Search

This study aims to find out the dialectic of formulating the age limit for marriage which took place from the pre-independence period until the issuance of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. The demand to determine the age limit was first voiced by the women's movement explicitly during the colonial period due to the large number of daughters being married off. Child marriage has been detrimental and has a bad impact on the lives of girls. This research is a normative legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach and a historical (historical) approach. The results of this study prove that the formulation of the politically negotiated age limit after the independence period did not receive special attention by the Government. Interests in other matters concerning the approval of the Marriage Law are generally more important. The issue of the age limit has received a lot of criticism after Article 7 of Law No. 1/1974 on marriage was judged to be casuistic in terms of legal material and judicial practice. With the promulgation of PERMA Number 5 of 2019 it becomes the determinant of the legal vacuum regarding the application of the age limit rule and the process of adjudicating marriage dispensation cases by judges in the Religious Courts.

It is known that Talago Dadok Islamic Boarding School become one of the mustahik who receive zakat in conventional productive form by BAZNAS Solok Regency. The zakat received by Talago Dadok Islamic Boarding School in the form of the purchase of 8 (eight) cows as business capital. The proceeds from the effort will be used to pay the salaries of ustadz and ustadzah who teach at Talago Dadok Islamic Boarding School because they do not have a fixed income. Based on the findings and information provided by the implementing officer baznas Solok Regency, the author found some problems appear in the future after the cows raising runs for several months.Through the report provided by Talago Dadok Islamic Boarding School to Province, the relevant office and BAZNAS Solok Regency, there are very significant weaknesses in the aspects of financial statements and bookkeeping. This research is conducted as a field research using sociological approach. This research is interesting to be studied considering that Talago Dadok Islamic Boarsing School has no history of expertise in the field of cow rearing. The findings resulting from this study are that there are many aspects that must be improved by Talago Dadok Islamic Boarding School, especially in the administrative aspect.

Penelitian ini mendeskripsikan ingkarnya laki-laki dalam merawat komitmen perkawinan. Melalaikan tanggung jawab dalam bentuk penelantaran seperti tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak, meninggalkan rumah dalam waktu yang lama serta malas bekerja menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pada penelitian terdahulu, didapati bahwa laki-laki membutuhkan penyesuaian dalam perkawinan agar dapat melanggengkan komitmen. Penyesuaian dipandang sebagai salah satu cara untuk merealisasikan komitmen. Penelitian ini menjadikan putusan hukum Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai data skunder dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data diperoleh melalui salinan perkara di putusan3 Mahkamah Agung tentang putusan perceraian dengan melibatkan 3 pasangan suami istri yang memiliki usia perkawinan rentang 5-18 tahun. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penyesuaian yang lama dalam menjalani perkawinan tidak dapat dijadikan indikator berhasilnya pasangan suami istri merawat komitmen. Tidak adanya rasa tanggung jawab pada masa perkawinan yang baru atau lama sekalipun dapat berpotensi pada pilihan mengakhiri perkawinan. Konsep diri positif merupakan faktor internal yang menentukan intensitas komitmen terhadap perkawinan. Konsep diri ini dapat tergambar pada peran dan komitmen laki-laki yang dijalaninya sebagai individu yang otonom bagi dirinya sendiri, suami dari seorang istri dan ayah bagi anak

Pendidikan anak usia dini merupakan suatu pendidikan yang penting dilaksanakan untuk membantu tumbuh dan kembang anak. Dimana anak akan dikembangkan aspek perkembangan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Banyak orang tua yang sudah beranggapan bahwa pendidikan anak usia dini penting dilaksanakan untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak namun masih ada beberapa orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan anak usia dini tidak penting untuk anak. Perspektif ini lahir dari beberapa faktor yang terdapat pada orangtua yang menjadi latar belakang terhadap perspektif orang tua terhadap pendidikan anak usia dini. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan perspektif orang tua terhadap pendidikan anak usia dini, dan memberikan pengetahuan kepada orangtua bahwa pendidikan anak usia dini penting untuk dilaksanakan agar pertumbuhan dan perkembangan pada diri anak berkembang dengan baik dan anak mendapatkan stimulasi yang cukup sehingga perkembangan pada diri anak akan berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan. Hasil yang didapatkan selama penelitian berlangsung adalah orang tua sudah menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini dan sudah memasukkan anak ke lembaga PAUD.

Dalam dunia pendidikan, Teknologi Informasi dan Komnikasi secara umum bertujuan agar peserta didik memahami perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara umum, antara lain Komputer (literate) dan information literate, artinya peserta didik mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, selain membantu siswa SMA IT Sabbihisma Padang dalam pembelajaran juga memiliki peran yang cukup berpengaruh bagi guru terutama dalam pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan memperkaya keterampilan mengajarnya. Di dalam Al-Qur'an begitu banyak perintah, pernyataan, saran, sindiran dan sebagainya yang secara substansial mengaitkan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 101 yang artinya “Lakukanlah penelitian yang intensif tentang apa yang ada di bumi”.

