topic of research was the language of the Jews of Yathrib, this research tries to shed light on the controversial issue. Muslim and non-muslim scholars give different explanations. However, none of these theories could determine whether this language is spoken or written. Hadiths of Prophet Muḥammad indicate three languages; Hebrew, Aramaic and Syriac. For the purpose of this study, the researchers have gathered a repertoire of the authentic hadiths of the prophet related to the topic, accredited and then analyzed them. The results indicate that the Prophet asked Zayd, his translator, to learn Hebrew, which is the language of correspondence and worship of the Jews of Yathrib. Furthermore, the study shows that the language of everyday communication of the Jews of Yathrib was Arabic, which borrowed some worship-related Hebrew terms.[Topik riset ini mencoba mengangkat beberapa isu kontroversi yang terkait dengan bahasa orang Yahudi di Yathrib (Medinah). Berbagai teori dan penjelasan dari akademisi muslim atau Orientalis masih memperdebatkan apakah bahasa tersebut merupakan bahasa lisan atau tulis. Secara eksplisit dalam hadis Nabi terindikasi adanya tiga bahasa yaitu: Ibrani, Aramaik dan Syria. Dalam tulisan ini, peneliti akan mengumpulkan, akreditasi dan analisis hadits Nabi yang autentik terkait dengan topik ini. Kesimpulannya menunjukkan bahwa Nabi memerintahkan Zayd, penerjemahnya, untuk belajar bahasa Ibrani yang mana merupakan bahasa surat – menyurat dan ritual orang Yahudi di Medinah. Oleh karena itu, tulisan ini menunjukkan bahwa bahasa komunikasi sehari-hari orang Yahudi di Medinah adalah bahasa Arab yang diantaranya meminjam beberapa istilah dalam bahasa Ibrani.]

Tattooing is becoming increasingly popular in the predominantly Muslim country of Indonesia. While mainstream society continues to perceive the tattooing practice negatively, many individual Muslims attach positive personal meaning to tattooing. This paper provide s some of the academic insights into contemporary perceptions of tattooing among Indonesian Muslims. It focuses on the existence of ‘ Punk Muslims ’ community whose tattoos form an important part of their cultural identity and on responses to their tattooing practices from the wider society. Data were collected by means of individual interviews, a focus group discussion, and interactive social media communication. This paper reveals that Punk Muslim community has personal meaning of tattoo, while society has different perception . This community consider s to maintain their cultural identity as punker symbolized by tattoo and Islam signed by worship. [ Tato menjadi semakin populer di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia . Ketika sebagian besar masyarakat memandang tato secara negatif, banyak juga Muslim secara pribadi memiliki pendapat positif terhadap tato. Artikel ini menyuguhkan beberapa wawasan akademik atas persepsi kontemporer terhadap tato dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Fokus dari artikel ini meliputi eksistensi komunitas Punk Muslim yang menganggap tato telah membentuk bagian sangat penting dari identitas kultural mereka dan juga fokus pada respons dari masyarakat terhadap praktik bertato. Data penelitian dikumpulkan dari interview secara personal, diskusi kelompok terumpun , dan komunikasi interaktif di media sosial . Artikel ini menyatakan bahwa komunitas Punk Muslim memiliki makna persona l atas tato ketika masyarakat memiliki penilaian yang berbeda. Komunitas ini mempertimbangkan untuk mempertahamkan identitas kultural sebagai anak punk yang disimbolkan dengan tato dan sebagai orang Islam yang disimbolkan dengan ibadah. ]

