Search

Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi baru bagi akademisi dan praktisi di bidang ilmu pemerintahan dan untuk mengenalkan konsep pengembangan transformasi pemerintahan digital (Digital Government Transformation) yang fokus pada kolaborasi di pemerintah daerah Indonesia. Artikel ini menggunakan studi kasus dan tinjauan pustaka terbatas untuk mengeksplorasi bagaimana kolaborasi dapat memainkan peran penting dalam implementasi transformasi digital di Jabar Digital Service (JDS), atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasialdi bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat merupakan instansi pemerintah daerah yang berbasis digital, Indonesia memiliki tujuan sebagai akselerator pencapaian target pemerintah untuk mendobrak kesenjangan digital bagi masyarakat terpencil, meningkatkan efisiensi dan akurasi kebijakan data masyarakat berbasis data dan teknologi, mendukung pelayanan dan pengambilan kebijakan masyarakat yang responsif, adaptif, dan inovatif. Artikel ini memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah daerah Indonesia menyampaikan kebijakan berbasis digital melalui pengambilan keputusan bersama atau tata kelola kolaboratif, yang berupaya berbagi kekuatan dalam pengambilan keputusan dengan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan rekomendasi bersama untuk solusi yang efektif dan langgeng bagi masalah publik.

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dalam manajemen dan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan sistem merit yang telah ditetapkan dan diatur secara tegas dalam UU No.5 Tahun 2015. Sistem merit mengatur tentang pengangkatan, mutasi, promosi, penggajian, reward dan pengembangan karir pegawai dilakukan berdasarkan penilaian kualifikasi kompetensi dan kinerja pegawai. Sistem merit yang diterapkan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Propinsi Jambi tahun 2019 untuk melakukan mutasi enam pejabat tinggi pratama mengalami polemic hingga adanya pengaduan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap Gubernur Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk menjelaskan hasil temuan penelitian penerapan sistem merit di pejabat tinggi pratama di Pemerintahan Propinsi jambi. Hasil penelitian menunjukan adanya terindikasi pelanggaran dalam penerapan sistem merit terutama berkaitan dengan penetapan hasil seleksi terbuka hingga terjadi pengaduan ke KASN, adanya tumpang tindih kewenangan antara tim seleksi, Kepala Daerah dengan KASN,serta adanya ketidak sepemahaman antara institusi pengelola kepegawaian dan pejabat-pejabat yang telah menduduki jabatan, terkait penafsiran proses jobfit, mekanisme seleksi terbuka, dengan dengan keberlangsungan jenjang karir sebagai bagian dari sistem merit.

Setiap perusahaan selain meningkatkan keuntungan finansial melalui kegiatan operasionalnya juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan program sosial bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Konsep ini dikenal dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Pemanfaatan program CSR untuk pelaksanaan tugas pembangunan pemerintah dapat dijabarkan melalui konsep Collaborative Governance atau konsep kemitraan dalam pemerintahan. Tulisan ini akan menganalisis pemanfaatan program CSR yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi melalui konsep Collaborative Governance dalam rangka percepatan pengembangan dengan memperhatikan program prioritas pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan menelaah temuan, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah menerapkan konsep tata kelola kolaboratif dalam melaksanakan dan memanfaatkan dana CSR untuk program pembangunan melalui forum CSR. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility; Collaborative Governance; Pembangunan Daerah.

The discussion on the power relationship between the state and adat or customs is always exciting because although adat is most likely getting tension from the state through various regulations, it keeps signifying its existence. An interesting phenomenon that happened after the downfall of the New Order regime and the expansion of the Regional Autonomy System’s implementation was adat power’s reappearance at the local level. For instance, Adat Functionary in the Kerinci Regency signified their dominance over the village government. The studies about the relationship between adat and the state tend to put adat as an identity and spirit for gaining support, power, and fund also tools to deal with the government. This study begins with the fact that adat is dominant over the village government in decision-making. This study found in the Kerinci regency obtained a new government structure by the returning of adat power in governance, and affected the stability of the village administration, also used it as the solidarity mechanism of the community in Kerinci Regency to resolve various conflicts. Thus, the meaning of domination, which is commonly interpreted as something negative, is turning out to be a contrary one since it makes the community more solid through adat.

Kegiatan PKM berupa pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsep smart village government di Kec. Jambi Luar Kota bertujuan untuk: 1) meningkatkan kesadaran pemerintah desa tentang pentingnya tata kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government; 2) meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang paradigma terbaru tata kelola pemerintahan desa di era 4.0; 3) meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan terbukanya pemikiran pemerintah desa untuk menerapkan konsep smart village government dalam pengelolaan pemerintahan desa; dan 4) tercapainya tata kelola pemerintahan yang optimal berbasis teknologi informasi. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan melalui metode pelatihan dengan penyampaian materi pelatihan menggunakan metode yang relevan, yakni ceramah, tanya jawab dan diskusi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatannya, yaitu survei lapangan, pelatihan, diskusi dan evaluasi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsep smart village government di Kec. Jambi Luar Kota, disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan diikuti dengan antusias oleh peserta, terlihat dari semangat dan keseriusannya dalam mengikuti pelatihan. Sehingga, kesiapan yang matang dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder menjadikan kegiatan ini berjalan dengan baik. Adapun capaian kegiatan pelatihan adalah meningkatnya pemahaman kepala desa tentang strategis letak desa yang dipimpin dan memahami konsep tata kelola pemerintahan yang tepat agar dapat memanfaatkan letak strategis desa dengan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa atau konsep smart village government. Maka, kegiatan pelatihan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik di desa dalam Kec. Jambi Luar Kota.