Adanya praktek perkawinan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Lintau Buo Utara diyakini bermula dari kompleksitas persoalan yang sembraut, diantaranya adalah lemahnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan. Pada temuan di lapangan, pelaksanaan pernikahan yang dilansungkan oleh orang tua atau keluarga besar anak dilakukan dalam dua bentuk yaitu perkawinan yang dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar setelah mendapatkan penetapan hukum dispensasi kawin dan perkawinan yang tidak dilakukan melalui hukum Negara. Pada bentuk perkawinan yang kedua, perkawinan biasanya dilakukan secara diam-diam atau di bawah tangan. Temuan ini dikuatkanoleh penuturan dan informasi dari masyarakat setempat yang sekiranya sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Untuk menyikapi informasi dan kebiasaan masyarakat di atas, penelitian ini berusaha untuk mengulas dan mendalami pemahaman masyarakat terkait sejauh mana aturan hukum Negara melalui hukum perkawinan dilaksanakan.Pada akhir penelitian akan diketahui apakah pertimbangan menikahkan anak sudah terintegrasi dengan baik antara ide-ide fiqh dan isi Undang-Undang Perkawinan, atau hanya sebatas pengetahuan yang tidak dilaksanakan, dan selalu berujung pada kebiasaan menikahkan anak dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum negara. The existence of child marriage practices conducted by the community in Kecamatan Lintau Buo Utara is believed to stem from the complexity of unresolved issues among others is the weak knowledge of the community regarding marriage law. In the field findings, the marriage exercises carried out by the parents or the extended family of children are conducted in two forms: marriage done at the Batusangkar Religious Courts Office after obtaining the law of marriage and marriage dispensation which is not done through the law of the State. In the second form of marriage, marriage is usually done secretly or under the hands. These findings are corroborated by the narrative and information of the local community which if it has been considered as a matter of course. To address the information and habits of the community above, this research seeks to review and deepen the understanding of the people related to the extent to which the rule of law of the State through marriage law is implemented. At the end of the research will be known whether the consideration of marriage is well integrated between the ideas of fiqh and the contents of the Marriage Law, or only limited knowledge that is not implemented, and always led to the habit of marrying children in ways that contradict state law.

This article discusses the ‘alasan khawatir’ [reason for concern] as a ground for the marriage dispensation files in Batusangkar Religious Court. This research had begun prior to the revision of the marriage dispensation regulation (Act 16/2019 and Supreme Court Regulation 5/2019). This is juridical-normative research accompanied by interviews. The data was gathered by investigating the marriage dispensation decisions (2017-2018) in Batusangkar Religious Court. Data was also obtained through interviews with judges, litigants, and figures who were capable to explain marriage dispensation in the Batusangkar community. This study finds that marriage dispensations in Batusangkar Religious Court are frequently justified by 'parental concerns'. The cases that are granted under these pretexts often do not reflect actual facts that led to marriage. Judges believe that decisions produced during that time are relevant to the information provided by the litigants, even if the judges did not hear the facts (clearly). In addition, this study indicates that, following the implementation of the new regulation, judges appear to be more motivated to prioritize the child's best interests as a principle to consider. As a result, granted applications become more stringent in emergency situations and according to the child's best interests.Artikel ini mendiskusikan ‘alasan khawatir’ sebagai landasan yang sering digunakan dalam permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini awalnya dilakukan sebelum revisi peraturan dispensasi kawin tahun 2019 (UU 16/2019 dan Perma 5/2019). Secara metodologis, penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif yang disertai dengan wawancara. Data dikumpulkan dengan menginvestigasi penetapan-penetapan dispensasi kawin yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2017-2018. Data juga diperoleh dengan mewawancarai para hakim, litigan, dan beberapa tokoh yang dikira mampu menjelaskan fenomena dispensasi kawin di kehidupan masyarakat Batusangkar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkara-perkara permohonan dispensasi kawin tahun 2017-2018 di PA Batusangkar berisi alasan ‘khawatiran orang tua’ sebagai dasar permohonan. Perkara-perkara yang dikabulkan dengan dalih tersebut sering tidak merepresentasikan kejadian atau peristiwa yang mendesak untuk menikah. Hakim PA Batusangkar meyakini bahwa setiap penetapan hukum yang dihasilkan pada saat itu relevan dengan keterangan yang diberikan oleh para pemohon, meskipun hakim tidak dengan jelas mendengar fakta-fakta yang mendorong para litigant tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa setelah keberadaan aturan yang baru, para hakim PA Batusangkar tampaknya terdorong lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai poin pertimbangan. Ini berkonsekuensi pada permohonan-permohonan yang dikabulkan jadi lebih mengetat pada kasus-kasus yang dianggap mendesak kemudian dihakimi sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini ditujukan untuk peningkatan peran ayah dalam keluarga terutama dalam keterlibatannya sebagai ayah. Berangkat dari kegelisahan kaum ayah di Kelurahan Puhun Tembok Kota Bukittinggi, rutinitas dan tanggung jawab sebagai ayah di ruang publik mengurangi kualitas komunikasi bersama anak di rumah. Pada pembicaraan forum ayah, beberapa ayah memiliki kendala dalam kapasitasnya sebagai suami dan ayah untuk membicarakan persoalan seputar ke-Ayah-an. Untuk memaksimalkan tujuan kegiatan ini, Tim PKM sudah menentukan metode kegiatan dimulai dari persiapan, screening, pelaksanaan, evaluasi serta laporan dan luaran kegiatan. Keagiatan akan menjadi lebih terarah dengan hadirnya fasilitator yang akan memfasilitasi diskusi terarah oleh forum ayah dalam mengkaji persoalan tematis. Temuannya adalah beberapa ayah memiliki kesulitan untuk mengekspresikan diri mereka untuk berkomunikasi dan melaksanakan peran-peran ayah karena tidak terdapatnya media yang membicarakan hal itu layaknya kaum ibu. Meskipun begitu, kegiatan ini menjadi awal dari keterbukaan ayah untuk berkomunikasi dan bersikap lebih terbuka di dalam keluarga. Menurut para ayah, kegiatan ini menjadi media bagi mereka untuk saling berbagi dan mendengarkan pendapat sehubungan dalam peningkatan perannya sebagai ayah dan kepala keluarga di rumah. Kata kunci: Forum ayah, peran ayah; keluarga; anak ABSTRACTThis community service activity (PKM) is aimed at increasing the role of fathers in the family, especially in their involvement as fathers. Departing from the anxiety of fathers in Puhun Tembok Village, Bukittinggi City, the routine and responsibility of being a father in public spaces reduces the quality of communication with children at home. In the discussion of the father's forum, some fathers have difficulties in their capacity as husbands and fathers to discuss issues related to fatherhood. To maximize the purpose of this activity, the PKM Team has determined the method of activities starting from preparation, screening, implementation, evaluation as well as reports and activity outputs. Activities will become more focused with the presence of a facilitator who will facilitate focused discussions by the father's forum in reviewing thematic issues. The finding is that some fathers have difficulty expressing themselves to communicate and carry out fatherly roles because there is no media that talks about it like mothers. Even so, this activity was the beginning of the father's openness to communicate and be more open in the family. According to the fathers, this activity became a medium for them to share and listen to opinions regarding the improvement of their roles as fathers and heads of families at home. Keywords: Father forum, father role; family; children