Violence against Ahmadiyah and Shi’a minority communities escalated during the government of President Susilo Bambang Yudhoyono. This study discusses discrepancy between local and central state officials in response to the violence. It found that officials at local states looked ignorant to the violence, while central state officials sent mixed signals: they appeared to be enthusiastic to protect the rights of Ahmadiyah and Shi’a adherents to practice their faiths respectively; but at other times, the officials adopted compromising stance. This study argues that this discrepancy stems from different challenges that each tier of the state had to face. Local state officials were indifferent to the plight of the minority communities due to their kinship; and local affinities to fellow Sunni residents. In contrast, central state officials had to cater to more heterogeneous constituents, and hence they were not immune to pressures from various quarters, including from human right activists and international community. As result, central state officials were ambivalent in responding to the violence. This research is based on a seven-month fieldwork in Ahmadiyah and Shi’a communities, respectively in Kuningan regency, West Java province and in Sampang regency, East Java province in 2013. The data was gathered through ethnography and in-depth interview with relevant sources. [Kekerasan terhadap kaum minoritas Ahmadiyah and Syiah meningkat dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Studi ini mendiskusikan kesenjangan sikap aktor negara pusat dan lokal dalam menanggapi tindak kekerasan tersebut. Studi ini menemukan bahwa aktor negara di tingkat lokal terkesan tidak peduli dengan rentetan kekerasan tersebut, sementara aktor negara di tingkat pusat menunjukkan sikap yang ambivalen: di suatu waktu mereka terlihat antusias untuk melindungi hak-hak kaum minoritas untuk memeluk kepercayaan-nya masing-masing; di waktu yang lain mereka memperlihatkan sikap kompromistis terhadap pelaku kekerasan atas nama agama. Studi ini berargumen bahwa kesenjangan terjadi karena perbedaan tantangan sosial politik yang masing-masing harus dihadapi oleh aktor-aktor negara di kedua tingkatan yang berbeda tersebut. Aktor negara di tingkat lokal terkesan tidak peduli dengan nasib kaum minoritas karena mereka terpengaruh oleh keterikatan pertemanan atau kekerabatan dengan pelaku kekerasan, yang memiliki kepercayaan yang sama, yaitu Sunni, yang merupakan kepercayaan Islam yang mayoritas di daerah dimana kaum minoritas Ahmadiyah dan Syiah tinggal. Sebaliknya, aktor negara di tingkat pusat harus menghadapi konstituen yang lebih beragam dalam hal agama dan kepercayaan, dan juga dalam hal pemikiran sosial dan politik. Hal ini mengakibatkan aktor negara pusat mau tak mau harus menghadapi tekanan sosial dan politik dari berbagai pihak sehubungan dengan penanganan persoalan kaum minoritas, terutama dari pegiat hak asasi manusia dalam skala domestik maupun internasional. Akibatnya, aktor negara di tingkat pusat terkesan ambivalen dalam menanggapi maraknya kekerasan terhadap kaum minoritas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terutama kaum Ahmadiyah and Syiah. Studi ini berdasarkan kerja lapangan yang berlangsung selama tujuh bulan di tahun 2013, bertempat di pemukiman Ahmadiyah and Syiah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan metode etnografi dan wawancara mendalam dengan sumber-sumber yang terkait dengan topik penelitian diatas.]

This research seeks to discuss how child characters navigate their interactions with the adults in two short stories set in the predominantly Islamic society of Sudan and Indonesia. It examines Tayeb Salih’s “A Handful of Dates” (1964) and Pramoedya Ananta Toer’s “Circumcision” (1950) by locating both texts in World Literature which is largely Western or Eurocentric. Both short stories belong to the genre of initiation fiction often included in world literature anthologies. This paper argues that both authors help contribute to not only the rethinking of World Literature concept and circulation thereof, but also balanced view of heterogonous, multicultural Muslim society. Using post-Genette focalization theory as conceptual framework, this study finds out that the child narrators play distinct roles as (1) the perceptual focalizer to reveal injustice and frivolity of the adults’ world; (2) the ideological focalizer to make meaning of children’s faith through their relationship with the grown-ups. [Penelitian ini bertujuan membahas bagaimana tokoh anak berinteraksi dengan orang-orang dewasa dalam dua cerita pendek dari negara berpenduduk mayoritas Islam, Sudan dan Indonesia. Karya Tayeb Shalih, "A Handful of Dates"[Segenggam Kurma] (1964) dan karya Pramoedya Ananta Toer "Sunat" (1950) dikaji dengan menempatkan kedua teks dalam Sastra Dunia yang cenderung berkiblat ke dunia Barat dan Eropa. Kedua cerita pendek bergenre fiksi inisiasi ini sering diikutkan dalam antologi sastra dunia. Makalah ini menunjukkan bahwa kedua penulis memberikan kontribusi dalam penafsiran ulang konsep dan peredaran Sastra Dunia, serta pandangan yang lebih seimbang terhadap masyarakat Muslim yang heterogen dan multikultural. Menggunakan Teori Fokalisasi Pasca-Genette sebagai kerangka konseptual, studi ini menyimpulkan bahwa tokoh anak dalam kedua cerpen memainkan peran yang berbeda sebagai (1) focalizer (penyuara) perseptif yang mengungkapkan ketidakadilan dan kedegilan dunia orang dewasa; (2) penyuara ideologis yang memaknai keimanan anak lewat relasi dengan orang-orang dewasa.]