Laut Natuna Utara adalah wilayah lama bernama baru yang di berikan Indonesia kepada salah satu wilayah laut yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Setelah terdapat klaim sepihak terhadap perairan ini dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pemerintah Indonesia kemudian memperkuat kekuatan militer di Natuna. Langkah ini memiliki resiko tersendiri baik bagi Indonesia maupun kawasan, sehingga pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya penguatan di sektor politik. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendekatan politik keamanan dapat berperan dalam menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan teori national interest dan konsep good governance untuk memunculkan penjelasan bagaimana perimbangan kebijakan antara soft approach dan hard approach yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengelola konflik di Natuna. Penelitian ini melihat bahwa kedulatan Indonesia sangat ditentukan oleh kepentingan nasional yang dihadirkan dalam kerangka konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Dalam upaya menjaga keamanan wilayah Laut Natuna Utara, negara kemudian kemudian melakukan pendekatan politik dari aspek kekuatan militer (hard power) dan non-militer (soft power). Kata kunci: Kepentingan Nasional; Kedaulatan; Pemerintah Daerah; Laut Natuna Utara.

The need for a shift towards digital governance is now a crucial issue in various government sectors, ICTs have become an inseparable tool considering the public's demand for more responsive, inexpensive, and inclusive government. The process of shifting, which is better known as digital transformation in Government. This article provides a comprahensive overview of how Slovenian government deliver a digital transformation strategy, as former Yugoslavian republic, Slovenia quickly achieved democratic political stability, implementing the necessary social and economic reforms to help Slovenia progressively strengthen relations in the European continent. Slovenia has made digital government a key priority in recent years through its Public Administration 2020 and Digital Slovenia 2020 strategies. Slovenia adopted key enablers from European Union (EU) to improve access and interoperability of government services. This article uses a case study to collect the necessary data and analyzing the digital transformation phenomenon and exploring the implementation of digital transformation in Slovenia. The results show that Slovenia has increasingly made digital government a key policy priority and has invested in several public policies that stress the importance of technology.

Industry 4.0 provides technological mastery opportunities as a key to determine of national competitiveness. In line with this, the government needs to build integrated information and communication technology (e-government) services aimed at supporting the realization of the concept. Therefore, the government has legalized a regulation relating to information technology. One of the programs implemented by Ministry of Communication and Information, Ministry of Home Affairs, Ministry of Public Works & Housing (PUPR), National Development Planning Agency (Bappenas) and the Presidential Staff Office is the Movement Towards 100 Smart Cities which is a joint program of the ministry. The program aims to guide districts / cities in formulating Smart City Master Plans in order to further maximize the use of technology, both in improving community services and accelerating the potential that exists in each region. This study aims to determine the implementation of the Smart City program in the City of Jambi, the innovations that have been implemented, as well as the obstacles and challenges faced in the implementation of the program in the industry 4.0. This study uses a qualitative approach carried out in the city of Jambi. From the results, the implementation of the smart city program began with the Preparation of the Smart City Master Plan of Jambi City in 2014, then the implementation of the development of smart cities that began in 2017 and is still ongoing (2020). To support the implementation of the City of Jambi City smart city program which already has 50 technological innovation applications to support the performance of the Jambi City Government and facilitate the service process to the community. In its application there are various obstacles and challenges such as limited financial resources and limited human resources in the field of information technology, because not all OPD have experts in the IT field

The Open Government Indonesia (OGI) action plan, provides a focus on strengthening public services and strengthening public information disclosure, as well as strengthening data governance, it can be facilitated by the presence of government base applications. The success in implementing e-government is the level of policy, fiscal support, and infrastructure. At the community level, although the implementation of e-government has opened up a large space for community participation in using civil rights through a variety of available channels, limited access is a major technical obstacle, supported by a lack of socialization, and application design that is not user-friendly. Initial findings explain that the collaborative process seems less-coordination, open government design has not been connected to the rules for implementing innovations in the regional government, the cause is the absence of commitment from regional heads and stakeholders, the gap between understanding and practical facts is still too wide.

The enactment of Law No. 14/2008 concerning Public Information Openness and Law No. 25/2009 on Public Services is the legal basis for the existence of Open Government Indonesia (OGI), which should be applied by all government hierarchies in Indonesia. In the OGI action plan there are four main things; increasing public participation, improving governance through bureaucratic reform, strengthening public services, strengthening public information disclosure and data governance. The implementation of the Open Government administration should be supported by the use of e-government, in Jambi Province, this has not fully gone according to expectations even though it has long been a discourse. Public services are made easy and cheap with the presence of applications such as e-Planning and e-Budgeting which are products of e-government, gradually implemented by the Government of Jambi Province. Basically the challenges in implementing e-government are at the policy level, financial support and infrastructure. On the other hand, the system and the range of authorities that have not been integrated are still difficult obstacles to be parsed. This article examines more deeply the strengthening of government collaboration in the utilization of e-government applications by referring to the development of governance with the Open Government concept and this is a consequence arising from the granting of regional autonomy, it is necessary to adjust institutional arrangements and patterns of relations between government institutions and communities . Keywords: Government Collaboration, Service Innovation, Open Government, e-government, Data Governance.