One form of marriage that is not justified in view of Islamic law is a marriage that is conducted secretly (sir) or in this case called by Siri marriage. The marriage is not considered perfect, when it has not been published and equipped with the testament. The marriage that has been overshadowed by the elements or attempt to conceal, classified in prohibited marriage. In order not to fall into this category, then the solution is to announce. Qualitative approach was used where the data collected from Ungku and some people in Nagari Kurai Taji Pariaman. This descriptive research was analyzed using a normative-juridical-socio approach. The study found that there was clear goal to realize an ideal household life and have the force of law. But a legal guarantee by the state through the legal framework was not implemented in Nagari Kurai Taji Pariaman, West Sumatra. The study also discovered that the groom and bride were married Siri by the religious leaders (Ungku) from local society; not by Qadhi as the authorities designated by law.

This study discuss about the ijtihad of the Religious Court Judges in providing legal considerations on cases of polygamy permit applications. Every decision on a polygamy permits that granted or not granted proves that there are efforts and hard work of judges in realizing and even interpreting primary and secondary sources of law in the trial process. One of the copies of the case the writer found the Judge giving strict consideration between the necessity referring to the statutory basis or to the basis of fiqh. As a legal research, this research carries out library research using the juridical-normative approach. This study takes data from a copy of the case in the Supreme Court's decision3 thematically. The results of this study indicate that the judge's Ijtihad in setting aside the primary legal basis and prioritizing fiqh considerations, even the opinion of Islamic law experts, aims to attract the benefit of the applicant's household. This finding confirms that the judge's ijtihad has an important role in producing legal decisions.

The rapid development of technology have been showing new dimension for transaction activity. The early of transaction activity with traditional method . N ow day, it can be done by networking fast, is so called with internet (e-commerce). In the practice, e-commerce transaction involving some parties which niet found in the traditional method. As well as on the shape, process up to end of transaction. As an approval that emerged from agreement, akad have legal consequence that given the right and the other side requir es the obligation to the parties that form a binding contract to one anether. Therefore, akad was essential to the acceptance or rejection of legal act.

The stalled needs of fulfilling sexual needs for some man who divorced or death divorced with their wives have been believed to be one of the causes of child sex perpetrator to carry out their actions. For men who have a particular social background, the desire tocommit a crime is likely to have a higher chance. This assumption begins with the tendency of men as husbands who are more eager to fulfill their sexual needs that may end positive or negative. But when a man no longer has a place tofulfill his desire, they will divert the purpose of his power to another subject that is considered vulnerable and easy to master. Starting from field research, this research has succeeded to deepen the testimony of three child sex perpetrators who are all domiciled in Agam regency of West Sumatra. The result of exploring the three perpetrators, there are indicators that are interconnected with each other about how they approach the child. Sense of power as an adult male by giving a caring attitude, a sense of security and friendship is aimed to form a circle of power that easily weaken, control and then will attack the child.