Taking pre-colonial period as the subject of study, this article argues that Islam is part of Malay culture and politics. Islam strongly engaged in the formation of Malay kingdoms, mingled with maritime commerce, and contributed to the formulation of Malay ideas of power and political management. Yet, it should be noted that the important role of Islam is to be explained by the fact that the religion gave emphasis to the idea of omnipotent ruler (raja), as was expressed in the Islamized language of politics, such as khalifa (vicegerent) and zill Allah fi al-alam (the shadow of Allah on earth). It was the ruler, with Islamic honorific titles and attributes, which appeared as the most determinant actor in the statecraft of kingdoms. Being as such, Islam could not be conceived of as an evaluation for rulers’ political conduct. Instead, Islam served as a religious justification for the rise of the absolutist kingdom of the archipelago, which culminated in the kingdom of Aceh in the seventeenth century.The ruler had paramount position over the subjects (rakyat) and the economic elites (orang kaya). [Artikel ini menjelaskan bahwa pada periode pra-kolonial, Islam merupakan bagian dari kebudayaan dan politik Melayu. Islam sangat berpengaruh dalam struktur kerajaan Melayu, campur tangan perdagangan laut, dan berperan dalam pembentukan konsep kekuasaan kerajaan Melayu dan manajemen politiknya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa peran penting Islam secara faktual adalah agama memberikan penekanan pada konsep raja yang dalam bahasa Islam politik disebut dengan khalifa dan zill Allah fi al-alam (wakil Tuhan di bumi). Sang raja, sebagaimana gelar dalam Islam, merupakan tokoh yang paling berkuasa dalam pemerintahan sebuah kerajaan. Sebagaimana yang terjadi, Islam tidak dapat diterima begitu saja sebagai koreksi terhadap perilaku politik sang raja. Alih – alih Islam justru menjadi justifikasi agama untuk kekuasaan mutlak raja, dimana puncaknya terjadi pada Kerajaan Aceh abad 17. Raja mempunyai kedudukan paling atas melampaui rakyat dan kaum borjuis.]

This essay is a brief explanation on the development of the process of Islamic Puritanism among Salafis in Indonesia. The article argues that the Salafis in Indonesia are in the process of puritanization and Arabization. Being pious, to them, means that one has to become an Arab and a Puritan Muslim. This puritanization of Islam is shown by purifying Islamic doctrines from any deviation. That is, religious concepts and practices should be based on the Qur’an and the Sunna only. Likewise, Salafis present themselves as like Arabs as their men let their beard grows, wear turban and trousers above their ankles, while their women wear enveloping veil (niqab). The research also found out that the using of Arabic words, like abi (father), umi (mother), ‘ami (uncle), ‘ama (aunt), akhi and ukhti for friend, are widely popular. Changing name from Javanese to Arabic is another form of Arabization. The acts of piety among Indonesian purist Salafis show that Salafi challenges both secular and traditional worlds which aim to create a stronger bonding every the followers among them, but, at the same time, distance them from other groups.[Tulisan ini menjelaskan tentang perkembangan proses puritanisasi diantara kaum Salafi di indonesia. Tulisan ini memberikan argumen bahwa anggota gerakan Salafi sebenarnya mengalami puritanisasi dan arabisasi. Mereka beranggapan bahwa menjadi orang baik dan saleh berarti menjadi seperti orang Arab dan muslim yang puritan dengan jalan memurnikan doktrin agama dari penyimpangan-penyimpangan. Cara yang diambil adalah dengan kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah. Misalnya bagi laki-laki salaf adalah menumbuhkan jenggot, menggunakan surban dan memakai celana yang panjangnya di atas mata kaki. Sedangkan bagi perempuan harus menggunakan jilbab. Selain itu penelitian ini juga menemukan populernya penggunaan nama panggilan yang berasal dari bahasa Arab, seperti abi, umi, ami dan ama diantara mereka sendiri. Ada juga kecenderungan pergantian nama Jawa menjadi nama Arab. Kesalehan mereka sebenarnya ditujukan untuk merespon tradisionalitas dan modernitas, akan tetapi disaat yuang sama mereka justru membuat jarak dengan kelompok yang lain.]

