This study aims to examine and analyze the implementation, prevention, forms of violations, and factors influencing the ASN Neutrality principle in the 2020 Regional Head Elections in Maros Regency. This study uses empirical research methods. Primary data collection is done by direct interviews. The data obtained in this study were then analyzed qualitatively to analyze the problem and answer the research objectives. The results showed that the neutrality of civil servants in implementing the 2020 Regional Head Elections in the Maros Regency had not been carried out correctly. The worst condition was because three unscrupulous employees violated ASN neutrality more than once. Meanwhile, Bawaslu has taken various forms of efforts to prevent violations related to ASN Neutrality in Maros Regency: through coordination and outreach meetings, letters of appeal, and visual aids. The factors that influence the neutrality of ASN in the holding of Regional Head Elections: are patron-client culture, primordial (kinship relations), law enforcement, and motivation for positions. Therefore, it is recommended that the Ministry of Internal Affairs increasingly consider the principle of neutrality in the selection process for ASN candidates. In addition, it is recommended that KASN provide strict sanctions for ASN who are not neutral. In this case, in the future, there will be no more violations of ASN neutrality that are committed more than once., Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan, pencegahan, bentuk pelanggaran, dan faktor-faktor mempengaruhi asas Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menganalisis masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Netralitas ASN pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros belum terlaksana dengan baik. Kondisi terburuk adalah karena terdapat tiga oknum pegawai yang melakukan pelanggaran netralitas ASN lebih dari satu kali. Sedangkan Bawaslu telah melakukan berbagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran terkait Netralitas ASN di Kabupaten Maros: melalui rapat koordinasi dan sosialisasi, surat himbauan, dan penggunaan alat peraga. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah: budaya patron-client, primordial (hubungan kekerabatan), penegakan hukum, dan motivasi terhadap jabatan. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri agar semakin mempertimbangkan asas netralitas dalam proses seleksi penerimaan calon ASN. Selain itu, direkomendasikan kepada KASN agar memberikan sanksi yang tegas bagi ASN yang tidak netral. Dalam hal ini, agar di kemudia hari tidak ditemukan lagi pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan lebih dari satu kali.