Ibn al-Haytham (d. 1039) is a well known scholar for his contributions in natural and mathematical sciences. The research focuses on his works in sciences and mathematics and only a few studies carry out on his contribution on philosophy due to the lack of the primary sources. The only known surviving Ibn al-Haytham’s work on philosophy is Kitāb Thamarah al-ḥikmah. However, few studies have examined and explored this work. Based on this work, the present study tries to scrutinize Ibn al-Haytham’s epistemology and focused mainly on his classification of knowledge. The comparative study of Ibn al-Haytham’s classification of knowledge and that of al-Fārābī‘s, Ibn Ḥazm’s, Ṭūsī’s, and al-Ghāzālī is also carried out. The result shows that Ibn al-Haytham has two mode of classifications: the ontological and epistemological. It is also obvious that Ibn al-Haytham tries to integrate Greek philosophy and sciences within the worldview of Islām. The results of the present study also suggests that the nexus between the concept of classification of knowledge and the concept of perfect man (al-insān al-tāmm) is obvious.[Ibn al-Haytham (w. 1039) adalah sarjana yang dikenal sumbangsihnya dalam ilmu-alam dan matematika. Penelitian-penelitian hingga saat ini cenderung difokuskan pada karya-karya sains dan matematikanya saja dan hanya sedikit dilakukan pada karya-karya filsafatnya karena kurangnya rujukan primer. Satu-satunya karya Ibn al-Haytham yang ada dalam bidang filsafat adalah Kitāb Thamarah al-Ḥikmah. Namun, studi yang dilakukan untuk meneliti dan mengeksplorasi karya ini sejauh ini amat kurang. Berdasarkan karyanya tersebut, kajian ini mencoba untuk meneliti dengan seksama epistemologi Ibn al-Haytham dan utamanya difokuskan pada klasifikasi ilmu pengetahuan. Studi perbandingan antara klasifikasi ilmu Ibn al-Haytham dengan al-Fārābī‘s, Ibn Ḥazm’s, Ṭūsī’s, and al-Ghāzālī juga dihadirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn al-Haytham memiliki dua cara klasifikasi ilmu pengetahuan. Juga sangat nampak bahwa Ibn al-Haytham mencoba memadukan filsafat dan sains Yunani dalam pandangan alam Islam. Kajian ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang jelas antara konsep klasifikasi ilmu pengetahuan dengan konsep manusia sempurna (al-insān al-tāmm)]

This article is about a brief history of Panglima La’ōt Aceh and its current position along with Adat La’ōt (customary law) among Acehnese community. It will look at relationship between Adat and presence of Panglima La’ōt (the Commanders of the Sea). To what extent we could say that there is a strong connection between the adat laot and Panglima La’ōt? It is argued that this institution has been established for more than 400 hundred years by the Kingdom of Aceh. It is also said that adat laot is one of the oldest customary law in Aceh. This article consists three sections. After the introduction, it will discuss the history of Panglima La’ōt in Aceh. The next section is about the current position of Panglima La’ōt in Acehnese society. Here, the data will be focussed on the dynamics of fisher and their perpection toward the Panglima La’ōt in different setting of research area. Finally, the examination of the revitalization of Panglima La’ōt as formal institution in, especially the overlapping of the authority of adat institution, will be provided in final section.[Tulisan ini merupakan penjelasan mengenai hubungan Panglima La’ot dengan hukum adat La’ot ditengah masyarakat Aceh dewasa ini yang secara resmi pemerintah daerahnya menegakkan syari’ah Islam. Sebagai salah satu institusi adat yang tertua sejak berdirinya kerajaan Aceh, Panglima La’ot dan adat La’ot mengalami dinamika yang luar biasa. Dengan mengambil studi kasus dibeberapa tempat yang berbeda, penulis menunjukkan bahwa formalisasi kembali institusi ini bukan hanya menjadi cara melestarikan warisan budaya, melainkan juga menjadi aparatus pemerintahan lokal yang mewakili masyarakat nelayan Aceh ditengah dinamika ekonomi politik lokal, regional dan internasional.]

This paper examines four religious courts’ decisions on child legal status, especially child parentage, after Constitutional Court’s decision on the legal status of child born out of wedlock. The Constitutional Court’s decision has triggered controversy on the rights of child born out of wedlock due to lack of explanation concerning term ‘civil legal relationship with the biological father’. To study the decisions, the author uses legal philosophy approach, both in legal science and Islamic law, focused on legal reasoning used by judges in decisions on child parentage. As the result, the author finds two types of legal reasoning employed by judges of religious courts in dealing with cases of child parentage, doctrinal-deductive legal reasoning and maṣlaḥa based legal reasoning. It argues that the employment of doctrinal-deductive legal reasoning by the judges has not benefitted children and therefore the protection of child’s rights has not been optimally made nd that the employment of maṣlaḥa based legal reasoning by the judges has led to the better protection of child’s rights.[Tulisan ini membahas empat putusan pengadilan agama terkait status hukum anak, khususnya waris anak, setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang status hukum anak di luar nikah. Putusan MK telah memicu kontroversi karena kesenjangan penjelasan tentang adanya hak perdata seorang anak yang lahir di luar nikah dengan ayah biologisnya. Dalam mengkaji persoalan ini, penulis menggunakan pendekatan filsafat hukum, baik secara ilmiah atau hukum Islam, yang fokus pada argumentasi hukum para hakim dalam kasus hak waris anak. Penulis setidaknya menemukan dua tipe argumentasi yang digunakan para hakim dalam kasus tersebut, yaitu: alasan hukum legal deduktif-doktrinal dan alasan hukum berbasis maṣlaḥah. Tipe yang pertama cenderung melemahkan perlindungan hak anak, sedangkan tipe kedua justru akan menguatkan hak anak.]

This paper will look at how the explosion of militant religious activism and violence against minorities in post-Suharto Indonesia is embedded in the state’s failure to apply a proper management of religious diversity and civic pluralism. In the bottom of this issue lies controvertial Law No. 1 of 1965 on the prevention of the abuse or insulting of a religion, known as the Blasphemy Law. Debates have abounded on the extent to which the Law has transgressed the principles of religious freedom guaranteed by the Indonesian Constitution. This paper will thus also examine petitions filed by human rights activists and civil society organizations to demand judicial reviews of the Law before the Constitutional Court[Artikel ini akan menjelaskan bagaimana militansi aktifis agama dan kekerasan terhadap minoritas pasca Soeharto yang muncul akibat kegagalan Negara dalam mengelola keragaman agama dan pluralitas masyarakat. Dasar dari persoalan ini berpangkal pada kontroversi UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama atau yang dikenal dengan UU Pencemaran Agama. Perdebatan yang panjang telah mengarah pada pelanggaran prinsip hukum mengenai jaminan kebebasan agama oleh konstitusi. Artikel ini juga akan membahas petisi yang diajukan oleh aktifis HAM dan ornop untuk mengajukan judicial reviews ke Mahkamah Konstitusi.]

By drawing on Ottoman-Turkish documents in the Prime Minister’s Ottoman Archives, this paper investigates the role of the Ottoman state and Pan-Islamic ideology on modernisation in Indonesia. The article revisits the process defining the Ethical Policy (Politik Etis) as the turning point of the emergence of modernisation in Indonesia. In existing scholarship, the ‘Ethical Policy’ became the grand narrative in Indonesian history, meanwhile the influence of Pan-Islamism is only seen as the unsuccessful political propaganda of Abdulhamid II on the anti-colonialism movement in Indonesia. Many Indonesian and Ottoman historians view Pan-Islamism in the context of anti-colonialism fighting against the Dutch militarily in the late nineteenth and early twentieth centuries. This article proposes an alternative view to this narrative which acknowledges Pan-Islamism as a modernisation step for Indonesians which was signed by the Jawi students arrival in Istanbul and shows the Hadhrami community as the agent of modernisation. In short, the article shows the Ottoman influence on the emergence of the Ethical Policy of 1901 in Indonesia.[Menggunakan dokumen-dokumen Turki Utsmani yang disimpan di Prime Minister’s Ottoman Archives, makalah ini meneliti peran imperium Utsmani dan ideologi Pan-Islam dalam modernisasi Indonesia. Hal itu dilakukan dengan meninjau kembali proses mendefinisikan Politik Etis sebagai titik balik lahirnya modernisasi Indonesia. Dalam literatur yang ada sekarang, Politik Etis menjadi cerita utama dalam sejarah Indonesia, sementara Pan-Islamisme hanya dipandang sebagai propaganda gagal dari Abdulhamid II bagi gerakan anti kolonial di Indonesia. Kebanyakan sejarawan di Indonesia dan Turki dalam konteks perjuangan melawan penjajah Belanda. Artikel ini menawarkan narasi alternatif yang mengakui Pan-Islamisme sebagai salah satu tahapan penting modernisasi Indonesia yang ditandai dengan datangnya para mahasiswa Jawa di Istambul dan menunjukkan peran komunitas Hadhrami sebagai agen modernisasi.]

This article discusses Masyumi’s response towards pluralism, particularly about the political diversity in the first fifteen years of Indonesia independent era. As the largest Islamic party in Indonesian history, Masyumi was well known by many as the champion of democracy and one of the essential elements in the nationalist movement. However, regarding pluralism, for some, Masyumi positive attitude on this matter has been doubtful, regarding this party as the guru of intolerance for some contemporary Islamic organisations. By exploring the ideals and practical aspects of this party, this article wants to show the nature of Masyumi’s view and attitude in answering political diversity that in the long run indicates the real position of this party in pluralism in politics. The discussion indicates that despite some weaknesses in undergoing the spirit of honouring diversity, in particular when dealing with the communists, Masyumi, in general, had proven its position as one of the essential elements in Indonesian political history that in many ways eager to develop and maintain the spirit of pluralism.[Tulisan ini mendiskusikan perihal respons Masyumi terhadap pluralisme, khususnya terkait dengan politik keragaman dalam rentang limabelas tahun setelah Indonesia merdeka. Sebagai partai Islam terbesar dalam sejarah Indonesia, Masyumi dikenal luas sebagai terdepan dalam praktik demokrasi dan pemain penting dalam gerakan nasionalisme. Meskipun demikian, bagi sebagian orang, respons positif Masyumi terhadap isu pluralisme tetap diragukan mengingat partai ini dianggap sebagai model intoleransi bagi organisasi Islam dewasa ini. Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa pandangan dan sikap Masyumi dalam menjawab keragaman politik mengindikasikan posisinya yang jelas dalam pluralisme politik. Walaupun ada dukungan lemah terhadap semangat keragaman, khususnya terkait dengan kelompok komunis, secara umum Masyumi membuktikan dirinya sebagai elemen penting dalam sejarah politik Indonesia dengan berbagai cara dalam membangun dan mempertahankan semangat pluralisme. ]

Shariah contains the principles and foundations upon which financial system from an Islamic perspective is established and acts as guidance and framework on which the direction of the industry is set. This would include the whole processes from product conceptual inception of developing shariah product compliance manual, developing product structure, reviewing the legal documentation, and producing report or opinion on the product application in the market. Islamic finance is expected to offer something new to the market instead of a mere replication and modification of conventional practices in Islamic forms. The paper attempts to survey the approach in developing Islamic finance, including the debate on replication and innovation in a product to the structure as well as the gaps between ideals and practices. [Keuangan Islam dikembangkan berdasarkan atas semangat, filosofi dan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana terangkum dalam ekonomi shariah. Makalah ini berusaha mengamati berbagai pendekatan dalam mengembangkan keuangan Islam, perdebatan mengenai replikasi ekonomi konvensional, dan inovasi dalam produk hingga struktur maupun kesenjangan antara yang ideal dengan kenyataannya. ]

This paper will shed light into the most current phenomena of how Islamist groups create and expand their influence and membership. In view of the Islamists like the Indonesian Tarbiyah movement, Islamisation of society and the state is the ultimate goal to be achieved. Families become the most important means of Islamisation. If all families have been successfully made “Islamic”, people and the country will follow suit. Preparing the family as the basis of making up society and the establishment of an Islamic state is, therefore, urgent. One of the ways is to match young men and women to get married through taʻāruf or “Islamic introduction”, which goes against the very popular trend of dating among youths nowadays. In addition to be practiced within Tarbiyah members, marriage is also promoted to the larger public. This group of Islamists use most contemporary modern media to expand their influence. By doing so, this kind of movement will have a tremendous and strong socio-political implication in the long run of Indonesian politics.[Tulisan ini mengkaji fenomena kontemporer tentang bagaimana sebuah kelompok (Gerakan Tarbiyah) membentuk dan meluaskan pengaruh serta keanggotaannya. Kelompok Islam tersebut melihat bahwa Islamisasi masyarakat dan Negara merupakan tujuan utama yang harus dicapai termasuk yang terpenting adalah keluarga. Mereka menganggap bahwa jika unit keluarga sudah menjadi ‘Islam’ maka masyarakat dan Negara secara otomatis akan mengikutinya. Oleh karena itu keluarga perlu disiapkan sebagai pondasi menuju masyarakat dan Negara yang Islamis. Salah satu cara paling awal adalah dengan memperkenalkan konsep Taʻāruf bagi muda mudi yang ingin menikah, sekaligus sebagai tandingan terhadap konsep ‘pacaran’ yang saat ini populer. Untuk mempromosikan konsep tersebut ke khalayak yang lebih luas, mereka pun menggunakan media yang paling modern dan masif. Sehingga gerakan mereka tampak kuat implikasinya dalam peta perpolitikan di Indonesia. ]

Teaching religious and cultural diversities would possibly be one of the greatest challenges to teachers of Islamic in Southern Thai Islamic schools due to the strong Islamic ideology they hold, lack of proper training for their professional growth, and the ongoing ethno-political conflict in the area. This paper explores how such a challenge has been faced. It particularly describes the teaching process of Islamic studies in Thai Islamic schools and explores opportunities within it for promoting religious and cultural diversities. We also look into possible opportunities for Islamic teachers to teach and students to learn about the diverse reality of society. We found that the deliveries of Islamic fell squarely within the concept of teaching into religion using a heavy confessional approach. Indoctrination with a little encouragement of critical thinking was common in Islamic classes. The presentation of other faiths and cultures was designed to explore their weaknesses and fallacies from a single believed-Islamic perspective.[Pengajaran keragaman budaya dan agama merupakan sebuah tantangan besar bagi guru pendidikan keislaman pada sekolah di Thailand Selatan, seiring dengan pemahaman keislaman mereka yang kuat, kesenjangan tingkat perkembangan profesionalitas, dan konflik politik etnik di daerah tersebut. Tulisan ini mengetengahkan persoalan yang mereka hadapi, khususnya deskripsi proses pengajaran studi keislaman di sekolah Islam lokal dan peluang dalam promosi keragaman budaya dan agama. Tulisan ini juga melihat kemungkinan peluang bagi guru agama Islam dan anak didiknya untuk saling belajar dari realitas keragaman dalam masyarakat. Kami menemukan bahwa menyampaikan pengetahuan keislaman harus tepat dengan konsep pengajaran bagi pemeluk agamanya menggunakan pendekatan keyakinan yang lurus. Indoktrinasi dengan sedikit dorongan pemikiran kritis merupakan kewajaran dalam kelas agama. Presentasi agama dan budaya lain didesain untuk eksplorasi kekurangan dan kesalahan dari perspektif yang monolitik.]

The inseparability of religion and politics is demonstrated in the involvement of prominent ulama (religious scholars) in politics directly or indirectly. Being an important stakeholder in politics, such scholars have been raising their voices on political matters and influencing political decisions in their respective countries. In some cases, such religious scholars performed oppositional role with a view to forcing the ruling government to check their actions which were contradictory to the dictate of their religion. The Islamic revolution in Iran is a living testimony to the fact that religious scholars are relevant to effect new sociological and religio-political paradigms for their countries. It is on this basis that this paper shall explore the political thought of a seasoned reforming Mogul whose thought is significant to democratic sustenance in Nigeria, Maulana Abul A’la Mawdudi (1903 -1979). This sage enunciated some political principles which if strictly studied and adhered to, will help in no small measure in ensuring sustainable democratic governance whose leadership will not regret leading its people and the populace will not eventually curse such a leader. [Agama dan politik dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh keterlibatan ulama dalam politik, langsung atau tidak. Menjadi bagian dari sistem politik, ulama dapat menyuarakan pandangan mereka dan mempengaruhi keputusan politik di negara masing-masing. Dalam beberapa kasus, para ulama juga melakukan oposisi untuk memaksa pemerintah melihat kebijakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Revolusi Islam di Iran adalah contoh nyata dengan fakta bahwa ulama memiliki peran yang erat terkait dengan paradigma sosiologis dan religio-politik baru bagi negara. Makalah ini akan mengeksplorasi pandangan Maulana Abul A’la Maududi (1903 -1979), tokoh reformist yang pemikirannya sangat penting untuk pengembangan demokrasi di Nigeria. Beberapa prinsip politik akan membantu dalam memastikan pemerintahan yang demokratis berkelanjutan, jika dipelajari dan diikuti dengan benar.]

This article examines Islamic ritual performance of Eid prayer amongst Muslims in Diaspora at al-Farooq Mosque in Atlanta, the US, whose congregational members come from all around the world. Using textual and ethnographical methods, this study focuses on the implementation of shari’a law concerning Islamic prayer and on the meaning and experience of the ritual that emerge amongst the participants who perform it. This study demonstrates that the Eid ritual performance has created a special meaning and particular experience. The ritual is seen as the medium through which the performers forge their piety and strengthen the spirit of brotherhood. The ritual strengthens the brotherhood of the performers, who hold different ethnical and cultural backgrounds. However, the core ritual of Eid prayer remains Islamic and is built on the Muslim Hanafi School. Shari’a law concerning prayer is upheld to maintain the basic requirement where every ritual must be based on the sound Islamic texts. This suggests that the context, namely diasporic Muslim in America, has (re)shaped the meaning of the ritual but does not change the core of the ritual practice.[Tulisan ini mengkaji praktik ritual shalat hari raya (Eid) di masjid al-Farooq Atlanta, Amerika Serikat pada kalangan muslim perantauan dari berbagai belahan dunia. Kajian ini, dengan menggunakan pendekatan tektual dan etnografi, mengamati penerapan hukum Islam dalam hal peribadatan dan pemaknaan serta pengalaman ritual diantara mereka. Studi ini menunjukkan bahwa shalat hari raya memberi makna dan pengalaman khusus. Perayaan ini dilihat sebagai medium untuk menunjukkan kesalehan dan menguatkan ikatan persaudaraan sesama muslim meskipun mempunyai latar belakang etnik dan budaya yang berbeda. Meskipun demikian, inti dari ritual tersebut menunjukkan aliran mazhab Hanafi. Pelaksanaan fiqih dalam sholat Eid tetap berpegang pada Qur’an dan Hadits. Dengan kata lain, konteks geografi dan budaya yang berbeda telah membentuk makna baru namun tetap tidak merubah inti dari praktik ibadah yang bermazhab Hanafi.]